Minta DPD RI Perjuangkan DAK Khusus Pariwisata Untuk mengukur gagaltidaknya satu Daerah Otonomi Baru (DOB) itu tidak perlu menggunakan rumus macam-macam dan dilihat dari Jakarta saja. Tetapi harus turun ke lapangan dan lihat ada perubahan atau tidak suatu DOB. Sampai saat ini ada sepuluh kabupaten baru di NTT, dan tidak ada yang dikategorikan sebagai DOB gagal.
“Jadi semua usulan DOB yang masuk dari NTT harus diperjuangkan untuk diakomodir. Karena dulu sebelum Sabu Raijua dan Rote Ndao mekar menjadi DOB sendiri, Amfoang lebih maju dari Sabu dan Rote. Tetapi saat ini Amfoang sudah jauh tertinggal dibanding Rote dan Sabu,” tegas Wakil Bupati Kupang Drs. Korinus Masneno, saat mendapatkan kesempatan menyampaikan pertanyaan kepada keempat senator asal NTT dalam rapat sinkronisasi aspirasi daerah yang dilakukan DPD RI di Aula Palacio 3, Hotel Aston Kupang, Kamis(20/8/2015).
Empat senator asal NTT menjadi pembicara dalam rapat sinkronisasi tersebut. Anggota DPD asal NTT Syafrudin Atasoge, S.Pd akan mengupas Daerah Otonomi Baru (DOB) dan Ir. Abraham Liyanto membawa materi percepatan pembangunan daerah dari perspektif pariwisata dan ekonomi kreatif. Sebagai pembanding dari kedua pemateri tersebut adalah, Dr. John Kotan.
Sementara anggota DPD asal NTT lainnya, Adrianus Garu, SE, M.Si membawakan materi hubungan keuangan pusat dan daerah, serta Drs. Ibrahim Agustinus Medah soal ekonomi kerakyatan dan pembandingnya adalah Dr. David Pandie.
Menurut Masneno menyampaikan hal ini menanggapi penyampaian data dari Dr. Jhon Kotan yang mengatakan sesuai hasil kajian pemerintah pusat sampai saat ini 40 persen DOB yang tersebar di seluruh Indonesia dikategorikan sebagai DOB yang gagal. Karena itu, pembentukan DOB saat ini harus melalui masa persiapan DOB selama tiga tahun, sebelum ditetapkan sebagai DOB.
Selain itu Masneno juga meminta kepada para senator asal NTT untuk memperjuangkan perubahan nomenklatur dan cara perhitungan pembagian dana alokasi umum (DAU) ditingkat nasional, sehingga tidak langsung menggunakan rumus wilayah dan jumlah penduduk, melainkan memberikan jatah anggaran dasar bagi setiap daerah, sebelum dilakukan pembagian dengan rumus yang ada saat ini. “Pembangunan baru dikatakan adil, kalau daerah yang belum maju seperti NTT, bias mencapai kemajuan yang sama dengan Jakarta saat ini,” tegasnya.
Masneno juga meminta kepada para senator untuk memperjuangkan dana alokasi khusus (DAK) untuk bidang pengembangan pariwisata, sebagaimana yang sudah dilakukan pemerintah pusat untuk bidang pendidikan dan kesehatan. “ Kalau ada DAK untuk pengembangan destinasi pariwisata, saya yakin lima tahun kedepan, sudah ada ratusan destinasi wisata di NTT yang siap menerima wisatawan dalam jumlah banyak,”tegasnya.
“Kami harap pemerintah daerah yang bangun destinasi wisata, paling kami bangun dua lopo, lima anak tangga. Lalu kita berharap wisatawan dating ke destinasi itu, saya yakin tidak mungkin,”tandasnya.
Anggota Komite I, DPD RI dari NTT, Syafruddin Atasoge dalam penyampaiannya menegaskan, dirinya sebagai senator dari NTT tetap memperjuangkan semua usulan DOB dari NTT dan wilayah Timur Indonesia untuk masuk dalam prioritas legislasi nasional (Prolegnas). Karena NTT sampai dengan saat ini masih menjadi provinsi dengan wilayah terluas kedua diwilayah Indonesia Timur setelah Sulawesi Selatan. “Saya pikir NTT bias kita mekarkan menjadi tiga provinsi. Jadi kami juga terus mendorong untuk pembentukan DOB Provinsi Kepulauan Flores,” tegasnya.
nttprov2015