All posts by : Bidang Komunikasi I

Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, SH., menyambut Direktur Fasilitasi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Dra. Lusje Anneke Tabalujan, M.Pd., bersama rombongan Tim Penataan Desa Tingkat Pemerintah Pusat yang berjumlah 12 orang di Kupang, Selasa (3/11/2026). Selanjutnya, rombongan bertolak ke Kabupaten Rote Ndao bersama Tim Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dipimpin Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas PMD Provinsi NTT, Yohanes Don Bosko, SE., beserta 5 anggota tim, dan disambut oleh Wakil Bupati Rote Ndao, Apremoi D. Dethan, dalam rangka pelaksanaan verifikasi faktual terhadap 22 desa persiapan. Kegiatan ini bertujuan memastikan kesiapan, kelayakan, serta pemenuhan persyaratan pembentukan desa definitif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kunjungan tim pemerintah pusat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut merupakan bagian dari tahapan penataan desa di Kabupaten Rote Ndao. Verifikasi faktual dilakukan untuk meninjau secara langsung kondisi dan kesiapan 22 desa persiapan, sekaligus menilai pemenuhan persyaratan pembentukan desa definitif sebagai bahan pertimbangan dalam tahapan penataan desa selanjutnya.

Adapun 22 desa persiapan yang menjadi sasaran verifikasi faktual meliputi Desa Persiapan Nitaso, Desa Persiapan Menggelama, Desa Persiapan Loman, Desa Persiapan Ne’e, Desa Persiapan Lelain, Desa Persiapan Tandetui, Desa Persiapan Penaoen, Desa Persiapan Tetuli, Desa Persiapan Tungaoli, Desa Persiapan Daifa’din, Desa Persiapan Lidaloak, Desa Persiapan Lidasue, Desa Persiapan Suesama, Desa Persiapan Leteklain, Desa Persiapan Foembura, Desa Persiapan Soruk, Desa Persiapan Okabeuk, Desa Persiapan Faifangga, Desa Persiapan Oelaba, Desa Persiapan Teu Esa, Desa Persiapan Huleaman, dan Desa Persiapan Nggaiholu. Melalui verifikasi ini, berbagai aspek yang berkaitan dengan kelayakan pembentukan desa akan ditinjau secara langsung sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Proses verifikasi faktual terhadap 22 desa persiapan tersebut dijadwalkan akan dilaksanakan pada Rabu, 04 November 2026. Dalam pelaksanaannya, tim pemerintah pusat dan provinsi bersama pemerintah daerah akan melakukan peninjauan langsung guna memastikan kondisi di lapangan serta kesesuaian persyaratan administrasi dan teknis pembentukan desa definitif.

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai bentuk koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah dalam mendukung penataan pemerintahan desa. Kerja sama lintas pemerintahan diperlukan agar setiap tahapan pembentukan desa definitif dapat berjalan sesuai prosedur dan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao berharap hasil verifikasi faktual terhadap 22 desa persiapan ini dapat menjadi dasar bagi tindak lanjut penataan desa secara terarah dan sesuai regulasi. Dengan demikian, penataan desa diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa, pemerataan pembangunan, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.*(PPID Utama_Rote Ndao)

Wakil Bupati Rote Ndao, Apremoi D. Dethan, menegaskan pentingnya validitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam kegiatan Kick Off Membangun Kesepahaman Bersama Pemangku Kepentingan Daerah Terkait DTSEN Berbasis Aplikasi SIKS-NG dan Penguatan Kapasitas Pengisi Data Desa/Kelurahan Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Graha Narwastu, Senin (2/11/2026). Kegiatan ini bertujuan membangun kesamaan pemahaman dan memperkuat kapasitas para pemangku kepentingan dalam pengelolaan serta pemutakhiran data agar penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao dapat berjalan lebih tepat sasaran.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao, Denison Moy, S.T., bersama anggota DPRD, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao, Anthonius F. D. Banepa, S.E., para kepala perangkat daerah, camat, kepala desa, serta operator dan pendamping desa/kelurahan.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Apremoi D. Dethan menyampaikan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kerja sama seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, upaya tersebut harus didukung oleh data yang valid, akurat, dan sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.

Ia menegaskan bahwa kualitas data menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan ketepatan perencanaan program serta penggunaan anggaran pemerintah. Dengan data yang benar, berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dapat diarahkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Wakil Bupati juga menjelaskan bahwa berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao, target penurunan angka kemiskinan pada tahun 2029 ditetapkan sebesar 19,43 persen. Sementara itu, capaian angka kemiskinan pada tahun 2025 masih berada pada angka 24,37 persen. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya langkah percepatan melalui program dan kebijakan yang lebih terarah serta tepat sasaran.

