Jakarta,.Setelah beberapa kali tertunda, Presiden Joko Widodo akhirnya merombak jajaran kabinetnya untuk kali kedua. Dia mengeluarkan delapan menterinya dan merotasi empat menteri lainnya plus satu kepala lembaga. Kini, kinerja 12 menteri dan satu kepala lembaga itu harus dibuktikan kepada masyarakat. Apakah bakal efektif atau justru stagnan bahkan menurun.
Sejak pagi, istana dilanda kesibukan. Dalam agenda resmi yang diumumkan kepada media, Presiden hanya punya dua acara. Yakni, menerima courtesy call Asosiasi Jepang-Indonesia (JAPINDA) pukul 09.00 dan sidang kabinet paripurna yang membahas dua topik. Arahan presiden dan pembahasan pagu anggaran RAPBN 2017.
Sekitar pukul 10, halaman belakang Istana Merdeka mulai ditata. Panggung kecil berwarna merah dipasang di halaman belakang untuk tempat meletakkan kamera. Sementara, di beranda belakang Istana Merdeka ditata sejumlah kursi untuk tempat duduk menteri baru. Tidak lupa, podium untuk presiden. Hampir bersamaan, ruangan utama Istana Negara juga ditata.
Barulah menjelang pukul 11.00, wartawan diminta menuju halaman belakang Istana Merdeka. Pukul 11.14, Presiden Jokowi muncul bersama Wapres Jusuf Kalla, Mensesneg Pratikno, dan Seskab Pramono Anung. Saat itulah, baru diumumkan secara resmi bahwa Presiden mengganti sejumlah pembantunya.
Menurut Jokowi, saat ini tantangan kerja terus mengalami perubahan. Dibutuhkan kecepatan dalam bertindak dan memutuskan sesuatu. ’’Saya selalu ingin berusaha maksimal agar kabinet kerja bisa bekerja lebih cepat dan efektif, dalam tim yang solid dan saling mendukung,’’ucapnya. Itulah yang menjadi dasar dia untuk merombak jajarannya.
Dia lalu memanggil satu persatu menterinya. Dimulai dari Sri Mulyani yang diplot menjadi Menkeu. Begitu nama Ani –Sapaan Sri Mulyani– disebut, wartawan langsung riuh dengan tepuk tangan. Bagaimana tidak, setelah enam tahun merantau di World Bank, dia kembali ke Indonesia. Seluruh menteri mengenakan hem putih dan bawahan berwarna hitam.
Ada sembilan wajah baru yang dimasukkan Presiden. Lima di antaranya berasal dari Parpol. Yakni, Menopolhukam Wiranto (Partai Hanura); Menteri Desa Eko Putro Sandjojo (PKB); Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita (Partai Nasdem); Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (Partai Golkar); dan Menteri PAN-RB Asman Abnur (PAN).
Empat menteri baru lainnya, selain Ani adalah Menhub Budi Karya Sumadi, Mendikbud Muhadjir Effendi, dan Arcandra Tahar. Khusus Muhadjir, dia merupakan ketua PP Muhammadiyah periode saat ini. Dengan masuknya Muhadjir, tradisi memberikan posisi Menteri Pendidikan ke Ormas Muhammadiyah kembali dilakukan Presiden. Dua menteri sebelumnya merupakan representasi NU.
Selebihnya, empat menteri merupakan wajah lama yang digeser posnya. Bambang Brodjonegoro yang semula Menkeu digeser menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan menggantikan Sofyan Djail. Sofyan dipindahkan ke pos Menteri Agraria dan Tata Ruang, mengisi posisi Ferry Mursyidan Baldan yang dikeluarkan dari kabinet.
Thomas Lembong kini menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggantikan Franky Sibarani. Sedangkan, Luhut Binsar Pandjaitan kini menempati pos yang ditinggalkan Rizal Ramli, Menteri Koordinator Maritim. Rizal out dari kabinet.
