Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rote Ndao, Sabtu (7/10/2017) launching tahapan pemilihan Bupati dan wakil Bupati 2018-2023 mendatang.

Launching tahapan pemilu tersebut berlangsung di aula Narwastu, dihadiri sejumlah Ketua Partai Politik, Bupati Rote Ndao, Drs Leonard Haning,MM. Wakil Bupati Rote Ndao, Jonas C Lun, S.Pd. Sekertaris Daerah Kabupaten Rote Ndao, Jonas M Selli. Ketua KPU Rote Ndao dan Ketua KPU Provinsi NTT Yanti Luturmas-Adu.

Pantauan media ini, Bupati Rote Ndao, Leonard Haning disaksikan Ketua KPU Provinsi, kegiatan launching ditandai dengan Bupati memukul Gong sebagai tanda dimulainya tahapan pemilihan Bupati dan wakil bupati periode 2018-2023 mendatang.

Sambutan Bupati Rote Ndao, Drs Leonard Haning mengatakan pihaknya bangga karena sudah dua kali digelar pemilihan kepala daerah secara langsung awalnya tahun 2008, adanya ganguan kamtibmas dimana ada kantor camat yang terbakar  atau dibakar, sedangkan pemilu kedua 2014 tidak ada ganguan kamtibmas , sebagai bukti masyarakat sudah sadar akan demokrasi diharapkan agar pilkada saat ini juga berlangsung aman.

Ia juga menyingung mengenai sempat tertundanya penandatangan NPHD Pemerintah dengan KPU karena semua harus berproses.

Sementara ketua KPU Rote Ndao, Berkat  Ngulu berharap semua komponen terkait diharapkan menjaga siatuasi kamtibmas mulai dari tahapan pilkada sampai pilkada.

Sementara Ketua KPU Provinsi NTT, Maryanti Luturmas-Adoe memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah membantu memperlancar tugas KPU hingga meneken NPHD sebagai bukti dukungan pemerintah secara nyata kepala KPU sebagai lembaga penyelengara pemilu dengan dillaunchingnya tahapan pilkada sebagai bukti tahapan pilkada sudah mulai hingga pemungutan suara pada 27 Juni 2018.

Diharapkan dukungan semua komponen agar tingkat partisipasi pemilu hingga mencapai 77,5 sesuai dengan standar pemilu, karena diwilayah NTT biasanya partisipasi tidak mencapai 77,5 persen. Padahal memontum pemilu adalah pesta lima tahunan untuk memilih figure terbaik memimpin 5 tahun kedepan.

Ia juga meminta partai Politik dan pihak manapun agar tidak menekan KPU sehingga proses pemilu berjalan lancar.

“karena pemilu adalah tangung jawab kita semua”, kata Luturmas. (ro)

Dirut LPP RRI M. Rohanuddin bersama Bupati Rote Ndao, Drs. Leonard Haning, MM meresmikan LPP RRI Rote yang mengudara pada frekwensi 92,5 Mhz, Jumat (6/10/2017) yang terletak di Kompleks Perkantoran Bumi Tii Langga Permai Rote.

Pada kesempatan tersebut Dirut LPP RRI mengatakan bahwa kalau RRI hadir di kota itu hal biasa, tetapi kalau saat ini RRI hadir didaerah pinggiran, itu merupakan sebuah kehormatan bagi Indonesia untuk menunjukan bahwa perjuangan Indonesia itu bukan berada di kota tetapi di pinggiran yang terus mengibarkan bendera Merah Putih, maka  sekali RRI mengudara di Rote Ndao tidak akan pernah surut dan tutup.

“Kami tidak akan pernah menutup RRI, sekali diudara tetap diudara yang merupakan filosofi RRI sehingga sekali Rote mengudara di dunia dan setiap orang bisa mempunyai aplikasi RRI Play di handphone agar bisa mendengarkan RRI Rote di luar negeri,” kata Rohanuddin

Dirinya perintahkan kepada kepala RRI Kupang untuk satu bulan lagi RRI Rote sudah bisa mengudara dalam aplikasi RRI Play sehingga dapat mengudara di seluruh dunia dengan nama RRI Rote, maka RRI Rote ini akan menjadi RRI ke-97 yang dapat mengudara di seluruh dunia.

