Posts in category: Berita Provinsi

Anggota Polisi Militer TNI AU menggiring satu awak pesawat asing dari Malaysia yang berhasil diturunkan paksa di Bandara El Tari Kupang ke pos interogasi, Rabu (10/8/2016) siang. 

POS KUPANG.COM, KUPANG — Pangkalan TNI Angkatan Udara El Tari Kupang yang dipimpin Danlanud, Kolonel (Pnb) Jorry Koloay berhasil memaksa turun pesawat asing komersil yang memasuki wilayah Indonesia di Bandara El Tari Kupang, Rabu (10/8/2016) siang.

Pesawat asing komersil tujuan Malaysia-Filipina itu diturunkan lantaran tidak memiliki izin terbang di wilayah Indonesia.

Penurunan paksa (force down) pesawat asing itu dilakukan setelah Danlanud El Tari Kupang, Kolonel (Pnb) Jorry Koloay mendapatkan perintah dari Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional (Kosek Hadunas) II Makasar.

Pasalnya dari Kosek Hadunas terpantau radar TNI AU melintas pesawat asing yang tak memiliki ijin di wilayah udara RI, Rabu (10/8/2016) siang.*(PK)

Kupang, Presiden Joko Widodo bersama rombongan, Sabtu (30/7/2016) pagi  menghadiri Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) yang ke-23 di rumah Jabatan Gubernur Nusa tenggara Timur (NTT) Selain mengikuti harganas presiden juga memberikan bantuan dan bingkisan kepada warga dan pelajar.

Sekitar pukul 8.30 pagi  Presiden Jokowi yang didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo tiba di tempat acara Puncak Peringatan Harganas ke-23 yang dilaksanakan di Alun-alun rumah jabatan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Hari Keluarga Nasional kali ini lebih mengedepankan keikutsertaan keluarga dengan mengangkat empat konsep “Reuniting (Keluarga Berkumpul) Interacting (Keluarga Berinteraksi) Empowering (Keluarga Berdaya)/ Sharing and caring (Keluarga Berbagi)

Selain mengikuti puncak harganas di Kupang dalam kegiatan ini juga diberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat dan anak-anak sekolah yang langsung diberikan oleh Puan Maharani dan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Dalam sambutan presiden Joko Widodo, ia menyampaikan hariganas pada tahun ini harus mengedepankan pada fungsi keluarga dalam kehidupan keluarga selain ini ia juga menghimbau agar keluarga stop melakukan kekerasan pada anak keluarga harus peran aktif dalam menumbuhkan refolusi mental pada anak sehingga menjadi generasi yang beguna bagi nusa dan bangsa.

Harganas sesuai dengan temanya tahun ini diharapkan bisa menjadi momentum upaya membangun karakter bangsa/ mewujudkan Indonesia sejahtera.

Usai menghadiri puncak peringatan Harganas ke-23 Presiden diagendakan untuk langsung bertolak menuju Lombok Nusa Tenggara Barat melalui Bandar Udara Internasional El Tari Kupang.

Di Lombok pada malam harinya, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo direncanakan untuk hadir dan meresmikan pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Nasional ke-26. (Cs)

KUPANG, Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo kembali mengunjungi Provinsi NTT di Kota Kupang, Jumat (29/7). Ini merupakan kunjungan pertama presiden setelah melakukan reshuffle kabinet, Rabu (27/7).

