All posts by : Bidang Komunikasi I

Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Irjen Pol (Purn) Drs. Johni Asadoma, M.Hum, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Rote Ndao pada Jumat (27/3/2026) dan tiba di Bandara D.C. Saudale. Kunjungan ini bertujuan mendorong pengembangan ekonomi desa melalui kegiatan sosialisasi stunting, pelatihan wirausaha, dan perlombaan tari yang diselenggarakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT.

Kedatangan Wakil Gubernur disambut secara simbolis oleh Wakil Bupati Rote Ndao, Apremoi Dudelusy Dethan, dengan pengalungan selendang dan pemasangan topi Tii Langga khas Rote Ndao. Turut hadir mendampingi, Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao Drs. Jonas M. Selly, MM, para Asisten Sekda, jajaran Forkopimda, serta pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

Usai penyambutan, rombongan Wakil Gubernur didampingi Wakil Bupati Rote Ndao melanjutkan agenda kerja menuju Kawasan Transmigrasi Desa Oenitas, Kecamatan Rote Barat. Di lokasi tersebut, akan dilaksanakan rangkaian kegiatan Pengembangan Ekonomi Desa yang mencakup sosialisasi penanganan stunting, pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat, serta perlombaan seni tari sebagai upaya pelestarian budaya lokal.

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini sebagai bentuk sinergi antara pemerintah provinsi dan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rote Ndao. Selain memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat, kegiatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan stunting serta mendorong kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berbasis potensi lokal.

Melalui kunjungan ini, diharapkan kolaborasi lintas sektor terus terjalin guna mempercepat pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Rote Ndao. *(PPID Utama_DKISP Rote Ndao)

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menggelar Rapat Evaluasi Percepatan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2026 serta Percepatan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini berlangsung di Auditorium Tii Langga pada Rabu, 25 Maret 2026.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao, Drs. Jonas M. Selly, MM, didampingi Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Petson S. Hangge, S.Sos. Kegiatan ini turut dihadiri oleh para camat, kepala desa, serta perangkat desa se-Kabupaten Rote Ndao.

Dalam arahannya, Sekretaris Daerah menegaskan pentingnya percepatan penetapan dan realisasi APBDesa sebagai langkah strategis dalam mendukung pembangunan desa yang efektif dan tepat sasaran. Ia menekankan bahwa seluruh program dan kegiatan harus berorientasi pada peningkatan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rote Ndao.

Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa seluruh perangkat desa wajib memahami regulasi yang berlaku, sehingga pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan secara tertib administrasi, transparan, dan akuntabel, serta terhindar dari potensi permasalahan hukum di kemudian hari.

Sekretaris Daerah juga menegaskan batas waktu penetapan APBDesa Tahun Anggaran 2026 paling lambat pada 30 Maret 2026. Kebijakan ini berlaku bagi seluruh desa yang hingga saat ini belum menetapkan APBDesa. Ia menegaskan bahwa apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan APBDesa belum juga ditetapkan, maka Kepala Desa maupun Penjabat Kepala Desa akan dikenakan sanksi tegas berupa pemberhentian dari jabatannya. Langkah tersebut diambil sebagai upaya meningkatkan disiplin dan tanggung jawab pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran, sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat akibat keterlambatan penetapan APBDesa.

Lebih lanjut, ia mengimbau seluruh pemerintah desa agar segera menyelesaikan proses penetapan APBDesa sesuai ketentuan yang berlaku, guna menghindari sanksi serta mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pemerintah desa dapat mempercepat penetapan dan realisasi APBDesa, sehingga program pembangunan dapat berjalan tepat waktu dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat di Kabupaten Rote Ndao. *(PPID Utama_DKISP Rote Ndao)

Sejumlah Pejabat Administrator, Pengawas dan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao mengikuti pelantikan dan pengukuhan, Jumat (13/03/2026). Pengambilan sumpah/janji jabatan dan pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk. Dalam arahannya, Bupati berpesan agar para pejabat yang dilantik mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik serta membuka diri terhadap kritik demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pelantikan dan pengukuhan menyusul penambahan dan perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. Penyesuaian struktur organisasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kinerja pemerintahan serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Bupati Paulus Henuk mengingatkan para pejabat yang dilantik agar senantiasa melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ia menekankan pentingnya bekerja dengan integritas dan memegang teguh kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN). “Apa yang kita kerjakan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jika kita bekerja dengan penuh tanggung jawab, semangat kerja sama, dan kolaborasi, maka banyak hal yang bisa kita lakukan dalam pelayanan kepada masyarakat di daerah ini,” ungkapnya.

