Pemerintah Kabupaten Rote Ndao melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian selaku PPID Utama mengikuti kegiatan Diseminasi Panduan Monitoring dan Evaluasi (Monev) sekaligus teknis pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) bagi badan publik peserta Monev Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2026 secara Daring, Kamis (03/09/2026) bertajuk “Bersinergi Wujudkan Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas Publik,”.
Kegiatan diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi NTT secara daring, sebagai bagian tahapan Monev Pelaksanaan KIP Tahun 2026 bagi badan publik se-NTT sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemda Rote Ndao dihadiri oleh Kadis Kominfostaper Olafulihaa Tadde dan Staf Bidang Komunikasi.
Bagi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pemahaman sekaligus melakukan evaluasi terhadap berbagai upaya yang telah dilakukan dalam menyediakan, mengelola, mendokumentasikan, dan menyebarluaskan informasi publik kepada masyarakat.
Keterbukaan informasi merupakan instrumen penting untuk membangun kepercayaan publik. Karena itu, penyediaan informasi yang mudah diakses, berkualitas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menghadirkan pelayanan pemerintahan yang semakin terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ketua KI Provinsi NTT Germanus Attawuwur mengatakan kegiatan yang digelar secara during tersebut bertujuan memberikan pemahaman yang kolektif dan komprehensif kepada seluruh PPID mengenai tahapan, metode, parameter, kualifikasi penilaian, serta teknis pengisian SAQ Monev KIP Tahun 2026.
Menurut dia, kesamaan pemahaman penting agar proses pengisian SAQ dan pelaksanaan Monev dapat berjalan secara objektif, terukur dan sesuai ketentuan.
Ia menjelaskan Monev KIP yang dilaksanakan secara berkala menjadi instrumen penting sekaligus wadah refleksi untuk mengukur sejauh mana keterbukaan informasi publik telah dilaksanakan oleh badan publik.
“ Ini merupakan bagian dari upaya memastikan masyarakat dapat memperoleh informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh badan publik sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kepada publik,” tegasnya.
Adapun enam indikator yang menjadi parameter penilaian meliputi sarana dan prasarana, kualitas informasi, jenis informasi yang disediakan, komitmen organisasi, digitalisasi, inovasi, serta indikator lainnya sesuai instrumen Monev KIP 2026.
Wakil Ketua KI NTT Agus Bole Baja, menambahkan, Komisi Informasi memiliki peran penting sebagai salah satu pilar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan keterbukaan informasi publik. Karena itu, badan publik memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi secara optimal.
“Untuk itu, KI NTT secara berkala melaksanakan Monev KIP pada badan publik. Kegiatan ini penting agar kita memiliki kesamaan pemahaman mengenai pelaksanaan dan pengisian SAQ Tahun 2026,” katanya.*
Keikutsertaan Pemkab Rote Ndao dalam kegiatan tersebut sekaligus menegaskan bahwa implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 menjadi bagian dari agenda berkelanjutan Pemerintah Daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan. (PPID Utama _DKISP Rote Ndao)