piagama-belanja-2017

Rote Ndao Peringkat I Pengelola Belanja Langsung

PrintTelegramWhatsApp

Ratusan kendaraan roda dua maupun empat memadati pelabuhan laut Baa untuk menjemput Piagam Penghargaan Pengelola Belanja Langsung Terbaik Peringkat I se-Provinsi Nusa Tenggara Timur  yang  diterima   oleh  Bupati Rote Ndao  di Kupang dari Gubernur Nusa Tenggara Timur,  tiba dengan kapal cepat Express Bahari, kamis,( 21/12/2017)

Hadir dalam arak-arakan tersebut semua ASN lingkup pemkab Rote Ndao, tokoh masyarakat, para maneleo yang  melakukan arak-arakan  dengan kawalan aparat kepolisian Polres Rote Ndao dengan rute dari pelabuhan laut Baa – Kelurahan Metina – Hoiledo – Oelunggu – Mokdale – Utomo – Lelain –  Landeoe – Ombok – Oebafok – Batutua – Lotelutun – Oebatu – Busalangga  dan finish di rumah jabatan Bupati Rote Ndao.

Bupati Rote Ndao, Drs. Leonard Haning, MM mewakili kabupaten Rote Ndao saat menerima piagam penghargaan pengelola belanja langsung terbaik peringkat pertama oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang pada tanggal 18 Desember 2017 lalu, ini  mengatakan bahwa saat Rote Ndao dibacakan sebagai pengelolah belanja langsung terbaik mengalahkan daerah-daerah lain yang sudah lebih maju, dirinya sangat  terkesima dan hampir-hampir tidak bisa bangun untuk menerimanya.

“kita kerja tidak pernah cari penghargaan  tetapi kerja adalah bagaimana mengangkat harkat dan martabat masyarakat  Rote Ndao menuju sebuah kesejahteraan” kata Bupati Lens Haning

Lanjut Bupati bahwa mengapa sehingga kita bisa menjadi terbaik mengalahkan Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Manggarai, Belu, Soe dan lainnya, itu adalah perjuangan Sekretaris Daerah dan stafnya yang selalu memasang telinga untuk mendengar pimpinannya yang didukung penuh oleh masyarakat kabupaten Rote Ndao.

“saya sebagai Bupati hanya memberikan motivasi disaat mana untuk lari, disaat mana untuk istirahat dan disaat kerja ya kerja, yang akhrinya selama 3 tahun berturut-turut kita menjadi terbaik di NTT” kata Bupati

Bupati menambahkan bahwa bukan berarti terbaik artinya semua masalah sudah selesai  tetapi masih banyak lagi masalah yang belum diselesaikan, masih sekitar 26% masyarakat Rote Ndao hidup dibawah garis kemiskinan, untuk itu harus dicari solusinya untuk diselesaikan.

Menjadi terbaik karena  dirinya berani menerobos aturan, berani membuat aturan, berani mempercepat aturan  dan berani mempercepat langkah pembangunan, walaupun dimana-mana pemerintah selalu dihadang  tetapi kita tetap melakukan terbaik untuk masyarakat Rote Ndao. (dkisp)

 

bursa-inovasi-desa-151217

Bursa Inovasi Desa di Rote Ndao Pertama Digelar di NTT

PrintTelegramWhatsApp

Bursa Inovasi Desa Kabupaten Rote Ndao tahun 2017, yang digelar, Jumat (15/12/2017) di Auditorium Ti’i Langga di Ba’a, merupakan Bursa Inovasi Desa yang pertama digelar di Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2017. Bursa Inovasi Desa tersebut sangat penting bagi masyarakat desa atau pemerintahan desa, untuk memacu lahirnya inovasi-inovasi atau kreatifitas yang terbaik di desa.

Demikian disampaikan ketua  panitia kegiatan Bursa Inovasi Desa  tahun 2017 tingkat kabupaten Rote Ndao Handryans Bessie, S.IP, Jumat (15/12).