RRI adalah lembaga penyiaran publik yang fungsinya untuk memberikan kecerdasan kepada masyarakat Indonesia. Di perbatasan ada program tapal batas dan di perbatasan Atambua dijaga dua batalion TNI untuk mengamankan negara dan RRI mengimbanginya dengan menghadirkan semua pemancar di Attambua mengudara rata-rata 5 kilo watt  yang mampu melewati batas-batas jagaan dari pasukan TNI. Jadi RRI dan TNI bekerja sama untuk Indonesia.

“Maka kehadiran RRI di Rote akan memberikan kecerdasan kepada masyarakat di Rote. Dari Jakarta untuk Rote dan dari Rote untuk Indonesia,” ujarnya.

Dia bangga dengan Rote dan pulau selatan. Yang menarik antara Mianggas dan Filipina dan Rote ke Australia juga ditempuh 4 jam. Rote dengan kebhinekaannya itu ada orang  Madura. Ada orang Maluku dan ada orang NTT. Berbeda-beda namun tetap satu.

“Jadi keberagaman dan perbedaan itu indah,” pungkasnya.

Sementara itu Bupati Haning mengatakan bahwa hari ini merupakan hari yang terbaik Tuhan berikan kepada kita sehingga boleh dilakukan peresmian mengudaranya RRI Rote bersuara dari titik terselatan NKRI.

cita-cita luhur perenungan, pergumulan panjang disertai doa dari rakyat, pemerintah didukung oleh DPRD Rote Ndao sehingga kegiatan ini boleh terlaksana.

“selama ini semua orang sudah kenal Rote, tetapi dihadapan Bapak Direktur saat ini, mari kita sama-sama menduniakan Rote Ndao hari ini ke seluruh dunia tanpa batas” kata Bupati Haning

Lebih lanjut Leonar Haning mengatakan bahwa kalau Bapak Direktur setuju Rote Ndao jelajahi dunia maka Bapak Direktur bersama jajarannya jangan ragu, cemas terhadap berapa yang akan ditempatkan di Rote untuk mengelolah operasional dari RRI Rote, tempat ini sudah nyaman bagi mereka karena saat mereka berada di Rote saya jadi bapak untuk mereka.

Bupati Haning juga berpesan, dengan hadirnya RRI di Rote Ndao maka lembaga ini adalah lembaga penyiaran publik, lembaga pelayanan, lembaga sosial  sehingga jangan jadikan sebagai lembaga politik dan jangan kotori dengan hal-hal yang berbau partai politik.

“semua boleh menggunakannya, tetapi bersuara kepada masyarakat untuk sebuah pembangunan dan sebuah solusi bagaimana memecahkan masalah”  kata Lens Haning.

Diakhir sambutannya Bupati Haning mengatakan bahwa peresmian studio penyiaran RRI ini juga sebagai bagian dari bidang penyiaran dan telekomunikasi sehingga tentunya makin terbuka lagi Rote melalui penyiaran yang bersifat edukatif yang dapat diterima diseluruh pelosok Rote Ndao.

Hadir juga pada kesempatan tersebut  Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, Fredik Ndolu, Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Soleman Yusuf, Wakil Bupati Rote Ndao, Jonas C. Lun, S.Pd, unsur Forkopimda Rote Ndao, Sekretaris Daerah Rote Ndao, Kepala OPD lingkup Pemkab Rote Ndao.  (dkisp)

Setda,— Penetapan Hari Statistik dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran statistik bagi para responden, produsen dan konsumen data supaya dapat memberdayakan secara maksimal semua pelaku menuju terwujudnya system statistik nasional agar mampu memacu gairah menuju kesatuan tekad dalam menyajikan statistic yang  andal, tepat, akurat dan terpercaya.