Lebih lanjut disampaikan bahwa Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah menempatkan ketepatan sasaran dan keterpaduan tata kelola sebagai pilar utama, yang didukung oleh upaya pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan, serta perlindungan daya beli dan ketahanan keluarga. Dalam konteks tersebut, perbaikan DTSEN menjadi salah satu langkah mendasar untuk mendukung pencapaian target penurunan kemiskinan.

Wakil Bupati turut menyoroti masih adanya ketidaksesuaian data dengan kondisi masyarakat di lapangan. Persoalan ini, menurutnya, juga menjadi perhatian anggota DPRD yang selama ini menerima secara langsung aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum DPRD Kabupaten Rote Ndao bersama Pemerintah Daerah terkait DTSEN.

Ia meminta seluruh pihak yang terlibat, mulai dari perangkat daerah, camat, kepala desa, hingga operator dan pendamping desa/kelurahan, agar bekerja secara proaktif dalam melakukan pendataan dan pemutakhiran informasi. Data yang disampaikan harus benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat karena akan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

Sementara itu, dalam sambutannya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao, Denison Moy, S.T., menekankan bahwa DTSEN harus disusun berdasarkan kondisi nyata masyarakat tanpa adanya perlakuan berbeda atau pemilahan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ia berharap proses pendataan dilakukan secara objektif dan menyeluruh sehingga masyarakat yang memenuhi kriteria dapat terdata dengan baik.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao berharap terbangun kesamaan pemahaman dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas DTSEN melalui aplikasi SIKS-NG. Dengan demikian, data yang dihasilkan dapat menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah yang lebih akurat, terpadu, transparan, dan tepat sasaran dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao. *(PPID Utama_Rote Ndao)

Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, S.H., melaksanakan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Rabu (28/10/2026), sebagai langkah mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang aktivitas nelayan.

Kegiatan tersebut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Rote Ndao, Petson Soleman Hangge, S.Sos.; Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Rote Ndao, Anthonius F. D. Banepa, S.E.; Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao, Yeanes Riwu, S.Pi.; Kapolsek Rote Timur, IPDA A. Ikram Mahben, S.H.; Camat Rote Timur, Meliand Bulan, S.H.; Direktur Cabang Kupang PT Aulia Berlian, Nyongki Manfoe; serta masyarakat Desa Papela.

Dalam sambutannya, Bupati Paulus Henuk menjelaskan bahwa pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menghadirkan fasilitas yang mendukung produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di Kabupaten Rote Ndao.

Bupati mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Rote Ndao telah mengusulkan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih pada tujuh titik lokasi. Namun, pada tahap ini, baru dua desa yang memperoleh alokasi pembangunan, yakni Desa Papela di Kecamatan Rote Timur dan Desa Oenggae di Kecamatan Pantai Baru.

Bupati berharap pembangunan di Desa Papela dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan sehingga hasilnya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Saya meminta PT Aulia Berlian Konstruksi agar melaksanakan pekerjaan ini dengan baik, sehingga hasilnya berkualitas dan dapat memuaskan masyarakat Desa Papela. Saya juga meminta masyarakat untuk bekerja sama dan mendukung proses pembangunan agar fasilitas yang dibangun nantinya benar-benar memberikan manfaat,” ujar Bupati.

Menurutnya, pembangunan KNMP tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penyediaan sarana pendukung yang dapat mempermudah aktivitas dan meningkatkan produktivitas nelayan. Salah satu fasilitas yang direncanakan adalah stasiun pengisian bahan bakar minyak (SPBU) atau Pertashop khusus untuk mendukung kebutuhan bahan bakar nelayan, beserta berbagai fasilitas penunjang lainnya.

Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu nelayan memperoleh kebutuhan operasional secara lebih mudah serta mendukung kelancaran kegiatan melaut dan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.

Bupati juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Rote Ndao terus mengupayakan berbagai program pembangunan melalui usulan kepada pemerintah pusat. Upaya tersebut dilakukan untuk memperluas akses pembangunan dan menghadirkan program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Rote Ndao.

Melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Papela, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao berharap tersedianya infrastruktur yang memadai dapat memperkuat sektor perikanan, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir, serta meningkatkan kualitas hidup para nelayan.

