All posts by : Bidang Komunikasi I

Bupati Rote Ndao Paulus Henuk, SH melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di Puskesmas Delha, Sabtu (07/03/2026), guna memantau secara langsung kondisi sarana prasarana termasuk logistic serta memastikan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ia juga bertemu dan membicarakan investasi sektor pairiwisata bersama tim Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA).

Selain melihat kondisi sarpras, Bupati Paulus Henuk juga berdiskusi dengan Kepala Puskesmas Delha, para tenaga kesehatan (nakes) serta seluruh staf. Diskusi mencakup kondisi bangunan puskesmas, kelengkapan fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan, hingga mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Dari hasil sidak, Bupati mencatat sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian dan perbaikan ke depan, baik di tingkat puskesmas maupun dinas terkait. Catatan tersebut meliputi aspek sarana dan prasarana, manajemen sumber daya kesehatan, serta manajemen logistik kesehatan.

“Saya ingin memastikan bahwa Puskesmas Delha dan seluruh puskesmas di Rote Ndao dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tegas Bupati Paulus Henuk.

Secara khusus, Bupati menyoroti manajemen pengadaan dan pengelolaan obat-obatan. Ia menegaskan bahwa ketersediaan stok obat harus disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat serta wajib memperhatikan masa kedaluwarsa agar benar-benar bermanfaat.

“Stok obat harus sesuai kebutuhan. Jangan sampai banyak obat yang tidak terpakai dan akhirnya expired. Saya minta datanya. Tahun ini tidak boleh ada lagi expired,” tegas Bupati Rote Ndao Paulus Henuk.

Bupati Rote Ndao Paulus Henuk melanjutkan agendanya menghadiri pertemuan bersama tim Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) di Resort Eliana, Rote Barat.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati memaparkan berbagai potensi Kabupaten Rote Ndao sebagai upaya mendorong kerja sama dan pengembangan daerah.

Pertemuan juga membahas peluang kerja sama di berbagai sektor pariwisata. Selain itu, turut dibahas potensi pengelolaan komoditas lokal seperti kelapa, serta sektor-sektor lainnya yang dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat Rote Ndao.*(PPID Utama_DKISP Rote Ndao)

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menyatakan duka cita mendalam atas wafatnya Almarhum Daud Daniel Bessie, S.Pd, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rote Ndao.

Almarhum menghembuskan napas terakhir pada Kamis, 5 Februari 2026 dini hari di Kupang. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, jajaran Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, serta seluruh masyarakat.

Hari ini, Jumat (06/02/2026), jenazah almarhum tiba di Kabupaten Rote Ndao menggunakan KM Ferry Kalibodri. Setibanya di Rote, jenazah dijemput secara resmi oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Drs. Jonas M. Selly, MM.

Prosesi penjemputan jenazah dilanjutkan menuju rumah duka di Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain, dan tiba sekitar pukul 14.00 Wita. Aparatur Sipil Negara (ASN), keluarga, kerabat, serta masyarakat berdatangan ke rumah duka untuk menyampaikan belasungkawa dan memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum.

Semasa hidupnya, Daud Daniel Bessie, S.Pd dikenal sebagai sosok yang baik, ramah, dan berdedikasi dalam menjalankan tugas pemerintahan. Almarhum juga dikenal aktif dalam berbagai kegiatan kerohanian serta memiliki komitmen tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat.*(PPID Utama_DKISP Rote NBdao)

Upaya menghadirkan infrastruktur kelistrikan yang andal dan berkelanjutan bagi masyarakat Rote Ndao, Bupati Rote Ndao Paulus Henuk, SH, menyambangi kantor PT. PLN (Persero) dan bertemu Direktur Energi Baru dan Terbarukan (EBT) PT. PLN Dr. Suroso Isnandar, Rabu (04/02/2026). Pertemuan ini dalam semangat mendorong pembangunan infrastruktur kelistrikan berbasis energi terbarukan di Kabupaten Rote Ndao.