Seminar sehari dengan tema “ Kerja Bersama Data “ yang dilaksanakan merupakan  seruan bagi seluruh elemen bangsa untuk bekerja bersama membangun Indonesia khususnya Rote Ndao dengan mengacu kepada statistic sebagai landasannya.

Bupati Rote Ndao, Leonard Haning mengatakan hal tersebut dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah, Jonas M Selly saat membuka seminar untuk memperingati Hari Statistik Nasional 2017 di auditorium Tii Langga, kamis ( 5/10 ).

“BPS merupakan penyaji data  yang sangat berguna bagi proses pembangunan, untuk itu saya mengajak kita semua agar mendukung kerja BPS sebagai penyaji data agar data yang disampaikan berkualitas dan akurat,” kata Jonas Selly.

Ditambahkannya, data statistik memiliki fungsi yang penting sebagai catatan dan bukti otentik untuk kinerja dan kelancaran kerja suatu organisasi instansi pemerintahan. Bagi beberapa kebijakan publik jelasnya, data statisti mempunyai peranan penting, baik sebagai bahan perencanaan ataupun bahan evaluasi dari sebuah program.  “ Para pembuat kebijakan publik membutuhkan informasi terpercaya untuk membantu mengambil keputusan yang rasional,” ujar Selly.

Menurutnya, seringkali terjadi adanya perbedaan data  antara actor yang terlibat dalam system statistik nasional yakni BPS, Instansi Pemerintah dan masyarakat. Maka diperlukan perhatian serius karena terkait dengan sebuah kebijakan public  yang lain, yaitu data mana yang akan dijadikan rujukan dalam penyusunan sebuah kebijakan. Perbedaan data disini lanjut Selly dimaksudkan adanya perbedaan angka yang dikeluarkan oleh dua atau lebih instansi berbeda untuk oebjek data yang sama.

“Oleh karena itu, melalui kegiatan seminar Hari Statistik Nasional 2017 ini saya meminta kepada kita semua agar memperhatikan dan disiplin akan data, karena data dalam pencapaian kerja data sebagai pendukung dalam aktivitas kita,” ucap Selly. Karena itu perlu kerja sama antara BPS dan Instansi Pemerintah dan meningkatkan koordinasi dalam hal data statistik.

Kepala BPS Kabupaten Rote Ndao, Supri Handayani dalam sambutannya mengatakan seminar ini dilaksanakan dengan tujuan untuk melihat sejaumana peran data BPS bagi pembangun daerah ditinjau dari perspektif pengguna data.

Dia menjelaskan terdapat tiga sensus yang dilakukan BPS dalam 10 tahun  yakni sensus penduduk pada tahun yang berakhiran nol, sensus pertanian yang berakhiran tiga dan sensus ekonomi pada tahun yang berakhiran enam.

Ditambahkannya,  dalam sistim statistik nasional kebutuhan data statistik untuk pembangunan harus dijawab dengan penyediaan informasi statistik  yang handal yang dihasilkan dalam bentuk statistik dasar oleh BPS.

“BPS sebagai pusat rujukan statistik  melakukan koordinasi, integrasi, sinkrinisasi dan standarisasi ( KISS ) agar data yang diselenggarakan secara sensus, survey atau kompilasi produk administrasi menjawab kebutuhan data untuk pembangunan,” jelas Supri.

Ketua panitia seminar, Yunus Fuy dalam laporannya mengatakan saat ini kesadaran akan pentingnya data sebagai dasar dalam menentukan arah pembangunan dirasa masih kurang. Berangkat dari hal tersebut maka digelar seminar  untuk membuka wawasan terkait pentingnya data untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan.  Dalam seminar ini menghadirkan pembicara Frits Fangidae dan Untung Harjito

Dalam sesi tanya jawab salah satu peserta seminar, Meilon Sula, mengungkapkan bahwa  data seringkali  tidak sinkron. “data dari BPS maupun  data dari pemerintah mesti disinkronkan, misalnya  terkait  nama penerima beras sejahtera, ada nama yang pantas menerima namun  tidak menerima rastra karena  tidak terdata. Untuk itu tambah Meilon Sula supaya tidak saling lempar kesalahan maka harus ada sinkronisasi data antara BPS dengan pemerintah dalam hal ini dinas teknis seperti dinas kependudukan, badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan ataupun bagian kesra.

