Posts in category: Berita Kabupaten

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menggandeng Universitas Nusa Cendana (Undana) untuk mendorong peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) melalui pendidikan lanjutan jenjang Magister (S2) dan Doktor (S3).

Hal ini ditandai dengan kegiatan Sosialisasi Program Magister dan Doktor Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Undana yang berlangsung Senin (2/11/2026) pagi, bertempat di Lobi Lantai 1 Kantor Bupati Rote Ndao.

Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Rote Ndao, Pauwil Nggili, yang hadir mewakili Bupati Rote Ndao, menyampaikan apresiasi dan selamat datang kepada tim sosialisasi dari Undana. Ia berharap kerja sama tersebut dapat membuka peluang bagi ASN Rote Ndao untuk meningkatkan kualitas diri, kompetensi, serta profesionalisme dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

Ketua Tim Sosialisasi, Prof. David Pandie, menjelaskan bahwa program pendidikan yang ditawarkan Undana diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah, termasuk penanganan kemiskinan dan stunting di Kabupaten Rote Ndao.

“Kami mohon ruang dan waktu untuk mensosialisasikan program S2 dan S3 di Undana bagi ASN Pemkab Rote Ndao untuk menaikkan kapasitas ASN. Di Undana saat ini ada 13 program studi S2 dan 3 program studi S3,” ujar Prof. David.

Dalam sosialisasi tersebut, Program Magister Administrasi Publik menjadi fokus utama pembahasan. Program ini merupakan salah satu program studi senior di Undana, telah berjalan sejak 2021, dan memiliki akreditasi Baik Sekali.

Prof. David juga menyampaikan bahwa Undana memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran melalui sistem blended learning, yakni kombinasi pembelajaran daring sebesar 70 persen dan tatap muka sebesar 30 persen.

Sementara itu, Doktor Yoga bersama tim menjelaskan bahwa Undana telah memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi selama 26 tahun, dengan mahasiswa yang berasal dari berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Sistem penerimaan mahasiswa juga bersifat terbuka, sehingga calon mahasiswa dapat mendaftar pada semester ganjil maupun genap.

Pada kesempatan yang sama, Doktor Yoga memaparkan kurikulum Program Magister Administrasi Publik yang memungkinkan mahasiswa menyelesaikan pendidikan dalam waktu tiga semester, dengan total 24 mata kuliah.

“Komitmen kami dua tahun untuk magister, dengan total 24 mata kuliah,” jelasnya.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao berharap semakin banyak ASN yang memanfaatkan kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang Magister maupun Doktor. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur diharapkan menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, kompeten, dan mampu memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat. (PPID Utama_DKISP Kab. Rote Ndao)

Wakil Bupati Rote Ndao, Apremoi D. Dethan, menegaskan pentingnya validitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam kegiatan Kick Off Membangun Kesepahaman Bersama Pemangku Kepentingan Daerah Terkait DTSEN Berbasis Aplikasi SIKS-NG dan Penguatan Kapasitas Pengisi Data Desa/Kelurahan Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Graha Narwastu, Senin (2/11/2026). Kegiatan ini bertujuan membangun kesamaan pemahaman dan memperkuat kapasitas para pemangku kepentingan dalam pengelolaan serta pemutakhiran data agar penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao dapat berjalan lebih tepat sasaran.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao, Denison Moy, S.T., bersama anggota DPRD, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao, Anthonius F. D. Banepa, S.E., para kepala perangkat daerah, camat, kepala desa, serta operator dan pendamping desa/kelurahan.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Apremoi D. Dethan menyampaikan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kerja sama seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, upaya tersebut harus didukung oleh data yang valid, akurat, dan sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.

Ia menegaskan bahwa kualitas data menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan ketepatan perencanaan program serta penggunaan anggaran pemerintah. Dengan data yang benar, berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dapat diarahkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Wakil Bupati juga menjelaskan bahwa berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao, target penurunan angka kemiskinan pada tahun 2029 ditetapkan sebesar 19,43 persen. Sementara itu, capaian angka kemiskinan pada tahun 2025 masih berada pada angka 24,37 persen. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya langkah percepatan melalui program dan kebijakan yang lebih terarah serta tepat sasaran.

