Yearly Archives: 2017

Seni budaya merupakan satu potensi yang perlu dilestarikan dan dikembangkan karena mengandung nilai-nilai budaya yang hidup sehingga perlu dijaga, dilestarikan dan dikembangkan serta mempromosikan seni budaya daerah sebagai aset budaya bangsa Indonesia, demikian dikatakan ketua panitia festival yang sekaligus kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Rote Ndao, Melkias R. Rumlaklak, Senin (22/5/2017) di panggung kesenian Ba’a

Pagelaran seni budaya ini dilaksanakan dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan menghargai seni budaya yang diwariskan oleh leluhur kita secara turun temurun yang hampir punah, sehigga melalui kelompok sanggar seni baik ditingkat desa maupun sekolah dapat melestarikannya.

“festival seni budaya ini dapat meningkatkan kualitas seni budaya daerah agar mampu bersaing diberbagai event, baik ditingkat provinsi maupun nasional sebagai obyek unggulan Rote Ndao. kata Melkias

Lanjut Melkias, peserta festival seni budaya ini berasal dari sepuluh kecamatan di Kabupaten Rote Ndao, setiap kontingen dari tiap kecamatan berjumlah kurang lebih 70 peserta terdiri dari kategori SD, SMP dan SMA.

Melkias menambahkan, pada kegiatan festival seni budaya daerah tahun ini dengan materi yang ditampilkan bersifat lomba untuk merangsang pemikiran-pemikiran serta gagasan baru dan kreatifitas para seniman yang ditampilkan oleh setiap peserta lomba.

Peserta lomba ini akan memperebutkan penampil terbaik I, II, III dan IV untuk masing-masing kategori peserta. Penampil terbaik akan akan diberikan hadiah berupa piala tetap dan dana pembinaan sanggar.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Rote Ndao, Drs. Melyanus Mandala mewakili Bupati Rote Ndao saat membuka kegiatan festival seni budaya ini mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan sebagai media untuk memperkenalkan potensi seni budaya daerah kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Rote Ndao serta sebagai ajang hiburan untuk mempromosikan seni budaya daerah.

Lanjut Mandala, pariwisata merupakan industri terbesar didunia dan andalan utama keberhasilan penghasilan defisa diberbagai negara. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa daerah terkenal pariwisatanya seperti Bali, Jogya dan lainnya mempunyai sumber penghasilan yang besar dari sektor pariwisata, sehingga dengan demikian kondisi seperti ini terus dikembangkan dan menjadi andalan perekonomian di Rote Ndao, karena salah satu faktor yang dapat menarik kunjungan wisatawan, selain kondisi alam, juga adalah seni budaya daerah.

“untuk memajukan pariwisata di kabupaten Rote Ndao, maka seni budaya daerah patut mendapat perhatian dan perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas budaya di daerah ini” kata Mandala

Seni budaya daerah yang kita miliki akan semakin dikenal dan jika sudah dikenal maka akan memiliki rasa cinta untuk memiliki daerah atau budayanya sendiri, sehingga dengan sendirinya wisatawan yang hadir didaerah ini akan semakin lama tinggal didaerah ini  dan semakin banyak membelanjakan uangnya untuk kegiatan pariwisata.

Akhirnya Mandala mewakili Bapak Bupati memberikan apresiasi kepada panitia penyelenggara agar kedepan terus diselenggarakan dan dikembangkan. Kepada peserta, Bupati mengucapkan banyak terima kasih karena dipundak saudara-saudarilah budaya dan tradisi kita dapat dilestarikan dari waktu ke-waktu.(diskominfo)

Setda:__Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Peternakan Kabupaten Rote Ndao mendukung program nasional yakni percepatan UPSUS SIWAB (Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting) tahun 2017. Dengan adanya upaya ini, pemerintah dapat memastikan bahwa hewan berupa sapi/kerbau milik masyarakat dapat dipastikan dapat dikawinkan, baik itu melalui teknik inseminasi buatan maupun kawin alam.

