Pemerintah Kabupaten Rote Ndao kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut dilakukan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tryantoro, S.E., M.M., CSFA kepada Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, SH, dan Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao Alfred Saudila, A.Md, Selasa(26/05/2026).
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tryantoro, S.E., M.M., CSFA kepada Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, SH dan Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao Alfred Saudila, A.Md.
Capaian opini WTP tersebut menjadi bukti konsistensi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyerahan LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2025 berlangsung dalam suasana penuh apresiasi terhadap upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan disiplin administrasi dan penguatan sistem pengawasan internal.
Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, SH menyampaikan bahwa opini WTP yang kembali diraih merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
Bupati Rote Ndao Paulus Henuk,SH dan Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao Alfred Saudila, A.Md melakukan foto bersama Kepala BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tryantoro, S.E., M.M., CSFA.
Kegiatan penyerahan LHP tersebut turut Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao Drs. Jonas M. Selly, MM, Kepala BKAD Kabupaten Rote Ndao, serta Inspektur Kabupaten Rote Ndao.
Pemerintah Kabupaten Rote Ndao berharap raihan opini WTP ini dapat semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah sekaligus menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. *(PPID Utama_DKISP Rote Ndao)
Pemerintah Kabupaten Rote Ndao terus mendorong penguatan ekonomi kreatif berbasis desa melalui kegiatan pelatihan dan pameran produk inovasi kuliner khas daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di Desa Oetefu, Kecamatan Rote Barat Daya, dan berfokus pada pengembangan snack tradisional “tenteng kacang lena/wijen” sebagai produk unggulan lokal, Jumat (22/05).
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Johanis Asadoma. Saat membuka kegiatan ini ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi sangat mendukung percepatan pembangunan daerah melalui intervenai berbasis desa. Selain itu ia juga terus mendorong ekonomi kreatif untuk terus berinovasi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rote Ndao.
Wakil Gubernur NTT, Bupati Rote Ndao dan Sekda Rote Ndao berfoto bersama saat meninjau produk ekonomi kreatif milik masyarkat di Desa Oetefu
Selain Wakil Gubernur NTT, turut hadir Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT beserta tim, sebagai bentuk dukungan nyata Pemerintah Provinsi kepada pemkab Rote Ndao untuk pengembangan ekonomi kreatif.
Mewakili Pemkab Rote Ndao Bupati Paulus Henuk dalam sambutan menyampaikan bahwa pembangunan desa merupakan fondasi utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang memiliki potensi besar untuk tumbuh secara mandiri dan berkelanjutan.
Program ini juga selaras dengan visi Pemerintah Provinsi NTT “NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan”, khususnya dalam pilar peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis potensi lokal. Di tingkat kabupaten, upaya ini mendukung visi “Transformasi Rote Ndao dalam Bingkai Ita Esa” yang diwujudkan melalui berbagai agenda pembangunan, termasuk pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Pemerintah daerah mengakui bahwa tantangan pembangunan di desa masih cukup kompleks, mulai dari kemiskinan, stunting, keterbatasan infrastruktur hingga akses ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, hingga desa, serta partisipasi aktif masyarakat.
Adapun fokus utama dalam intervensi pembangunan berbasis desa ini meliputi pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi, intervensi sosial budaya dan kesehatan, pengembangan inovasi desa, penguatan tata kelola, serta pemberdayaan masyarakat.
Pelatihan yang dilaksanakan dinilai memiliki dampak strategis karena tidak hanya mengajarkan keterampilan mengolah produk lokal, tetapi juga memberikan pemahaman tentang kualitas produksi, pengemasan, pemasaran, hingga kewirausahaan. Produk “tenteng kacang lena/wijen” sendiri dinilai bukan sekadar makanan tradisional, melainkan identitas budaya sekaligus peluang ekonomi yang menjanjikan.