Lebih lanjut disampaikan bahwa Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah menempatkan ketepatan sasaran dan keterpaduan tata kelola sebagai pilar utama, yang didukung oleh upaya pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan, serta perlindungan daya beli dan ketahanan keluarga. Dalam konteks tersebut, perbaikan DTSEN menjadi salah satu langkah mendasar untuk mendukung pencapaian target penurunan kemiskinan.

Wakil Bupati turut menyoroti masih adanya ketidaksesuaian data dengan kondisi masyarakat di lapangan. Persoalan ini, menurutnya, juga menjadi perhatian anggota DPRD yang selama ini menerima secara langsung aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum DPRD Kabupaten Rote Ndao bersama Pemerintah Daerah terkait DTSEN.

Ia meminta seluruh pihak yang terlibat, mulai dari perangkat daerah, camat, kepala desa, hingga operator dan pendamping desa/kelurahan, agar bekerja secara proaktif dalam melakukan pendataan dan pemutakhiran informasi. Data yang disampaikan harus benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat karena akan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

Sementara itu, dalam sambutannya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao, Denison Moy, S.T., menekankan bahwa DTSEN harus disusun berdasarkan kondisi nyata masyarakat tanpa adanya perlakuan berbeda atau pemilahan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ia berharap proses pendataan dilakukan secara objektif dan menyeluruh sehingga masyarakat yang memenuhi kriteria dapat terdata dengan baik.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao berharap terbangun kesamaan pemahaman dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas DTSEN melalui aplikasi SIKS-NG. Dengan demikian, data yang dihasilkan dapat menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah yang lebih akurat, terpadu, transparan, dan tepat sasaran dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao. *(PPID Utama_Rote Ndao)

Dalam rangka pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan stunting di daerah, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana (DP3P2Kb) Kabupaten Rote Ndao menggelar rapat koordinasi dalam agenda Genting (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting) bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026 bertempat di lobi lantai I kantor bupati Rote Ndao, Jumat (30/10) pagi.

Hadir bersama Bupati, Paulus Henuk didampingi Wakil Bupati Rote Ndao, Apremoi Dudelusy Dethan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para Asisten, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana (DP3P2Kb), Kepala Perangkat Daerah, Tim Percepatan Penurunan Stunting dalam hal ini Pokja yang menangani program tugas, stakeholders dan mitra kerja pemerintah.

Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk dalam sambutanya menyampaikan Kegiatan lintas sektor ini adalah untuk mempercepat penurunan angka prevalensi stunting melalui sinergi program, intervensi program spesifik serta penguatan data yang akurat. Oleh karena itu dalam upaya meningkatkan koordinasi dan konvergensi percepatan penurunan stunting yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari tingkat desa, puskesmas dan dinas harus bisa mengidentifikasi persoalan ini dengan baik sehingga dapat ditindaklanjuti dengan baik.

Arahan selanjutnya, selain Pokja yang menangani permasalahan stunting yang sudah menjadi masalah nasional ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao mengajak stakeholder dan mitra kerja pemerintah untuk mengambil bagian dalam Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting sebagai bentuk kepedulian langsung dari sinergi lintas sektor untuk bergandeng tangan secara kolaboratif dan berkesinambungan demi hasil atau target penurunan yang berkelanjutan.

Sementara itu, Wakil Bupati, Apremoi Dudelusy Dethan dalam kesempatan ini juga menyampaikan bahwa Rapat Koordinasi bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dengan agenda Genting (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting) merupakan inisiatif pemerintah pusat dengan tujuan untuk mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia. Namun harus melibatkan kolaborasi lintas sektor sehingga berbagi peran dalam penanganan masalah penurunan stunting. Fokus pemerintah saat ini adalah menekan angka stunting untuk mempersiapkan generasi emas menuju visi Indonesia Emas 2045, termasuk daerah Kabupaten Rote Ndao. (PPID Utama_DKISP Kab. Rote Ndao)

Menindaklanjuti Pengumuman Bupati Rote Ndao Nomor 100/1228/PEMKES/2026 tentang Pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Kabupaten Rote Ndao,  Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Rote Ndao, Diskoperindag Kabupaten Rote Ndao  bersama jajaran Kepolisian bersama melakukan pemantauan dan penertiban di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Rabu (28/10/2026).