Jokowi, sapaan Joko Widodo dijadwalkan hadir pada puncak acara Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-23 yang berlangsung di Alun-alun Rumah Jabatan Gubernur NTT, Sabtu (30/7) pagi ini. Gubernur NTT Frans Lebu Raya dan Ny. Lucia Adinda Lebu Raya tampak menjemput presiden yang tiba dengan pesawat kenegaraan di Bandara El Tari Kupang sekira pukul 18:20 itu.
Di tengah ketatnya penjagaan Paspampres, Jokowi berpaling dan tersenyum lebar ke arah wartawan saat ditanya Timor Express, apa oleh-olehnya untuk masyarakat NTT. Sambil tersenyum dengan ekspresi khasnya sambil mengangkat kedua bahu. Jokowi lantas tertawa diikuti gubernur NTT saat koran ini kembali melontarkan kalimat “Orang NTT juga mau jadi Menteri Pak Presiden”.
Hal ini berkaitan dengan salah satu menteri kabinet Jokowi-JK asal Provinsi NTT Saleh Husin yang direshuffle, Rabu (27/7). Saleh Husin adalah satu-satunya putra NTT yang dipercaya Jokowi memimpin Kementerian Perindustrian. Namun kemudian diganti dengan Kader Golkar asal Jawa Barat, Airlangga Hartarto.
Menariknya, dalam kunjungan kali ini, presiden tampak tidak didampingi satu pun menterinya. Informasi yang dihimpun koran ini menyebutkan, beberapa menteri, diantaranya Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani. Sementara Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tiba Kamis (28/7) dan langsung kembali ke Jakarta, Jumat (29/7) usai rakor bersama gubernur NTT dan para bupati/wali kota di Swiss Belinn Kristal Kupang, sebelum Jokowi tiba di Kupang.
Sementara Gubernur NTT Frans Lebu Raya yang diwawancarai usai mendampingi presiden tampak sumringah. Menurut Lebu Raya, selama hampir satu jam dari penjemputan hingga tiba di Hotel Aston, keduanya berbicara banyak.
Meski belum membuka semuanya, gubernur mengakui, presiden menanyakan sejumlah proyek besar di Provinsi NTT yang diturunkan sejak dia memimpin negeri ini. “Beliau tanya soal PLBN (Pos Lintas Batas Negara). Saya bilang PLBN di Motaain Belu sudah 91 persen, Wini (TTU) dan Motamasin (Malaka) sudah kira-kira 14 persen,”beber gubernur.
“(Bendungan) Raknamo bagaimana, saya bilang sudah hampir 60 persen. Beliau telpon Menteri PU menanyakan apakah bulan Desember (tanggal 20) bisa diresmikan. Menurut Pak Menteri PU, belum bisa. Saya juga undang beliau (presiden, red) untuk datang lagi (Desember) untuk Grounbreaking Bendungan Napung Gete (Sikka),”sambung politikus PDI Perjuangan itu.
Soal kado atau oleh-oleh untuk masyarakat NTT, menurut gubernur sudah banyak yang diberikan oleh presiden. Misalnya tujuh bendungan yang sedang diproses dan beberapa proyek lainnya.
Apakah menyinggung reshuffle menteri dan NTT tanpa wakil di kabinet Jokowi-JK? Gubernur mengaku tidak menyinggung hal tersebut. “Kan reshuffle barusan,”ujar gubernur.
Dia pun mengaku sudah menyampaikan hasil rapat koordinasi bersama para bupati/wali kota dan forkopimda, Kamis (28/7). Meski belum secara keseluruhan, namun dia sudah menyampaikan hal-hal penting yang harus menjadi perhatian pemerintah pusat. (cel/boy-TIMEX)

Kupang–Mendagri Tjahjo Kumolo mengingatkan pemerintah dan masyarkat Nusa Tenggara Timur (NTT) tentang ancaman radikalisme.

“Kita tidak tahu siapa kawan dan siapa lawan. Tetangga terdekat NTT adalah NTB (Nusa Tenggara Barat). Istrinya Santoso (teroris Poso) dari NTB,” kata Tjahjo di hadapan Forkompinda NTT di Kupang, Jumat (29/7).

Menurutnya ada 69 tokoh ISIS di Indonesia dan 48 orang di antaranya bermukim di Solo. Mereka mendatangi kepala daerah dan kepala sekolah yang bisa diajak bergabung.

Hasilnya kepala sekolah melarang siswa memberikan penghormatan kepada Bendera Merah Putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Padahal sekolah yang menerima paham ISIS tersebut berdekatan dengan kantor komando distrik militer (Kodim), namun tidak terdeteksi.