Drs,Jonas M.Selly.MM, Sekretaris Daerah kabupaten Rote Ndao ketika ditemui di ruang kerjanya, senin (22/05) siang mengatakan bahwa untuk mendukung program tersebut, pemerintah sudah mengeluarkan surat
kepada pemerintah kecamatan untuk dapat menginformasikan kepada para kepala desa/lurah di wilayahnya masing-masing agar dapat mempersiapkan masyarakat peternak sapi/kerbau untuk mengikuti program pemerintah ini dengan mempersiapkan ternak betina yang berumur dua sampai dengan delapan tahun untuk diperiksa oleh petugas teknis dari kecamatan untuk selanjutnya di data ternak bunting kawin  alami dan dilakukannya inseminasi buatan bagi ternak sapi betina yang  belum bunting.

” pemerintah sudah bersurat ke pemerintah kecamatan untuk menghimbau kepada masyarakat pemilik hewan sapi/kerbau agar menyiapkan kandang jepit sebagai salah satu penunjang pemeriksaan kesehatan maupun proses pelaksanaan perkawinan suntik inseminasi buatan dan ternak bunting kawin alami” kata Selly.
Terpisah, Erens Sinlaeloe, Kepala OPD Dinas Peternakan kabupaten Rote Ndao dalam kesempatan ini mengatakan bahwa program UPSUS SIWAB merupakan program Pemerintah Pusat lewat kenentrian dan ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten namun tetap dikoordinir sendiri oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sehingga daerah hanya sebatas menjalankan programnya berupa obat, vaksin dan bibit yang dibekukan dan hasil dari pekerjaan kami di lapangan akan dilaporkan kembali ke pihak provinsi NTT.

“tenaga resort dan jadwal vaksinasi semua desa ada sehingga jika ada yang tertinggal langsung melaporkan kepada dinas atau petugas resort di kecamatan atau lewat contak person bisa langsung ke dinas dan mendapat pelayanan dari kita” kata Sinlaeloe.(Tim Publikasi Hms)

Rote– Bupati Rote Ndao Leonard Haning mendukung penuh program ubi ungu di daerah itu.

Haning menegaskan hal itu saat berbicara lewat telepon bersama Senator Ibrahim Medah di Rote, kemarin.

Dia juga meluruskan pemberitaan yang link-nya kemudian dibagikan di grup media sosial. Link berita yang dibagikan tersebut di antaranya menyebutkan pemerintah Kabupaten Rote Ndao tidak mendukung program ubi ungu.

“Kepala dinasnya (dinas pertanian) bukan tidak mendukung program ubi ungu, tetapi Dia menyebutkan program ubi ungu tidak ada kerjasama dengan pemerintah Rote Ndao sehingga pemerintah tidak menyiapkan anggaran,” tegas Haning seperti yang disampaikan Medah kepada wartawan.

Sementara itu Medah menegaskan program ubi ungu merupakan program sosial yang tidak membutuhkan anggaran dari pemerintah daerah. “Kalau semua kegiatan sosial minta dukungan dari pemerintah daerh, itu namanya merampok uang daerah,” ujarnya.

Karena itu apa yang dilakukannya itu sudah benar. “(beritanya) jangan dibalik lagi,” tandasnya. Program ubi ungu sudah berlangsung sejak 2016 di seluruh NTT, dan selama itu pula, progam ini berjalan lancar, dan masyarakat sudah merasakan manfaatnya.

“Jangan karena saya yang mengedarkan ubi ungu, dan juga saya calon gubernur lalu (program ubi ungu) dipolitisasi,” tegas Medah. (lintas NTT)

