Penjabat Bupati Rote Ndao Oder Maks Sombu, SH,MA,MH menghadiri Rapata Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Selasa (30/07/2024) yang berlangsung di Pecatu Hall, Bali Nusa Dua convention center 2 (BNDCC2). Kegiatan dipimpin Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto
Rapat Koordinasi dihadiri Menteri Dalam Negeri Jenderal Pol (Purn) Muhammad Tito Karnavian, Ketua KPU Mochamad Afifuddin,S.Th.I.M.Si, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, SH,LL.M, Panglima TNI yang Diwakili Pangkogabwilhan II Marsdya.TNI M. Khairil Lubis, Asops Kapolri Irjen Pol Drs. Verdianto.I. Bitticaca, M.Hum, Kapuspenkum Kejagung I Ketut Sumendra dan Deputi Bidang Operasi Keamanan Saiber dan Sandi BSSN Mayjed. TNI. Dominggus Pakel,S.Sos.
Diketahui, Rapat Koordinasi juga dihadiri Gubernur, Pj. Gubernur, Bupati, Pj. Bupati dan Walikota, Pj. Walikota wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Pj. Bupati Rote Ndao Oder Maks Sombu turut hadir bersama Pj. Gubernur NTT Ayodhia G. L. Kalake, SH,MDC, Ketua DPRD NTT, Ir. Emelia J. Nomleni dan Pj. Walikota, para Bupati dan Pj. Bupati se-Provinsi NTT.
Rapat Koordinasi membahas terkait koordinasi dalam menjaga stabilitas politik, hukum dan keamanan selama pelaksanaan Pilkada Tahun 2024, sinergitas antar Kementerian dan Lemabaga dalam mengawal Pemilukada serta menjaga netralitas ASN.
Menkopolhukam Hadi Tjahjanto mengatakan seluruh komponen bangsa perlu menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan selama tahapan Pemilukada berlangsung. Kementerian dan Lembaga, Pusat dan Daerah terus meningkatkan koordinasi dan sinergitas guna menyukseskan penyelenggaraan Pilkada dengan baik, kondusif dan sesuai dengan regulasi.
Selain itu, Rakor juga memperhatikan aspek netralitas ASN, TNI dan Polri dalam penyelenggaraan Pilkada tahun 2024 serta mewujudkan terselenggaranya Pilkada yang aman, damai, kondusif dan berkualitas.
Selanjutnya, Rakor juga mengungkapkan langkah strategis Pemerintah Daerah yang perlu dioptimalkan dalam menjaga stabilitas Polhukam dengan meningkatkan sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah untuk fasilitas penyelenggaraan Pilkada serta meningkatkan sinegritas dengan Forkopimda.*(Bidkom_DKISP Rote Ndao/Prokopim)