Musrenbang tingkat Kecamatan Rote Barat Laut dan Loaholu dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Rote Ndao tahun 2027 digelar, Jumat (6/3/2026), bertempat di Gereja GMIT Bethania Oemilan dan Gereja GMIT Lahairoi Oedai. Musrenbangcam dilaksanakan melalui proses inventarisasi usulan desa, penyelarasan arah pembangunan kabupaten, serta penentuan skala prioritas berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya bagi masyarakat.
Acara diawali ketika Camat Rote Barat Laut Josua Dethan, SP dan Camat Loaholu Jermi O. Adu, SH menyampaikan secara objektif tantangan dan isu strategis wilayah. Meliputi infrastruktur dasar, peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat, penanganan angka kemiskinan dan stunting serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kecamatan Rote Barat Laut mengusulkan 4 program dan 24 proyek prioritas, sementara Kecamatan Loaholu mengusulkan 3 program dan 20 proyek prioritas.
Selain membahas isu strategis wilayah tersebut, sejumlah perwakilan masyarakat menyampaikan pandangan terkait sektor pendidikan dan kesehatan. Salah satunya datang dari kelompok penyandang disabilitas yang berharap akses fasilitas pelayanan publik yang ramah disabilitas.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Rote Ndao menyampaikan apresiasi atas berbagai pandangan tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap masukan, selama disertai dengan pemahaman dan persepsi yang benar.
Terkait akses bagi penyandang disabilitas, Bupati meminta agar desain pembangunan sekolah baru memperhatikan kebutuhan akses difabel, mengingat ada kemungkinan siswa berkebutuhan khusus yang harus dilayani. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan melakukan kajian melalui dinas teknis untuk menyiapkan tenaga guru khusus bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus.
Selain itu, Bupati juga menyinggung berbagai program pembangunan lain seperti bantuan Rumah Layak Huni (RLH) sebanyak 200 unit yang diupayakan minimal satu unit untuk setiap desa. Ia meminta pemerintah desa untuk menginventarisasi warga yang paling layak menerima bantuan tersebut.
Bupati juga menyinggung pentingnya revitalisasi budaya sebagai tanggung jawab moral bersama serta mengajak masyarakat meninggalkan pola yang dapat menghambat kemajuan ekonomi. Ia menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah saat ini mencapai 7,96 persen yang salah satunya dipengaruhi oleh K-SIGN.
Bupati Paulus Henuk kembali menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan nasib PPPK daerah terkait pemberlakuan 30 persen batas belanja pegawai lewat Undang-undang Nomor 1 Tahun 202 tentang Hubungan Keungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
Ia bahkan telah menyurati Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri PAN-RB menyatakan sikap menolak pemberhentian 1.961 PPPK yang bakal terdampak.
Ia menyampaikan apresiasi dan dapat hadir bersama Wakil Bupati serta jajaran pemerintah di tengah masyarakat dalam forum Musrenbangcam di Kabupaten Rote Ndao.*(PPID Utama_DKISP Rote Ndao)