Bupati Paulus Henuk juga menegaskan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui publikasi program dan kegiatan OPD. Menurutnya, publikasi tersebut memberi ruang bagi masyarakat untuk mengetahui, menilai serta memberikan masukan terhadap kinerja pemerintah. Ia mencontohkan saat melakukan kunjungan ke sejumlah puskesmas, masyarakat meminta dirinya turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Puskesmas diwilayah mereka. “Yang ditampilkan adalah hal-hal yang bersifat positif dan membangun, sehingga masyarakat dapat melihat dan menilai apa yang pemerintah kerjakan bagi masyarakat,” tambahnya.

Berikut daftar pejabat yang dilantik :

1. Maraden A. Patola (Sekretaris Bapperida)
2. Calvin A. N. Lango (Sekretaris Dinas Pendidikan)
3. Semy S. Panie (Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bapperida)
4. Polikarpus A. Lundolo (Kabid Perekonomian dan SDA Bapperida)
5. Nurina L. M. Patola (Kabid Infrastruktur dan Kewilayaan Bapperida)
6. Nazarilla J. Qadirun (Kabid Riset dan Inovasi Daerah Bapperida)
7. Firlom J. Tulle (Kabid Pembudayaan Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga)
8. Paulus K. Ledoh (Kabid Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan)
9. Febriana M. Y. Fanggidae (Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan)
10. Steven C. Foeh (Kabid Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan).

*(PPID Utama_DKISP Rote Ndao)

Bupati Rote Ndao menerima audiensi PT. Rafael Trans Bus yang beroperasi dengan nama Armadа Komodo Trans Travelindo dan berkantor pusat di Kupang. Pertemuan yang digelar jumat (13/03/2026) tersebut membahas kerja sama pengoperasian layanan transportasi yang terintegrasi dengan sektor pariwisata dan UMKM, mendukung konektivitas wisatawan menuju Kabupaten Rote Ndao. Turut hadir Wakil Bupati Apremoi D. Dethan, Asisten Pemerintahan dan Kesra Petson Hangge dan jajaran PT. Rafael Trans Bus.

Dalam pertemuan tersebut, juga dilakukan penandatanganan kerja kerja sama antara Pemkab Rote Ndao dan PT. Rafael Trans Bus. Pihak perusahaan sebelumnya memaparkan kesiapan armada serta konsep pengembangan layanan transportasi yang akan mendukung mobilitas wisatawan.

Manajer PT. Rafael Trans Bus, Rafael Gono menjelaskan bahwa armada yang  dioperasikan telah memenuhi standar kelayakan serta izin penyelenggaraan. Armada dengan kapasitas 33 penumpang punya fasilitas karaoke, full AC, reclining seat serta layanan kru termasuk pramugari.

Perusahaan juga memaparkan rencana rute transportasi yang akan menghubungkan sejumlah destinasi wisata strategis. Meliputi perjalanan wisata di wilayah NTT, Surabaya, Yogyakarta, hingga Timor Leste. Selain itu, wisatawan dari Labuan Bajo menuju Kupang, kemudian melanjutkan perjalanan ke Rote Ndao selain Timor Leste.

Untuk harga tiket, tarif terendah ditetapkan sebesar Rp. 225 ribu, dengan over bagasi diatas 20 kilogram sebesar Rp.7 ribu per kilogram. Selain layanan transportasi reguler, PT. Rafael Trans Bus juga menawarkan penyewaan medium bus untuk wisata keliling Rote dengan tarif mulai dari Rp2,5 juta.

Bupati Rote Ndao Paulus Henuk menyambut baik kerja sama dan meminta agar di dalam layanan transportasi juga tersedia paket konsumsi berupa makanan khas Rote. Ia menekankan pentingnya memadukan konsep transportasi dengan promosi pariwisata secara informatif kepada publik. Menurutnya, setelah penandatanganan kerja sama, konsep integrasi transportasi dan pariwisata dan UMKM harus disiapkan secara matang sebagai bagian dari kesiapan pemerintah daerah dalam melayani wisatawan yang datang ke Rote Ndao.

