jkri
JAKARTA, Ribuan masyarakat Tionghoa kemarin (28/2) menyambut meriah kedatangan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Hall D2 Jakarta International Expo. JK hadir di perayaan Cap Go Meh bersama 2016. Perhelatan itu saat ini memasuki tahun kesembilan sejak diadakan kali pertama pada 2008 lalu.
Berbagai komunitas suku Tionghoa turut serta dalam kegiatan tersebut. Seperti Hakka, Hokkien, Hing HUa, Hokchia, Tiociu, Kanton, Hainan, dan sejumlah komunitas lain. Sejumlah tokoh Tionghoa tampak hadir. Beberapa di antaranya adalah Murdaya Poo, Pendiri Lippo Grup Mochtar Riady, dan Ketua APINDO Anton J Supit. Murdaya yang juga menjabat Ketua Forum Bersama Indonesia Tionghoa (FBIT) menuturkan, dalam perayaan kali ini, pihaknya ingin mengajak seluruh masyarakat Tionghoa untuk ikut membangun negeri. “Karena itu, tema kali ini adalah semangat membangun negeri,” ujarnya saat berada di panggung bersama 75 tokoh tionghoa Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Murdaya juga menyentil soal keberadaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 35 Tahun 2015. Permen tersebut mengatur tata cara penegasan status kewarganegaraan Indonesia bagi WNI keturunan asing yang tidak punya dokumen kewarganegaraan. “Itu jadi seolah-olah menghidupkan kembali SBKRI (Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia),” tuturnya.
Sementara itu, JK kembali mengajak seluruh masyarakat agar ikut serta dalam pembangunan negara. Salah satunya dengan membayar pajak. “Yang mampu, bayarlah pajak dengan benar, agar di tahun-tahun berikutnya tidak perlu lagi tax amnesty,” tuturnya. Apabila masih ada tax amnesty, itu berarti masih banyak masyarakat yang enggan membayar pajak. Padahal, pajak penting untuk membangun negeri.
Menuryut dia, permintaan tersebut berlaku bagi seluruh warga. Masyarakat juga harus percaya pada negerinya, sehingga sumbangsihnya lebih terasa. Kalau masih meminta pengapunan pajak, artinya banyak yang tidak membayar pajak. “Mungkin saja keluarga saya juga melakukan hal yang sama, mungkin keluarganya pak Luhut juga ada yang seperti itu, atau siapa saja,” lanjut JK.
Ada dua hal yang menjadi persoalan ekonomi bangsa Indonesia saat ini. Pertama, pelambatan ekonomi. Kedua, kesenjangan antara yang mampu dan tidak mampu. Peran para pengusaha, termasuk pengusaha Tionghoa tergolong besar, karena mereka menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Karena itu, para pengusaha juga diminta ikut mendorong masyarakat yang tergolong pengusaha kecil dan menengah untuk bisa lebih maju. Khusus untuk masyarakat Tionghoa, JK meminta agar tidak lagi membawa asal usul. Sebab, saat ini semuanya sudah menjadi satu sebagai Warga Negara Indonesia. “Ini adalah konsekuensi dari berbangsa,” tambahnya. Semua warga Indonesia punya solidaritas yang sama terhadap bangsa dan negara

 

Timex 28 Februari 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Designed by

best down free | web phu nu so | toc dep 2017