IMG_8462 (1)

Pemkab Rote Ndao Review Program Stunting 2022 dan Rencana Kegiatan 2023-2024

Pemkab Rote Ndao melakukan Review Kinerja Pelaksanaan Progam dan Kegiatan Penurunan Stunting Tahun 2022 serta Analisis Situasi dan Penyusunan Rencana Kegiatan Gizi Terintegrasi Tahun 2023-2024 di aula Dekranasda, Ba’a. Kegiatan yang diikuti lintas sektor dari perangkat daerah, para Camat dan Puskesmas se-Kabupaten Rote Ndao ini sebagai tindak lanjut pelaksanaan aksi konvergensi stunting di Kabupaten Rote Ndao.

Diketahui, dalam strategi percepatan penurunan stunting terdapat 8 Aksi Konvergensi yang dilakukan Pemkab Rote Ndao yakni Analisis Situasi, Penyusunan Program, Rembug Stunting, Penyusunan Regulasi, Pembinaan KPM, Manajemen Data, Publikasi Stunting dan Review Stunting.

Kegiatan yang menjadi Aksi Konvergensi ke-1, 2 dan 8 ini menampilkan detail peta sebaran Balita stunting disetiap puskesmas, kecamatan dan desa sejak tahun 2021 sebagai basis data dalam kegiatan review ini. Terdapat setidaknya lima desa dan puskesmas dengan prevalensi stunting tertinggi.

Kelima puskesmas tersebut yakni Puskesmas Oelaba dengan prevalensi stunting 40,02 %, Puskesmas Sotimori 35,89 %, Puskesmas Busalangga 26,46 %, Puskesmas Batutua 25,59 % dan Puskesmas Delha dengan 24,16 %.

Sementara desa dengan prevalensi stunting tertinggi yakni Desa Sakubatun prevalensi stunting 58,44 %, Desa Boni 50,00 %, Desa Mundek 48,62 % Desa Pengodua 47,71 % dan Desa Oebole dengan 47,57 % prevalensi stunting.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Rote Ndao Ir. Untung Harjito yang mewakili Bupati Rote Ndao Paulina Haning-Bullu,SE membuka kegiatan ini mengatakan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting membutuhkan sinergitas dan kepedulian semua pihak untuk bersama-sama dalam sinergi perencanaan, pelaksanaan dan melakukan evaluasi secara berkala.

“ Tentu ini membutuhkan sinergitas dan kepedulian kita semua untuk sinergitas perencanaan, sinergitas pelaksanaan dan melakukan evaluasi secara berkala,” ungap Harjito.

Lanjutnya, menjadi tugas bersama semua pihak termasuk para Camat sebagai stakeholder yang utama di tingkat kecamatan sehingga penting untuk mengkoordinasikan berbagai program dan kegiatan diwilayahnya khsusunya stunting dan masalah terkait lainnya.

“ Yang penting adalah tugas kita semua termasuk para Camat sebagai stakeholder yang utama di tingkat kecamatan agar menggkoordinasikan, selain soal stunting juga seluruh program dan kegiatan yang terkait termasuk masalah rawan gizi, rawan pangan. Ini menjadi bagian penting,” jelasnya.

Ia juga menghimbau kerja sama lintas sektor dari kabupaten sampai kecamatan dan desa, pihak swasta serta elemen masyarakat perlu dimaksimalkan sehingga rencana program dan kegiatan dalam dilakanakan dengan baik.

“ Selalu mengidentifikasi seluruh masalah, hambatan dan potensi kemudian mencari solusi penyelesaian stunting dan masalah terkait lainnya,” pinta Harjito.

Ia mengingatkan untuk segera menyiapkan pelaksanaan Aksi ke-3 terkait Rembug Stunting. Diforum ini para pihak akan berembug untuk memastikan potensi yang dimiliki bisa didayagunakan secara maksimal sehingga Aksi Konvergensi Penurunan Stunting dapat dilaksanakan dengan baik.