Bupati Rote Ndao Paulus Henuk menilai bahwa wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah umumnya juga melakukan aktivitas belanja setelah menikmati destinasi wisata. Oleh karena itu, Bupati mendorong kolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Rote Ndao agar produk kerajinan lokal dapat masuk dalam paket wisata yang ditawarkan biro perjalanan.

Menanggapi hal tersebut, Manajer PT. Rafael Trans Bus menyatakan kesiapan pihaknya untuk berbagai langkah kolaborasi tersebut. Ia juga mengungkapkan bahwa minat wisatawan untuk berkunjung ke Rote cukup besar, terutama wisatawan surfing. Namun keterbatasan transportasi menjadi salah satu kendala utama. Oleh sebab itu, wisatawan yang tiba di Kupang nantinya akan difasilitasi menggunakan bus menuju Rote Ndao, dengan armada yang akan diberi branding destinasi wisata serta produk khas Rote.

Selanjutnya Bupati Paulus Henuk juga menyampaikan rencana untuk melakukan uji coba perjalanan saat peluncuran proyek tersebut, dengan mengunjungi langsung sejumlah lokasi wisata sebagai bagian dari promosi. Ia menekankan pentingnya menyiapkan paket wisata secara profesional, termasuk dukungan rumah makan yang representatif untuk melayani tamu.

Selain itu, Bupati Paulus Henuk berharap di dalam bus juga disediakan ruang khusus untuk menampilkan produk Dekranasda agar dapat dipromosikan kepada wisatawan. Ia berharap program ini dapat menjadi ikon transportasi wisata Rote Ndao sekaligus kebanggaan pemerintah daerah dengan pelayanan yang berkualitas.(PPID Utama_DKISP Rote Ndao)

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menggelar Forum Perangkat Daerah (FDP) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2027. FDP menyelaraskan dan menyempurnakan rencana program kerja setiap perangkat daerah agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Dalam forum tersebut paparkan terkait pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rote Ndao tercatat mencapai 7,98 persen hingga maret 2027. Angka ini berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dan menunjukkan perkembangan positif bagi pembangunan daerah.

Acara dibuka oleh Bupati Rote Ndao Paulus Henuk dan turut hadir Wakil Bupati Apremoi D. Dethan dan Sekretaris Daerah Jonas M. Selly. FPD diikuti perangkat daerah lingkup Pemkab Rote Ndao.

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao juga telah menyusun arah kebijakan pembangunan hingga tahun 2029 dengan target menurunkan angka kemiskinan menjadi 19 persen. Untuk mencapai target tersebut, Pemkab Rote Ndao menerapkan strategi terpadu penanggulangan kemiskinan melalui empat pilar, yakni fokus pada sasaran yang tepat dengan menyasar masyarakat pada Desil 1 dan Desil 2, menekan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, serta melakukan stabilisasi harga pangan.

Bupati Rote Ndao Paulus Henuk, dalam arahannya menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus dilandasi dengan mindset pelayanan kepada masyarakat. “Hari ini kita bicara rancang bangun Kabupaten Rote Ndao. Maka mindset kita adalah mindset pelayanan. OPD harus memahami permasalahan kita di Rote Ndao,” ujarnya kepada peserta forum.

Menurutnya, dengan kondisi ruang fiskal daerah yang masih terbatas, pemerintah harus mampu menyusun program yang tepat untuk menjawab berbagai persoalan pembangunan. Ia menekankan pentingnya menyusun program yang benar-benar prioritas sebelum menentukan besaran anggaran yang akan dialokasikan.

Bupati juga menegaskan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk bantuan sosial, harus menyasar masyarakat pada kelompok Desil 1 dan Desil 2. Ia berharap tidak terjadi kesenjangan ekonomi dan meminta perangkat daerah mengarahkan belanja daerah pada program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Selain itu, Bupati meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan koordinasi dan komunikasi dalam menyelesaikan persoalan pembangunan. Kolaborasi lintas perangkat daerah dinilai penting, seperti dalam penanganan stunting yang melibatkan  dinas terkait serta koordinasi sektor pariwisata dengan Badan Pendapatan Daerah untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sementara itu, Wakil Bupati Rote Ndao Apremoi Dudelusy Dethan, menegaskan bahwa sebagai pemimpin yang telah dipercaya masyarakat, bupati, wakil bupati, dan seluruh perangkat daerah memiliki tanggung jawab moral yang besar dalam membangun daerah. Ia berharap momentum forum ini dapat menggugah semangat kerja seluruh perangkat daerah agar bersama-sama mewujudkan penurunan angka stunting dan kemiskinan serta keberhasilan program pembangunan di daerah.*(PPID Utama_DKISP Rote Ndao)