Drs. Ibrahim Agustinus Medah yang adalah Senator DPD RI saat memberikan sekapur sirih pada peminangan  Leonard Rona Mata dan Victoria Henutesa Haning mengatakan bahwa dirinya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bupati Rote Ndao dan sejumlah masyarakat Rote Ndao pada acara peminangan ini yang dipadukan dalam nuansa adat Sabu dan Rote.
“kemanapun kita pergi keujung dunia adat itu tetap melekat pada diri kita dan itu yang menunjukan identitas dan warna hidup serta menunjukan kebanggaan hidup kita dan sangat baik sekali kalau prosesi adat ini dihidupkan kembali” kata Iban Medah.
Iban Medah menambahkan bahwa mengapa prosesi adat ini tetap harus dilahirkan kembali dan dihidupkan kembali serta hidup terus sepanjang hidup kita, karena kita hidup dinegara yang banyak keberagamannya dan didalam keberagaman itu masing-masing orang menunjukan identitasnya baik itu suku Sabu, Rote, Flores, Timor dan sebagainya, semuanya itu menunjukan adatnya masing-masing dengan mengajarkan cara hidup yang benar-benar bagus.
“Indoanesia masih bisa tetap bersatu sampai pada saat ini karena kita lahir dari masyarakat adat yang tetap kita pelihara adat itu sampai pada saat ini” kata Medah
Ia juga merasa bangga dengan digelar acara budaya yang dilaksanakan seperti ini karena memiliki makna identitas orang Rote dan orang Sabu sehingga Medah berharap kedepan event perminangan secara adat seperti ini bisa dijadikan sebagai obyek pariwisata untuk turis.
Medah juga merasa bangga dengan Bapak Bupati Rote Ndao yang bisa memelihara adat istiadat dan menghidupkanya dengan cara yang hebat.
Kehadiran masyarakat dengan mengenakan pakian adat dari berbagai suku, Sabu dan Rote yang memadati kompleks rumah jabatan bupati di desa Sanggaoen ini sebagai bukti pelestarian adat karena adat adalah identitas diri seseorang, bahkan dengan adat pula orang dikatakan bermoral.
Demikian dikatakan Ibrahim Medah dalam sekapur sirih peminangan putri sulung Bupati Rote Ndao Drs. Leonard Haning di rumah jabatan Bupati, Desa Sanggaoen, Kecamatan Lobalain, Sabtu (20/5/2017) malam.
Sementara itu, Bupati Rote Ndao, Drs. Leonard Haning, MM, secara pribadi dan keluarga bangga dengan kehadiran para tokoh adat, tokoh masyarakat dan masyarakat Rote Ndao, untuk mendoakan kebahagian keluarganya.