Pemerintah juga mendorong agar kegiatan ini tidak berhenti pada seremoni semata, tetapi mampu melahirkan kelompok usaha kreatif yang mandiri dan berkelanjutan. Seluruh perangkat daerah diminta aktif mendampingi pelaku usaha, mulai dari pelatihan lanjutan, legalitas usaha, akses pasar, hingga promosi melalui berbagai platform.
Peran Tim Penggerak PKK juga dinilai strategis dalam memberdayakan perempuan dan keluarga melalui pengembangan usaha rumah tangga kreatif. Sementara itu, Pemerintah Desa Oetefu diharapkan terus melakukan pendampingan dan memperkuat kelembagaan kelompok usaha, termasuk memanfaatkan dana desa untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat.
Selain aspek ekonomi, kegiatan ini juga memiliki nilai strategis dalam mendorong pengembangan pariwisata dan memperkenalkan potensi budaya lokal Rote Ndao kepada masyarakat luas. Desa Oetefu dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi bagian dari kawasan pengembangan pariwisata berbasis budaya dan kuliner.
Foto bersama Wakil Gubernur NTT, Bupati Rote Ndao, Sekda Rote Ndao,Ketua TP. PKK Kabupaten Rote Ndao, Asisten Pembangunan dan Perekonomian bersama pelaku ekonomi kreatif di Desa Oetefu
Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah desa, masyarakat, hingga lembaga adat dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal.
Melalui kegiatan ini, diharapkan lahir inovasi desa serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang mampu memperkuat pembangunan berbasis potensi lokal. Selain itu, produk-produk kuliner khas Rote Ndao diharapkan dapat bersaing di pasar yang lebih luas dan menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat.
Kegiatan ditutup dengan ajakan kepada seluruh peserta untuk mengikuti setiap rangkaian pelatihan dengan sungguh-sungguh, memanfaatkan kesempatan untuk belajar dan membangun jejaring demi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat Rote Ndao. (PPID Utama_DKISP Kab. Rote Ndao)
Kegiatan Kemah Pemuda Rote (KPR) IV bertema “Pemuda Rote Berdaya” resmi dibuka oleh Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk,SH di Aula Rumah Jabatan Bupati Rote Ndao, Jumat (22/5/2026). Kegiatan yang diikuti pemuda dari berbagai sekolah, gereja, dan komunitas kepemudaan di Kabupaten Rote Ndao tersebut dilaksanakan sebagai wadah meningkatkan kualitas, kreativitas, serta jiwa kepemimpinan generasi muda di tengah perkembangan era digital.
Suasana Pembukaan Kemah Pemuda Rote IV di Aula Rumah Jabatan Bupati Rote Ndao, Jumat(22/05/2026).
Pembukaan Kemah Pemuda Rote IV berlangsung penuh semangat dan dihadiri jajaran Forkopimda, Asisten Administrasi Umum Setda Rote Ndao Pauwil J.J. Nggili, S.Sos., M.Si., Direktur Utama PD Ita Esa, Pimpinan Perangkat Paerah, serta para pemuda-pemudi Kabupaten Rote Ndao.
Kegiatan Kemah Pemuda Rote IV diikuti sebanyak 101 peserta yang terdiri dari 67 perempuan dan 34 laki-laki. Para peserta berasal dari berbagai sekolah, perwakilan gereja, dan komunitas kepemudaan di Kabupaten Rote Ndao.
Dalam sambutannya, Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, menyampaikan apresiasi kepada panitia penyelenggara dan seluruh pihak yang telah menggagas kegiatan kepemudaan tersebut. Menurutnya, kegiatan Kemah Pemuda Rote menjadi ruang positif bagi generasi muda untuk bertumbuh, belajar, dan membangun karakter kepemimpinan.
Bupati Rote Ndao Paulus Henuk, saat menyampaikan sambutan pada Pembukaan Kemah Pemuda Rote IV di Aula Rumah Jabatan Bupati Rote Ndao.
Ia mengatakan, di tengah kebijakan efisiensi yang sedang dijalankan pemerintah, pemuda tetap diharapkan mampu hadir dan bergerak di tengah masyarakat sebagai agen perubahan dan pembangunan daerah.