“kegiatan inovasi yang ditampilkan pada bursa inovasi desa kabupaten Rote Ndao meliputi kegiatan bidang sumber daya manusia, kewirausahaan dan infrastruktur desa,” Jelas Handryans. Ia berharap agar perlu adanya keterlibatan secara sadar dari pelaku pembangunan di desa untuk menggerakan ekonomi rakyat dengan memanfaatkan potensi dan asset desa yang ada.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Rote Ndao, Jermia A J Messakh, Jumat (15/12) mengatakan bursa inovasi desa ini merupakan wadah pertukaran pengetahuan dan ide-ide baru dari setiap desa dikemukakan dan dikembangkan sehingga memiliki nilai bagi percepatan pembangunan sumber daya manusia di desa.

“program inovasi desa melalui bursa inovasi desa ini dirancang untuk memunculkan adanya inovasi dalam praktek pembangunan dan solusi inovatif dalam memanfaatkan dana desa secara tepat dan efektif,” Jelas Jermia.

Sementara itu Bupati Rote Ndao Drs. Leonard Haning, MM., dalam sambutannya mengatakan bursa inovasi desa ini dapat dilakukan dengan membangun komitmen bersama terhadap inovasi-inovasi yang ditampilkan untuk selanjutnya dapat mengadopsi atau mereplikasi inovasi tersebut sesuai dengan kebutuhan desa masing-masing.

“dalam melakukan inovasi di desa, perlu komitmen bersama para pemangku kepentingan desa, agar bermanfaat bagi masyarakat mencapai sebuah tujuan yang mewujudkan desa-desa di kabupaten Rote Ndao yang mandiri dan sejahtera,” Jelasnya.

Leonard Haning berharap agar setiap desa-desa di kabupaten Rote Ndao tidak pernah berhenti berinovasi dalam membangun desa.

“ayo terus berinovasi,” Ajak Bupati. (*/r01)

ttd-kajari

Peringati HAKI 2017, Kejari Rote Ndao Bagi Stiker Anti Korupsi di Jalan

PrintTelegramWhatsApp

Memperingati Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) Tahun 2017, jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Rote Ndao,  Jumat 7 Desember 2017 menggelar aneka kegiatan,  yakni apel bersama sejumlah staf yang digelar di pelataran Kejari Negeri Rote Ndao dipimpin langsung, Edi Hartoyo.

Pantauan media ini, usai digelar apel dilanjutkan dengan pembagian stiker anti korupsi di sekitar pertigaan Jl Tutukarlain kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain. Setelah pembagian stiker anti korupsi, Kejari Ba’a dan staf mendatangi ruang kerja Bupati Rote Leonard Haning, untuk meneken MoU penanganan masalah Hukum.

Pantauan media ini hadir, Kejari Rote Ndao Edi Hartoyo,SH. M. Hum. Kasih Intel Muhamad Safir, SH. M. Hum, Kasi Pidsus Januar Dwi Nugroho,SH,.  wakil Bupati Rote Ndao,  Jonas C.  Lun,  Sekda Rote Ndao  Jonas Selly, MM dan Humas Pemda Rote Ndao Arison Tomasui.

Bupati Rote Ndao,  Drs Leonard Haning mengatakan MoU tersebut sudah dilaksanakan sejak tahun 2015, MoU ini hanya diperbaharui saja. Dengan adanya MoU ini dirasakan sangat bermanfaat untuk pencegahan pengelolaan keuangan di wilayah Rote Ndao,  secara keseluruhan bukan saja di lingkup Pemda tetapi hingga tingkat desa.

Kejari Ba’a Edi Hartoyo mengatakan Kejaksaan mendukung Pemda dan siap menindaklanjuti MoU sebagai pengacara negara dan pendampingan dalam pengelolaan keuangan. (*/r02)

 

ttd-dana-pilkada-2018

3 Miliar, Dana Keamanan Pilkada Rote Ndao

PrintTelegramWhatsApp

Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Rote Ndao mengalokasikan dana pengamanan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Rote Ndao tahun 2018 sebesar Rp 3 miliar.

Alokasi dana tersebut dalam bentuk dana melalui penandatangan Nota Penyerahan Hibah Daerah (NPHD) oleh pemda Rote Ndao bersama Kepolisian Resort (Polres) Rote Ndao, Sabtu (2/12/2017) di ruang kerja kantor Bupati Rote Ndao.

Kepala Kepolisian Resor Rote Ndao, AKBP Murry Miranda mengatakan dana Rp 3 miliar saat ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“anggaran yang kita usulkan Rp 5,5 miliar namun karena kemampuan keuangan daerah yang minim jadi kita sesuaikan,” Jelasnya.