Fenomena alam berupa terdamparnya puluhan Paus Pilot terjadi di Pantai Mbadokai, Desa Fuafuni Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao, pada Minggu, 9 Maret 2026. Kini, penyebab pasti peristiwa tersebut masih dalam penelitian oleh Pemkab Rote Ndao melalui Dinas Peternakan.

Kronologi kejadian bermula pada senin, 9 maret 2026 sekitar pukul 08.00 wita, ketika masyarakat melaporkan adanya gerombolan ikan yang ditemukan nelayan terdampar di perairan Pantai Mbadokai. Warga kemudian menginformasikan temuan tersebut kepada aparat setempat, termasuk Polres Rote Ndao. Pada awalnya, masyarakat menduga hewan tersebut adalah gerombolan lumba-lumba yang diduga terjebak pukat nelayan.

Namun setelah dilakukan pengecekan langsung oleh aparat gabungan Polres Rote Ndao di perairan Desa Fuafuni, dipastikan bahwa gerombolan hewan laut tersebut bukan lumba-lumba, melainkan Paus Pilot.

Diduga paus-paus tersebut terdampar akibat kondisi air laut yang surut sehingga terjebak di perairan dangkal. Menyikapi situasi tersebut, pihak aparat gabungan bersama masyarakat berinisiatif melakukan upaya penyelamatan dengan menggiring gerombolan paus kembali ke perairan yang lebih dalam agar dapat kembali ke laut lepas.

Namun sekitar pukul 21.00 wita, masyarakat Desa Fuafuni kembali melaporkan bahwa gerombolan paus pilot tersebut kembali mendekati pesisir Pantai Mbadokai. Masyarakat bersama aparat gabungan Polres Rote Ndao, Lanal Pulau Rote dan Petugas dari kementerian Kelautan dan Perikanan Dirjen Pengelolaan Kelautan Wilayah Kerja Rote Ndao serta Tim dari Koordinator Taman Nasional Perairan Laut Sabu Wilayah Kerja Rote Ndao kemudian melakukan upaya penyelamatan lanjutan.

Dalam proses tersebut, enam ekor Paus Pilot yang masih hidup berhasil dievakuasi dan diarahkan kembali ke laut yang lebih dalam. Sementara itu, empat ekor Paus Pilot yang ditemukan dalam kondisi mati dievakuasi ke bibir pantai.

Selanjutnya pada selasa pagi, 10 maret 2026, proses evakuasi terhadap Paus Pilot yang telah mati kembali dilakukan dari dalam laut menuju pesisir pantai dengan cara ditarik.

Satu unit escavator dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Rote Ndao kemudian digunakan untuk menggali lubang di pesisir Pantai Mbadokai sebagai lokasi penguburan bangkai ikan paus tersebut.

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao melalui Dinas Peternakan telah mengambil sejumlah sampel dari tubuh paus pilot untuk dilakukan penelitian guna mengetahui penyebab kematian hewan-hewan laut tersebut.

Berdasarkan data sementara, total Paus Pilot yang dikuburkan di pesisir Pantai Mbadokai berjumlah 20 ekor.*(PPID Utama_DKISP Rote Ndao)

Musrenbangcam Kecamatan Rote barat Daya dan kecamatan Rote Barat digelar hari ini, senin (09/02/2026) dalam rangkaian Musrtenbangcam tahun 2026 dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Rote Ndao tahun 2027. Sejumlah isu strategis ditingkat wilayah dikemukakan dan mendapat respon langsung dari Bupati Rote Ndao Paulus Henuk, Wakil Bupati Apremoi D. Dethan serta Anggota DRPRD Meksy Mooy dan Melkianus F. Haning.

Usai penyambutan Bupati Paulus Henuk dan rombonga, acara diawali dengan laporan Camat Rote Barat Daya Adrianus Bessie dan Camat Rote Barat Olens Ndun. Keduanya menyampaikan tahapan Musrenbangcam meliputi inventarisasi usulan desa, penyelarasan arah kebijakan pembangunan daerah dan penetapan skala prioritas berdasarkan urgensi dan dampaknya bagi masyarakat.