Selain itu, Bupati juga menekankan pentingnya pemanfaatan perkembangan teknologi digital untuk meningkatkan kemampuan belajar serta membentuk generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing.
“Perkembangan teknologi digital harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan belajar dan membentuk pemuda-pemudi yang berkualitas,” ujarnya.
Bupati Rote Ndao Paulus Henuk, Jajaran Forkopimda, Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Rote Ndao Pauwil J. J. Nggili, Dirut PD Ita Esa, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao melakukan foto bersama peserta Kemah Pemuda Rote IV.
Melalui kegiatan Kemah Pemuda Rote IV, Bupati berharap Kabupaten Rote Ndao mampu melahirkan pemimpin-pemimpin muda yang hebat dan memiliki kepedulian terhadap daerah.
Ia juga mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan momentum kegiatan tersebut dengan baik, membangun relasi, serta menciptakan pengalaman dan kenangan yang bernilai positif bagi masa depan.
Menutup sambutannya, Bupati berharap kegiatan Kemah Pemuda Rote IV dapat memberikan output dan outcome yang nyata serta berdampak bagi pengembangan kapasitas generasi muda di Kabupaten Rote Ndao. *(PPID Utama_DKISP Rote Ndao)
Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka turun langsung ke lapangan untuk meninjau Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) yang ada di Kecamatan Landu Leko, Kabupaten Rote Ndao, Jumat (22/05). Pada Momen ini Wapres memastikan seluruh proses pengembangan industri garam nasional ini berjalan optimal sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat swasembada pangan dan hilirisasi sektor kelautan.
Wapres Indonesia Gibran Rakabuming saat sedang mendengarkan penjelasan terkait Proyek Kawasan Sentra Industri Garam Nasional di Landu Leko.
Dalam kesempatan tersebut Wapres menerima paparan mengenai pengembangan kawasan, melihat langsung kolam kristal garam dan gudang penyimpanan, serta berdialog dengan petani garam dan pemerintah daerah.
Wapres menekankan bahwa kebutuhan garam nasional mencapai sekitar 5 juta ton per tahun, namun produksi dalam negeri belum mampu memenuhinya. Ia mangatakan bahwa proyek di Rote Ndao memiliki peran strategis untuk menutup kekurangan tersebut.
“Kebutuhan garam kita per tahun itu 5 juta ton. Kita belum bisa memenuhi itu, makanya proyek di sini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan garam di dalam negeri. Karena Pak Presiden punya concern untuk swasembada pangan, ya garam ini salah satunya,” ujar Gibran.
Wapres Gibran saat melakukan dialog bersama saat Kunjungan di K-SIGN
Ia juga meminta agar operasional kawasan segera difungsionalkan agar masyarakat lokal bisa segera merasakan manfaat ekonomi, mulai dari pembukaan lapangan kerja hingga peningkatan kesejahteraan.
“Kita ingin ini segera bisa fungsional. Kita ingin membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, warga lokal bisa terbantu, kesejahteraannya meningkat, dan yang paling penting efek ganda dari pembangunan proyek ini bisa terasa. Jadi tidak hanya di atas kertas saja,” tambahnya.
Selain garam, Wapres juga menyoroti potensi rumput laut dan kampung nelayan di Rote Ndao. Ia memastikan usulan pemerintah daerah terkait fasilitas pendukung seperti cold storage, pabrik es, dan SPBU khusus nelayan akan ditindaklanjuti bersama kementerian terkait.
Dalam dialog, Wapres menerima laporan soal infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di Rote Ndao, termasuk kebutuhan revitalisasi puskesmas dan peningkatan fasilitas rumah sakit daerah. Ia meminta koordinasi dengan kementerian terkait diperkuat agar kebutuhan masyarakat segera ditangani.
