Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menggelar Forum Perangkat Daerah (FDP) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2027. FDP menyelaraskan dan menyempurnakan rencana program kerja setiap perangkat daerah agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Dalam forum tersebut paparkan terkait pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rote Ndao tercatat mencapai 7,98 persen hingga maret 2027. Angka ini berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dan menunjukkan perkembangan positif bagi pembangunan daerah.
Acara dibuka oleh Bupati Rote Ndao Paulus Henuk dan turut hadir Wakil Bupati Apremoi D. Dethan dan Sekretaris Daerah Jonas M. Selly. FPD diikuti perangkat daerah lingkup Pemkab Rote Ndao.
Pemerintah Kabupaten Rote Ndao juga telah menyusun arah kebijakan pembangunan hingga tahun 2029 dengan target menurunkan angka kemiskinan menjadi 19 persen. Untuk mencapai target tersebut, Pemkab Rote Ndao menerapkan strategi terpadu penanggulangan kemiskinan melalui empat pilar, yakni fokus pada sasaran yang tepat dengan menyasar masyarakat pada Desil 1 dan Desil 2, menekan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, serta melakukan stabilisasi harga pangan.
Bupati Rote Ndao Paulus Henuk, dalam arahannya menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus dilandasi dengan mindset pelayanan kepada masyarakat. “Hari ini kita bicara rancang bangun Kabupaten Rote Ndao. Maka mindset kita adalah mindset pelayanan. OPD harus memahami permasalahan kita di Rote Ndao,” ujarnya kepada peserta forum.
Menurutnya, dengan kondisi ruang fiskal daerah yang masih terbatas, pemerintah harus mampu menyusun program yang tepat untuk menjawab berbagai persoalan pembangunan. Ia menekankan pentingnya menyusun program yang benar-benar prioritas sebelum menentukan besaran anggaran yang akan dialokasikan.
Bupati juga menegaskan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk bantuan sosial, harus menyasar masyarakat pada kelompok Desil 1 dan Desil 2. Ia berharap tidak terjadi kesenjangan ekonomi dan meminta perangkat daerah mengarahkan belanja daerah pada program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Selain itu, Bupati meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan koordinasi dan komunikasi dalam menyelesaikan persoalan pembangunan. Kolaborasi lintas perangkat daerah dinilai penting, seperti dalam penanganan stunting yang melibatkan dinas terkait serta koordinasi sektor pariwisata dengan Badan Pendapatan Daerah untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sementara itu, Wakil Bupati Rote Ndao Apremoi Dudelusy Dethan, menegaskan bahwa sebagai pemimpin yang telah dipercaya masyarakat, bupati, wakil bupati, dan seluruh perangkat daerah memiliki tanggung jawab moral yang besar dalam membangun daerah. Ia berharap momentum forum ini dapat menggugah semangat kerja seluruh perangkat daerah agar bersama-sama mewujudkan penurunan angka stunting dan kemiskinan serta keberhasilan program pembangunan di daerah.*(PPID Utama_DKISP Rote Ndao)