Review Kinerja Pelaksanaan Progam dan Kegiatan Penurunan Stunting Tahun 2022 serta Analisis Situasi dan Penyusunan Rencana Kegiatan Gizi Terintegrasi Tahun 2023-2024 dilaksanakan medio selasa (16/05/23) lalu di aula Dekranasda, Ba’a. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Rote Ndao Ir. Untung Harjito membuka kegiatan sekaligus menyampaikan materi Review Pelaksanaan Aksi Konvergensi (aksi 8) di Kabupaten Rote Ndao. Ia didampingi Kepala Bapelitbang Diana A. Bullu,SE dan Kepala Dinas P3AP2KB Regina A. V. Kedoh,S.STP,M.Si.(Bidkom-DKISP)

Screenshot (46)

Capaian Opini WTP LKPD 2022, Bupati Rote Ndao : Terima Kasih, Akan Kami Jaga dan Rawat

Kabupaten Rote Ndao baru saja mencatatkan raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagimana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi NTT atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022. Opini WTP dalam LHP BPK menunjukan tata kelola keuangan daerah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Atas capaian ini, Bupati Rote Ndao Paulina Haning-Bullu,SE menyampaikan syukur dan terima kasihnya serta berupaya menjaga raihan ini ke depan.

Sebelumnya Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Slamet Riyadi S.E., M.M, Ak, CA., CSFA ketika menyerahkan LHP atas LKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022 di kantor BPK Perwakilan Provinsi NTT di Kupang mengatakan, BPK melakukan pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Rote Ndao dalam dua tahapan.

Pemeriksaan pertama dilakukan pada tanggal 8 februari sampai 6 maret 2023 dan pemeriksaan Terinci pada 27 maret sampai 28 april 2023. Pemeriksaan atas LKPD dilakukan sebagai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  yang mengamanatkan BPK wajib melakukan pemeriksaan atas LKPD sebelum disampaikan ke DPRD.

Dan setelah melalui tahapan pemeriksaan oleh BPK Perwakilan Provinsi NTT ini atas LKPD Tahun Anggaran 2022 yang diajukan Pemda Rote Ndao, BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kabupaten Rote Ndao mencatatkan capaian Opini WTP tiga kali berturut-turut sejak tahun 2020.

“ Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022, BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian, atas LKPD Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022,” ungkapnya disambut tepukan tangan hadirin yang menyaksikan penyerahan LHP BPK ini.

Bupati Rote Ndao Paulina Haning-Bullu,SE menyampaikan apresiasi atas pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi NTT terhadap LKPD Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. LHP BPK ini, kata Bupati Paulina menjadi dorongan semangat bagi Pemda Rote Ndao terus bekerja lebih baik ke depan. Untuk mempertahaknakn WTP yang diterima Kabupaten Rote Ndao tiga tahun berturut-turut sejak 2020.

“ Kami menyadari bahwa pemeriksaan BPK juga sebagai bentuk bimbingan dan arahan kepada Pemda Rote Ndao sehingga kami perlu bekerja keras dan tahun ini sudah tahun ketiga kami bisa mempertahankan Opini WTP yang diberikan sejak tahun 2020. Dan tentunya ke depan kami berusaha tetap mempertahankan Opini WTP ini,” kata Bupati Paulina kala menerima LHP BPK di Kantor BPK Perwakilan Provinsi NTT di Kupang pekan lalu.

Bupati Paulina menyampaikan syukur dan terima kasih atas bimbingan dan arahan oleh pimpinan dan jajaran BPK Perwakilan Provinsi NTT sehingga semua proses pemeriksaan berjalan dengan baik. Bupati Paulina juga mengungkapkan komitmen untuk mempertanhankan Opini WTP di tahun mendatang.

“ Atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Rote Ndao kami menyampaikan terimakasih atas semua bimbingan dan arahan dari Bapak Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT dan jajaran sehingga semua proses pemeriksaan dapat berjalan dengan baik. Terimakasih atas Opini WTP ini. Kami akan menjaga dan merawat sehingga ke depan kami harus mempertahankan Opini WTP ini untuk daerah kami,” pinta Bupati Paulina.

BPK Perwakilan Provinsi NTT pada selasa (16/05/23) lalu merilis LHP atas LKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). LHP BPK diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Slamet Riyadi S.E., M.M, Ak, CA., CSFA  dan diterima oleh Bupati Rote Ndao Paulina Haning-Bullu,SE dan Ketua DPRD Akfred Saudila,A.Md. Kabupaten Rote Ndao mencatatkan capaian tiga tahun berturut-turut meraih Opini WTP oleh BPK atas LKPD Pemerintah Kabupaten Rote Ndao tahun 2020 dan 2021.(Bidkom-DKISP)