Pemerintah Kabupaten Rote Ndao bersama DPRD dalam rangkaian Sidang IV Tahun 2026 dengan agenda Pembahasan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027. Sidang yang dibuka pada 5 November 2026 tersebut kini memasuki tahap pembahasan di tingkat Komisi.
Sebagaimana dalam rapat Komisi I DPRD Kabupaten Rote Ndao bersama perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostaper), Senin (09/11/2026), pembahasan ditingkat komisi difokuskan pada kesiapan anggaran, program dan kegiatan Diskominfostaper untuk tahun 2027. Selain itu, anggota komisi juga mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah tersebut sepanjang tahun anggaran 2026.
Rapat pembahasan yang berlangsung di tingkat Komisi I tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I, Efendi H. Muda, S.ST, dan dihadiri oleh para anggota Komisi I DPRD Kabupaten Rote Ndao serta jajaran Diskominfostaper.
Pembahasan difokuskan pada evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2026 sekaligus mencermati rencana program, kegiatan, dan kebutuhan anggaran Diskominfostaper untuk tahun 2027. Forum ini menjadi momentum penting untuk memastikan setiap program yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan pembangunan daerah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam arahannya, Wakil Ketua Komisi I DPRD, Efendi H. Muda, S.ST., mengharapkan agar seluruh program dan kegiatan Diskominfostaper Tahun Anggaran 2027 dapat diarahkan untuk mengimplementasikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao, khususnya dalam mendorong percepatan transformasi digital di Kabupaten Rote Ndao.
Menurutnya, transformasi digital tidak sekadar berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik, tetapi harus mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, mudah diakses, serta memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, ia menekankan agar perencanaan program dan penganggaran tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan organisasi, tetapi juga memperhatikan prioritas pembangunan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Rote Ndao.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfostaper Kabupaten Rote Ndao, Olafulihaa M. A. Tadde, S.Kom, dalam kesempatan itu menyampaikan perkembangan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2026 oleh Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Ia mengatakan, Monev KIP Badan Publik se-NTT tahun 2026 sementara berlangsung dan baru akan diumumkan pada desember 2026 mendatang. Pada tahun 2024 dan 2025 Kabupaten Rote Ndao berhasil meraih predikat terbaik dengan kategori Informatif dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik.
“Tahun ini sementara berproses dan penilaian indeks itu akan keluar pada bulan Desember 2026 untuk menilai apakah Pemkab Rote Ndao sebagai badan publik dengan indeks KIP terbaik se-NTT,” ungkapnya.
Melalui pembahasan Sidang IV di tingkat Komisi I ini, diharapkan perencanaan program dan anggaran Diskominfostaper Tahun 2027 semakin terarah, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
Sinergi antara DPRD dan perangkat daerah menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa kebijakan transformasi digital, penguatan keterbukaan informasi publik, pengembangan statistik sektoral, serta keamanan persandian tidak hanya menjadi agenda pembangunan pemerintahan, tetapi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rote Ndao.*(Bidkom_DKISP Rote Ndao_PPID Utama)