Langkah ini dilakukan untuk memastikan penerapan ketentuan pengendalian BBM berjalan sesuai aturan, menjaga ketertiban antrean, serta mendukung kelancaran distribusi BBM kepada masyarakat.

Dalam penertiban tersebut, petugas gabungan melakukan pengawasan terhadap antrean kendaraan, memeriksa kesesuaian pelat nomor dengan ketentuan pengisian BBM, serta memberikan edukasi kepada masyarakat agar mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengumuman Bupati Rote Ndao, terdapat sejumlah ketentuan yang harus dipatuhi masyarakat. Pertama, waktu pelayanan SPBU dibatasi mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WITA. Kedua, diberlakukan sistem ganjil-genap berdasarkan angka terakhir pelat nomor kendaraan yang disesuaikan dengan tanggal kalender. Sistem ini telah disosialisasikan pada 21–25 Oktober 2026 dan mulai berlaku sejak 26 Oktober 2026.

Selain itu, pengisian BBM bersubsidi bagi kendaraan yang menunggak pajak dan kendaraan dari luar daerah dilarang sesuai ketentuan yang tercantum dalam pengumuman tersebut, dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2025.

Masyarakat juga diingatkan untuk tidak melakukan penyalahgunaan BBM, seperti pembelian berulang dalam jumlah tidak wajar, modifikasi tangki kendaraan, penimbunan, pengoplosan, maupun penjualan kembali BBM bersubsidi dan nonsubsidi dengan harga yang melampaui harga eceran tertinggi (HET).

Sementara itu, pembelian BBM menggunakan jeriken hanya diperuntukkan bagi petani dan nelayan yang memenuhi persyaratan serta memiliki surat rekomendasi resmi sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui pengawasan langsung di lapangan, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao berharap penerapan aturan ini dapat membantu mengurai antrean panjang dan kemacetan di sekitar SPBU, sekaligus memastikan distribusi BBM berlangsung tertib dan tepat sasaran.

Masyarakat diimbau untuk tetap menjaga ketertiban selama mengantre, mengikuti arahan petugas, serta bersama-sama mendukung pelaksanaan kebijakan pengendalian BBM demi kepentingan bersama. (PPID Utama_DKISP Kab. Rote Ndao)

Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, S.H., melaksanakan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Rabu (28/10/2026), sebagai langkah mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang aktivitas nelayan.

Kegiatan tersebut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Rote Ndao, Petson Soleman Hangge, S.Sos.; Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Rote Ndao, Anthonius F. D. Banepa, S.E.; Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao, Yeanes Riwu, S.Pi.; Kapolsek Rote Timur, IPDA A. Ikram Mahben, S.H.; Camat Rote Timur, Meliand Bulan, S.H.; Direktur Cabang Kupang PT Aulia Berlian, Nyongki Manfoe; serta masyarakat Desa Papela.

Dalam sambutannya, Bupati Paulus Henuk menjelaskan bahwa pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menghadirkan fasilitas yang mendukung produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di Kabupaten Rote Ndao.

Bupati mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Rote Ndao telah mengusulkan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih pada tujuh titik lokasi. Namun, pada tahap ini, baru dua desa yang memperoleh alokasi pembangunan, yakni Desa Papela di Kecamatan Rote Timur dan Desa Oenggae di Kecamatan Pantai Baru.

Bupati berharap pembangunan di Desa Papela dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan sehingga hasilnya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Saya meminta PT Aulia Berlian Konstruksi agar melaksanakan pekerjaan ini dengan baik, sehingga hasilnya berkualitas dan dapat memuaskan masyarakat Desa Papela. Saya juga meminta masyarakat untuk bekerja sama dan mendukung proses pembangunan agar fasilitas yang dibangun nantinya benar-benar memberikan manfaat,” ujar Bupati.

Menurutnya, pembangunan KNMP tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penyediaan sarana pendukung yang dapat mempermudah aktivitas dan meningkatkan produktivitas nelayan. Salah satu fasilitas yang direncanakan adalah stasiun pengisian bahan bakar minyak (SPBU) atau Pertashop khusus untuk mendukung kebutuhan bahan bakar nelayan, beserta berbagai fasilitas penunjang lainnya.

Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu nelayan memperoleh kebutuhan operasional secara lebih mudah serta mendukung kelancaran kegiatan melaut dan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.

Bupati juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Rote Ndao terus mengupayakan berbagai program pembangunan melalui usulan kepada pemerintah pusat. Upaya tersebut dilakukan untuk memperluas akses pembangunan dan menghadirkan program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Rote Ndao.

Melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Papela, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao berharap tersedianya infrastruktur yang memadai dapat memperkuat sektor perikanan, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir, serta meningkatkan kualitas hidup para nelayan.

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao juga mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi dan menjaga hasil pembangunan agar fasilitas yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. *(PPID Utama_Rote Ndao)

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 tingkat Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026 pada Rabu (28/10/2026), bertempat di Lapangan Upacara Kantor Bupati Rote Ndao. Upacara yang dimulai pukul 07.30 WITA tersebut dipimpin oleh Wakil Bupati Rote Ndao, Ibu Apremoy Dudelusy Dethan, dengan mengusung tema “Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia.”

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para pimpinan perangkat daerah, tokoh agama, kepala sekolah, serta berbagai unsur masyarakat lainnya. Kehadiran para pemangku kepentingan dan elemen masyarakat tersebut menjadi wujud kebersamaan dalam memperingati momentum bersejarah perjuangan pemuda Indonesia sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam membangun daerah dan bangsa.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda menjadi momentum penting untuk mengenang semangat perjuangan para pemuda Indonesia yang telah mengikrarkan persatuan pada 28 Oktober 1928. Semangat tersebut diharapkan terus hidup dalam diri generasi muda untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat rasa cinta tanah air, serta mengambil bagian dalam pembangunan daerah dan nasional.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Rote Ndao, Apremoy Dudelusy Dethan, menyampaikan bahwa pemuda merupakan salah satu tulang punggung bangsa yang memiliki peran penting dalam mendorong kemajuan. Menurutnya, pemuda diharapkan mampu memberikan energi positif dalam mendukung pembangunan daerah melalui kreativitas, semangat kerja, kepedulian sosial, serta keterlibatan aktif dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat.
Beliau juga mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda kepada seluruh pemuda di Kabupaten Rote Ndao. Ia mengajak generasi muda untuk terus mengobarkan semangat persatuan dalam momentum Sumpah Pemuda, dengan menjunjung tinggi nilai kebersamaan, menghargai perbedaan, serta memperkuat solidaritas demi mewujudkan daerah dan bangsa yang lebih maju.

Rangkaian upacara berlangsung dengan khidmat, meliputi penghormatan kepada pembina upacara, laporan pemimpin upacara, pengibaran Bendera Merah Putih yang diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan teks Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pembacaan teks Keputusan Kongres Pemuda Indonesia Tahun 1928. Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian sambutan pembina upacara, menyanyikan lagu-lagu nasional Bangun Pemudi Pemuda dan Satu Nusa Satu Bangsa, serta pembacaan doa.

Melalui peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 ini, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao berharap semangat patriotisme, kegigihan, dan empati semakin tertanam dalam diri generasi muda. Pemuda diharapkan tidak hanya menjadi penerus bangsa, tetapi juga menjadi penggerak perubahan dan mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Rote Ndao yang berkelanjutan, berlandaskan persatuan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Bupati Rote Ndao Paulus Henuk, S.H., menyambut kunjungan kerja Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Tertinggal (BNPPTD) RI yang juga menjabat sebagai Wakil Panglima TNI, Jenderal Maruli Simanjuntak, M.Sc., di Kabupaten Rote Ndao, Sabtu (24/10/2026), yang mencakup peninjauan kawasan Titik Nol Kilometer Selatan NKRI, peluncuran rencana pembangunan program Jembatan Garuda, serta penyerahan bantuan sosial kepada masyarakat. Kunjungan ini bertujuan untuk melaksanakan Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) pengamanan pulau terluar dan perbatasan negara sekaligus melihat kondisi wilayah perbatasan serta mendukung peningkatan aksesibilitas dan kesejahteraan masyarakat.

