Posts in category: Berita Kabupaten

Dua anggota Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) Tahun 2024 yang terpilih mewakili Kabupaten Rote Ndao menjadi Paskibra Tingkt Nasional dan Provinsi NTT tahun 2024 diterima kembali Pemerintah Kaupaten Rote Ndao. Acara penerimaan berlangsung di Kantor Bupati Rote Ndao, rabu (28/08/2024). Dua orang putra dan putri terbaik asal Kabupaten Rote Ndao masing-masing Jessica Kristin Henukh dan Sandrosa W. Leoanak.

Jessica Kristin Henukh diketahui menjadi anggota Paskibra Tingkat nasional dan Sandrosa W. Leoanak di Tingkat Provinsi NTT tahun 2024. Kedatangan kedua anggota Paskibra diterima Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Rote Ndao Armis Saek, ST. Keduanya dikalungi selendng dan disambut secara hangat dan penuh kekeluargaann.

Atas nama Pemerintah Daerah, Asisten II Armis Saek menyampaikan terima kasih dan rasa bangga atas prestasi kedua putra dan putri terbaik Kabupaten Rote Ndao. Secara resmi Pemerintah Daerah menerima kembali keduanya dari tugas kenegaraan sebagai anggota Paskibra di Tingkat Provinsi dan Nasional

“ Ini suatu kebanggan tersendiri untuk kita semua. Hari ini kita menerima kembali kedua anak kekasih kita dalam tugas kenegaraan sebagai anggota Paskibra di Tingkat provinsi NTT dan Nasional,” ungkap Asisten II Armis Saek.

Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, Jessica Henukh dan Sandrosa Leoanak terpilih menjadi anggota Paskibra di Tingkat Nasional dan Provinsi NTT tahun 2024. Karena itu Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Pusat atas kepercayaan yang diberikan.

“ Atas nama Pemerintah Kabupaten Rote Ndao kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Pusat yang telah merekrut kedua anak kami menjadi anggota Paskibra di Tingkat Nasional dan Provinsi NTT,” tambah Asisten II Armis Saek.

Pemerintah Daerah, ungkapnya, terus memberikan dukungan bagi keduanya tetap berprestasi sererusnya. Terima kasih juga disampaikan keada para orang tua dan pihak sekolah masing-masing yang telah membimbing dan mendidik Jessica dan Sandrosa.*(Bidkom_DKISP Rote Ndao)

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menggelar Konsultasi Publik 1 Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029, Rabu (28/08/2024). Konsultasi Publik ini guna merumuskan dan merekomendasikan isu-isu pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Rote Ndao dalam rangka Penyusunan KLHS RPJMD Tahun 2025-2029.

Kegiatan yang juga berlangsung secara Virtual, dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Rote Ndao Armis Saek, ST didampingi Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Leksi Foeh, ST serta diikuti lintas sektor antara lain Rektor Universitas Nusa Lontar, Tenaga Ahli Universitas Nusa Cendana Kupang, pimpinan Perangkat Daerah Pemkab Rote, LSM dan Swasta.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tata Cara KLHS menyebutkan KLHS sebagai rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana dan program pembangunan suatu daerah.

” Artinya bahwa KLHS ini akan menjasi rujukan dalam penyusunan RPJMD guna meminimalkan potensi negatif atau resiko terhadap lingkungan hidup. Sehingga kompleksitasnya pembangunan yang kita jalankan bisa terlaksana dengan baik dan lancar sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan,” ungkap Asisten II Armis Saek.

Konsultasi Publik ini sebagai tindak lanjut dari Focus Group Discussion (FGD) yang telah diselenggarakan pemerintah daerah pada bulan mei 2024 yang lalu. Sehingga Pemkab Rote Ndao menyelenggarakan konsultasi publik untuk memastikan isu lingkungan telah terjaring dan sesuai dengan harapan bersama, yang selanjutnya dirumuskan bersama isu prioritasnya.

” Harapan kita semua bahwa kegiatan ini menghasilkan usul saran serta data dan informasi yang benar dan akurat sehingga menghasilkan keputusan atau kajian tepat dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Rote Ndao lima tahun ke depan,” jelas Asisten II Armis Saek.*(Bidkom_DKISP Rote Ndao)

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persndian menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) dalam rangka  Diseminasi Informasi Pembangunan Dan Promosi Potensi Daerah memanfaatkan Portal RRI.co.id/RRI News, Selasa (27/08/2024).

Penandatanganan PKS dilakukan Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Pauwil J. J. Nggili, S.Sos,M.Si dan Kepala LPP RRI Kupang Yuliana Marta Doky, S.Sos bertempat di ruang kerja Bupati Rote Ndao.

Acara Penandatanagan PKS juga disaksikan Penjabat Bupati Rote Ndao Oder Maks Sombu, SH,MA,MH yang didampingi Asisten Pereknomian dan Pembangunan Armis Saek, ST.

Perjanjian Kerja Sama ini menyangkut penyebarluasan berita daerah/provinsi yang bersumber dari lingkungan Pemkab Rote Ndao yang sekaligus mendukung literatur berita online RRI.

Selain itu juga dalam rangka penyediaan alokasi narasumber yang dibutuhkan untuk kepentingan siaran yang terkait dengan diseminasi program dan kebijakan pemerintah daerah.

Perjanjian Kerja Sama ini juga menjadi saluran komunikasi dan informasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao dengan masyarakat dalam hal penyebaran berita daerah Kabupaten Rote Ndao maupun promosi potensi daerah setempat.

