Daily Archives: Agustus 20, 2024

Kementerian Dalam Negeri melalui Inspektorat Jenderal kembali memberikan apresiasi positif atas pelaksanaan tugas Penjabat Bupati Rote Ndao Oder Maks Sombu, SH,MA,MH. Dalam Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Tugas Triwulam II oleh Tim Evaluator Itjen Kemendagri, Pj. Bupati Oder Maks Sombu kembali dinilai telah memenuhi 10 Indikator Prioritas dan 111 Indikator Kinerja.

Diketahui, Itjen Kemendagri melakukan Evaluasi Triwulan II atas pelaksanaan tugas Pj. Bupati Rote Ndao, Selasa (20/08/2024) bertempat di Itjen Kementerian Dalam Negeri RI Jl. Medan Merdeka – Kota Jakarta Pusat. Evaluasi Triwulan II berlaku untuk bulan Juni sampai Agustus 2024.

Tim Evaluator Itjen Kemendagri antara lain Ahmad Husin Tambunan, S.STP.,M.Si, Dr.Elfil Elyas, S.Sos.,M.Si, Drs.Azwan, M.Si. Muhammad Dimiyati, S.Sos,M.Tp, Wiratmoko, Ak,M.Ak, Maharina Desimaria, S.Sos,M.Ap,MA, dan Bactiar Sinaga, SE,MM.,CRGP.,CGCAE.

Sementara Pj. Bupati Oder Maks Sombu didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Armis Saek, ST, Dr James Adam SE,M.BA Staf Khusus Pj. Bupati dan Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesra Ronald H. Taulo, S. STP.

Dihadapan Tim Evaluatir, Pj. Bupati Oder Maks Sombu menjelaskan progress pelaksanaan tugas, diantaranya terkait pengendalian inflasi di Kabupaten Rote Ndao, upaya penanganan stunting, penurunan tingkat penganguran terbuka, kemiskinan ekstrim dan penyerapan anggaran.

Selanjutnya, Tim Evaluator Itjen Kemendagri dalam tanggapan evaluasinya memberikan apresiasi yang positif. Pj. Bupati Oder Maks Sombu dinilai telah memenuhi 10 Indikator Prioritas dan 111 Indikator Kinerja pada Triwulan Kedua.

Karena itu, guna melengkapi apa yang telah dilakukan, Tim Evaluator memberikan sejumlah masukan meliputi upaya dalam pencetakan lahan pertanian baru (sawah), pompanisasi untuk irigasi, pupuk bersubsidi, kebutuhan dan sebaran guru dan tenaga pendidik, penyerapan anggaran dan upaya meningkatkan realisasi, data dukung realisasi anggaran per OPD, meningkatkan inovasi untuk kegiatan unggulan, pengolahan sampah tidak lagi open dumpling serta inspektur melakukan evaluasi birokrasi.

Penyampaian catatan dan usul saran tersebut oleh Itjen Kemendagri dipandang penting dalam rangka melengkapi capaian kinerja oleh Pj Bupati Rote Ndao Oder Maks Sombu pada triwulan selanjutnya.*(Bidkom_DKISP Rote Ndao/Prokopim)

Kabupaten Rote Ndao menorehkan capaian positif dalam pencegahan dan penanganan stunting dengan meraih Peringkat 1 Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Stunting Tahun 2024. Pemerintah Provinsi NTT setelah melakukan evaluasi, menetapkan 10 besar Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Stunting, dan Pemda Rote Ndao menempati peringkat pertama.

Apresiasi Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Stunting disampaikan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi NTT Tahun 2024 yang berlangsung, Selasa (20/08/2024) di Aula Fernandez, Lt. 4 Kantor Gubernur NTT di Kupang. Kegiatan diikuti 22 Kabupaten/Kota di NTT.

Apresiasi 8 Aksi Konvergensi Stunting ditandai dengan penyerahan Plakat oleh Penjabat Gubernur NTT Ayodhia G. L. Kalake, SH,MDC kepada 10 besar hasil penilaian Pemprov NTT terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang signifikan dalam Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting.

Plakat apresiasi untuk Kabupaten Rote Ndao diterima Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Rote Ndao Ir. Untung Harjiot mewakili Penjabat Bupati Rote Ndao Oder Maks Sombu, SH,MA,MH.

Pj. Gubernur NTT Ayodhia Kalake menyampaikan terima kasih atas semangat kolaborasi dan kerja sama semua stakholder dalam upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi NTT. Pencapaian target Penurunan Stunting di Provinsi NTT, hanya dapat dilakukan dengan semangat kolaborasi dan komitmen semua pihak.

Selain itu, upaya penrunan stunting perlu dilakukan dengan arah dan target yang jelas. Pj. Gubernur Ayodhia Kalake mengatakan tiga pendekatan yang bisa dilakukan bersama yakni pendekatan interveni gizi, Pendekatan Multi Sektor dan Multi Pihak serta pendekatan berbasis keluarga beresiko stunting.

“ Harapan kita agar percepatan penurunan stunting ini dilakukan secara rutin dan terjadwal, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota sampai ke tingkat desa dan kelurahan. Hal ini berguna untuk mendapatkan kesamaan persepsi dan komitmen dalam menurunkan prevalensi stunting di Provinsi NTT,” pinta Pj. Gubernur Ayodhia Kalake.*(Bidkom_DKISP Rote Ndao/Bappelitbangda)