Pemerintah Provinsi NTT dan Pemkab Rote Ndao bersama menggelar Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Tingkat Provinsi NTT Tahun 2024. Kegiatan ini melibatkan 22 Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT dan dijadwalkan berlangsung sampai tanggal 22 Mei 2024. Acara pembukaan di gelar di Kawasan Nemberala Kecamatan Rote Barat, senin (20/05/2024) malam.
Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT Semuel Halundaka, S.IP,M.Si hadir dan membuka kegiatan Rakor tersebut. Hadir bersama, Penjabat Bupati Rote Ndao Oder Maks Sombu, SH,MA,MH, Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Drs. Bernhard Menoh, MT, Forkompimda Kabupaten Rote Ndao, Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao Drs. Jonas M. Selly, MM dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rote Ndao Daniel W. Nalle, S.Pt.
Kegiatan diikuti para Sekretaris Daerah dan Kepala BKAD Kabupaten/Kota se-NTT. Para peserta yang hadir dalam acara Welcome Dinner dan Pembukaan Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah nampak menikmati jalannya kegiatan. Rakor ini diselenggarakan guna membahas hal-hal strategis terkait dengan pengelolaan keuangan daerah tahun 2024.
Disela acara pembukaan, Pemkab Rote Ndao memberkan cinderamata berupa topi anyaman daun lontar dan selempang kepada seluruh peserta. Satu per satu peserta dipakaian topi dan selempang Rote Ndao. Pj. Bupati Oder Maks Sombu, Sekretaris Daerah Jonas M. Selly dan Forkompimda secara bergantian memberikan cinderamata dimaksud.
Asisten Administrasi Umum Sekda provinsi NTT Semuel Halundaka mengatakan Rakor ini dapata dimanfaat untuk membicarakan sejumlah hal strtegis terkait pengelolaan keuanagn daerah. Pertama, optimalisasi peran SIPD dalam bidang penetausahaan. Melalui arahan dan bimbingan secara teknis oleh Kemendagri sekiranya dapat membantu Pemerintah Provinsi dan Kabupten/Kota untuk dapat mengoptimalisasi system ini,” ungkap Asisten Administrasi Umum Provinsi NTT Semuel Halundaka.
Kedua, katanya, terkait Tata Cara Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). KKPD, jelasnya, merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi yang sedang digalakkan oleh pemerintah. KKPD juga Upaya dalam menciptakan tata Kelola keuangan yang baik dan transparan disektor pemerintahan.
Ketiga, upaya peningkatan pengelolaan keuangan daerah dari aspek penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan daerah maka dibutuhkan strategis fiskal. Ini didukung oleh beberapa komponen utama yakni perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.
Keempat, lanjut Asisten Administrasi Umum Provinsi NTT, sosialisasi dan evaluasi iruan wajib pegawai. Sosialisasi diberikan dengan tujuan agar sebagai pengelola keuangan dipandang perlu memahami akan pentingnya iursan wajib pegawai dan ASN untuk memberikan jaminan keuangan bagi ASN saat pension atau kepada ahli waris.
Dan kelima, sambungnya, peran dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan dalam mendukung perencanan Pembangunan daerah yang memiliki perlindungan jaminan sosial tenaga kerja. Optimlisasi penerapan jaminan perlindungan ketenaga kerjaan diperlukan untuk sinergi dan kolaborasi antara Pemda dan BPJS Ketenagakerjaan.*(Bidkom_DKISP Rote Ndao/Prokopim)