Bupati Rote Ndao Paulus Henuk, SH., didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., M.M., terkait persiapan verifikasi faktual pemekaran desa di Kabupaten Rote Ndao, Jakarta (25/09/2026). Pertemuan tersebut bertujuan memastikan kesiapan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam menghadapi verifikasi faktual yang dijadwalkan pada Oktober 2026 agar seluruh tahapan pemekaran dapat berjalan sesuai ketentuan.
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan verifikasi faktual pemekaran desa yang telah disampaikan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao kepada Pemerintah Pusat. Dalam pertemuan, dibahas berbagai persiapan yang perlu dilakukan daerah menjelang pelaksanaan verifikasi faktual, termasuk kesiapan administrasi dan kondisi faktual di lapangan.
Wamendagri Dr. Ribka Haluk memberikan dukungan terhadap proses pemekaran desa yang sedang dipersiapkan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. Verifikasi faktual direncanakan akan dilaksanakan pada Oktober 2026.
Bupati Rote Ndao menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Rote Ndao akan terus melakukan konsolidasi dan mempersiapkan seluruh kebutuhan verifikasi secara maksimal agar setiap tahapan dapat berjalan sesuai ketentuan.
Pemekaran desa diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, memperpendek rentang kendali pelayanan publik, serta mendukung pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Rote Ndao.
Pemerintah Kabupaten Rote Ndao juga akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan seluruh pihak terkait untuk memastikan proses tersebut berjalan tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. *(PPID Utama_Rote Ndao)