Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan pemerintah baik pusat dan daerah mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, akuran dan mudah diakses oleh publik. Ruang lingkupnya adalah terkait penyediaan informasi publik dan pengelolaan permohonan informasi.
Karena itu, secara berjenjang dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dar pusat hingga ke daerah. Pemda Rote Ndao menindalanjuti dengan membentuk dan menyediakan infratruktur berbasis elektronik melalui kanal Webstie Aplikasi PPID Kabupaten Rote Ndao yang terintegrasi dengan Aplikasi PPID Kementerian Dalam Negeri.
Implementasi kebijakan ini, Pemda Rote Ndao melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfostaper) Kabupaten Rote Ndao menggelar Sosialisasi PPID Tingkat Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023, selasa (28/11/2023) di Aula Mafada Kantor Dinas Kominfostaper.
Hadir dalam kegiatan ini 46 orang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Pemkab Rote Ndao bersama para Admin PPID Pembantu. Para peserta mengikuti pemaparan materi seputar kebijakan pusat dan daerah dalam mendukung implementasi Keterbukaan Informasi Publik serta pelatihan teknis penggunaan Aplikasi PPID Kabupaten Rote Ndao untuk pengelolaan layanan informasi publik di Kabupaten Rote Ndao.
Kepala Dinas Kominfostaper Kabupaten Rote Ndao Pauwil J. J. Nggili,S.Sos,M.Si selaku PPID Utama, saat menyampaikan materi terkait Kebijakan Pemda Rote Ndao Dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik mengatakan, kehadiran PPID dan tata layanan informasi publik sejalan dengan Misi ke 4 Pemkab Rote yakni Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Baik dan Bersih serta Meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima.
Penyelenggaraan PPID dan Keterbukaan Informasi Publik, memberikan manfaat bagi pemerintah sebagai badan publik dengn tersampaikannya informasi program dan kebijakan daerah, membuka ruang partisipasi bagi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta umpan balik publik terkait kinerja badan publik.
Selain itu, jelas Kadis Kominforstaper Pauwil Nggili, masyarakat juga menerima manfaat melalui meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelayanan public dan mendorong pengelolaan informasi semakin lebih baik. Masyarakat juga terpenuhi hak dan kebutuhannya akan informasi publik, terlayaninya kebutuhan Masyarakat terhadap pelayanan publik serta meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja badan publik.
Sebagai respon atas kebijakan impelemntasi Keterbukaan Informasi Publik di daerah, Pemda Rote Ndao, jelas Kadis Kominforstaper Pauwil Nggili, telah menerbitkan sejumlah regulasi sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Regulasi dimaksud yakni Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 292/KEP/HK/2023 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang menetapkan PPID Utama dan PPID Pembantu. Serta Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 293/KEP/HK/2023 tentang Informasi Yang Dikecualikan DI Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.*(Bidkom-DKISP RN)