JAKARTA, Genderang untuk terus menerangi Indonesia Timur terus ditabuh pemerintah. Kemarin, Menteri ESDM Sudirman Said meluncurkan program Indonesia Terang untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dari 85 persen menjadi 97 persen pada 2019. Untuk tahap awal, 6 provinsi Indonesia Timur akan diikat menjadi satu wilayah kerja.
Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, ada 12.659 desa tertinggal yang belum merasakan listrik dari PLN. Kalau pun ada, biasanya menggunakan genset. Malah, dari jumlah tersebut ada 2.519 desa yang terlistriki sama sekali. “Di sana, ada sekitar 9 juta jiwa yang butuh aliran listrik,” ujarnya.
Enam provinsi yang menjadi prioritas itu adalah, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Namun, Pulau Papua diakui medan yang paling terjal untuk dilalui. Kondisi demografis membuat 18 kabupaten sama sekali belum tersentuh listrik. “Tahun ini programnya dimulai. Targetnya, menerangi 10.300 desa sampai 2019 di Indonesia Timur,” imbuh Sudirman. Dia menyadari, menerangi kawasan timur bukan perkara mudah. Yang sudah diidentifikasi kementerian, masalah itu ada dari sarana dan prasarana moda transportasi, lantas populasi penduduk yang sedikit.
Dua hal itu disebutnya membuat pembangunan jaringan listrik menjadi sangat mahal. Tidak ekonomisnya pembangun membuat PLN menjadi rugi kalau terus dipaksakan. Itulah kenapa, pemerintah harus ambil alih agar desa-desa terpencil bisa ikut merasakan listrik.
“Nanti akan diselesaikan melalui Energi Baru Terbarukan (EBT), karena itu yang paling memungkinkan,” tuturnya. Strategi untuk memuluskan program itu, melalui pemanfaatan energi setempat yang punya kaitan dengan EBT. Misalnya, tenaga surya, air, angin sampai arus laut. Dia optimistis, dalam lima tahun ke depan EBT bisa menyelesaikan masalah. Alasannya, memanfaatkan energi setempat berarti tidak perlu menunggu jaringan listrik dari pusat. Jadi, pembangkit dan transmisi bisa dibangun secara local atau off-grid.
“Untuk bisa mempercepat, polanya harus diubah. Tidak lagi selalu dari pusat,” tegasnya. Apalagi, Indonesia punya potensi EBT sampai 300 ribu MW. Namun, pemanfaatannya saat ini masih terlalu minim. Hanya tiga persen saja. Tapi, itu dimaklumi karena harga teknologi EBT yang kelewat mahal.
Untuk mengatasi hal itu, Pusat Keunggulan Energi Bersih (Clean Energy Center of Excellence/CoE) yang dikembangkan di Bali diharapkan bisa menjadi solusi. Pusat itu yang disebutnya akan menjadi ujung tombak pelatihan untuk menjadi tenaga ahli program Indonesia Terang.
Supaya program itu sukses, Sudirman menyebut butuh anggaran setidaknya sampai 30 triliun. Dana yang sangat banyak itu akan dikumpulkan melalui banyak cara. Selain lewat APBN, dan Penyertaan Modal Negara (PMN), akan dicari dana hibah. Tidak lupa, kalangan swasta juga diajak untuk mensukseskan program itu.
Kementerian ESDM juga melengkapi diri dengan timeline pengerjaan program. Pada Maret misalnya, mereka menargetkan bisa konsolidasi data dan sinkronisasi perencanaan di tingkat pusat. Lantas, sampai Juni 2016 ada pelatihan perencanaan kelistrikan desa. Sedangkan sampai akhir tahun, tim akan melakukan perencanaan kelistrikan desa.
Selain itu, kementerian juga menggodok regulasi agar harga listrik EBT tidak mahal. Harga peralatan yang lebih mahal, dipastikan berdampak pada harga listrik juga. Padahal, masyarakat di Indonesia Timur punya daya beli yang tidak besar. “Pemerintah harus memberikan support dengan memberikan subsidi,” jelasnya. Selain itu, Sudirman juga ingin agar pelaksanaan bisa transparan dan akuntabel.
Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Rida Mulyana menambahkan, untuk mempercepat penerangan kawasan Timur tidak bisa dilakukan sendiri. Sebab, uang APBN sangat terbatas. Menurutnya, uang negara hanya bisa untuk menerangi 120 titik saja per tahun. “Itu berarti, kalau pakai uang APBN saja, butuh 100 tahun menerangi semua,” ungkapnya.
Tapi, pemerintah tidak mungkin membiarkan itu. Percepatan menjadi program yang tidak bisa dihindarkan lagi. Melalui EBT, dan penggunaan dana dari berbagai penjuru, termasuk pihak swasta disebutnya target lima tahun tidak berlebihan.
Dirjen Ketenagalistrikan Jarman juga optimistis proyek itu bisa selesai. Sebab, pertumbuhan elektrifikasi pada 2015 sudah mencapai 4 persen. Dari rasio elektrifikasi 84 persen menjadi 88 persen. Angka itu lebih tinggi dari target pemerintah yang mematok pertumbuhan listrik setahun 2,5 persen. “Ini komitmen kami, pada 2019 rasio elektrifikasi sudah 97 persen. Kalau perlu, lebih,” ucapnya.
Timex 29 Februari 2016