Pelaksanaan Pra Musrenbang Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 dilaksanakan secara virtual akibat pandemi Covid-19 yang masih melanda seanteru dunia saat ini.

Pelaksanaan Pra Musrenbang tingkat kecamatan yang mengusung tema “Percepatan pemulihan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia” dilaksanakan secara virtual atau online melalui vidio conference dengan aplikasi zoom yang dilaksanakan pada tanggal 17-23 Februari 2021 pada setiap kecamatan dan diikuti oleh Sekretaris Daerah Rote Ndao, Drs. Jonas M. Selly,MM, Anggota DPRD Rote Ndao dari Dapil masing-masing, para Assisten Setda Rote Ndao, pimpinan OPD penanggung jawab usulan kegiatan kecamatan serta para camat dari 11 kecamatan di Rote Ndao yang dipandu oleh Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao

Sekretaris Daerah, Drs. Jonas M. Selly,MM pada saat memberikan materi melalui video conference mengatakan bahwa ada beberapa isu strategis dan program strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 diantaranya adalah : isu strategis yang pertama yaitu belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ekonomi atau pengolahan potensi unggulan terutama pariwisata. Akibat pandemi Covid-19 sehingga berakibat pada menurunnya kunjungan wisatawan ke Rote Ndao. Kunjungan Wisata tahun 2020 adalah 13.453 terdiri dari Wisatawan Domestik : 13.289 orang, Mancanegara : 164 orang, sehingga program strategis yang akan diusulkan adalah pembangunan pariwisata terintegrasi yaitu pembangunan infrastruktur pariwisata dan akses pariwisata, pengembangan SDM pariwisata, pelestarian seni dan budaya

Isu yang kedua adalah masih rendahnya kualitas kesehatan masyarakat yaitu prevelensi stunting 25,83% dan rata-rata lama sekolah 7,59 tahun, maka program prioritas yang diusulkan adalah peningkatan SDM, penguatan sistem kesehatan daerah dan percepatan penanganan stunting yaitu dengan melakukan perbaikan gizi untuk pencegahan stunting, pelatihan guru PAUD, peningkatan gizi keluarga, penyuluhan pendidikan gizi masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, penyediaan tenaga kesehatan yang memadai, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan serta SDM Guru.

Isu yang ketiga adalah percepatan penaggulangan kemiskinan karena angka kemiskinan 27,54% pada tahun 2020 sehingga program prioritas yang diusulkan adalah pembangunan rumah layak huni, penyediaan air bersih dan sanitasi.

Isu yang keempat adalah belum optimalnya tata kelola pemerintah yang baik karena saat ini nilai akuntabilitas kinerja pemerintah masih C dan penerapan SPBE baru 62,50% sehingga program prioritas yang diusulkan adalah reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.

Pada pramusrenbnagcam ini juga pada setiap  kecamatan, para kepala desa mengusulkan kebutuhan pembangunan pada masing masing desa. Usulan usulan tersebut diakomodir oleh camat dan Bapelitbang yang nantinya disampaikan pada Musrenbangcam secara serentak. (dkisp/sn)