Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, SH., menghadiri Seminar Nasional tentang Keadilan Fiskal yang berlangsung pada Sabtu (7/11/2026), bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melki Laka Lena, S.Si., Apt., serta para bupati dan wali kota se-NTT. Kegiatan ini menjadi forum diskusi untuk membahas perkembangan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), kondisi fiskal pemerintah daerah, serta berbagai tantangan dalam pembiayaan program dan pembangunan daerah.
Seminar tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, dan Ombudsman Republik Indonesia. Masing-masing narasumber menyampaikan materi dan gambaran mengenai arah kebijakan pemerintah pusat, khususnya terkait pengelolaan keuangan negara, alokasi Transfer ke Daerah, serta implikasinya terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.
Dalam pembahasan tersebut, turut disoroti dinamika alokasi TKD yang mengalami penyesuaian dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan bagi pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, dalam menyusun prioritas anggaran dan melaksanakan berbagai program pembangunan. Keterbatasan ruang fiskal mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan belanja, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan pelayanan publik dan program prioritas masyarakat.
Selain membahas kebijakan TKD, sesi diskusi juga menyinggung peluang kebijakan penganggaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya tenaga guru dan kesehatan, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara bertahap mulai tahun 2027. Pembahasan ini memberikan gambaran mengenai kemungkinan penyesuaian skema pembiayaan belanja pegawai yang selama ini menjadi bagian dari tanggung jawab anggaran pemerintah daerah.
Apabila kebijakan tersebut dapat direalisasikan, pemerintah daerah diharapkan memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk mendukung kebutuhan pembangunan lainnya, termasuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun, pelaksanaannya tetap memerlukan kejelasan kebijakan dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat, termasuk terkait mekanisme penganggaran PPPK dan PPPK Paruh Waktu.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao memperoleh kesempatan untuk mengikuti perkembangan pembahasan kebijakan fiskal nasional sekaligus mencermati berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah. Diharapkan, kebijakan pembiayaan antara pemerintah pusat dan daerah ke depan dapat semakin memperhatikan kondisi serta kemampuan fiskal masing-masing daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan secara berkelanjutan.*(PPID Utama_Rote Ndao)