Bupati Paulus Henuk melihat ketersediaan daya listrik yang prima dan berkelanjutan sebagai prasyarat utama dalam mendukung masuknya investasi serta percepatan pengembangan ekonomi daerah di Kabupaten Rote Ndao.

Karena itu, ia menegaskan bahwa sebagai daerah kepulauan, Rote Ndao membutuhkan sistem kelistrikan yang andal, ramah lingkungan, dan berkelanjutan guna menunjang aktivitas masyarakat, pelayanan publik, serta pertumbuhan sektor-sektor produktif.

Selain dihadiri oleh jajaran PT PLN (Persero), pertemuan tersebut juga dihadiri oleh investor yang menyatakan kesiapan untuk membangun pembangkit listrik berbasis EBT di Kabupaten Rote Ndao, sebagai bentuk dukungan konkret terhadap agenda transisi energi dan pembangunan daerah.

Dr. Suroso Isnandar menyambut baik inisiatif Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dan menyampaikan komitmen PLN untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dan para investor sesuai dengan kebijakan dan perencanaan nasional di sektor energi.

 Bupati Rote Ndao berharap melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, PT PLN (Persero), dan investor, pembangunan kelistrikan berbasis EBT di Rote Ndao dapat segera direalisasikan guna menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.*(PPID Utama_DKISP Rote Ndao)

Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, SH, menjalani agenda pertemuan dengan Asisten Deputi (Asdep) Infrastruktur Fisik Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia, Amrullah M. Ridha, S.Sos.,M.Sc. Pertemuan ini terkait pembangunan Titik Nol Selatan NKRI di Desa Dodaek Kecamatan Rote Selatan, Rabu (04/02/2026).

Diketahui, Asdep Infrastruktur Fisik BNPP memiliki peran strategis dalam merencanakan serta mengkoordinasikan pembangunan infrastruktur fisik di kawasan perbatasan negara guna memperkuat kedaulatan wilayah serta meningkatkan perekonomian masyarakat perbatasan.

Pertemuan tersebut membahas secara khusus rencana pembangunan Titik Nol Selatan Perbatasan Negara di Kabupaten Rote Ndao yang telah diprogramkan untuk mulai dilaksanakan pada tahun ini. Pembangunan Titik Nol perbatasan ini dipandang penting sebagai simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sekaligus berpotensi menjadi daya ungkit pengembangan kawasan perbatasan dan pariwisata di Rote Ndao.

“ Selain itu, perhatian utama juga diarahkan pada pembangunan dan peningkatan jalan akses menuju lokasi Titik Nol, yang menjadi faktor krusial dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan, mobilitas masyarakat serta aksesibilitas ke kawasan perbatasan tersebut,” jelas Bupati Rote Ndao Paulus Henuk.

Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi dengan BNPP RI serta kementerian dan lembaga terkait agar pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan. Khususnya Kabupaten Rote Ndao sebagai salah satu wilayah terluar Indonesia dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam percepatan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan di Kabupaten Rote Ndao, sekaligus memperkuat posisi daerah perbatasan sebagai beranda terdepan NKRI.*(PPID Utama_DKISP Rote Ndao)

Bupati Rote Ndao Paulus Henuk, SH dan Wakil Bupati Apremoi Dudelusy Dethan berkunjung ke Kementerian Perhubungan dan bertemu Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Irjen Pol. Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si beserta para Direktur dan jajaran, Selasa (03/02/2026). Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Daha, Lantai 3, Gedung Karsa Kemenhub tersebut, Bupati Paulus Henuk dan Wabup Apremoi Dethan meminta dukungan Kemenhub untuk Perpanjangan Landasan Pacu  (Runway) Bandar Udara D.C. Saudale, perbaikan Dermaga Ndao serta Bus Perhubungan dan Penerangan Jalan Umum (PJU).

Secara umum pertemuan ini membahas isu strategis terkait peningkatan konektivitas transportasi, keselamatan, serta pelayanan publik di Kabupaten Rote Ndao sebagai daerah kepulauan. Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao menyampaikan sejumlah usulan penting yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.