Lanjut Murry, nantinya ada beberapa hal yang akan direvisi seperti pos-pos pengamanan tidak terlalu ketat karena disesuaikan dengan anggaran yang diterima.

“revisi ini tidak berpengaruh pada pengamanan, revisi ini bersifat dinamis,” Katanya.

Dengan ditandanganinya NPHD ini akan lebih memudahkan Polres Rote Ndao mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Rote Ndao 2018 mendatang, khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan diwilayah Kabupaten Rote Ndao.

“dana Rp 3 miliar ini untuk semua angkatan, dari TNI juga, sewaktu kita butuh TNI untuk Bawah Kendali Operasi (BKO) sesuai kebutuhan. Kita bisa koordinasi.” Tambah Murry.

Bupati Rote Ndao Lenard Haning mengatakan, pemerintah daerah Rote Ndao melaksanakan penandatangan Nota Penyerahan Hibah Daerah bersama Kepolisian Resort Rote Ndao, hal ini dilakukan karena belum terjadi sidang anggaran DPRD kabupaten Rote Ndao terhadap perubahan anggaran tahun 2017 dan Anggaran tahun 2018 walaupun sudah konsultasi dengan Gubernur NTT pada 21 November 2017.

“sebagai kepala daerah melihat perintah aturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65 jelas tugas kepala daerah, maka hari ini saya rapat bersama Forkopimda untuk mengambil sebuah keputusan mendapatkan dana sebesar Rp 5,6 miliar. Rp 3 miliar untuk pihak keamanan dan Rp 2,6 miliar untuk Panwaslu. Namun Panwaslu masih minta petunjuk keputusan dari Bawaslu. Batas waktunya hanya dua hari, Senin atau Selasa,” Jelas Bupati.

Bupati juga menegaskan bahwa kemampuan keuangan daerah sesuai rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Rp 5,6 miliar. “Mohon dipahami, kemampuan keuangan daerah. Dana daerah kita seperti itu,” Tegasnya.

Sementara itu Ketua Panwaslu Rote Ndao Iswardy Lay mengatakan terkait anggaran Rp 2,6 miliar, pihaknya akan komunikasikan nanti dengan Bawaslu Provinsi NTT.

“Rp 2,6 miliar itu akan kami komunikasikan kembali dengan Bawaslu Provinsi NTT. Apakah annggaran ini akan diterima atau tidak. Sebelumnya, Panwaslu meminta dana Rp 3,4 miliar, karena angka itu yang dibahas oleh Bawaslu Provinsi bersama TAPD,” Jelas Iswardy. (ROL)

hut-korpri-291117

46 Tahun Korpri Kerja Bersama Setia Sepanjang Masa

PrintTelegramWhatsApp

Peringatan HUT Korpri ke-46, HUT PGRI ke-72 dan hari guru nasional tahun 2017 yang jatuh pada tanggal 29 November 2017 tingkat Kabupaten Rote Ndao yang ditandai dengan pelaksanaan upacara bendera yang bertempat dihalaman depan Kantor Bupati Rote Ndao, Rabu (29/11/2017).

Pelaksanaan upacara ini berjalan dengan khikmat yang bertindak selaku inspektur upacara adalah Wakil Bupati Rote Ndao, Jonas C. Lun,S.Pd dan diharidiri oleh Dandim 1627 Rote Ndao, Danlanal Pulau Rote,  seluruh ASN Lingkup Pemkab Rote Ndao, guru-guru diseputar kota Baa dan pelajar SMA Negeri 1 Lobalain.

Wakil Bupati, Jonas Lun saat membacakan tulisan tangan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang mengatakan bahwa  Presiden menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada segenap keluarga besar Korpri atas sumbangsih dan pengabdiannya kepada bangsa, kepada negara dan kepada masyarakat. Peringatan HUT Korpri harus menjadi momentum untuk melakukan refleksi, menjaga soliditas dan solidaritas. Harus menjadi momentum melakukan lompatan besar demi mencapai kemajuan bangsa lndonesia. Korpri harus menjadi pilar utama pemersatu bangsa dan negara lndonesia dengan aparatur sipil negara sebagai agen perekat kebinekaannya. Kita ingin Korpri menjadi organisasi dengan budaya yang penuh inovasi dan kreativitas, yang modern dan efisien, dan yang melayani dengan jiwa dan semangat Pancasila. Kita harus mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat lndonesia. Pembangunan harus dilakukan dari pinggiran dan dari desadesa, dimulai dengan pemerataan infrastruktur fisik hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, peran Korpri menjadi sangat vital. Korpri harus bisa menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah.