“Makanya deteksi (dini) itu kuncinya. Kami ingin seperti dulu, gela pecah di satu rumah di RT (Rukun Tetangga), hari itu juga Babinsa memberikan laporan. Gelasnya siapa, kok bisa pecah?, pecah karena apa,” tandasnya.

Dia mencontohkan rekrutmen anggota ISIS secara terbuka maupun tertutup tidak diketahui. Warga baru diketahui bergabung dengan organisasi radikal setelah mereka meninggalkan daerahnya. Bertolak dari kondisi tersebut, Tjahjo mengingatkan pemerintah NTT tetap waspada.

Pada kesempatan tersebut, Tjahjo mengatakan NTT tidak termasuk daerah rawan korupsi. Menurutnya area rawan korupsi meliputi penyusunan anggaran, pajak dan retribusi, pengadaan barang dan jasa, belanja hibah dan bansos, serta perjalanan dinas. (gma/sumber: mi-palce amalo)

TP PPK ROTE NDAO PROMOSI PRODUK UNGGULAN

Suara Rote,– Tim Penggerak PKK Kabupaten Rote Ndao mengikuti kegiatan Pameran dan Gelar Dagang yang dilaksanakan di alun-alun rumah jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur bertepatan dengan Hari Keluarga Nasional ( Harganas ) XXIII tahun 2016.

Pada pameran dan gelar dagang tersebut TPP PKK Kabupaten Rote Ndao memperomosikan sejumlah produk makanan olahan masyarakat Rote Ndao seperti gula lempeng, tenteng, kacang tanah termasuk hasil kerajinan tangan souvenir berupa tii langga, sasando dan sandal serta kain tenunan motif Rote Ndao. Selain promosi produk asli Kabupaten Rote Ndao pada stand Kabupaten Rote Ndao juga dimeriahkan dengan permainan sasandu sepanjang pagi hingga malam.

Terpantau, pembukaan kegiatan ini diawali dengan pementasan tarian selamat datang dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, laporan Ketua Bidang Pameran dan Gelar Dagang, bapak GKR Pembangun, sambutan Gubernur NTT, Drs. Frnas Lebu Raya, Sambutan Kepala BKKBN, dr. Surya Chandra Surapaty, MPH, Ph.D, Penyerahan piagam dan piala aneklomba ( KB Kes, Lingkungan bersih sehat, PHBS, Posyandu, KB Pria dll dilanjutkan dengan sambutan  dibuka oleh Kepala BKKBN, dr. Surya Chandra Surapaty, MPH, Ph.D dan sambutan sekaligu membuka secara resmi pameran dan gelar dagang oleh dr. Ny. Erni Guntarti Tjahjo Kumolo dan diakhiri dengan peninjauan stand Pameran dan Gelar Dagang dengan melepas untaian pita dan bunga.

Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini selain turut memeriahkan Hari Keluarga Nasional juga memiliki misi tersendiri yaitu membangkitkan semangat usaha bagi kelompok-kelompok Usaha Ekonomi Mikro binaan BKKN khususnya Direktorat Pemberdyaan Ekonomi Keluarga.

“ juga membangkitkan semangat usaha yang dimiliki bagi keluarag Pra Sejahtera  dan Keluarga Sejahtera I yang menjadi  binaan BKKN sehingga lebih kreatif dan inovatif dan dapat mengembangkan usahanya agar kedepan akan lebih baik dan penuh kemandirian,” kata Erni Tjahjo Kumolo.

Panitia lanjutnya, menyediakan stand sekitar 170 stand yang disediakan bagi kelompok UPPKS seluruh Indonesia, PKK Daerah, Dekranasda, Kementerian, Pemda/Dinas-dinas, BUMN/BUMD, Mitra kerja BKKN dan swasta daerah ( PKL-UKM ). ( Humas Pemkab Rote Ndao )

Kupang,– Gubernur Nusa Tenggara Timur, Frans Lebu Raya melakukan pertemuan dengan para Bupati dan Walikota Kupang bersama unsure  Forkopimda Kabupaten/ Kota se- Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam sebuah rapat kerja di Hotel Swiss Belinn, Kupang ( 28/7 ).

