Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Pembangunan Daerah NTT usai digelar, rabu (09/05/2024) bertempat di Aula Fernandez Lantai IV Kantor Gubernur NTT. RUPS dihadiri Pj. Gubernur NTT Ayodhia Kalae, SH,MDC sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP), para Bupati/Pj. Bupati dan Walikota di NTT selaku Pemegang Saham Seri A serta para Pemegang Saham Seri B yang merupakan peserta RUPS Bank NTT Tahun 2024 ini.
Pj. Bupati Rote Ndao Oder Maks Sombu, SH,MA,MH sebagai Pemegang Sahan Seri A Bank NTT turut hadir dan mengikuti rangkaian acara RUPS Bank NTT bersama Pj. Walikota dan para Bupati/Pj. Bupati se-NTT.
RUPS seyogyanya dilaksanakan dengan tujuan untuk membahas perkembangan serta rencana strategis Bank baik secara internal maupun eksternal termasuk isu-isu strategis yang dihadapi dalam pengelolaan perbankan.
Agenda RUPS Bank NTT ini dibagi dalam dua sesi, yakni RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 dan RUPS Luar Biasa. Diketahui salah satu isu utama yang dibahas dalam RUPS adalah terkait pemenuhan Modal Inti Minimum (MIM) Bank NTT. Merujuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank NTT sebagai Bank Devisa harus memiliki Modal Inti Mininum Rp. 3 Triliun.
Karena itu, RUPS yang dipimpin Pj. Gubernur NTT Ayodhia Kalake dan diikuti para Bupati/Pj. Bupati dan Pj. Walikota ini menyepakati skema yang ditempuh untuk mencapai Modal Inti Minimum Bank NTT adalah dengan kerja sama dalam bentuk Kelompok Usaha Bank (KUB) antara Bank NTT dengan Bank DKI.
Diharapkan lewat kemitraan yang dibangun melalui KUB dengan Bank DKI tersebut memastikan pemenuhan Modal Inti Minimum Bank NTT yang telah ditetapkan sebesar Rp 3 Triliun oleh Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini sebagai upaya mengatasi kekurangan pemenuhan Modal Inti Minimum yang harus dipenuhi Bank NTT.
Selain pemenuhan Modal Inti Minimum lewat skema Kelompok Usaha Bank dengan Bank DKI, RUPS juga menghasilkan rekomendasi agar perlu dilakukan audit dan secara resmi menerima pertanggungjawaban pengurus Bank NTT.*(Bidkom_DKISP Rote Ndao/prokopim)