Di era persaingan terbuka saat ini banyak tantangan yang harus kita hadapi. lnovasi dan perkembangan teknologi global tidak hanya membawa kemudahan pada kehidupan sehari-hari, tetapi bahkan mampu mengubah lanskap ekonomi, kehidupan sosial politik, hingga kehidupan berbangsa dan bernegara. Dunia swasta telah menyadari hal tersebut, dan mulai berlari dengan sangat cepat. Kita, aparatur sipil negara harus mampu mengejar ketertinggalan dalam memberikan pelayanan kepada publik yang tuntutannya semakin tinggi. Korpri harus benar-benar memahami peta kompetisi ke depan yang penuh ketidakpastian. Tidak ada pilihan lain kecuali menuntaskan program pembangunan nasional melalui inovasi yang berlandaskan pada moralitas publik yang berdasar Pancasila. Setiap anggota Korpri harus terus memperbaiki diri, tinggalkan cara-cara rutin, dan perkuat semangat debirokratisasi. Jangan pernah berhenti berinovasi, manfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan terobosan layanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Sebagai sebuah korps profesi, Korpri mempunyai tuntutan untuk dapat mempererat solidaritas para anggotanya, mendorong pengembangan kompetensi sumber daya manusianya agar menjadi aparatur yang profesional. Selain itu, Korpri harus mampu menjaga netralitas organisasi, menempatkan pelayanan masyarakat di atas kepentingan pribadi, organisasi dan golongan.

Akhirnya, saya ucapkan Selamat Ulang Tahun Korpri yang Ke-46. Selamat menunaikan tugas dan kewajiban bagi kepada seluruh anggota Korpri. Junjung tinggi Panca Prasetya Korpri.

Diakhir upacara HUT Korpi dan PGRI, Wakil Bupati Rote Ndao, Jonas C. Lun saat dikonfirmasi mengatakan bahwa peringatan HUT Korpri yang ke-46 ini tentunya dari faktor usia sudah dewasa dan itu artinya bahwa momentum hari ulang tahun ini membuat kita yang komitmennya adalah kerja, kerja, kerja dan Korpri hadir untuk melayani maka harus meningkatkan kualitas pelayanan, pengabdian dan semuanya harus lebih baik dari keadaan sebelumnya.

Lanjut Jonas Lun bahwa momentum ulang tahun Korpri ini harus siap menjawab semuanya dengan komitmen yang kuat bahwa Korpri hadir untuk mengabdi, hadir untuk melayani sesuai dengan lembaga dan organisasi serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Selain itu juga PGRI sebagai organisasi profesi tentunya PGRI juga harus merefleksi diri supaya terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pengabdian kepada bangsa dan negara.

“inilah yang menjadi harapan pemerintah supaya benar-benar kehadiran organisasi ini menjawab harapan masyarakat dan mewujudkan apa yang menjadi komitmen ogranisasi untuk hadir dalam melayani, mengabdi serta melayani masyarakat” kata Lun (dkisp)

nikahmassal-01

Nikah Massal Dua Kecamatan di Pusatkan di Oebau

PrintTelegramWhatsApp

Sebanyak 34 pasangan suami Istri (pasutri), di dua kecamatan yakni Kecamatan Rote Tengah dan Pantai Baru mengikuti Nikah massal, Sabtu (25/11) dipusatkan di GMIT Ledaoen Desa Oebau Kecamatan Pantai Baru.

Pantauan media ini sebelum pemberkatan digelar tata ibadah Kristen dipimpin Pdt. Polan Ingriani Baleta- Konay, M.Th. Para pasutri ini nampak mengenakan pakian adat Rote dengan tertib mengikuti prosesi pemberkatan. Untuk diketahui dari 34 pasangan nikah itu, sebanyak 11 pasangan dari Kecamatan Rote Tengah sedangkan 23 pasangan lainnya dari Kecamatan Pantai Baru.