Peserta lainnya, Frits Nalle, mengusulkan agar disetiap  organisasi perangkat daerah harus ada bagian yang mengurus data.  ( Umum, Humas dan Protokol Setda Kabupaten Rote Ndao ).

Setda,–Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao  tentang pelaksanaan dana hibah penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao tahun 2018 telah ditandatangani oleh Bupati Rote Ndao, Leonard Haning atas nama Pemerintah kabupaten Rote Ndao sebagai pihak kesatu  dan Ketua KPUD Rote Ndao, Berkat N .M.F. Nggulu  atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao sebagai pihak kedua.

Penandatangan NPHD dengan Nomor: HK.900/01/IX/Kab.RN/2017 ini berlangsung di ruang kerja Bupati Rote Ndao, rabu ( 27/9 ). Turut hadir  Wakil Bupati, Jonas C Lun, Ketua DPRD Rote Ndao, Alfred Saudila, Sekretaris Daerah, Jonas M Selly, Kaban Keuangan dan Aset, Daniel W Nalle serta anggota KPUD Rote Ndao.

Besaran dana hibah adalah sebesar Rp. 17.156.149.000 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao dengan rincian tahun anggaran 2017 dialokasikan sebesar Rp. 2 milyar dan untuk tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 15.156.149.000.

Bupati Rote Ndao, Leonard Haning mengatakan, dengan berbagai tugas yang dilaksanakan namun pemerintah telah berupaya dan bersama DPRD telah menyetujui anggaran untuk pelaksanaan pesta demokrasi Pilkada 2018 mendatang. “ Hari ini  pemerintah mengundang KPU Rote Ndao untuk menandatangani NHPD sehingga KPU sudah bisa melakukan persiapan –persiapan,” ucap Haning.

Dana hibah ini lanjut Bupati Haning  hanya dipergunakan oleh KPUD untuk membiayai pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur NTT dan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018. “ Mulai dari tahapan persiapan, penyelenggaraan hingga berakhirnya proses pemilihan,” ucap Haning.

Terpisah,  Kaban Keuangan dan Aset, Daniel Nalle menjelaskan dana hibah tersebut ditransfer langsung dari kas daerah ke rekening Giro KPU Rote Ndao. “ Pencairan dilakukan dua tahap , tahap I 2 milyar setelah KPUD mengajukan permohonan dengan melampirkan foto copy NPHD, pakta integritas, foto copy rekening penampungan hibah langsung dari bank, kuitansi rangkap tiga asli bermaterai yang telah ditandatangani dan distempel dan uaraian kebutuhan.

Tahap II lanjut Nalle, sebesar Rp 15. 156.149.00 akan dicairkan setelah kami diterimanya laporan realisasi penggunaan uang hibah tahap I. “ Jadi dananya tidak dicairkan sekaligus namun dicairkan dua tahap.

Dana ini tambah Nalle, wajib dipertanggungjawabkan oleh KPU Rote Ndao dalam bentuk laporan penggunaan unag hibah dan menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah “ khusus untuk tahun 2017 laporan realisasi anggaran paling lambat 31 desember 2017 sedangkan untuk penggunaan anggaran TA 2018 paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan. ( Umum, Humas dan Protokol Setda RN ).

Bupati Rote Ndao, Drs.Leonard Haning. MM didampingi wakil bupati, Jonas C. Lun. S. Pd dan unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, kepala OPD, Kepala desa/lurah,tokoh adat, tokoh masyarakat, maneleo dan sejumlah undangan lainnya menghadiri pelaksanaan peresmian serta pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan tiga puluh penjabat kepala desa di ruang Auditorium, Rabu (27/09/2017) Siang.

Bupati dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tindaklanjut amanat Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan peraturan pemerintah nomor 43 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang pelaksanaan undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa serta peraturan daerah kabupaten Rote Ndao nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan 30 desa persiapan menjadi desa devinitif di kabupaten Rote Ndao.

