Musrenbangcam Kecamatan Rote barat Daya dan kecamatan Rote Barat digelar hari ini, senin (09/02/2026) dalam rangkaian Musrtenbangcam tahun 2026 dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Rote Ndao tahun 2027. Sejumlah isu strategis ditingkat wilayah dikemukakan dan mendapat respon langsung dari Bupati Rote Ndao Paulus Henuk, Wakil Bupati Apremoi D. Dethan serta Anggota DRPRD Meksy Mooy dan Melkianus F. Haning.
Usai penyambutan Bupati Paulus Henuk dan rombonga, acara diawali dengan laporan Camat Rote Barat Daya Adrianus Bessie dan Camat Rote Barat Olens Ndun. Keduanya menyampaikan tahapan Musrenbangcam meliputi inventarisasi usulan desa, penyelarasan arah kebijakan pembangunan daerah dan penetapan skala prioritas berdasarkan urgensi dan dampaknya bagi masyarakat.
Dalam rekapannya, kecamatan Rote Barat Daya mengusulkan 4 program dan 28 proyek prioritas, sementara kecamatan Rote barat mengusulkan 5 program dan 14 proyek prioritas.
Program tersebut berkaitan langsung dengan isu strategis wilayah yang dibahas yakni infrastruktur dasar belum merata, produktivitas ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan dan stunting serta kualitas pelayanan publik.
Setiap aspek pembangunan di daerah punya keterkaitan satu dengan yang lain. seperti kemiskinan dan stunting, infrastruktur, BBM dengan akselerasi ekonomi masyarakat serta belanja pegawai dengan kesejahteraan masyarakat.
Bupati Rote Ndao Paulus Henuk menjelaskan kesiapan Pemda dan PT. Pertamina Patra Niaga dalam pembangunan Jobber BBM. Kehadiran Jobber, katanya, membuat stok dan distribusi BBM di seluruh wilayah Rote Ndao menjadi stabil dan aman.
“ Saya sudah rapat dengan Pertamina untuk bagaimana Jobber bisa dibangun. Karena itu lewat komunikasi saya dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, saya minta Rp. 100 Milyar anggaran K-SIGN digeser untuk membangun pelabuhn kapal minyak dan pengangkut garam,” jelasnya.
Terkait stunting, jelas Bupati Paulus Henuk, strategi penurunan angka stunting terus dijalankan. Pemkab Rote Ndao menemukan titik masalah, menetapkan solusi pemecahan, kemudian menyiapkan program dan kegiatan yang diintervensi dengan penganggaran.
Menjawab keresahan terkait nasib 1.961 orang PPPK, Bupati Rote Ndao Paulus Henuk menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Apremoi D. Dethan terus berjuang agar ASN PPPK di daerah ini tidak terdampak pemberlakuan Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah (HKPD).
Bupati Paulus Henuk telah menyurati Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negri dan Menteri PAN-RB agar meninjau kembali kebijakan pembatasan 30 persen belanja pegawai di APBD.
Dalam surat tersebut, Ia mengusulkan agar gaji ASN ditarik ke pusat. Menurutnya ini langkah paling simpel yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Pusat sambil menunggu perubahan Undang-undang HKPD. Atau dengan menambah dana transfer ke APBD sehingga proporsi APBD naik dan proporsi belanja pegawai turun.
Bupati Rote Ndao mengingatkan kembali perlu adanya kolaborasi dalam triangle pembangunan daerah yang melibatkan tiga pilar utama yakni pemerintah, tokoh agama dan tokoh adat (Maneleo).
Sementara anggota DPRD Meksy Mooy dan Melkianus F. Haning menyampaikan terima kasih atas kolaborasi pembangunan daerah bersama pemerintah dan masyarakat lewat penyelenggaraan Musrenbangcam.
DPRD terus mendengar aspirasi masyarakat dan disampaikan lewat koordinasi dengan Pemkab untuk dimasukan dalam APBD Kabupaten Rote Ndao. Pihaknya mengakui kondisi ruang fiskal daerah yang cukup sempit. Meski demikian, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat terus diperjuangkan sesuai kewenangan DPRD.*(PPID Utama_DKISP Rote Ndao)