Hadir dalam acara tersebut, camat Rote Tengah Swengli Pello, camat Pantai Baru Fons C. Saek, kepala Dinas Pencatatan Sipil dan kependudukan Jermias Lusi, S.Pd. Kepala Dinas Kependudukan Jermias lusi dalam sambutannya mengatakan dengan adanya seremonial ini, dihadapan pemerintah dan gereja para pasangan ini sudah sah.

Jermias juga menyerahkan Surat Nikah sebagai bukti nikah. Bupati Rote Ndao, Drs Leoanard Haning, MM diwakili oleh Camat Pantai Baru Fons C. Saek, S.Sos membacakan sambutannya, Bupati mengatakan UU Nomor 1. Tahun 1978. Perkawinan adalah hubungan suami istri, tetapi sah kalau nikah sehingga tercatat di pemerintah dan gereja.

Masih banyak keluarga dalam masyarakat yang hanya kawin adat, ada yang tidak nikah karena belum bayar belis. Pemerintah peduli terhadap pencatatan sipil, tahun lalu mencapai 300 pasutri, tahun ini mulai berkurang hanya 200 saja yang pemerintah anggarkan. Ia juga berharap para camat dan sejumlah aparat dibawah untuk memfasilitasi agar dicatat pasangan lainnya untuk mengikuti nikah massal.

Ia juga meminta toga dan tomas untuk revitalisasi budaya jangan memberatkan anak-anak dengan belis sehingga mereka bisa nikah, karena ayah dan ibu tidak nikah maka anak tidak akan ada akta kelahiran. (*r02)

 

Picture1

TP4D Cek Fisik Pembangunan di Desa Inaoe

PrintTelegramWhatsApp

 

Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri (Kejari) Rote Ndao, melakukan monitoring dan evaluasi (monev) fisik pembangunan dalam pengelolaan dana desa di desa InaOe, Kecamatan Rote Selatan, Kamis (23/11).

Monev tidak sekedar membaca laporan di atas meja. Namun langsung melakukan pengecekan fisik pekerjaan di lokasi desa InaOe. Ada beberapa fisik pekerjaan yang ditinjau langsung TP4D yakni percetakan sawah baru, pemagaran lokasi pertanian, pembangunan jalan pariwisata dan pembangunan sarana air bersihKetua TP4D Muhamad Safir mengatakan pengawasan ini dilakukan untuk memastikan tidak ada penyimpangan dan penyalahgunaan dalam pengelolaan dana cukup besar yang digelontorkan dari pemerintah pusat ke desa-desa.

“kita ingin alokasi dana ini tepat sasaran dan pelaksanaannya juga aman,” kata Muhamad Safir yang juga Kasi Intel Kejaksaan Negeri Rote Ndao itu.

Saat berdialog dengan para tokoh masyarakat dan aparat desa di desa Ina Oe sebelum meninjau proyek pembangunan, Muhamad Safir mengatakan TP4D akan terus mengawal dana desa sehingga tidak terjadi Korupsi.

“pihak Kejaksaan turun mengawasi dana desa ada dua cara karena permintaan Bupati, Camat, Kepala Desa. Kedua turun langsung karena ada laporan,” Jelasnya.

Ia juga berharap para kepala desa jangan segan–segan meminta pertimbangan hukum pada Kejaksaan. Sementara itu, Kepala Dinas PMD Jermia A. J. Messakh mengatakan pengawalan Dana Desa, baik oleh TP4D, Kejaksaan dan Polres dimaksudkan sebagai upaya pembinaan, pengawasan bahkan pendampingan kepada pemerintah desa. Oleh karena itu, ia meminta kepada para kepala desa agar jangan takut kalau ada pemeriksaan. “justru hadirnya para kejaksaan dan kepolisian dengan tujuan untuk menghindari terjadinya praktek-praktek yang bertentangan dengan aturan hukum atau mencegah terjadinya penyelewengan dana desa,” Jelasnya. Ia berharap agar kepala desa harus bersahabat dengan aturan menganai pengelolaan Dana Desa. Menurutnya, dana desa harus dikelola dengan sebaik-baiknya dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

“dalam pengelolaan dana desa pun dituntut untuk memegang prinsip transparansi, profesional dan akuntabel,” kata Jermia.

