TRIBUN, JAKARTA – Sengketa partai politik yang membawa sengketa atas hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu Legislatif 2014 ke Mahkamah Konstitusi (MK) diprediksi menurun dibanding 2009. Klaim tersebut disampaikan Komisi Pemilihan Umum yang akomodir keberatan saksi sejauh ini.
“Kita mengakomodasi hal-hal yang memungkinkan untuk kita koreksi. Pihak yang merasa dirugikan boleh saja membawa proses ini ke MK. Dengan apa yang dilakukan lebih dari 10 hari ini, kita yakin sengketa ke MK akan jauh turun drastis,” ujar Ketua KPU, Husni Kamil Manik di Kantor KPU, Selasa (6/5/2014).
Husni menjelaskan, pihaknya bakal mengeluarkan rekapitulasi 77 daerah pemilihan untuk DPR dan 33 daerah pemilihan sesuai jumlah provinsi untuk perwakilan DPD di Senayan. Tanggal yang sama akan diikuti penetapan hasil suara nasional pileg.
KPU, kata Husni, saat ini mengupayakan untuk menyelesaikan sisa 19 dapil untuk DPR dan 6 untuk dapil DPD yang belum dibacakan. Ia mempersilakan saksi parpol atau DPD yang mengajukan keberatan berdasar data.
“Kalau ada interupsi. ini pendapat pribadi boleh aja. Di negara kita memberikan pendapat dan tidak seluruhnya dibawa ke MK. Kita yakin 9 Mei bisa ditetapkan,” ujar mantan anggota KPU Provinsi Sumatera Barat.