Kementerian Sosial RI bersama Pemkab Rote Ndao berkolaborasi untuk menyiapkan masyarakat dan wilayah rawan bencana di daerah ini agar memiliki kesiap-siagaan ketika bencana terjadi secara tiba-tiba, dalam program Kesiap-siagaan dan Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat.

Kemensos RI menggandeng pemerintah daerah membangun kesiapan masyarakat terhadap dampak bencana dengan pendirian Lumbung Sosial di daerah-daerah rawan bencana. Lumbung Sosial ini dibangun dengan maksud sebagai antisipasi apabila terjadi bencana maka masyarakat di daerah terdampak bencana tetap terpenuhi kebutuhan dasarnya diantaranya bahan makanan, air bersih, penerangan dan lainnya.

Kepala Sub Koordinator Mitigasi Kementerian Sosial, Tota Oceanna Zonneveld saat berdiskusi dengan Bupati Rote Ndao Paulina Haning-Bullu,SE dan Wakil Bupati Stefanus M. Saek,SE.M.Si, senin (23/05/2022) diruang kerja Bupati Rote Ndao saat menjelaskan prioritas utama program di tahun 2022. Kementerian Sosial memberi perhatian penuh kepada masyarakat di kepulauan, daerah-daerah yang berpotensi gempa serta daerah yang rawan banjir, longsor, kekeringan dan lainnya. “semua data itu kami dapat dari BMKG. Jadi daerah-daerah yang direkomendasikan oleh BMKG merupakan daerah yang potensi atau zona merah bencana di situ kami perkuat,” jelas Tota.

Lewat program Kesiap-siagaan dan Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat ini, lanjut Tota, masyarakat diberikan edukasi atau pelatihan. Dan tidak sampai pada tahap edukasi saja, pihaknya juga memberikan dukungan dengan logistik karena menyadari banyak daerah dan masyarakat di kepulauan mempunyai keterbatasan. “Mereka siap. Masyarakat itu siap untuk berpartisipasi. Mereka punya kearifan lokal. Gotong royong tapi mereka mau saling bantu apa? Karena itu pemerintah pusat berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten agar masyarakat merasa tenang. Karena jika tiba-tiba ada bencana minimal mereka punya persediaan stok bahan pangan,” ungkap Tota.

Lumbung Sosial ini dipusatkan di lima kecamatan yakni Kecamatan Landu Leko, Rote Barat Daya, Pantai Baru, Loaholu, Ndao Nuse. Kemudian tiga titik di Pulau Nuse, Landu dan Usu. Pertimbangannya ketika terjadi bencana masyarakat di kepulauan biasanya terisolir dengan kondisi bencana yang terjadi.

Bupati Paulina mengapresiasi kehadiran Lumbung Sosial di wilayahnya. Ia menyampaikan terima kasih atas perhatian terhadap Kabupaten Rote Ndao. Ia mengakui memang masih ada kemiskinan ekstrim yang terjadi. Serta ada banyak wilayah yang letaknya di pesisir dan kepulauan. Sehingga perhatian dari pemerintah pusat ini patut diapresiasi. “ Kita mengakui masyarakat punya kemampuan yang terbatas. Kami yakin bahwa Rote Ndao tetap menjadi perhatian. Ada beberapa titik di daerah ini yang harus dengan penyeberangan laut. Rote Ndao ini Kabupaten Kepulauan,” jelas Bupati Paulina.

Terkait lokasi Lumbung Sosial ini, Bupati Paulina sempat berdiskusi dengan Kepala Sub Koordinator Mitigasi Kementerian Sosial, Tota Oceanna Zonneveld. Ia mengusulkan agar meski ditetapkan di lima kecamatan tetapi dalam pelaksanaannya mampu melayani wilayah lain apabila terjadi bencana. Tujuannya agar masyarakat yang mengalami bencana tetap dapat tertolong dengan segera. Usul ini diterima. Kasub Koordinator Mitigas, Tota Oceanna Zonneveld menjelaskan penggunaan Lumbung Sosial ini boleh digunakan diwilayah diluar lokasi pembangunan Lumbung Sosial. Prosedurnya adalah, setelah Lumbung Sosial dibangun, Camat setempat bertindak selaku Ketua Tim Pemantau. Jika terjadi bencana diluar wilayahnya yang terdekat maka bahan logistik dan penerangan serta peralatan air bersih pada Lumbung Sosial dimaksud boleh digunakan dengan sepengetahuan Camat.(DKISP)