Kepala Desa InaOe Ferdinan Siokain, menjelaskan TP4D melakukan monitoring pada beberapa titik fisik pembangunan yakni percetakan sawah baru kurang lebih 7 Hektar, dananya sebesar Rp 138 lebih.

Pemagaran 739 meter dengan material batu karang, dalam pelaksanaan 857 meter, pagu dananya Rp 33 juta lebih. Pembangunan jalan pariwisata, selesaikan tempat Parkir kendaraan dan lapak, nilai pekerjaaannya Rp 195 juta. Keempat pembangunan sarana air bersih, nilainya Rp 196 juta yakni pengadaan tenaga surya, pipa, dan dua bak penampung.

“sekarang masyarakat sudah menikmati air sehingga kesulitan air di wilayah ini telah teratasi, sebelumnya ada air juga tetapi bak penampungnya kecil sehingga setiap rumah tangga hanya bisa dapat air 10-20 Jerigen,” tambahnya.

Untuk diketahui dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ina Oe tahun angaran 2017 mencapai Rp 1,3 lebih. Pantauan media ini hadir dalam kesempatan itu, Kasi Intel Kejari Rote Ndao Muhamad Safir, Kepala DPMD Jermia Mesakh, Camat Rote Selatan Joni Manafe, dan aparat Bhabinkamtibmas Rote Selatan. (*/r02)

pemekaran-Lole2

Panitia Pemekaran Kecamatan Heti Lole Serahkan Proposal ke Bupati

PrintTelegramWhatsApp

Panitia bersama ratusan warga perwakilan delapan desa yang terdiri dari unsur tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama asal eks Nusak Lole bersama unsur Pemerintah Kecamatan Lobalain, Senin (13/11/2017) pagi mengantar dokumen proposal rencana pemekaran Kecamatan Heti Lole.

Dokumen proposal diiringi syair adat dilantunkan oleh Manahelo (pelantun syair) Jermias Manafe dan diserahkan oleh Ketua Panitia Pemekaran Kecamatan Heti Lole Devrison Zacharias langsung ke Bupati Rote Ndao, Drs. Leonard Haning, MM.

Dihadapan Bupati Rote Ndao, Ketua Panitia Pemekaran Kecamatan Heti Lole, Devrison Zacharias menyatakan, dokumen proposal ini merupakan aspirasi seluruh masyarakat Lole. Dia berharap, semoga dokumen proposal ini diterima untuk diperjuangkan.

Devrison Zacharias mengakui, pemekaran ini menjadi harapan dan cita-cita masyarakat Lole selama ini.

“Lole sudah layak untuk dimekarkan demi mendekatkan pelayanan kemasyarakatan, kita melihat dari sisi potensi dan rentang kendali,” Katanya

Lanjut Devrison, dulu masyarakat Lole masih sedikit, namun sekarang penduduk di eks nusak Lole ini sudah mencapai sebelas ribu lebih.

Lanjutnya, ada tiga lokasi yang diusulkan menjadi ibukota pemekaran kecamatan Heti Lole diantaranya di wilayah desa Suelain, desa Lole Oen dan desa Bebalain.

Sementara itu, Bupati Rote Ndao Leonard Haning saat menerima dokumen proposal sembari berjanji akan memperjuangkan usulan masyarakat Lole itu.

Ia menyatakan, pemekaran suatu wilayah bertujuan untuk mendekatkan pelayanan namun harus merujuk pada ketentuan yang berlaku.

“saya terima dengan tulus hati dan saya akan perjuangkan sesuai dengan proses aturan dan mekanisme, dan doa kita semua sebelum saya meletakan jabatan. Tidak hanya Lobalain mekar menjadi dua kecamatan tapi juga Rote Barat Laut, Rote Barat Daya dan Pantai Baru juga ikut diperjuangkan,” Jelas Haning.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat ini sesuai ketentuan yang berlaku. (RO)

 

hari-pahlawan-rn-1011117

Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2017 : Perkokoh Pesatuan Membangun Negeri

PrintTelegramWhatsApp

Hari Pahlawan yang jatuh 10 November kembali diperingati. Tahun ini mengangkat tema ‘Perkokoh Persatuan untuk Membangun Negeri’. Dengan harapan, momentum peringatan tahun ini bisa membuat semakin bersatu padu membangun negeri.