Total ada delapan menteri yang keluar dari kabinet. Yakni, Yuddy Chrisnandi, Sudirman Said, Rizal Ramli, Saleh Husin, Ignasius Jonan, Anies Baswedan, Ferry Mursyidan Baldan, dan Marwan Jafar. Di antara mereka, hanya Anies, Sudirman, dan Jonan yang murni dari kalangan Profesional. Selebihnya dari parpol.
Dengan demikian, komposisi kabinet Kerja kali ini juga lebih banyak berisi kalangan non partai. Ada 20 menteri atau 57 persen berlatar belakang non parpol di kabinet kerja. Selebihnya, 15 menteri dibagi-bagikan kepada PDIP (5), PKB (3), Nasdem (2), Golkar (2), Hanura (1), PPP (1), dan PAN (1).
Selain itu, kekuatan pemerintah kini makin besar terhadap oposisi. Bila menggunakan tolok ukur dukungan di parlemen, kekuatan pemerintah kini menjadi 68,8 persen atau lebih dari dua pertiga. Terutama dengan masuknya Golkar dan PAN ke dalam struktur pemerintahan.
Salah satu tokoh sentral dalam tarik ulur reshuffle adalah Menteri BUMN Rini Soemarno. Keengganannya digeser ke Kantor Staf Presiden (KSP), membuat skenario reshuffle berubah dalam beberapa hari terakhir.
Menurut informasi, awalnya Rini memang diplot sebagai kepala KSP menggantikan Teten Masduki. Lalu, Teten digeser menjadi menteri desa atau menteri agraria. Prosesnya pun sudah berjalan. Bahkan, sejak pekan lalu, Teten dikabarkan terus berdiskusi dengan internal KSP.
terkait program-program pengembangan desa dan pemanfaatan dana desa.
Namun, skenario itu batal terlaksana. Rini enggan digeser. Demikian pula Jokowi yang akhirnya enggan tunduk pada tekanan banyak parpol yang meminta Rini diganti. Sehingga, efek domino rotasi menteri pun berubah. Rini tetap bertahan sebagai menteri BUMN, sehingga Teten juga tetap di posisi kepala KSP. Pos menteri desa yang jadi rebutan banyak parpol, akhirnya tetap diserahkan pada PKB.
Bertahannya Rini di pos menteri BUMN, kabarnya membuat PDIP geram. Sebab, selama ini petinggi-petinggi PDIP lah yang paling getol mendorong reshuffle Rini. Karena itu, PDIP lantas memainkan posisi tawarnya. Kader PDIP, Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga, yang
sebelumnya hendak di-reshuffle karena kinerjanya kurang optimal dan sempat dipanggil untuk evaluasi di Istana, akhirnya juga batal di-reshuffle.
Para menteri tersebut dilantik pukul 13.30 di Istana Negara. Pelantikan berlangsung singkat, hanya pengambilan sumpah jabatan. Presiden juga tidak memberikan pengarahan saat melantik. Barulah pada saat sidang kabinet paripurna pukul 15.00, para menteri baru itu ’diospek’.
’’Mungkin untuk yang baru, perlu saya sampaikan tidak ada visi misi menteri. Yang ada, visi misi presiden dan wapres,’’ujar Jokowi mengawali arahannya. Semua kementerian harus segaris dengan visi dan misi yang telah ditetapkan presiden dan wapres.
Jokowi meminta para menterinya bekerja lebih cepat dan efektif. Dia mengingatkan, pekerjaan yang diemban para menteri merupakan kerja tim, sehingga antar kementerian harus saling mendukung. ’’Tidak ada lagi yang saling menyalahkan,’’tegas mantan wali kota Solo itu. pernyataan tersebut seolah menyindir Sudirman Said dan Rizal Ramli yang acapkali berseberangan.