Bupati Rote Ndao Paulus Henuk pada kesempatan tersebut menyampaikan harapannya agar proyek strategis ini memberi manfaat langsung bagi warga terdampak, terutama di sekitar kawasan tambak garam. Ia menegaskan pemda siap mendukung penuh program pemerintah pusat.
“Beliau ingin memastikan perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian KKP yang menganggarkan anggaran cukup besar, ini harus berjalan dengan baik sehingga rakyat di Rote Ndao, terutama yang terdampak K-SIGN, bisa menikmati hasil pembangunan ini,” kata Paulus.
Wapres Indonesia Gibran Rakabuming saat berfoto bersama Gubernur NTT , Bupati Rote Ndao dan ASN yang memgikuti kegiatan Kunjungan Wapres.
Turut hadir mendampingi Wapres, Gubernur NTT Melki Laka Lena, Dirjen Pengelolaan Kelautan A. Koswara, dan Dirut Nindya Karya Firmansyah. (PPID Utama_DKISP Kab. Rote Ndao)
Pemerintah Kabupaten Rote Ndao melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostaper) menggelar kegiatan Pelatihan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) bagi perwakilan desa dan kelurahan di Kabupaten Rote Ndao, Kamis (21/05). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan informasi publik dan literasi digital di tingkat desa dan kelurahan, serta mendorong program desa digital.
Kegiatan pelatihan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kominfostaper Kabupaten Rote Ndao, Olafulihaa M. A. Tadde. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa keberadaan KIM memiliki peran strategis sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat.
Foto bersama Kadis Kominfostatper dan Peserta Pelatihan KIM dari Desa/Kelurahan.
Menurutnya, perkembangan teknologi informasi saat ini menuntut masyarakat untuk lebih cerdas dan bijak dalam menerima maupun menyebarkan informasi. Oleh karena itu, pembentukan dan penguatan KIM di desa dan kelurahan menjadi langkah penting dalam mendukung pembangunan daerah berbasis digital serta implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
“Kelompok Informasi Masyarakat harus mampu menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi yang benar, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Pelatihan tersebut diikuti oleh Admin dan Pengelola KIM. Materi yang diberikan meliputi literasi digital, pengelolaan media informasi desa(Website KIM dan Medsos KIM), penyebaran informasi publik, serta pemanfaatan platform digital untuk mendukung pelayanan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Rote Ndao berharap melalui kegiatan ini, desa dan kelurahan dapat semakin aktif dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan akurat. Selain itu, KIM diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menangkal hoaks dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
Program penguatan KIM ini juga sejalan dengan upaya Pemkab Rote Ndao dalam mendorong transformasi digital dan keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintahan daerah. (PPID Utama_DKISP Kab. Rote Ndao)
Wakil Bupati Rote Ndao, Apremoi Dudelusy Dethan memimpin Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 Tahun 2026 tingkat Kabupaten Rote Ndao yang berlangsung di Lapangan Upacara Kantor Bupati Rote Ndao, Rabu (20/05/2026). Upacara berlangsung khidmat dengan diikuti para ASN, TNI/Polri, pelajar, serta unsur Forkopimda dan masyarakat.
Wakil Bupati Rote Ndao Apremoi Dudelusy Dethan saat memimpin Upacara Peringatan Harkitnas ke-118 Tahun 2026 Tingkat Kab. Rote Ndao
Peringatan Harkitnas tahun ini mengusung tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara” dengan subtema “Dengan Semangat Harkitnas 2026, Kita Wujudkan Transformasi Rote Ndao”.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Rote Ndao membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Dalam sambutan tersebut ditegaskan bahwa Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum refleksi atas lahirnya organisasi Boedi Oetomo pada tahun 1908 sebagai tonggak kebangkitan kesadaran nasional bangsa Indonesia.
Disampaikan pula bahwa semangat Kebangkitan Nasional harus terus menyesuaikan tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri bangsa. Jika dahulu perjuangan berfokus pada kedaulatan teritorial, maka saat ini bangsa Indonesia menghadapi tantangan baru berupa kedaulatan informasi dan transformasi digital.
