Pembangunan wilayah perbatasan yang menjadi kawasan terdepan negara terus dilanjutkan. Tahun ini pemerintah menargetkan bisa menyelesaikan hingga 60 persen dari total wilayah perbatasan.
“Tahun 2017 akan selesai semua,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Kalimantan di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, kemarin (11/3).
Mendagri yang juga kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) itu menyebutkan, pemerintah tahun ini menganggarkan dana Rp 15 triliun. Angka tersebut sedikit turun bila dibandingkan dengan anggaran tahun lalu yang mencapai Rp 16 triliun.
Nanti anggaran Rp 15 triliun tersebut dibagi untuk 187 kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Misalnya Atambua di Nusa Tenggara Timur (NTT), Marauke di Papua, dan Sangihe Talaud di Sulawesi Utara. Pembangunan tahun ini tidak hanya ditujukan untuk infrastruktur utama seperti bandara atau pelabuhan. Tapi juga mulai merambah infrastruktur penunjang. “Roaming telepon sudah klir semua. Sekarang ini infrastruktur penunjangnya harus mengejar dan ditingkatkan, keamanan ditingkatkan,” imbuh politikus PDIP itu.
Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang mengatakan, sudah saatnya pemerintah mempercepat pembangunan di daerah. Sebab, selama ini negara terkesan hanya mengambil kekayaan alam daerah, tapi lupa memberikan timbal balik. “Kalau sudah diambil, pikirkan juga aspek pembangunan dan manfaat sumber daya alam bagi masyarakat daerah,” kata anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mewakili Kalimantan Barat itu.
Selain infrastruktur, pemerintah juga harus membangun industri semi-finishing yang melibatkan masyarakat daerah. “Jangan sampai material mentah hanya diangkut dan diproduksi kemanfaatannya di luar daerah atau bahkan luar negeri,” ucap Sapta.
Sumber : Timex 12 Maret 2016