Presiden juga mengingatkan menteri, kebijakan yang berdampak luas harus dibicarakan di forum rapat terbatas atau paripurna, setelah sebelumnya didiskusikan di tingkat menko. ’’Jangan sampai ada hal yang berkaitan dengan rakyat, langsung dikeluarkan peraturan menteri atau surat edaran,’’lanjutnya. Meski tidak menjelaskan lebih detail, kondisi semacam itu pernah terjadi pada era Yuddy Chrisnandi.
Sri Mulyani saat dikonfirmasi perihal penunjukannya mengakui, sebelum diminta menjadi menteri dia sempat bertemu dengan Presiden. Namun, dia enggan menjelaskan proses bagaimana dia akhirnya bersedia menjadi menteri keuangan. Ani hanya menjelaskan bahwa Jokowi sudah berkomunikasi dengan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim untuk menarik kembali dia ke Indonesia.
Dia menuturkan, pada Selasa (26/7) malam waktu setempat Kim mengumumkan penguduran diri Ani dari jabatan Managing Director. ’’Tentu ada banyak reaksi, karena saya sedang berada di tengah-tengah banyak sekali kegiatan Bank Dunia,’’tuturnya. Menurut Ani, banyak yang kaget karena sebelumnya dia memang tidak memberi sinyal bakal kembali ke Indonesia.
Sementara itu, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, keputusan Presiden Joko Widodo dalam melakukan reshuffle sudah tepat. “Bagus. Presiden sudah memutuskan nama-nama menteri,” terang dia saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, (27/7). Menurut dia, penunjukkan dirinya sebagai Menko Kemaritiman dan Sumber Daya merupakan tugas baru.
Terkait dengan ditunjuknya Wiranto sebagai penggantinya, Luhut mengatakan, dia akan bertemu dengan Wiranto dan menjelaskan tugas dan program Menko Polhukam. Baik program yang sudah dilaksanakan maupun program yang sedang dilaksanakan. “Nanti saya akan brif (briefing),”papar dia.
•‘Tanpa’ Wakil NTT
Reshuffle ini mendapat tanggapan beragam, salah satunya datang dari Ketua Komisi V, DPR RI, Fary Francis. Ketua DPP Partai Gerindra itu mengemukakan, pihaknya memaklumi reshuffle dan itu hak prerogatif presiden yang patut dihormati.
Walau demikian, dia menilai reshuffle kali ini kurang menggembirakan. Pasalnya, ada menteri yang bekerja dengan gigih dan responsif serta cekatan, malah diganti. “Ignasius Jonas yang berada diluar kabinet kerja adalah hal yang kurang menggembirakan,”bilangnya.
Publik bangsa ini paparnya, tahu siapa itu Jonan selaku Menteri Perhubungan. Jonas berhasil menjadikan dunia Kereta Api Indonesia nyaman dan aman. Ia menteri yang berani berbeda walau dengan presiden sekalipun, karena ia berpegang teguh pada regulasi, pada tata aturan. Dia menilai, ditangan Jonan, dunia penerbangan mengalami kemajuan, baik dari sisi manajemen maupun infrastruktur. Begitu pula perhubungan laut. Pelabuhan-pelabuhan laut baru dibuka sebagai akses tol laut termasuk di NTT.
Namun tuturnya, keputusan politik presiden sudah jatuh dan Jonan tidak lagi di ring kabinet kerja. Masih menurutnya, Saleh Husin salah satu menteri yang direshuffle Jokowi turut menimbulkan keprihatinan. Saleh Husin merupakan sahabat rakyat NTT. Ketika diangkat menjadi Menteri Perindustrian di kabinet kerja, publik NTT berbangga salah satu putra terbaik mengabdi sebagai menteri. “Kini NTT sudah kehilangan kursi di Kabinet kerja,”sebutnya.
Sejauh ini, dia bekerja keras, konsisten dan fokus, sehingga persoalan-persoalan industri dapat terurai satu per satu. “Kita di NTT beruntung ketika pak Saleh mendorong dengan serius pengembangan industri garam. Tidak banyak anak NTT berkiprah di posisi ini.” (byu/owi/lum/wan/jun/bil/jpnn/lok/fmc/boy,timex)