Terkait perbaikan Dermaga Ndao, Bupati Paulus Henuk dan Wabup Apremoi Dethan menyampaikan ini sebagai akses utama masyarakat Pulau Ndao menuju Pulau Rote dan Kota Kupang. Sehingga peningkatan kualitas dermaga dinilai sangat penting guna menjamin keselamatan pelayaran serta kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang.

Selanjutnya Bupati dan Wabup Rote Ndao juga mengusulkan perpanjangan Runway Bandar Udara D.C. Saudale. Usulan ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan standar operasional penerbangan, sekaligus membuka peluang penerbangan langsung rute Bali – Rote.

Pengembangan bandara tersebut diharapkan dapat memperkuat konektivitas udara Rote Ndao dengan wilayah sekitarnya serta mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, investasi, dan perekonomian daerah.

Bupati dan Wabup Rote Ndao juga mengusulkan pembangunan tambatan perahu di pulau-pulau kecil guna menunjang mobilitas masyarakat pesisir dan pulau terluar. Dalam rangka peningkatan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao juga mengusulkan penyediaan bus perhubungan serta Penerangan Jalan Umum (PJU) untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan aksesibilitas masyarakat.

Dukungan Kemenhub lewat berbagai usulan tersebut diharapkan semakin memperkuat konektivitas antar wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Rote Ndao.*(Bidkom_DKISP Rotrer Ndao)_

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan (Interim) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2025.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja Entry Meeting di Ruang TBUPP kantor Bupati Rote Ndao, Selasa (03/02/2026) yang dihadiri oleh Tim BPK Perwakilan NTT, Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao Drs. Jonas M. Selly, MM, bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

Pengendali Tim BPK Perwakilan NTT, Pestan Samosir, menjelaskan bahwa pihaknya mulai melakukan Pemeriksaan Interim atas LKPD Pemda Rote Ndao Tahun Anggaran 2025. Hasil pemeriksaan ini selanjutnya akan digunakan sebagai bahan penyusunan dan pemutakhiran program Pemeriksaan Terinci.

Menurutnya, Pemeriksaan Interim bertujuan untuk menilai tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, BPK juga menilai efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) melalui Test of Control (ToC) dalam proses penyusunan LKPD.

“ BPK juga melakukan pengujian substantif terbatas untuk menilai kewajaran saldo serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,” ujarnya. Pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2025 dijadwalkan berlangsung mulai 2 Februari hingga 2 Maret 2026.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao Jonas M. Selly meminta seluruh Perangkat Daerah agar proaktif menyiapkan serta menyampaikan seluruh dokumen dan data yang dibutuhkan, demi kelancaran proses pemeriksaan oleh BPK Perwakilan NTT.

“Terima kasih kepada BPK karena telah memprogramkan Pemeriksaan Interim ini sebelum penyusunan LKPD secara lengkap. Hasil pemeriksaan ini akan menjadi perhatian serius bagi kami sebelum dilakukan pemeriksaan terinci,” ungkap Sekda.

Lebih lanjut, Sekda Jonas M. Selly menyampaikan bahwa dalam tata kelola keuangan daerah, Pemda Rote Ndao berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, ia berharap sekaligus optimis Pemkab Rote Ndao dapat terus menjaga capaian WTP ke depan.*(Bidkom_DKISP Rote Ndao)

Bupati Rote Ndao Paulus Henuk, SH, bersama Wakil Bupati Rote Ndao Apremoi Dudelusy Dethan, menghadiri dan mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang diikuti para Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Ketua DPRD, jajaran Polda, Korem dan Kejati se-Indonessia, diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Senin (02/02/2026).

Rakornas mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045”. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Presiden Prabowo Subianto di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat. Rakornas diikuti oleh para gubernur, bupati, wali kota, pimpinan DPRD, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh Indonesia.

Strategisnya Rakornas ini untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program prioritas nasional. Forum ini juga menjadi sarana penyelarasan kebijakan pembangunan nasional dan daerah dalam rangka mendukung implementasi RPJMN 2025–2029 serta pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Kehadiran Bupati Paulus Henuk, Wabup Apremoi D. Dethan bersama Ketua DPRD Alfred Saudila, A.Md dan sejumlah unsur Forkompimda di Rakornas ini sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung kebijakan Pemerintah Pusat serta memperkuat kolaborasi antar tingkat pemerintahan.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao memperoleh arah kebijakan strategis sebagai pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan daerah yang selaras dengan kebijakan nasional.

