Fransiskus Salem bertekad untuk membangun organisasi kedinasan PNS, yakni Korpri lebih baik setelah kembali terpilih secara aklamasi pada Musprov Korpri NTT, pekan lalu. Salah satu tekadnya adalah ketua Korpri di setiap daerah harus dipimpin oleh sekretaris daerah (Sekda).

 

Frans Salem yang juga Sekretaris Daerah Provinsi NTT itu mengatakan akan membawa aspirasi tersebut pada Munas Korpri November 2015 mendatang. Menurutnya, Organisasi ini adalah organisasi kedinasan. Oleh karena itu, akan diusulkan agar organisasi Korps Aparatur Sipil Negara (pengganti Korpri) diketuai Sekda. “Jadi kalau misalnya saya diangkat untuk masa jabatan lima tahun, tapi ketika saya pensiun saya harus mundur. Kan kalau saya sudah tidak Sekda lalu saya pimpin Korpri kan tidak ada wibawa,” ujar Sekda NTT, Frans Salem kepada Timor Express, Senin (3/8).

Padahal, menurut Frans Salem, organisasi itu harusnya semakin bagus ke depan. Alasan untuk menjadikan Sekda sebagai ketua Korpri, menurutnya, sangat tepat. “Saya mendorong setiap kabupaten dipimpin oleh Sekda. Bisa dibayangkan kalau yang terpilih adalah satu kepala dinas atau asisten menjadi ketua Korpri. Mungkin organisasinya akan jalan. Namun kalau ketuanya Sekda, mungkin dia pejabat yang berwenang,” katanya.

Masih menurut dia, dalam konteks UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, kepala daerah adalah pembina kepegawaian dan sekda adalah pejabat yang berwenang. Jadi keputusan pejabat pembina kepegawaian itu otoritasnya ada, tetapi yang berwenang untuk mengusulkan itu adalah pejabat yang berwenang.

“Hampir semua kabupaten sudah dipimpin oleh Sekda. Dulu ada yang dipimpin oleh kepala dinas ada yang kepala Bappeda. Jadi kan Sekdanya saya koordinasi mereka tidak mengerti. Kalau datang bukan Sekda (yang ketua), saya tidak mau tandatangan untuk pengukuhannya,” tandas Frans Salem.

Sumber : Timor Express ,Selasa 04 Agustus 2015