Kedatangan Jenderal Maruli Simanjuntak bersama rombongan disambut langsung oleh Bupati Rote Ndao melalui prosesi adat pemakaian topi ti’i langga dan selendang adat Rote Ndao. Penyambutan tersebut menjadi bentuk penghormatan sekaligus penerimaan secara adat kepada rombongan yang berkunjung ke Kabupaten Rote Ndao.

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, rombongan melakukan peninjauan kawasan Titik Nol Kilometer Selatan NKRI untuk melihat secara langsung kondisi wilayah perbatasan selatan Indonesia. Kegiatan ini merupakan bagian dari pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengamanan pulau terluar dan perbatasan negara.

Agenda selanjutnya adalah peluncuran rencana pembangunan program Jembatan Garuda yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mempermudah mobilitas masyarakat. Jembatan beton yang direncanakan memiliki panjang empat meter dan lebar tiga meter tersebut akan menjadi akses penghubung bagi masyarakat di wilayah Desa Dodaek dan Desa Tebole.

Selain meninjau wilayah perbatasan dan pembangunan infrastruktur, Kepala BNPPTD RI bersama rombongan juga menyerahkan bantuan sosial berupa sekitar 30 paket sembako kepada masyarakat setempat. Penyerahan bantuan ini menjadi salah satu bentuk perhatian terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan.

Kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari rangkaian Pengawasan dan Evaluasi Satgas Pengamanan Pulau Terluar dan Perbatasan yang berlangsung pada 22–24 Oktober 2026 di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Rote Ndao dan Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menyambut baik perhatian pemerintah pusat terhadap wilayah perbatasan, khususnya dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unsur terkait dapat terus diperkuat guna mendorong pembangunan yang merata serta meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat di wilayah perbatasan. *(PPID Utama_Rote Ndao)

Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, menghadiri pembukaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) VIII Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Aula El Tari, Kupang, Kamis (22/10/2026), sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao terhadap atlet pelajar yang mewakili daerah. Dalam kesempatan tersebut, Bupati memberikan motivasi kepada seluruh atlet Kabupaten Rote Ndao agar bertanding dengan penuh semangat, menjunjung tinggi sportivitas, dan memberikan kemampuan terbaik untuk mengharumkan nama daerah.

Bupati Paulus Henuk menyampaikan ucapan selamat bertanding kepada seluruh atlet yang membawa nama Kabupaten Rote Ndao, yang dikenal dengan semboyan Nusa Fua Funi. Ia berharap para atlet dapat menunjukkan kemampuan terbaik, menjaga semangat juang, serta mengikuti setiap pertandingan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas.

Menurut Bupati, keikutsertaan dalam POPDA VIII NTT merupakan kesempatan bagi para atlet pelajar untuk mengembangkan potensi, mengasah kemampuan, dan meraih prestasi di bidang olahraga. Karena itu, para atlet diharapkan memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya serta menunjukkan disiplin dan semangat juang selama mengikuti kompetisi.

Dukungan dan motivasi tersebut juga menjadi bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap pengembangan potensi generasi muda, khususnya di bidang olahraga. Prestasi yang diraih para atlet diharapkan dapat membawa kebanggaan bagi masyarakat sekaligus mendorong kemajuan olahraga di Kabupaten Rote Ndao.

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao berharap seluruh atlet dapat mengikuti pertandingan dengan baik, menjaga kekompakan, dan memberikan hasil terbaik. Semangat, kerja keras, dan sportivitas diharapkan menjadi bekal bagi para atlet untuk mengharumkan nama daerah di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. *(PPID Utama_Rote Ndao)

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menggelar entry meeting  bersama Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kamis (22/10/2026), bertempat di Ruang Kerja Wakil Bupati Rote Ndao.Pemkab Rote Ndao Gelar Entry Meeting Bersama BPK RI, Fokus Efektivitas Penyelenggaraan Pariwisata

Pertemuan ini merupakan bagian dari pelaksanaan pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kepariwisataan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah Tahun 2025 sampai dengan Semester I Tahun 2026.