Bupati Rote Ndao bertindak selaku inspektur upacara pada peringatan hari kebangkitan nasional 20 Mei 2017 tingkat Kabupaten Rote Ndao dilaksanakan dengan khikmat di halaman depan kantor Bupati Rote Ndao, Sabtu, (20/05/2017)
Hadir dalam upacara ini Wakil Bupati Rote Ndao, Jonas C. Lun, S.Pd, Unsur Forkopimda Rote Ndao, Sekretaris Daerah Rote Ndao, Pimpinan OPD beserta staf lingkup pemerintah Kabupaten Rote Ndao, para siswa SMA, SMP dan SD disekitar kota Baa.
Bupati Rote Ndao saat membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika RI mengatakan bahwa semangat kebangkitan nasional tidak pernah memudar, namun justru semakin menunjukan urgensinya bagi kehidupan berbangsa kita hari-hari ini. Padahal semangat itu sudah tercetus setidaknya 109 tahun yang lalu, ditandai dengan berdirinya Boedi Oetomo, namun sampai sekarang tetap sangat ampuh menyatukan dan menyemangati gerak kita sebagai bangsa.
Betapa tak mudahnya para pendahulu merajut angan keindonesiaan saat itu, ketika infrastruktur transportasi dan komunikasi masih terbatas, ketika sumber daya insani yang teguh dengan memikirkan keindonesiaan masih dapat dihitung dengan jari, ketika acuan untuk memperkokoh dasar-dasar kesamaan suku bangsa dan adat masih belum mengakar kuat, ketika semuanya itu berada dalam konteks ketakutan akan kekejaman kolonialis yang siaga memberangus setiap pikiran yang mematikan hastrat lepas dari belenggu penajajahan.
Presiden Joko Widodo pada awal tahun ini telah mencanangkan penekanan khusus pada aspek pemerataan dalam semua bidang pembangunan. Bukan berarti sebelumnya kita abai terhadap aspek ini. Malah sejak awal, dalam program Nawacita yang disusun pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, aspek pemerataan mendapat porsi perhatian yang sangat tinggi. Pemerataan pembangunan antar wilayah hendak diwujudkan dengan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
Pada awal tahun 2017 ini, meski angkanya membaik dibanding tahun sebelumnya, koefisien Nisbah Gini atau Gini Ratio, yang merupakan ukuran kesenjangan distribusi pendapatan dan kekayaan penduduk, masih sekitar 40%. Untuk itu bapak Presiden meminta aparat penyelenggara negara bekerja keras menurunkan indeks kesenjangan tersebut melalui berbagai langkah yang multidimensi.
Memang persoalan pemerataan hampir merupakan masalah semua bangsa. Bahkan negara-negara maju pun berkutat dengan isu kesenjangan yang sama. Beberapa bahkan mencatatkan indeks yang lebih tinggi, lebih senjang, dibanding Indonesia. Namun bagi kita mewujudkan pemerataan yang berkeadilan sosial adalah juga menjadi penghormatan terhadap cita-cita para peletak dasar bangunan kebangsaan yang menginginkan tidak ada jurang yang membatasi penyebaran kesenjangan bagi seluruh penduduk Indonesia. Bagi kita, kebangkitan nasional hanya akan berarti jika tidak ada satu anak bangsapun yang tercecer dari gerbong kebangkitan tersebut.
Berlatarbelakang pemikiran tersebut, maka kiranya tema “Pemerataan Pembangunan Indonesia yang Berkeadilan sebagai Wujud Kebangkitan Nasional” yang menjadi tema peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2017 ini adalah pesan yang tepat dan seyogyanya tidak dapat tertanam didalam hati, namun juga segera diwujudkan melalui strategi, kebijakan, dan implepentasi dalam pelayanan kita kepada masyarakat dan bangsa.
Pemerintah terus berupaya meningkatkan aspek pemerataan pembangunan disegala sektor. Disektor kelistrikan, misalnya, pembangunan ketenagalistrikan telah dilakukan di 2.500 desa yang belum mendapat aliran listrik. Pada saat yang sama, kebijakan pemerataan dilakukan melalui subsidi listrik yang difokuskan kepada masyarakat menengah kebawah, sehingga bisa dilakukan relokasi subsidi tahun 2016 sebesar Rp. 12 triliun, dialihkan untuk menunjang sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
Pemerintah juga memandang bahwa pembangunan infrastruktur diperlukan untuk meningkatkan pemerataan ekonomi dan meningkatkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk juga salah satunya infrastruktur jalan raya. Baru-baru ini Bapak Presiden berkenan menjajal langsung jalan Trans-Papua, 3.800 kilometer diantaranya telah dibuka.
Dalam bidang agraria, juga telah diluncurkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) yang bertumpu pada 3 pilar yaitu lahan, kesempatan dan SDM. Kebijakan ini menitikberatkan pada reforma agraria, termasuk legalisasi lahan transmigrasi, pendidikan dan pelatihan vokasi, perumahan untuk masyarakat miskin perkotaan, serta ritel modern dan pasar tradisional,
Kebijakan ini bertitik berat pada proses alokasi dan konsolidasi kepemilikan, penguasaan/akses, dan penggunaan lahan, yang dilaksanakan melalui jalur Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial. Melalui program Reforma Agraria ini, pemerintah mengalokasikan kepemilikan lahan TORA dan pemberian legalitas akses perhutanan sosial kepada masyarakat bawah.
Pemerintah juga melakukan upaya pemerataan di sektor Kominfo melalui program Palapa Ring, berupa proyek pembangunan jaringan tulang punggung serat optik nasional untuk menghubungkan seluruh wilayah Indonesia sehingga keberadaan internet berkecepatan tinggi (broadband) dapat dinikmati secara luas.
Satu abad lebih sejak organisasi Boedi Oetomo digagas telah memunculkan dimensi baru dalam lanskap sosial budaya seluruh umat manusia. Perubahan besar telah terjadi, yang kalau boleh kita rangkup dalam satu kata, kiranya “digitalisasi” adalah kata yang tepat.
Berkah digitalisasi yang paling nyata hampir terjadi di setiap sektor terkait dengan dipangkasnya waktu perizinan. Proses perizinan yang berlangsung ratusan hari sampai tak terhingga dipangkas secara drastis hingga enam kali lebih cepat dari waktu semula. Perizinan di sektor listrik, misalnya, dari 923 hari menjadi 256 hari, perizinan pertanian dari 751 menjadi 172 hari, perizinan perindustrian dari 672 hari menjadi 152 hari, perizinan kawasan pariwisata dari 661 hari menjadi 188 hari. Demikian juga perizinan pertanahan dari 123 hari menjadi 90 hari, perizinan kehutanan dari 111 hari menjadi 47 hari, perizinan perhubungan dari 30 hari menjadi 5 hari, perizinan bidang telekomunikasi dari 60 hari dipangkas menjadi 14 hari. Pemangkasan waktu perizinan ini dapat terlaksana berkat teknologi digital.
Dengan inovasi digital, mungkin kita dihadapkan pada kejutan-kejutan dan tatacara baru dalam berhimpun dan berkreasi. Sebagian menguatkan, namun tak kalah juga yang mengancam ikatan-ikatan kita dalam berbangsa. Satu hal yang pasti, kita harus tetap berpihak untuk mendahulukan kepentingan bangsa di tengah gempuran lawan-lawan yang bisa jadi makin tak kasat mata. Justru karena itulah maka kita tak boleh meninggalkan orientasi untuk terus mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan sosial.
Semoga kita semua bisa meniti ombak besar perubahan digital dengan selamat dan sentosa dan berbuah manis bagi orientasi pelayanan kepada masyarakat. Hanya dengan semangat untuk tidak meninggalkan satu orang pun tercecer dalam gerbong pembangunan maka Negara Kesatuan Republik Indonesia ini akan tetap jaya.
Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-109. Salam Indonesia Bangkit!
Tertanda Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