Pengibaran Bendera Merah Putih pada saat pelaksanaan Upacara Peringatan Harkitnas ke-118 Tahun 2026 Tingkat Kab. Rote Ndao
Tema Harkitnas 2026 “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara” disebut sejalan dengan semangat menjaga generasi penerus bangsa agar tumbuh dalam lingkungan yang sehat, beretika, dan berdaya saing. Pemerintah juga terus mendorong berbagai program strategis nasional di bidang pendidikan, kesehatan, pangan, hingga perlindungan anak di ruang digital sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang mandiri dan berdaulat.
Dalam sambutan tersebut juga disampaikan pentingnya memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, serta membangun semangat persatuan demi kemajuan bangsa. “Kebangkitan Nasional adalah milik kita semua; bermula dari kesadaran individu yang terakumulasi secara kolektif, dan berujung pada kejayaan bangsa di kancah dunia,” demikian kutipan sambutan yang dibacakan Wakil Bupati.
Selain membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital, Wakil Bupati Rote Ndao juga mengimbau seluruh peserta upacara agar mengenakan pakaian adat lengkap, baik pria maupun wanita, sebagai wujud kebanggaan terhadap identitas budaya daerah dan pelestarian budaya Rote Ndao.
Wakil Bupati Rote Ndao saat menyerahkan Satyalacana Karya Satya kepada salah seorang perwakilan ASN di Lingkup Pemkab Rote Ndao
Usai pelaksanaan upacara, Wakil Bupati Rote Ndao mewakili Presiden Republik Indonesia menyerahkan Satyalancana Karya Satya kepada sejumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang telah mengabdi selama 20 tahun dan 30 tahun. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdian aparatur sipil negara dalam melayani masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.(PPID Utama_DKISP Kab.Rote Ndao)
Bupati Rote Ndao Paulus Henuk menghadiri kegiatan Arahan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Tahun 2026 untuk wilayah Nusa Tenggara dan Maluku yang berlangsung di Ballroom Merumatta Senggigi Hotel, Selasa (19/05).
Arahan Menkopolkam, Mendagri, dan Menteri PKP Tahun 2026 untuk Wilayah Nusa Tenggara dan Maluku
Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan sesi apresiasi dan dialog bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Forum ini menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak kepada masyarakat.
Melalui kegiatan apresiasi ini, pemerintah daerah didorong untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan publik, termasuk pengendalian inflasi, percepatan penurunan angka kemiskinan dan stunting, serta mendorong inovasi pembangunan daerah.
Dalam forum tersebut, para peserta juga memperoleh berbagai arahan strategis terkait tata kelola pemerintahan, stabilitas daerah, serta pengembangan kawasan permukiman dan perumahan yang layak bagi masyarakat. Hal ini diharapkan semakin memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Bupati Rote Ndao saat menghadiri Arahan Menkopolkam, Mendagri, dan Menteri PKP Tahun 2026 untuk Wilayah Nusa Tenggara dan Maluku
Selain itu, Menteri Dalam Negeri juga memberikan arahan kepada pemerintah daerah untuk segera menyusun dasar hukum bagi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk menyiapkan anggaran yang memadai guna mendukung pengendalian situasi sosial dan keamanan masyarakat (kamtibmas), serta upaya pencegahan, rekonsiliasi, dan rekonstruksi apabila terjadi konflik sosial maupun bencana di daerah.
Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao turut menerima tambahan bantuan Rumah Layak Huni (RLH) sebanyak 300 unit, sehingga total bantuan RLH untuk tahun 2026 menjadi 500 unit.
“Puji Tuhan, tambahan bantuan ini menjadi berkat dan dukungan nyata bagi masyarakat Rote Ndao dalam memperoleh hunian yang lebih layak dan nyaman,” ungkapnya. (PPID Utama_DKISP Kab. Rote Ndao)
Pemerintah Kabupaten Rote Ndao terus mendorong berbagai inovasi dalam upaya pengentasan kemiskinan. Salah satunya melalui Proyek Perubahan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun 2026 atas nama Anthonius F. Banepa, SE, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Rote Ndao pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.