Pemeriksaan tersebut menindaklanjuti Surat Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi NTT Nomor 365/B/S/DJPKN-VI.KUP/PPD.02/10/2026 tanggal 16 Oktober 2026 tentang Pemberitahuan Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kepariwisataan.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Rote Ndao Apremoi D. Dethan dan melibatkan 13 perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang memiliki keterkaitan dengan pengembangan sektor pariwisata, yakni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Bapperida, Bapenda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, BPKAD, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta BKPSDM.

Dalam pemeriksaan pendahuluan ini, Tim BPK RI melakukan pemahaman terhadap objek pemeriksaan, mengidentifikasi permasalahan dan area kunci yang memerlukan pendalaman, serta menentukan tujuan, lingkup, kriteria, dan kebutuhan bukti pemeriksaan untuk pelaksanaan pemeriksaan terinci.

Adapun lingkup pemeriksaan mencakup penyelenggaraan kepariwisataan oleh pemerintah daerah pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan/atau kawasan strategis pariwisata daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Rote Ndao.

Pemeriksaan kinerja ini menjadi bagian penting dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program pemerintah daerah di sektor pariwisata. Hasil pemeriksaan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi perangkat daerah terkait dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta koordinasi pembangunan kepariwisataan.

Melalui upaya tersebut, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao diharapkan semakin memperkuat tata kelola pariwisata yang efektif dan akuntabel, sekaligus mengoptimalkan potensi pariwisata sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. (PPID Utama_DKISP Kab. Rote Ndao)

Wakil Bupati Rote Ndao, Apremoi Dudelusy Dethan didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Nixon Molelanik Balukh, Kepala Bidang Tanaman Pangan, Kepala Bidang Hortikultura ,Kepala Bidang Perkebunan, Pengawas Benih Tanaman(PBT), Penyuluh Pertanian, melakukan panen raya produksi perdana benih sorgum bersama kelompok tani Sumber Harapan, di lahan Pertanian Oma Polin, Desa Tungganamo dan kelompok tani Dalesue, di lahan pertanian Haebupu, Desa Lekona, Kecamatan Pantai Baru, Kamis (22/10) siang.Wakil Bupati Rote Ndao Panen Raya Sorgum 2 Hektare di Pantai Baru.

Wakil Bupati, Apremoi Dudelusy Dethan dalam kesempatan ini menyampaikan kegiatan panen raya perdana benih sorgum jenis varietas bioguma 3 agritaa merupakan kolaborasi dan dukungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, Diaspora Rote Ndao, Kadin Rote Ndao untuk memperkuat dan mendorong sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah karena komoditi sorgum memiliki potensi besar untuk menjawab alternatif kebutuhan pangan selain padi dan meningkatkan ekonomi masyarakat

Saat ini Pemerintah Kabupaten Rote Ndao mengajak masyarakat untuk melirik pelestarian warisan leluhur untuk menanam benih sorgum. oleh karena itu, permintaan target lahan tanam benih sorgum sebagai komoditi unggulan ini harus di perluas karena hasil panen dari sorgum ini mempunyai pasar sangat jelas sehingga ini merupakan salah satu motivasi tersendiri bagi para petani yang melirik budidaya sorgum.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Rote Ndao, Nixon Molelanik Balukh, menjelaskan bahwa kegiatan panen raya benih sorgum saat ini adalah untuk pengadaan pembibitan yang kemudian di kembangkan lagi untuk menjawab budidaya sorgum yang sudah tercatat dalam proses persiapan lahan dengan luas 150 (seratus lima puluh) hektare dengan wilayah tersebar di beberapa kecamatan di kabupaten Rote Ndao kecuali Kecamatan Ndao Nuse, dan Rote Tengah di musim tanam bulan Desember tahun 2026 ini.

Pengembangan komoditas sorgum ini lebih unggul dari komunitas pangan lainnya karena sekali tanam di panen dalam 120 hari dan selanjutnya hanya di lakukan ratun atau pemangkasan atau pemotongan batang sorgum untuk pemeliharaan batang dan bisa di panen kembali sebanyak empat kali dalam 75 hari. Lebih lanjut, dijelaskannya, untuk hasil panen calon benih sorgum di beli oleh produsen sorgum dengan harga Rp.8000 per kilogram calon benih sorgum. (PPID Utama_DKISP Kab. Rote Ndao)