Dalam rekapannya, kecamatan Rote Barat Daya mengusulkan 4 program dan 28 proyek prioritas, sementara kecamatan Rote barat mengusulkan 5 program dan 14 proyek prioritas.

Program tersebut berkaitan langsung dengan isu strategis wilayah yang dibahas yakni infrastruktur dasar belum merata, produktivitas ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan dan stunting serta kualitas pelayanan publik.

Setiap aspek pembangunan di daerah punya keterkaitan satu dengan yang lain. seperti kemiskinan dan stunting, infrastruktur, BBM dengan akselerasi ekonomi masyarakat serta belanja pegawai dengan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Rote Ndao Paulus Henuk menjelaskan kesiapan Pemda dan PT. Pertamina Patra Niaga dalam pembangunan Jobber BBM. Kehadiran Jobber, katanya, membuat stok dan distribusi BBM di seluruh wilayah Rote Ndao menjadi stabil dan aman.

“ Saya sudah rapat dengan Pertamina untuk bagaimana Jobber bisa dibangun. Karena itu lewat komunikasi saya dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, saya minta Rp. 100 Milyar anggaran K-SIGN digeser untuk membangun pelabuhn kapal minyak dan pengangkut garam,” jelasnya.

Terkait stunting, jelas Bupati Paulus Henuk, strategi penurunan angka stunting terus dijalankan. Pemkab Rote Ndao menemukan titik masalah, menetapkan solusi pemecahan, kemudian menyiapkan program dan kegiatan yang diintervensi dengan penganggaran.

Menjawab keresahan terkait nasib 1.961 orang PPPK, Bupati Rote Ndao Paulus Henuk menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Apremoi D. Dethan terus berjuang agar ASN PPPK di daerah ini tidak terdampak pemberlakuan Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah (HKPD).

Bupati Paulus Henuk telah menyurati Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negri dan Menteri PAN-RB agar meninjau kembali kebijakan pembatasan 30 persen belanja pegawai di APBD.

Dalam surat tersebut, Ia mengusulkan agar gaji ASN ditarik ke pusat. Menurutnya ini langkah paling simpel yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Pusat sambil menunggu perubahan Undang-undang HKPD. Atau dengan menambah dana transfer ke APBD sehingga proporsi APBD naik dan proporsi belanja pegawai turun.

Bupati Rote Ndao mengingatkan kembali perlu adanya kolaborasi dalam triangle pembangunan daerah yang melibatkan tiga pilar utama yakni pemerintah, tokoh agama dan tokoh adat (Maneleo).

Sementara anggota DPRD Meksy Mooy dan Melkianus F. Haning menyampaikan terima kasih atas kolaborasi pembangunan daerah bersama pemerintah dan masyarakat lewat penyelenggaraan Musrenbangcam.

DPRD terus mendengar aspirasi masyarakat dan disampaikan lewat koordinasi dengan Pemkab untuk dimasukan dalam APBD Kabupaten Rote Ndao. Pihaknya mengakui kondisi ruang fiskal daerah yang cukup sempit. Meski demikian, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat terus diperjuangkan sesuai kewenangan DPRD.*(PPID Utama_DKISP Rote Ndao)

Musrenbang tingkat Kecamatan Rote Barat Laut dan Loaholu dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Rote Ndao tahun 2027 digelar, Jumat (6/3/2026), bertempat di Gereja GMIT Bethania Oemilan dan Gereja GMIT Lahairoi Oedai. Musrenbangcam dilaksanakan melalui proses inventarisasi usulan desa, penyelarasan arah pembangunan kabupaten, serta penentuan skala prioritas berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya bagi masyarakat.

Acara diawali ketika Camat Rote Barat Laut Josua Dethan, SP dan Camat Loaholu Jermi O. Adu, SH menyampaikan secara objektif tantangan dan isu strategis wilayah. Meliputi infrastruktur dasar, peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat, penanganan angka kemiskinan dan stunting serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kecamatan Rote Barat Laut mengusulkan 4 program dan 24 proyek prioritas, sementara Kecamatan Loaholu mengusulkan 3 program dan 20 proyek prioritas.

