Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Drs Benyamin Litelnoni, M.Si membuka kegiatan Rapat Pemutahiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi NTT Semester I Tahun 2016 pada pemerintah Kabupaten/ Kota se-NTT, bertempat di Aula Rumah Jabatan Bupati Rote Ndao, Minggu (15/5/2016).
Kegiatan tersebut rencananya akan dilaksanakan dari tanggal 15-18 Mei 2016 di Auditorium Ti’i Langga kompleks Perkantoran Ti’i Langga Permai dan menurut agenda akan ditutup pada tanggal 18 Mei 2016 yang dilaksanakan di Desa Bo’a Kecamatan Rote Barat.
Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh para Wakil Bupati dan Inspektur Inspektorat berasal dari seluruh Kabupaten/Kota se-NTT.
Pada kesempatan itu, wakil Gubernur menghimbau kepada para Wakil Bupati se-NTT dan Wakil Walikota Kupang serta para Sekretaris Daerah se-Provinsi NTT untuk membina para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka mempercepat penyelesaian tindak lanjut temuan BPK Perwakilan NTT.
“Saya mengimbau kepada para Wakil Bupati/Wakil Walikota dan para Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya dapat lebih aktif dalam melakukan pembinaan terhadap pimpinan SKPD dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut,” tandasnya
Menurutnya Terhadap temuan yang sulit ditindaklanjuti Gubernur meminta kiranya lebih diprioritaskan dan bersinergi dengan pimpinan SKPD dan pihak-pihak yang terkait, termasuk mengaktifkan Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah pada Kabupaten/Kota untuk penyelesaiannya.
Menurut Litelnoni, hakekat dilaksanakannya rapat pemutakhiran data ini untuk menilai tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, serta mengupayakan solusi terhadap kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tindak lanjut tersebut.
“Saya menyambut baik koordinasi dan kerja sama yang telah dilakukan antara Pemerintah Provinsi NTT dengan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam menyukseskan kegiatan ini. Saya berharap agar kegiatan ini menjadi ajang untuk membina hubungan yang harmonis antara aparat pengawasan fungsional baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam pelaksanaan tugas pengawasan,” ucapnya
Sedangkan Panitia Pelaksana Rapat yang juga Inspektur Kabupaten Rote Ndao, Pius Mali,S.IP dalam laporannya mengatakan, tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan indikator utama keberhasilan pencapaian tujuan pengawasan.
“Karena selain memberikan kontribusi nyata dalam pelayanan juga membantu pihak yang diawasi meningkatkan akuntabilitas organisasi yang bermuara pada terwujudnya pemerintahan yang baik. Untuk itu proses tindak lanjut hasil pengawasan, perlu dilakukan evaluasi secara periodik guna mengukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah,”, cetusnya.
Sementara itu, Bupati Rote Ndao dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada para peserta yang hadir, diharapkan dengan digelarnya kegiatan ini, maka harus maju jangan tinggal di tempat supaya bisa memperkecil angkanya dari hasil tindak lanjut yang ada supaya perwakilan BPK Provinsi NTT dan BPK RI bisa melihat bahwa ada ketaatan dari pemerintah daerah diseluruh NTT, dan hendaknya melalui kegiatan ini saling berbagai pengalaman yang dimiliki agar tercerminnya pemerintah yang bersih dan berwibawah karena dalam kegiatan ini akan menghasilkan rekomendasi bersama.
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Drs Benyamin Litelnoni, M.Si membuka kegiatan Rapat Pemutahiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi NTT Semester I Tahun 2016 pada pemerintah Kabupaten/ Kota se-NTT, bertempat di Aula Rumah Jabatan Bupati Rote Ndao, Minggu (15/5/2016).
Kegiatan tersebut rencananya akan dilaksanakan selama lima hari, terhitung sejak tanggal 15-18 Mei 2016 di Auditorium Ti’i Langga kompleks Perkantoran Ti’i Langga Permai dan menurut agenda akan ditutup pada tanggal 18 Mei 2016 yang dilaksanakan di Desa Bo’a Kecamatan Rote Barat.
Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh para Wakil Bupati dan Inspektur Inspektorat berasal dari seluruh Kabupaten/Kota se-NTT.
Pada kesempatan itu, wakil Gubernur menghimbau kepada para Wakil Bupati se-NTT dan Wakil Walikota Kupang serta para Sekretaris Daerah se-Provinsi NTT untuk membina para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka mempercepat penyelesaian tindak lanjut temuan BPK Perwakilan NTT.
“Saya mengimbau kepada para Wakil Bupati/Wakil Walikota dan para Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya dapat lebih aktif dalam melakukan pembinaan terhadap pimpinan SKPD dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut,” tandasnya
Menurutnya Terhadap temuan yang sulit ditindaklanjuti Gubernur meminta kiranya lebih diprioritaskan dan bersinergi dengan pimpinan SKPD dan pihak-pihak yang terkait, termasuk mengaktifkan Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah pada Kabupaten/Kota untuk penyelesaiannya.
Menurut Litelnoni, hakekat dilaksanakannya rapat pemutakhiran data ini untuk menilai tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, serta mengupayakan solusi terhadap kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tindak lanjut tersebut.
“Saya menyambut baik koordinasi dan kerja sama yang telah dilakukan antara Pemerintah Provinsi NTT dengan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam menyukseskan kegiatan ini. Saya berharap agar kegiatan ini menjadi ajang untuk membina hubungan yang harmonis antara aparat pengawasan fungsional baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam pelaksanaan tugas pengawasan,” ucapnya
Sedangkan Panitia Pelaksana Rapat yang juga Inspektur Kabupaten Rote Ndao, Pius Mali,S.IP dalam laporannya mengatakan, tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan indikator utama keberhasilan pencapaian tujuan pengawasan.
“Karena selain memberikan kontribusi nyata dalam pelayanan juga membantu pihak yang diawasi meningkatkan akuntabilitas organisasi yang bermuara pada terwujudnya pemerintahan yang baik. Untuk itu proses tindak lanjut hasil pengawasan, perlu dilakukan evaluasi secara periodik guna mengukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah,”, cetusnya.
Sementara itu, Bupati Rote Ndao dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada para peserta yang hadir, diharapkan dengan digelarnya kegiatan ini, maka harus maju jangan tinggal di tempat supaya bisa memperkecil angkanya dari hasil tindak lanjut yang ada supaya perwakilan BPK Provinsi NTT dan BPK RI bisa melihat bahwa ada ketaatan dari pemerintah daerah diseluruh NTT, dan hendaknya melalui kegiatan ini saling berbagai pengalaman yang dimiliki agar tercerminnya pemerintah yang bersih dan berwibawah karena dalam kegiatan ini akan menghasilkan rekomendasi bersama.