Rudiantara

D

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menganugerahkan BKN Award 2017 kepada Kabupaten Rote Ndao sebagai pengelolah kepegawaian terbaik tingkat kabupaten/kota Tipe C.
Penghargaan BKN Award 2017 ini diserahkan langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Haria Wibisana yang diterima oleh Plt. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao, Hermanus Haning,S.Pt dalam kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2017 di Jakarta, Rabu (10/5/2017)
Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao, Drs. Jonas M. Selly,MM saat dihubungi mengatakan bahwa Kabupaten Rote Ndao terpilih sebagai pengelolah kepegawaian terbaik se-Indonesia dan hanya diberikan kepada 15 kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota se-Indonesian dan ini merupakan hal yang luar biasa yang membuktikan bahwa pengelolaan kepegawaian di Kabupaten Rote Ndao sudah berjalan dengan baik, mulai dari formasi dan manajemen kepegawaian sudah sesuai dengan yang diharapkan.
“artinya ketika ada formasi CPNS maka itu dikelolah dengan baik sampai menjadi PNS dan akhirnya pensiun dan meninggal, hak-haknya dapat diurus dengan baik dan tepat waktu” kata Jonas Selly
Jonas Selly juga mengungkapkan bahwa berdasarkan indikator itu maka Kabupaten Rote Ndao diberikan penghargaan sebagai pengelolah kepegawaian terbaik di Indonesia.
Lebih lanjut Selly berharap kedepan tentu lebih baik lagi dari sekarang atau paling tidak mempertahankan pengelolaan kepegawaian didaerah ini sehingga paling tidak tahun depan kalau ada penilaian lagi maka kita dapat mempertahankan hasil penilaian yang ada, dan juga kepada semua ASN didaerah ini boleh berbangga karena melalui BKD dapat melayani hak-hak kita dengan baik dalam hal pengelolaan kepegawaian.