Selain membahas isu strategis wilayah tersebut, sejumlah perwakilan masyarakat menyampaikan pandangan terkait sektor pendidikan dan kesehatan. Salah satunya datang dari kelompok penyandang disabilitas yang berharap akses fasilitas pelayanan publik yang ramah disabilitas.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Rote Ndao menyampaikan apresiasi atas berbagai pandangan tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap masukan, selama disertai dengan pemahaman dan persepsi yang benar.

Terkait akses bagi penyandang disabilitas, Bupati meminta agar desain pembangunan sekolah baru memperhatikan kebutuhan akses difabel, mengingat ada kemungkinan siswa berkebutuhan khusus yang harus dilayani. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan melakukan kajian melalui dinas teknis untuk menyiapkan tenaga guru khusus bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus.

Selain itu, Bupati juga menyinggung berbagai program pembangunan lain seperti bantuan Rumah Layak Huni (RLH) sebanyak 200 unit yang diupayakan minimal satu unit untuk setiap desa. Ia meminta pemerintah desa untuk menginventarisasi warga yang paling layak menerima bantuan tersebut.

Bupati juga menyinggung pentingnya revitalisasi budaya sebagai tanggung jawab moral bersama serta mengajak masyarakat meninggalkan pola yang dapat menghambat kemajuan ekonomi. Ia menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah saat ini mencapai 7,96 persen yang salah satunya dipengaruhi oleh K-SIGN.

Bupati Paulus Henuk kembali menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan nasib PPPK daerah terkait pemberlakuan 30 persen batas belanja pegawai lewat Undang-undang Nomor 1 Tahun 202 tentang Hubungan Keungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Ia bahkan telah menyurati Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri PAN-RB menyatakan sikap menolak pemberhentian 1.961 PPPK yang bakal terdampak.

Ia menyampaikan apresiasi dan dapat hadir bersama Wakil Bupati serta jajaran pemerintah di tengah masyarakat dalam forum Musrenbangcam di Kabupaten Rote Ndao.*(PPID Utama_DKISP Rote Ndao)

Bupati Rote Ndao Paulus Henuk dan Wakil Bupati Apremoi Dudelusy Dethan menerima kunjungan Wakil Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Denpasar Ms. Zhu Yu bersama Kepala Bagian Konsuler Konjen RRT Ms. Xu Lian, kamis (05/02/2026) dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Bupati Rote Ndao.

Pertemuan membahas berbagai peluang kerja sama dan investasi yang di Kabupaten Rote Ndao. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Daerah Jonas M. Selly, para Asisten serta pimpinan perangkat daerah.

Wakil Konsulat Jenderal RRT Ms. Zhu Yu menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari Pemkab Rote Ndao. Ia mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya Konsulat RRT memperluas kerja sama dengan daerah-daerah di kawasan Bali dan Nusa Tenggara.

“ Terima kasih atas penerimaan yang begitu ramah. Kami datang ke Rote Ndao untuk menjajaki peluang kerja sama. Wilayah kerja kami mencakup tiga provinsi di Bali dan Nusa Tenggara,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa salah satu tugas Konsulat RRT adalah mendorong kerja sama di berbagai sektor, seperti ekonomi, pendidikan, dan bidang lainnya. Konsulat juga selama ini memfasilitasi pengenalan bahasa Mandarin bagi sejumlah pihak, termasuk petugas keimigrasian.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Paulus Henuk menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Rote Ndao sangat terbuka terhadap peluang investasi termasuk dari Tiongkok.

“Kami dalam semangat membangun daerah. Jika ada investor dari Tiongkok yang ingin berinvestasi, kami tentu sangat senang. Pemerintah daerah siap membantu dari sisi penyediaan lokasi hingga perizinan,” kata Bupati.

Bupati Paulus Henuk juga menjelaskan peluang investasi di Rote Ndao mulai dari pariwisata, pertanian, peternakan, perikanan hingga pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, jumlah kunjungan wisatwan mencanegara yang tinggi, produksi perikanan rumput laut, pembangunan rumah sakit dan universitas menjadi sektor yang potensial dikembangkan di Rote Ndao.

Selain sektor tersebut, potensi kerja sama di bidang infrastruktur serta energi terbarukan seperti tenaga angin dan tenaga surya bisa dikembangkan di Rote Ndao.*(PPID Utama_DKISP Rote Ndao)