Selain sebagai forum koordinasi, Rakornas juga menjadi wadah berbagi praktik baik dan penguatan jejaring kerja sama antar pemerintah daerah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.*(Bidkom_DKISP Rote Ndao)

Bupati Rote Ndao Paulus Henuk,SH melakukan audiensi dengan Direktur Fasilitasi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Ibu Lusje Anneke Tabalujan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa sekaligus mempercepat implementasi kebijakan Program Usulan Penataan Desa di wilayah Kabupaten Rote Ndao. Pertemuan ini juga diharapakan sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Rote Ndao, Rabu (28/01).

Bupati Paulus Henuk, SH menegaskan bahwa penataan desa merupakan langkah strategis untuk menjawab kebutuhan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Bupati Rote Ndao dalam pertemuan tersebut menyampaikan beberapa agenda penting untuk dikonsultasikan dan dikoordinasikan bersama Kementerian Dalam Negeri, antara lain:

1. Percepatan Verifikasi Faktual Penataan Desa, khususnya terkait usulan 18 (delapan belas) Desa Persiapan dan 4 (empat) usulan perubahan status sebagian wilayah kelurahan menjadi desa di Kabupaten Rote Ndao, sebagaimana tertuang dalam Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: BU.400.100/19/DPMD/2025 tanggal 16 Desember 2025 perihal Permohonan Verifikasi Faktual.
2. Peningkatan kapasitas aparatur perangkat desa, termasuk penguatan kompetensi administrasi dan manajerial dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang profesional.
3. Penguatan tata kelola keuangan desa, guna mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.
4. Pembahasan teknis lainnya terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa.

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao melalui Bupati Paulus Henuk, SH menyampaikan apresiasi atas dukungan dan perhatian Kementerian Dalam Negeri terhadap proses penataan desa di daerah. Ia berharap melalui koordinasi yang intensif ini, proses verifikasi faktual dapat dijadwalkan dan dilaksanakan secara tepat waktu sehingga usulan penataan desa di Kabupaten Rote Ndao dapat segera terealisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.(Bidkom_DKISP Rote Ndao)

Bupati Rote Ndao Paulus Henuk,SH  mengusulkan Kampung Nelayan Merah Putih dan pengembambangan Budidaya Lobster di Kabupaten Rote Ndao kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Dr. Ir. Ridwan Mulyana, M.T, beserta jajaran di Jakarta.  Pertemuan ini sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir, Rabu (28/01/2026).

Bupati Paulus Henuk dalam kesempatan tersebut kepada KPP menyampaikan bahwa Kabupaten Rote Ndao memiliki potensi besar di sektor kelautan dan perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya. Menurunya Potensi ini perlu didukung melalui program yang terarah, berkelanjutan, dan bersinergi dengan kebijakan pemerintah pusat.

Program Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan dapat memperkuat aktivitas nelayan melalui peningkatan sarana dan prasarana, penguatan kelembagaan nelayan, serta pengembangan ekonomi masyarakat pesisir. Sementara itu, pengembangan budidaya lobster dinilai memiliki peluang ekonomi yang besar dan dapat dikembangkan secara berkelanjutan sesuai dengan potensi perairan di Rote Ndao.

Bupati Rote Ndao Paulus Henuk menilai dukungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sangat dibutuhkan, khususnya dalam hal pendampingan teknis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung.

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao akan terus membangun komunikasi dan kolaborasi dengan Pemerintah Pusat, khususnya kementerian dan lembaga terkait, guna mendukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan di daerah.

Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama membangun Rote Ndao yang maju, mandiri, dan sejahtera, baik di sektor kelautan dan perikanan maupun sektor-sektor strategis lainnya yang menjadi potensi unggulan daerah.(Bidkom_DKISP Rote Ndao)