Dalam kegiatan Rapat Koordinasi Nasional tahun 2017 tersebut Badan Kepegawaian Negara memberikan apresiasi kepada sejumlah lembaga yang mampu mengelolah kepegawaian dengan baik dan berikut ini yang menjadi indikator penilaian yang diterapkan oleh Badan Kepegawaian Negara sebagai pengelola kepegawaian terbaik dilakukan berdasarkan 9 (Sembilan) variabel kriteria yaitu :
1. Perencanaan Formasi;
2. Pelayanan Pengadaan;
3. Pelayanan Kenaikan Pangkat;
4. Pelayanan Pensiun;
5. Implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK);
6. Pemanfaatan CAT BKN;
7. Penilaian Kompetensi;
8. Implementasi Penilaian Kinerja; dan
9. Komitmen Pengawasan dan Pengendalian.
Terdapat 15 lembaga yang masuk dalam BKN Award 2017 tersebut yang dibagi menjadi kelompok kategori yaitu lima kementerian besar, lima kementerian kecil, dan lima non kementerian. Untuk diketahui bahwa kementerian besar adalah kementerian yang memiliki pegawai lebih dari 19.000, sedangkan kementerian kecil adalah kementerian yang memiliki pegawai kurang dari 19.000.
Lima kementerian besar pemenang BKN Award 2017 adalah Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertanian.
Lima kementerian kecil pemenang BKN Award 2017 adalah Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Lima penerima BKN Award 2017 non kementerian yakni Badan Arsip Negara, badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Search and Rescue, dan Polisi Republik Indonesia.
Selain Rote Ndao ada 19 daerah yang mendapat apresiasi dari BKN yang dibagi menjadi empat kategori yaitu lima pemerintah tingkat provinsi, lima tingkat kabupaten/kota tipe A, B dan C.
Lima provinsi yang mendapat BKN Award 2017 yaitu D.I. Yogyakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan dan Jawa Timur
Lima kabupaten/kota tipe A yakni Kabupaten Banggai, Kabupaten Banyuwangi, Kota Semarang, Kota Sorong dan Kota Ternate.
Lima kabupaten/kota tipe B yakni Kota Banda Aceh, Kabupaten Banteng, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Tobasa.
Lima kabupaten/kota tipe C yakni Kota Blitar, Kota Kotamubaga, Kota Tarakan, Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Rote Ndao. (diskominfo)

Baa, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Rote Ndao menggodok program kerja guna memaksimalkan potensi para pengurusnya melalui Rapat Kerja Daerah (Rakerda).
Kegiatan Rakerda tersebut dibuka oleh Bupati Rote Ndao yang diwakili Asisten I Setda Rote Ndao, Untung Harjito, bertempat di aula Narwastu, Lobalain, Selasa (16/05).
Dalam sambutanya, Untung menyampaikan pesan kepada seluruh peserta Rakerda KNPI, terkhususnya pemuda Rote Ndao agar berperan aktif dalam mewujudkan semua harapan dan tujuan bersama untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. “pemuda harus lebih kreatif, mandiri dan inovatif” kata Untung.
Sementara itu ketua DPD KNPI Propinsi Nusa Tenggara Timur, Hermanus Th Boki menyampaikan, dirinya berharap pelaksanaan Rakerda KNPI Kab. Rote Ndao menjadi titik awal bangkitnya orang muda di Rote Ndao untuk berekspresi secara total dalam perjalanan organisasi mengingat dalam Rakerda akan dirumuskan hal yang menjadi kebutuhan dalam menjalankan roda organisasi terkait program dan kegiatan.
Oleh karena itu, menurutnya apa yang menjadi pergumulan, diimplementasikan dalam bentuk program kerja yang dieksekusi.
“kita harapkan ini bisa dijembatani secara baik, tentunya bisa melihat program jangka pendek dan menengah dari pemkab sehingga ada sinergitas” ujar Hermanus Boki. (rool)