Terkait proyek tersebut, berlangsung rapat kerja bersama pimpinan dan staf Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostaper), Selasa (19/05/2026) di Kantor Diskominfostaper.
Peserta PKN Tingkat II Tahun 2026 Anthonius F. Banepa, SE menggelar rapat bersama jajartan Dinas Kominfostaper Kabupaten Rote Ndao
Proyek perubahan tersebut mengangkat tema “Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Rote Ndao”. Dalam implementasinya, proyek tersebut memanfaatkan media digital sebagai sarana pendukung pengentasan kemiskinan melalui penggunaan tenaga kerja lokal dalam kegiatan pembangunan infrastruktur yang menyasar masyarakat kelompok Desil Satu dan Desil Dua.
Melalui aplikasi “Hoholok”, tenaga kerja yang berasal dari kelompok Desil Satu dan Desil Dua yang telah terdata akan diakomodir sebagai tenaga kerja lokal dalam berbagai kegiatan pembangunan.
Saat mengunjungi dan menggelar rapat bersama pimpinan dan staf Diskominfostaper, Anthonius F. Banepa mengatakan bahwa proyek perubahan tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi lintas perangkat daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berperan dalam kegiatan pembangunan infrastruktur, Diskominfostaper mendukung pengembangan aplikasi, Dinas Sosial menyediakan data masyarakat kelompok Desil Satu dan Desil Dua, sedangkan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja menangani bidang ketenagakerjaan.
Foto bersama jajaran Dinas Kominfostaper Kabupaten Rote Ndao dengan Peserta PKN Tingkat II Tahun 2026 asal Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Anthonius F. Banepa, SE.
Ia berharap kolaborasi antar perangkat daerah tersebut dapat menciptakan kerja sama yang baik dalam mendukung keberhasilan proyek perubahan yang dijalankan. Selain itu, melalui pemanfaatan aplikasi digital dan pemberdayaan tenaga kerja lokal, proyek ini diharapkan mampu mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rote Ndao.*(PPID Utama_DKISP Rote Ndao)
Bupati Rote Ndao Paulus Henuk, SH kembali melanjutkan koordinasi bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia terkait penyediaan lahan pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Tahap II Tahun 2026 di Kabupaten Rote Ndao. Pertemuan tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam mendukung percepatan pembangunan pergaraman nasional menuju target swasembada garam tahun 2027 bertempat di Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan,Senin (18/05).
Bupati Paulus Henuk saat melakukan koordinasi Proyek K-SIGN tahap II di Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
Pemerintah Kabupaten Rote Ndao terus memperkuat komitmennya dalam mendukung program swasembada garam nasional tahun 2027 melalui percepatan pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Tahap II di Kabupaten Rote Ndao. Komitmen tersebut kembali ditegaskan melalui pertemuan lanjutan antara Bupati Rote Ndao bersama Direktorat Jenderal terkait di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia guna membahas kesiapan penyediaan lahan pembangunan kawasan industri garam terpadu.
Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian koordinasi yang sebelumnya telah dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dalam mendorong percepatan pembangunan sektor pergaraman nasional. Pembahasan lanjutan tersebut sekaligus menjadi tindak lanjut implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao kembali menyampaikan kesiapan daerah dalam mendukung pembangunan K-SIGN Tahap II Tahun 2026 melalui penyediaan lahan yang memadai serta dukungan terhadap pengembangan kawasan industri garam terpadu di wilayah Rote Ndao. Langkah ini dinilai strategis dalam memperkuat kapasitas produksi garam nasional sekaligus mendukung pencapaian target swasembada garam tahun 2027.
Bupati Paulus Henuk menyampaikan bahwa pembangunan K-SIGN di Kabupaten Rote Ndao diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat, mulai dari peningkatan produktivitas garam nasional, pembukaan lapangan kerja, hingga pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi kelautan dan pergaraman.