Peringatan hari Pahlawan Tahun 2017 tingkat Kabupaten Rote Ndao yang mengangkat Sub Tema dengan semangat nilai-nilai kepahlawanan bersama kita satukan tekat membangun Rote Ndao yang maju, mandiri dan bermartabat. Upacara bendera dilaksanakan di halaman depan kantor Bupati Rote Ndao, Jumat (10/11/2017) yang bertindak selaku inspektur upacara Bupati Rote Ndao, Drs. Leonard Haning, MM.

Pada kesempatan tersebut Bupati Rote Ndao membacakan sambutan Menteri Sosial RI yang menekankan pentingnya perkokoh persatuan membangun negeri dan apabila kita mampu bersatu sebagai satu bangsa maka kita dapat maju bersama-sama dan mendistribusikan berkah kemerdekaan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Seusai upacara peringatan hari Pahlawan 10 November 2017 tingkat Kabupaten Rote Ndao ini dilanjutkan dengan lounching peraturan Bupati Rote Ndao tentang pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikoteraphi, dan zat-zat adektif di Kabupaten Rote Ndao yang diberlakukan sejak tanggal 10 November 2017.

Bupati Rote Ndao Leonard Haning mengatakan bahwa untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Rote Ndao, maka peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 46 tahun 2017  dapat menjadi acuan yang dapat ditindak lanjuti dengan melakukan tes urine narkoba kepada pejabat eselon II, III, IV dan seluruh ASN lingkup pemerintah kabupaten Rote Ndao.

Bupati juga menambahkan bahwa kedepannya untuk mencari pemimpin didaerah ini wajib hukumnya untuk melakukan tes urine sesuai dengan landasan hukum peraturan Bupati Rote Ndao ini supaya bisa mendapat pemimpin-pemimpin yang benar.

Hadir pada upacara tersebut unsur forkopimda Rote Ndao, Wakil Bupati Rote Ndao, Sekretaris Daerah Rote Ndao, pimpinan OPD lingkup Pemkab Rote Ndao, tokoh adat/maneleo, tokoh agama dan para mahasiswa serta pelajar tingkat SD hingga SMA.(dkisp-rn)

penandatanganan-mou-penerimaan-polri-rn-2018

Pemkab Rote Ndao Mendukung Program Penerimaan Calon Anggota Polri Bagi Putra-Putri Daerah

PrintTelegramWhatsApp

Polres Rote Ndao dan Pemda Kabupaten Rote Ndao melakukan penandatanganan nota kesepahaman Momerandum Of Understanding (MoU) untuk penerimaan anggota Polri tahun 2018 yang diutamakan putra-putri daerah di ruang kerja Bupati Rote Ndao, Kamis (09/11/2017).

Hadir pada kesempatan itu, Kapolres Rote Ndao, Murry Miranda,SIK, Sekda Rote Ndao, Drs. Jonas M. Selly,MM bersama beberapa pimpinan OPD pemkab Rote Ndao.

Bupati Rote Ndao, Drs. Leonard Haning,MM pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa dirinya sangat menyambut baik ide yang baik ini dan juga dirinya sangat berterima kasih kepada pimpinan Polri dari Kapolri sampai daerah yaitu kapolres Rote Ndao dengan inisiatif yang sangat mulia sehingga dalam merekrut anak-anak kita didaerah ini untuk dilatih agar siap menjadi anggota Polri pada masa mendatang maka ini kita harus sambut dengan baik dan berikan dukungan secara utuh.

Lanjut Bupati, hal-hal yang baik seperti ini nantinya Polres akan kembangkan dan dari sisi kebijakan agar pemda bisa diajak berbicara menyangkut dukungan dana karena berbicara tentang pelatihan pasti menguras energi dan dana sehingga kita bisa memikirkannya bersama-sama untuk masa depan putra-putri kita didaerah ini.

Bupati juga mengharapkan kepada putra-putri didaerah ini yang hendak menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA agar mempersiapkan dirinya bagi yang berminat untuk mencalonkan dirinya sebagai anggota Polri, dan kiranya moment ini dapat disambut dengan baik. (dkisp)