Ba’a, – Panitia Kusus (Pansus) DPRD Kabupaten Rote Ndao yang ditugaskan untuk mengevaluasi dan membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Rote Ndao Tahun Anggaran 2016 saat ini sedang mengumpulkan berbagai data Monitoring dan Evaluasi (Monef) dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.
Hal itu disampaikan Ketua panitia Kusus LKPJ Bupati Rote Ndao Tahun Anggaran 2016, Urbanus Sinlae, SH saat dikonfirmasi media ini di Kantor DPRD Rote Ndao, Sabtu pecan lalu.
Dikatakannya, Data-data Monef tersebut sangat diperlukan agar dalam pembahasan bersama anggota pansus, bisa dilakukan sinkronisasi antara LKPJ dengan fakta yang ada dilapangan.
Selain itu, menurut Urbanus, jika memungkinkan pihaknya akan melakukan monitoring langsung ke lapangan, sehingga bisa mengetahui secara pasti apa yang ada dalam LKPJ dan juga data Monef dan kenyataan yang terjadi di lapangan.
Masih menurut, Urbanus pihaknya diberikan Tugas oleh Lembaga DPRD sampai dengan Tanggal 12 Mei mendatang untuk melihat kembali hasil penyelenggaraan Pembangunan di Rote Ndao selama Tahun 2016 lalu.
“kami bertugas untuk melihat sejauhmana penerapan Anggaran yang dilakukan selama Tahun 2016 lalu, jika penerapannya belum mencapai target yang ditentukan maka kita tentunya akan berikan catatan-catatan, tetapi kalau sesuai target maka kita akan memberikan apresiasi kepada pemerintah, Kata Urbanus.
Dalam masa pembahasan tersebut juga, Kata Urbanus, Pihaknya akan melihat hal-hal urgen yang perlu dilakukan klarifikasi oleh Pemerintah sebagai Mitra Keja DPRD aka pihaknya akan memanggil Instansi Teknis untuk melakukan Klarifikasi, agar menghasilkan sebuah pemahaman yang sama tentang persoalan-persoalan yang ada.
Ketika ditanya soal apakah ada temuan –temuan selama proses pembahasan LKPJ tersebut, Urbanus mengatakan, sejauh ini pihaknya belum bisa menyimpulkan apakah terdapat penyimpangan atau tidak, mengingat saat ini pihaknya masing melakukan kajian terhadap data-data yang diminta ke masing-masing OPD.
Rencananya kinerja Pansus ini baru akan disampaikan kepada Sidang paripurna Pada Tanggal 12 Mei mendatang. (Berita NTT.com)

NEMBERALA – Informasi yang berhasil dihimpun ROOL, kapal tradisional (perahu nelayan) tenggelam membawa 9 orang penumpang dan 1 nahkoda dari perairan laut Dengka menuju pulau Ndao yang tenggelam Jumat (5/5) siang tadi, di sekitar perairan laut pulau Do’o dan Ndao.
Kapal tersebut dari pulau Rote sekitar pukul 10.00 pagi waktu setempat dan sekitar pukul 12.00 WITA, kapal itu tenggelam di perairan laut pulau Do’o bagian timur.
Tujuh orang korban selamat kapal tenggelam berada di rumah salah satu warga di Pulau Ndao, Jumat (5/5/17) *ist
Berikut adalah data tujuh korban selamat yang berhasil dihimpun. Sementara masih ada tiga korban lainnya yang masih dilakukan pencarian:
Korban Selamat
• Jefri Yohanis
• Arfan Ranoh
• Yuber Djami
• Gilbert Anin
• Papi Lakabela
• Naldi Ndolu
• Juan Lonak
Sementara korban yang belum ditemukan tiga orang, yakni Riky Mesak, Rian Fanggidae dan Stefen Ndolu.
Sebelunya diberitakan,tim gabungan melibatkan anggota TNI AL, Pol Air, Anggota Polsek Rote Barat dan nelayan dari pulau Ndao dan Rote masih memfokuskan pencarian dan pertolongan di pesisir setempat.
”proses pencarian terus berlangsung, sambil menunggu kapal Basarnas dari Kupang,” jelas Komandan Lanal Pulau Rote, Letkol Laut (P) Lukman Kharish di Rote, Jumat (5/5/17) sore. (rool)