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao juga mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi dan menjaga hasil pembangunan agar fasilitas yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. *(PPID Utama_Rote Ndao)

Bupati Rote Ndao Paulus Henuk, S.H., menyambut kunjungan kerja Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Tertinggal (BNPPTD) RI yang juga menjabat sebagai Wakil Panglima TNI, Jenderal Maruli Simanjuntak, M.Sc., di Kabupaten Rote Ndao, Sabtu (24/10/2026), yang mencakup peninjauan kawasan Titik Nol Kilometer Selatan NKRI, peluncuran rencana pembangunan program Jembatan Garuda, serta penyerahan bantuan sosial kepada masyarakat. Kunjungan ini bertujuan untuk melaksanakan Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) pengamanan pulau terluar dan perbatasan negara sekaligus melihat kondisi wilayah perbatasan serta mendukung peningkatan aksesibilitas dan kesejahteraan masyarakat.

Kedatangan Jenderal Maruli Simanjuntak bersama rombongan disambut langsung oleh Bupati Rote Ndao melalui prosesi adat pemakaian topi ti’i langga dan selendang adat Rote Ndao. Penyambutan tersebut menjadi bentuk penghormatan sekaligus penerimaan secara adat kepada rombongan yang berkunjung ke Kabupaten Rote Ndao.

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, rombongan melakukan peninjauan kawasan Titik Nol Kilometer Selatan NKRI untuk melihat secara langsung kondisi wilayah perbatasan selatan Indonesia. Kegiatan ini merupakan bagian dari pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengamanan pulau terluar dan perbatasan negara.

Agenda selanjutnya adalah peluncuran rencana pembangunan program Jembatan Garuda yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mempermudah mobilitas masyarakat. Jembatan beton yang direncanakan memiliki panjang empat meter dan lebar tiga meter tersebut akan menjadi akses penghubung bagi masyarakat di wilayah Desa Dodaek dan Desa Tebole.

Selain meninjau wilayah perbatasan dan pembangunan infrastruktur, Kepala BNPPTD RI bersama rombongan juga menyerahkan bantuan sosial berupa sekitar 30 paket sembako kepada masyarakat setempat. Penyerahan bantuan ini menjadi salah satu bentuk perhatian terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan.

Kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari rangkaian Pengawasan dan Evaluasi Satgas Pengamanan Pulau Terluar dan Perbatasan yang berlangsung pada 22–24 Oktober 2026 di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Rote Ndao dan Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menyambut baik perhatian pemerintah pusat terhadap wilayah perbatasan, khususnya dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unsur terkait dapat terus diperkuat guna mendorong pembangunan yang merata serta meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat di wilayah perbatasan. *(PPID Utama_Rote Ndao)

Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, menghadiri pembukaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) VIII Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Aula El Tari, Kupang, Kamis (22/10/2026), sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao terhadap atlet pelajar yang mewakili daerah. Dalam kesempatan tersebut, Bupati memberikan motivasi kepada seluruh atlet Kabupaten Rote Ndao agar bertanding dengan penuh semangat, menjunjung tinggi sportivitas, dan memberikan kemampuan terbaik untuk mengharumkan nama daerah.

Bupati Paulus Henuk menyampaikan ucapan selamat bertanding kepada seluruh atlet yang membawa nama Kabupaten Rote Ndao, yang dikenal dengan semboyan Nusa Fua Funi. Ia berharap para atlet dapat menunjukkan kemampuan terbaik, menjaga semangat juang, serta mengikuti setiap pertandingan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas.

Menurut Bupati, keikutsertaan dalam POPDA VIII NTT merupakan kesempatan bagi para atlet pelajar untuk mengembangkan potensi, mengasah kemampuan, dan meraih prestasi di bidang olahraga. Karena itu, para atlet diharapkan memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya serta menunjukkan disiplin dan semangat juang selama mengikuti kompetisi.

Dukungan dan motivasi tersebut juga menjadi bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap pengembangan potensi generasi muda, khususnya di bidang olahraga. Prestasi yang diraih para atlet diharapkan dapat membawa kebanggaan bagi masyarakat sekaligus mendorong kemajuan olahraga di Kabupaten Rote Ndao.

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao berharap seluruh atlet dapat mengikuti pertandingan dengan baik, menjaga kekompakan, dan memberikan hasil terbaik. Semangat, kerja keras, dan sportivitas diharapkan menjadi bekal bagi para atlet untuk mengharumkan nama daerah di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. *(PPID Utama_Rote Ndao)

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao meraih Peringkat Pertama Kinerja Pengelolaan Dana Desa Semester I Tahun Anggaran 2026 Kabupaten/Kota se-NTT.

Penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kupang, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTT, Kementerian Keuangan RI, diberikan sebagai bentuk apresiasi atas capaian kinerja pengelolaan Dana Desa pada periode penilaian tersebut.

Piagam Penghargaan diserahkan oleh Kepala KPPN Kupang Delfiana Lase dan diterima oleh Kasubid Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Rote Ndao dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah Tahun 2026 di Kupang, Rabu (21/10/2026).

Sementara itu, penilaian kinerja pengelolaan Dana Desa Semester II Tahun 2026 akan diumumkan pada awal 2027. Hasil penilaian tersebut nantinya menjadi evaluasi lanjutan terhadap kinerja pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Rote Ndao.*(PPID Pelaksana_BKAD Rote Ndao)

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menggelar rapat penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2026–2029 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Rote Ndao, Rabu (21/10/2026).

Kegiatan ini melibatkan 16 perangkat daerah (PD) terkait sebagai upaya memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao. Keenam belas perangkat daerah tersebut meliputi Dinas Sosial; Badan Keuangan dan Aset Daerah; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan; Dinas PKPLH; Dinas PUPR; Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; Dinas Peternakan; Dinas Perikanan; Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja; Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Perhubungan; serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Kegiatan dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao, Anthonius F. Banepa,SE. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya menyelaraskan program dan kegiatan setiap perangkat daerah agar pelaksanaan pembangunan berjalan secara terpadu dan memberikan dampak nyata terhadap penanggulangan kemiskinan. Ia juga menyampaikan bahwa penyusunan RPKD merupakan bagian dari proses analisis kondisi daerah, penetapan prioritas, dan pengendalian program untuk mendorong penurunan kemiskinan. Selain itu, ia mendorong kolaborasi dengan organisasi nonpemerintah atau non-governmental organization (NGO) guna memperluas dukungan terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pemaparan materi mengenai RPKD oleh Kepala Bapperida Kabupaten Rote Ndao. Selanjutnya, pada sesi pertama, peserta mengikuti diskusi mengenai draf awal dokumen RPKD. Diskusi ini menjadi wadah bagi perangkat daerah untuk memberikan masukan, menyelaraskan program dan kegiatan, serta mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan. Melalui diskusi tersebut, diharapkan setiap perangkat daerah dapat memahami peran dan tanggung jawabnya dalam mendukung pencapaian target penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi.

Pada sesi kedua, kegiatan dilanjutkan dengan pembahasan melalui desk empat pilar dalam dokumen RPKD Tahun 2026–2029. Pilar pertama, Ketepatan Sasaran Integrasi Data dan Tata Kelola Konvergen, melibatkan Bapperida, Dinas Sosial, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Komunikasi dan Informatika. Pilar ini menitikberatkan pada ketepatan sasaran melalui integrasi data dan penguatan tata kelola yang terpadu. Pilar kedua, Pengurangan Beban Pengeluaran dan Pemenuhan Pelayanan Dasar, melibatkan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PKPLH, Dinas PUPR, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan, serta Dinas Perikanan. Pilar ini berfokus pada pengurangan beban pengeluaran masyarakat dan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar.

Pilar ketiga, Peningkatan Pendapatan, Produktivitas, dan Kemandirian Ekonomi, melibatkan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas PUPR, serta Dinas Perhubungan. Pilar ini diarahkan pada peningkatan kesempatan kerja, produktivitas, pengembangan usaha, dan kemandirian ekonomi masyarakat. Sementara itu, pilar keempat, Perlindungan Daya Beli dan Ketahanan terhadap Guncangan, melibatkan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, BPBD, Dinas PUPR, Dinas Peternakan, Dinas Perhubungan, serta Badan Keuangan dan Aset Daerah. Pilar ini berfokus pada perlindungan daya beli masyarakat dan penguatan ketahanan dalam menghadapi berbagai guncangan yang dapat memengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Melalui rapat penyusunan RPKD Tahun 2026–2029 ini, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao diharapkan dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang terarah, terintegrasi, dan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan. Sinergi lintas sektor, integrasi data, penetapan prioritas berdasarkan kondisi daerah, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk NGO, diharapkan dapat mendorong pelaksanaan program yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rote Ndao.(PPID Utama_DKISP Kab. Rote Ndao)