Kabupaten Rote Ndao menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi NTT Tahun 2023 yang digelar senin dan selsa, 5-6 juni 2023. Komitmen Pemda Rote Ndao sebagai tuan rumah penyelenggara rapat yang dihadiri para Bupati dan Wakil Bupati se-NTT, para Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas P2KB, Kepala Dinas PMD dan Kepala Bapelitbang ini berjalan dengan baik. Rakor sukses digelar dan 22 Kabupaten/Kota di NTT menyatakan komitmen penurunan stunting lewat janji komitmen dan penandatanganan berita acara percepatan penurunan stunting di NTT di forum Rakor.
Peserta Rakor dari 22 Kabupaten/Kota bersama NGO yang terkait penanganan stunting terpantau sudah tiba di Rote sejak minggu, (04/06/23) siang. Mereka disambut secara adat, dikalungkan selendang dan dipakaikan Topi Ti’i Langga serta setiap peserta diberikan souvenir khas Rote Ndao.
Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil NTT Ruth D. Laiskodat,S.Si, Apt,MM ketika memaparkan materi terkait Upaya Percepatan Penurunan Stunting Intervensi Spesifik di NTT dan Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Beppelitbangda) NTT Dr. Alfonsus Theodorus, MT tentang Upaya Percepatan Penurunan Stunting Intervensi Sensitif di NTT menjelaskan titik kritis permasalahan stunting.
Kadinkes Dukcapil NTT Ruth D. Laiskodat,S.Si, Apt,MM mengatakan dalam proses penurunan stunting di NTT oleh semua stakeholder sudah berjalan dengan baik, meski ada hal-hal yang perlu dibenahi lebih lanjut dan perlu kerja keras.
“ Ini hasil evaluasi untuk pekerjaan kita semua. Sudah baik. Tapi masih ada yang kurang. Ada yang sudah Ok. Tapi ada yang perlu kerja keras terutama untuk yang masih kurang,” ungkapnya.
lanjutnya, beberapa kebijakan dalam penanganan stunting diantaranya Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan Penurunan Stunting dimana harus ada komitmen dan visi kepemimpinan dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sampai ke Pemerintah Desa.
Ia menjelaskan penyebab langsung akar permasalahan stunting meliputi permasalahan pembangunan ekonomi, politik, sosial dan budaya yang menyebabkan masalah kemiskinan, ketahanan pangan dan gizi serta pendidikan.
Akar masalah lainnya terkait daya beli dan akses pangan, informasi dan akses pelayanan. Sementara Penyebab Tidak Langsung meliputi ketersediaan dan pola konsumsi rumah tangga, pola asuh pemberian ASI dan pemberian MP-ASI, penyediaan MP-ASI dan kebersihan serta sanitasi.
“ Untuk NTT kita memperoleh data bahwa tahun 2018 dari jumlah 612 ribu anak kita menimbangnya hanya 37,6 persen atau 230 ribu anak, tahun 2019 naik menjadi 47 persen dari 638 ribu anak dan tahun 2020 61,1 persen dari 612 ribu anak. Sementara tahu 2021 dari 548 ribu anak 70,9 persen anak ditimbang. Ada peningkatan yang bagus dari kerja kita semua,” ungkapnya.
Sementara Plt. Kepala Bappelitbangda NTT Dr. Alfonsus Theodorus, MT mengungkapkan tahun 2023 pertumbuhan ekonomi NTT perlu kita dorong PDRBnya. Karena jika masyarakat NTT PDRBnya bagus tentu sejahtera secara ekonomi dan mudah untuk memenuhi kebutuhan dan membesarkan anaknya.
“ Nah dimana peran pemerintah. Dari sisi sensitif apa yang perlu dilakukan. Yaitu mendorong ekonomi meningkat dan kemiskinan ditekan. Yang kita harapkan adalah kita bergerak bersama. Majunya suatu negara pasti berbicara tentang ekonominya,” tegasnya.
Ia menambahkan sektor pariwisatanya juga menjadi faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi dalam skema pembangunan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sebab terjadi pergerakan pertumbuhan ekonomi.(Bidkom-DKISP)