Pertemuan ini bertujuan untuk memperbicangkan beberapa hal penting terkait dengan dengan pemberantasan korupsi sesuai dengan Instruksi Presiden, Radikalisme dan Dana Desa

“Kita semua punya tekad yang sama untuk menegakkan hukum  dan memberantaskan korupsi tapi juga memiliki tekad yang sama untuk percepatan pembangunan di daerah ini, untuk itu dalam pemberantasan korupsi  Perintah Presiden itu mesti dijadikan sebagai dasar  yakni laporan hasil audit dari Badan Pemeriksan Keuangan  tidak boleh menjadi dasar untuk dilakukan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum . Itu sudah jelas,” ujar Gubernur.

Gubernur mengatakan setiap Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP ) oleh BPK mesti diberikan waktu untuk menindaklanjuti hasil audit BPK, jika dalam kurun waktu yang ditentukan tidak bisa ditindaklanjuti sementara diduga ada kerugian Negara maka BPK  akan melakukan audit investigasi  untuk menentukan apakah ada kerugian Negara berapa kerugian Negara baru diserahkan kepada aparat penegak hukum “ kami di tingkat  Provinsi sudah sepakat untuk melaksanakan perintah Presiden ini dan saya minta di tingkat Kabupaten/Kota pun demikian,”  kata Gubernur.

Sementara terkait Radikalisme,Gubernur menegaskan agar  Pemerintah Kabupaten  / Kota melakukan koordinasikan dengan unsure Forkopimda yang ada di Kabupaten/Kota untuk mengambil langkah penting dalam rangka mencegah radikalisme “ada banyak modus saat ini  sehingga  masyarakat perlu diberikan peringatan sejak dini dengan cara terus memantau keadaan di sekitarnya jika ada orang yang dicurigai segera lapor aparat  agar  bisa dipastikan  teroris atau tidak,”  lanjut Gubernur

Beliau juga mengingatkan bahwa beberapa waktu lalu di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat tertangkap teroris dan  dibeberapa tempat di Nusa Tenggara Timur ditemukan baju kaos yang bergambar palu arit. “ Untuk itu saya minta  para Bupati dan Walikota Kupang untuk tingkatkan koordinasi  dengan unsure  forkopimda kab/kota dan mengambil langkah penting untuk mencegah timbulnya radikalisme di daerah ini,” pintanya.

Terkait Dana Desa beliau berharap agar terus dievalusi sehingga  Dana tersebut  dapat mendukung percepatan pembangunan di tingkat desa. “ Tahun ini merupakan tahun kedua pelaksanaan Dana Desa saya minta di evaluasi supaya tepat rencana, tepat pelaksanaan dan bisa dipertanggungjawabkan ,” tandasnya.

Gubernur menambahkan, kapasitas aparatur di tingkat desa harus dipersiapkan dengan baik bagaimana membuat perencanaan dengan baik, membuat pengaggaran yang tepat dan pertanggungjawabkan anggaran dan pelaksanaan program. “Kumpulkan pendamping dana desa sebab mereka memiliki peran pentingdalam membantu apartur di desa agar pengelolaan dana di desa berjalan baik sebab tujuan utama dana desayakni meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Kedepan kita usulkan kepada Pemerintah Pusat agar Dana Desa bisa digunakan untuk membangun rumah,” tambah Gubernur

Bupati Rote Ndao, Drs. Leonard Haning, MM meminta agar Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota  mesti satu bahasa, satu tindakan  satu tanggungjawab dalam penanganan berbagai persoalan khususnya kaitan dengan korupsi. “ Saya minta kita semua yang hadir agar bersatu dan bersama mendukung Gubernur dalam rangka  memberantas korupsi di NTT. “ saya usulkan pak  Gubernur ajak BPK agar hargai perintah daerah agar setiap tindak  lanjut hasil pemeriksaan BPK harus menghargai kita yang memberikan tanggapan yang tertuang dalam pasal 158 UU BPK.