Bupati Paulus Henuk ketika sedang melakukan audiensi dengan salah satu Tim dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
Selain itu, Bupati Paulus Henuk juga menegaskan pentingnya pemberdayaan masyarakat lokal dalam pelaksanaan program tersebut. Pemerintah Kabupaten Rote Ndao berharap tenaga kerja lokal dapat diprioritaskan dalam setiap tahapan pembangunan maupun operasional kawasan industri garam nantinya sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pengembangan kawasan ini juga diharapkan menjadi motor penggerak peningkatan kesejahteraan petani garam serta memperkuat posisi Kabupaten Rote Ndao sebagai salah satu daerah strategis pengembangan industri garam nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Paulus Henuk meminta agar komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, serta seluruh pihak terkait terus diperkuat pada setiap tahapan pelaksanaan ke depan. Hal tersebut penting guna memastikan proses pembangunan K-SIGN Tahap II dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai target yang telah ditetapkan.
Pemerintah Kabupaten Rote Ndao bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia akan terus melakukan sinkronisasi dan koordinasi lanjutan guna mempercepat realisasi pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional Tahap II agar dapat berjalan sesuai target serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah. *(PPID Utama_DKISP Rote Ndao)
Pemerintah Kabupaten Rote Ndao mengadakan rapat kerja bersama Pimpinan SPBU Metina, Longgo, Pantai Baru, Sedeoen dan SPBU Sanggaoen serta pihak terkait menyikapi kelangkaan BBM Non Subsidi yang terjadi belakangan ini, Senin (18/05/2026) bertempat di ruang kerja Wakil Bupati Rote Ndao.
Dalam rapat yang dipimpin Wakil Bupati Rote Ndao Apremoi Dudelusy Dethan tersebut, menyoroti distribusi BBM Non Subsidi yang dinilai perlu diawasi secara ketat. “ Saya meminta data lengkap dari masing-masing SPBU terkait penyaluran BBM Non Subsidi kepada agen-agen penyalur, sehingga pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan secara melekat,” tegas Wabup Apremoi Dethan.
Wakil Bupati Rote Ndao Apremoi D. Dethan memberikan arahan dalam rapat kerja bersama Pimpinan SPBU menyikapi kelangkaan BBM.
Wabup Apremoi Dethan juga meminta Dinas Koperindag Kabupaten Rote Ndao mempublikasikan daftar agen penjualan BBM beserta kuota liter yang diterima setiap agen. Langkah ini dinilai penting agar publik mengetahui distribusi BBM yang dilakukan serta untuk mencegah terjadinya penimbunan.
Dalam arahannya, Wabup Apremoi Dethan mengajak seluruh pihak untuk bekerja secara kolaboratif dalam menyelesaikan persoalan kelangkaan BBM. Ia menyebut laporan yang diterima menyebutkan kelangkaan sering terjadi pada awal tahun akibat faktor cuaca dan pertengahan tahun saat musim panen. Namun dalam pengamatannya, kelangkaan hampir terjadi juga di luar situasi tersebut.
Karena itu, ia meminta adanya pengaturan operasional SPBU agar penyaluran BBM Non Subsidi dapat dibuka secara rutin setiap senin hingga sabtu. Menurutnya, mekanisme pembatasan maupun pembagian BBM harus dilakukan secara proporsional agar distribusi berjalan merata dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Foto bersama usai rapat kerja pembahasan permasalahan kelangkaan BBM.
Sebagai tindak lanjut, Wabup Apremoi Dethan meminta agar rekomendasi rapat segera ditindaklanjuti dan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan yang melibatkan Satpol PP, Dinas Koperindag, SPBU dan pihak terkait lainnya segera dibentuk. Pengawasan oleh Satgas dimulai dari proses penyaluran di SPBU.*(PPID Utama_DKISP Rote Ndao)