“peristiwa hari ini merupakan momentum bersejarah karena diseluruh wilayah Indonesia hanya kabupaten Rote Ndao yang berhasil melakukan pemekaran desa”kata Haning.

Hasil kerja ini patut diberi apresiasi karena keberhasilan ini terjadi bukan karena kemampuan individu semata tetapi merupakan tekad pemerintah daerah dan kerjasama tim evaluasi pemekaran desa bersama para camat kepala desa dan masyarakat yang menghendaki adanya pembentukan desa baru.

Menurutnya, dengan diresmikannya desa baru serta pelantikan penjabat kepala desa definitif maka pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di tiga puluh desa yang kita resmikan ini merupakan hal prioritas bagi penjabat kepala desa yang telah dilantik oleh karena penyelenggara urusan pemerintahan desa adalah kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Kepala desa sebagai pimpinan wilayah memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan pelayanan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat dicapai melalui pendekatan kepemimpinan yang mampu mempersatukan dan menggerakan seluruh elemen yang ada untuk turut bersama sama membangun desa.

Selain itu dibutuhkan pula adanya kerjasama yang baik antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten kecamatan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan melibatkan peran serta tenaga pendamping desa, sehingga program pembangunan yang dilaksanakan bermanfaat bagi masyarakat desa.

Sebagai desa otonom yang baru, tidak hanya menyimpan potensi alam untuk dikembangkan, tetapi juga menyimpan sejumlah tantangan, sehingga rencana kerja pemerintah desa yang akan ditetapkan harus dilaksanakan secara cermat dan terpadu agar tidak menimbulkan konflik kepentingan dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Bupati Haning juga menghimbau bahwa dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan pemerintahan maka para penjabat kepala desa dapat dan mampu menyusun rencana kerja pemerintah desa yang efisien dan efektif demi kesejahteraan masyarakat desa.

“para kepala desa harus mampu mengelolah secara baik sumber daya dan potensi yang ada di desa guna meningkatkan pendapatan asli desa dan memberikan pelayanan cepat, tepat, transparan, bertanggungjawab dan tuntas sehingga masyarakat puas dengan kinerja pelayanan saudara saudara,” kata Haning.

Para pejabat yang dilantik dapat menertibkan administrasi dan manajemen perkantoran, pengelolaan keuangan desa dan penataan aset desa dan menerapkan disiplin kerja dan etos kerja serta sistem pengendalian dan pengawasan internal sebagai budaya kerja.

Melakukan koordinasi, kerjasama dan komunikasi dengan tenaga pendamping di desa, sehingga perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik dan jadikanlah kantor desa sebagai pusat pelayanan kepada masyarakat sehingga kantor desa tidak mubasir.

Tiga puluh desa persiapan di Kabupaten Rote Ndao yang diresmikan hari ini oleh Bupati Rote Ndao menjadi desa definitif yaitu;

Kecamatan Rote Barat Daya:
Desa Lentera,
Desa Sanggandolu,
Desa Sakubatun,
Desa Fuafuni,
Desa Dalek Esa

Kecamatan Rote Barat Laut:
Desa Holulai,
Desa Hundihuk,
Desa Oebole,
Desa Saindule,
Desa Tasilo,
Desa Balaoli,
Desa Mundek,
Desa Busalangga Timur,
Desa Busalangga Barat

Kecamatan Lobalain:
Desa Lekunik,
Desa Loleoen,
Desa Kuli Aisele,
Desa Oeleka

Kecamatan Rote Tengah:
Desa Siomeda

Kecamatan Rote Selatan:
Desa Pilasue dan Desa Nggelodae

Kecamatan Pantai Baru:
Desa Lekona,
Desa Oenggae,
Desa Fatelilo,
Desa Ofalangga

Kecamatan Rote Timur:
Desa Pengodua,
Desa Batefalu,
Desa Papela,
Desa Matanae

Kecamatan Landu Leko:
Desa Tena Lai

(ro/rn)

Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 di kabupaten Rote Ndao, Kepolisian Resor Rote Ndao mulai melakukan persiapan. Upaya tersebut untuk mewujudkan pilkada yang damai dan demokratis.
Kapolres Rote Ndao, AKBP Murry Miranda, Senin (24/9/2017) di Ba’a mengatakan, persiapan yang sudah dilakukan di antaranya, pemetaan potensi kerawanan di beberapa wilayah di Rote Ndao dan konsolidasi internal. Dari hasil pemetaan, hal yang bisa mengganggu keamanan dan kelancaran Pilkada diantaranya black campaign (kampanye hitam) dan money politic (politik uang).
“saya sudah tahu titik-titik rawan black campaign dan money politic. Yang paling banyak itu money politik,” Kata Kapolres dalam pemaparan materinya saat rapat lengkap Pamong Praja di Auditotium Ti’i Langga, Senin (25/9) siang.
Lanjut Murry, pihaknya akan terus berupaya semaksimal mungkin, mengatasi terjadinya money politic dalam perhelatan Pilbup 2018 mendatang. Ia berharap, masyarakat dapat menolak dan tidak menerimanya (politik uang, red) dan segera melaporkan pelaku money politic tersebut.
Kapolres Pantau ‘Perang’ Jelang Pilkada 2018 di Media Sosial, Ingatkan Bahaya Black Campaign
Menurut Kapolres Rote Ndao Murry Miranda, pihaknya terus memantau juga aktivitas relawan dan tim sukses bakal calon bupati dan wakil bupati Rote Ndao dalam berbagai media sosial. Hasil pemantauannya, masih ditemukan black campaign yang justru bakal merugikan rakyat. Menanggapi rawan terjadinya kampanye yang mengandung unsur sara dan saling menghina melalui media sosial, pihak kepolisian juga telah mempunyai tim cyber.
“perang di media sosial, saya sudah monitor yang menghina dan lain-lain, tunggu laporan saja, kita punya tim cyber untuk melacak itu. Saya tunggu laporan saja lalu kita proses,” Tegas Kapolres.
Kapolres juga menghimbau agar masyarakat memberikan informasi tentang situasi kamtibmas kepada Polres Rote Ndao dalam rangka menyongsong Pemilukada Rote Ndao 2018 yang adil, aman dan kondusif. (*/r01)

Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, akan mengawal proyek pembangunan di Rote Ndao.

Hal ini dimaksud untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di Intansi Pemerintah, sesuai instruksi presiden nomor 7 tahun 2015 tentang aksi pencegahan pemberantasan korupsi. Demikian disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao, Edy Hartoyo, SH., M.Hum, dalam penyampaian materinya dalam rapat lengkap Pamong Praja di Auditotium Ti’i Langga, Senin (25/9) siang.

Lanjutnya, dengan menekan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pihak kejaksaan memandang perlu memberikan pendampingan kepada pejabat pemerintahan.

“ini untuk mendukung akselerasi pembangunan dan program-program strategis pembangunan di daerah,” Cetusnya.

Kejaksaan sebagai lembagai penegak hukum berperan mendukung keberhasilan penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat maupun di daerah. Pengawalan dan pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan.

“pengawalan dan pengamanan ini termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara,” Jelas Edy.

Terpisah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Rote Ndao, Jermia A J Messakh kepada ROOL mengatakan pengawalan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa ini untuk mendukung jalannya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik (good governance) melalui upaya pencegahan atau preventif dan persuasif.

“melalui program TP4D ini juga untuk mengantisipasi kesalahan pengelolaan Dana Desa, sehingga penyalahgunaan dana desa dapat dicegah,” Jelas Jermia.

Menurut Jermia, dengan keberadaan TP4D akan terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Desa, dengan harapan Pemerintah Desa tidak perlu ragu dalam menyerap dana desa.

Ia juga berharap TP4D dapat saling bersinergi dengan perangkat daerah, khususnya perangkat desa, guna memperlancar realisasi dan serapan anggaran pemerintah desa yang menentukan pertimbangan ekonomi daerah yang akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat desa di Rote Ndao. (*/r01)