Setda,– Wakil Bupati Rote Ndao, Jonas Cornelius Lun, S.Pd mengatakan dalam perencanaan dan pembangunan daerah, upaya penurunan angka kemiskinan tetap menjadi prioritas, hal ini dikarenakan angka kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao masih tinggi, yaitu sebesar 26,12% atau sekitar 38.550 jiwa masyarakat Kabupaten Rote Ndao.
“ Selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah ( TKPKD ) Kabupaten Rote Ndao saya titipkan kepada Kepala SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao agar prioritaskan penurunan angka kemiskinan dengan cara masyarakat miskin harus diberdayakan, baik melalui peningkatan pendapatan maupun pengurangan beban pengeluarannya,” kata Wabup Lun saat membuka rakor Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Rote Ndao di auditorium Ti’i langga, komplek perkantoran Bumi Ti’i langga permai, senin ( 26/9 ).
Dikatakan Wakil Bupati, Jonas Lun, implementasi dari peningkatan pendapatan dan pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin antara lain, masyarakat miskin perlu ditingkatkan derajat kesehatannya melalui ketersediaan sarana prasarana kesehatan dan jaminan kesehatan serta ptimalisasi pola hidup bersih dan sehat, masyarakat miskin juga perlu difasilitasi ketersediaan rumah layak huni. Selain itu perlu diberi akses mata pencaharian melalui pengembangan usaha kecil dan menengah serta peningkatan pendapatan dan peningkatan ketahanan pangan melalui program lakamola anan sio.
“ Melihat beratnya beban penanggulangan kemiskinan tersebut, maka pola sharing program dan anggaran dapat menjadi solusi dalam membangun sinergitas penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan,” tegas Wabup Jonas Lun.
Terkait upaya meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan lanjut Wabup, dalam hal penanggulangan kemiskinan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao telah melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan melalui APBD Kabupaten Rote Ndao dengan mengedepankan prinsip efisiensi dn efektivitas.
Ketua Panitia Rakor TKPKD, Bertha Bessie dalam laporannya mengatakan Rakor yang dilaksanakan merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam mewujudkan pengurangan angka kemiskinan. “ Rakor ini juga untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi TKPKD dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao, selain itu TKPKD Kabupaten Rote Ndao dapat meningkatkan kapasitasnya untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan dalam hal pengurangan angka kemiskinan,” kata Bertha Bessie.
Hasil yang ingin dicapai kata Bertha Bessie adalah diperolehnya input data dan informasi berkaitan dengan hambatan yang ditemui dilapangan serta solusi yang tepat dan factor-faktor penentu keberhasilan pelaksanaan program sebagai bahan masukan untuk pelaksanaan program selanjutnya, terkontrol dan terkendalinya proses pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan agar disesuaikan dengan kebijakan yang ada dalam RPJMD Kabupaten Rote Ndao.
“ Dari rakor ini kiranya dihasilkan kesepakatan bersama anatar SKPD dan LSM/NGO pelaksana program penanggulangan kemiskinan di tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan dan keberlanjutan program dan termonitornya pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai oleh APBN dan APBD serta pelaksanaan program kemiskinan tahun 2016 di Kabupaten Rote Ndao,” tambah Bertha Bessie.
Untuk diketahui kegiatan ini diikuti oleh 75 peserta dari unsur Pemerintah Daerah, Perbankan, Akademisi, Tokoh Agama, PKM Anggur Merah dan PKH dengan menghadirkan pemateri, G. Irwan Suryanto ( Asisten Ketua Pokja Kabijakan Sekretariat TNP2K ), Wakil Bupati Rote Ndao, Jonas C. Lun, S.Pd, Kepala Bappeda provinsi NTT yang diwakili Kabid PP I, Djose Nai Buti dan Kepala BPS Kabupaten Rote Ndao, Ir. Supri Handayani. ( Humas Pemkab Rote Ndao )