Wakil Bupati Rote Ndao, Stefanus M. Saek,SE,M.Si membuka kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa bagi Aparatur Desa se-Kabupaten Rote Ndao yang bertempat di Auditorium Tii Langga, Senin (03/08/2020)

Pelatihan tentang pengelolaan keuangan desa ini diselenggarakan tentunya juga sebagai salah satu cara agar semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa paham dan kemudian mengelola keuangan desa sesuai ketentuan yang ada.

Wakil Bupati Rote Ndao, Stefanus M. Saek dalam sambutannya pada kesempatan itu mengatakan bahwa tahun ini Kementrian Desa Pembangunan Daerah Teringgal dan Transmigrasi mengeluarkan beberapa peraturan dan surat edaran terkait penggunaaan dana desa tahun 2020, serta merubah beberapa prioritas pembangunan desa untuk merespon dampak pandemi Covid-19.

Selain itu, Kementrian Keuangan juga telah mengeluarkan beberapa peraturannya terkait dana desa. Hal ini tentu berdampak pada keuangan desa. Tahun ini, dana desa mengalami penurunan sekitar satu koma satu miliar, yang artinya tiap desa mengalami pemotongan sekitar sepuluh juta.

Demikian juga dengan alokasi dana desa yang bersumber dari APBD kabupaten. karena tuntutan refocusing dan realokasi anggaran dari pemerintah pusat, ADD mengalami pemotongan anggaran sekitar empat miliar, atau sekitar tiga puluh lima juta per desa.

Lanjut Wakil Bupati, terhadap dinamika perubahan yang sangat cepat dan tentu tidak dapat kita hindari ini, saya mengapresiasi semua kerja keras para Camat, Kepala Desa dan segenap perangkatnya serta para pendamping desa.

”saya bangga karena para Camat, Kepala Desa dan pihak – pihak lain yang terkait, semuanya begitu luwes dan tanggap merespon perubahan – perubahan kebijakan yang ada. Mulai dari pembentukan tim relawan tanggap Covid, pembentukan karantina desa, pembagian BLT, dan penyesuaian – penyesuaian pembangunan desa lainnya” ujar Stef Saek

Stef Saek juga  mengatakan bahwa Kabupaten Rote Ndao tercatat sebagai kabupaten pertama di NTT yang membagikan BLT pada tanggal 27 April 2020 sesuai Instruksi Presiden.

Wakil Bupati dalam kesempatan ini pula menyampaikan bahwa Bupati Rote Ndao telah mengeluarkan sebuah Surat Keputusan Nomor 208 tanggal 1 Juli 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan APBDesa Perubahan.

”dengan adanya pendelegasian ini berarti pelayanan semakin dekat ke desa. Selain itu pendelegasian ini memberi ruang lebih luas kepada Camat mengopitmalkan peran dan fungsinya dalam kontrol dan pengawasan pembangunan desa semakin optimal” kata Wakil Bupati

Bupati Rote Ndao juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 420 tanggal 27 Juli 2020 tentang Rencana Kerja dan Prioritas Pembangunan Desa Tahun 2021.

Prioritas pembangunan desa tahun 2021 menitikberatkan pada penyediaan sarana dan prasaran air bersih, pembangunan rumah layak huni yang disertai fasilitas penunjang hidup sehat, yaitu air bersih dan listrik; serta penurunan angka stunting dan eliminasi kematian ibu dan anak.

Terkait dengan prioritas pembangunan tersebut, saya meminta kepala desa paling lambat akhir tahun ini sudah menerbitkan dua peraturan desa. Yaitu yang pertama adalah peraturan desa tentang rumah tidak layak huni di desa beserta kk yang menempatinya, dan yang kedua adalah peraturan desa tentang pelayanan terpadu terhadap rumah tangga seribu hari pertama kehidupan.

”saya meminta agar semua pihak yang terlibat dalam perencanaan pembangunan desa tahun 2021, terutama Camat yang telah mendapat wewenang evaluasi, mempedomani surat edaran tersebut” tegas Wakil Bupati

Diakhir sambutanya, Wakil Bupati Rote Ndao, Stefanus Saek,SE,M.Si mengajak agar semua tetap menjaga ritme kerja sesuai koridor peraturan perundang – undangan yang ada. Pelatihan tentang pengelolaan keuangan desa ini diselenggarakan tentunya juga sebagai salah satu cara agar semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa paham dan kemudian mengelola keuangan desa sesuai ketentuan yang ada. (DKISP)