“ Instruksi Presiden sudah jelas mengapa kita ragu-ragu dan takut, sepanjang itu untuk kepentingan rakyat lewat rapat dengan Forkopimda untuk dibahas dan disetujui bersama dan ditetapkan malalui Perbup dan akan ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah ( Perda ),” kata Bupati Leonard Haning.

Bupati Rote Ndao mengatakan menyangkut Radikalisme maupun Terorisme akan ditangani  secara cepat dengan tanggungjawab oleh Pemkab Rote Ndao bersama unsur Forkopimda sedangkan pelaksanaan dana desa Bupati meminta juknisnya mesti disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Untuk diketahui kehadiran Bupati Rote Ndao didampingi oleh Ketua DPRD, Alfred Saudila, Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao, Agus Lumban Gaol, Dandim 1627, Budi Yuono, Danlanal Pulau Rote dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao ( Humas Pemkab Rote Ndao ).

Sumber : Timex 12 Maret 2016

Timex 1 Maret 2016

Pelantikan Bupati/Wabup sembilan Kabupaten di NTT, tersisa satu hari lagi.

Rabu (17/2) besok, gubernur NTT Frans Lebu Raya atas nama pemerintah pusat, melantik dan mengangkat sumpah sembilan kepala daerah/wakil yang terpilih pada Pilkada serentak, 9 Desember 2015 lalu.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo ketika dihubungi Timor Express, Senin (15/2) di Jakarta mengatakan, SK para kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah ditandatangani dirinya. Karena itu, pelantikan serentak bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, yang direncanakan Rabu (17/2) berjalan sesuai jadwal.

“Mereka (Kepala/wakil kepala daerah) akan dilantik oleh Gubernur masing-masing provinsi,” tegas Tjahjo. Terpisah, Direktur Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD dan Kerja Sama Antar Lembaga, Ditjen Otda, Kemendagri, Anselmus Tan kepada koran ini, Senin (15/2) mengatakan, pelantikan bupati/wabup dan wali kota/wawali serentak dipastikan berjalan pada Rabu (17/2) ini.

“Pelantikan serentak kepala dan wakil kepala daerah pasti dilaksanakan Rabu mendatang termasuk sembilan Kabupaten di NTT,” paparnya. Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Pengangkatan Bupati/Wabup dari NTT sudah diterbitkan. “Semua SK Pengangkatan sudah diterbitkan Kemendagri,”ungkapnya.

Pemprov NTT bilangnya, sudah mengambil SK Mendagri untuk pengangkatan Bupati/Wabup Belu, Malaka, TTU, Sabu Raijua, Sumba Timur, Sumba Barat, Manggarai, Manggarai Barat dan Bupati/Wabup Ngada beberapa hari lalu.

�”Semua sudah diambil Pemprov NTT,” sebutnya. Dengan pengambilan itu tambahnya, pelantikan akan tetap dilaksanakan pada Rabu mendatang. “Kita harapkan pelantikan Rabu nanti tidak ada kendala teknis lain yang dihadapi,”pungkasnya. Kepala Biro Tatapem Setda NTT, Silvester Banfatin yang dikonfirmasi menjelaskan, pihaknya sudah membawa sembilan surat keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri tentang pengesahan pengangkatan sembilan pasangan kepala daerah terpilih.

“Yah, sudah pasti (pelantikan, red). Saya sudah bawa semuanya, sembilan SK. Sudah beres semua,”jelas Silvester yang baru tiba di Kota Kupang, Senin (15/2 siang dari Jakarta.

Sumber : Timex 16 Feb 2016

Kupang,- Provinsi NTT menduduki posisi lima besar nasional lomba Media Tradisional yang berlangsung sejak Agustus 2015. Atas sukses tersebut, Provinsi NTT dipanggil mengikuti Pekan Informasi Nasional (PIN) di Surabaya, 16-19 November 2015.