Disaat yang sama, Penandatanganan PKS juga berlangsung antara LPP RRI dengan KPUD Kabupaten Rote Ndao dan Bawaslu Rote Ndao terkait Kerja Sama program Siaran.

Pendanatanagan dilakukan oleh Kepala LPP RRI Kupang Yuliana Marta Doky dengan Ketua KPU Kabupaten Rote Ndao Agabus Lau, SE dan Ketua Bawaslu Rote Ndao Demsi Toulasik, SE.*(Bidkom_DKISP Rote Ndao/Prokopim)

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu dan RRI Rote Ndao  berbicara dalam Dialog Kesiapan Rote Ndao jelang Pemilukada 2024 yang diselenggarakan Radio Rapublik Indoensia (RRI) Stasiun Pernyiaran Rote Ndao, Selasa (27/08/2024). Dialog bertema Kesiapan Rote Ndao Jelang Pemilukada 2024 membahas seputar peran masing-masing pihak dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemiluada Tahun 2024.

Menjadi pembicara dalam acara, Penjabat Bupati Rote Ndao Oder Maks Sombu, SH,MA,MH, Ketua KPUD Kabupaten Rote Ndao Agabus Lau, SE, Ketua Bawaslu Rote Ndao Demsi Toulasik, SE dan Kepala LPP RRI Kupang Yuliana Marta Doky, S.Sos serta dipandu Host Dina Yuliantie.

Pj. Bupati Oder Maks Sombu menyampaikan Langkah konkrit yang dilakukan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan Pemilukada 2024 berjalan dengan baik dna lancer. Pemkab Rote Ndao selalu berkoordinasi dengan Forkompimda, KPU dan Bawaslu untuk bersama memastikan Pemilukda 2024 menjadi pemilu yang damai sekaligus menjadi kegembiraan bagi masyarakat.

“ Sehingga suksesnya pelaksanaan Pemilukada Tahun 2024 ini menjadi sukses kita bersama (semua elemen) di Kabupaten Rote Ndao,” ungkap Pj. Bupati Oder Maks Sombu.

Selain itu, Pemkab Rote Ndao juga mensuport penyelenggara Pemilukada dari aspek penganggaran. Ia mendorong percepatan penyaluran dana hibah penyelenggaraan pemilukada dan saat ini Kabupaten Rote Ndao telah seratus persen penyaluran kepada KPUD, Bawaslu, Polri dan TNI.

Kepala LPP RRI Kupang Yuliana M. Doky mengutarakan terkait tanggungjawab moral media dalam memberikan edukasi bagi masyarakat untuk cerdas memilih. RRI telah mencanangkan sebagai kanal pemilih cerdas.

“ Dimana RRI berkomitmen memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada public dan tentunya dalam memberikan iformasi tidak hanya versi RRI tetapi kita juga melibatkan KPU sebagai penyelenggara, Bawaslu sebagai pengawas dan pihak terkait yang mempunyai tanggungjawab penyelenggaraan Pemilukada tahun 2024,” jelasnya.

Ketua KPU Kabupaten Rote Ndao Agabus Lau mengatakan bersyukur atas koordinasi dan dukungan dari semua pihak mendukung KPU dalam pelaksanaan Pemilukada cukup baik. Dari Pemilihan Legislatif sampai tahapan Pemilukada sejauh ini semua berjalan dengan baik.

“ Terima kasih atas koordinasi dan dukungan semua pihak kepada kami, sehingga pelaksanaan pemilu legislatif sampai pada tahapan pemilukada saat ini dapat berjalan dengan baik dan tidak ada kendala yang berarti,” ungkap nya.

Sementara Ketua Bawaslu Kabupaten Rote Ndao Demsi Toulasik mengungkapkan pihaknya selalu mengingatkan untuk selektif terhadap berbagai iformasi yang diterima. Ia menegaskan, sebaiknya informasi itu disaring terlebih sebelum di sharing.

Pihaknya juga memberikan atensi pengawasan terhadap neralitas dalam Pemilukada khusus kepada pihak yang memang dilarang sesuai ketentuan.*(Bidkom_DKISP Rote Ndao)

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menggelar Rapat Kerja Penjabat Bupati Rote Ndao bersama Forkompimda dan Stakholder terkait stabilitas Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pupuk, Selasa (27/08/2024) di ruang TBUPP Kantor Bupati Rote Ndao. Rapat dipimpin langsung Pj. Bupati Oder Maks Sombu dan dihadiri unsur Forkompimda, Tokoh Agama, Perwakilan SPBU dan Distributor Pupuk di Kabupaten Rote Ndao.

Terkait BBM, distribusi dan pasokan di wilayah Kabupaten Rote Ndao tidak mengalami kendala. Rapat juga melihat terkait pasokan dan harga BBM sampai ke tingkat pengecer. Hal ini guna memastikan ketersediaan pasokan BBM serta harga di tingkat pengecer dan penjual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

Diharapkann distribusi dan penjualan BBM dari agen sampai ke tingkat pengecer berjalan dengan baik dan dilakukan sesuai HET. Hal ini guna menghindari kerugian masyarakat dan sanksi yang dapat diberikan apabila penjualan terus dilakukan diatas HET.

Pj. Bupati Oder Maks Sombu mengungkapkan perlunya edukasi kepada pengecer dan atau penjual agar menjual BBM sesuai HET yang ditetapkan pemerintah. Teknis pelaksanaan dilapangan akan diatur oleh dinas teknis dan berkoordinasi dengan pihak terkait.

“ Kita mengedukasi pengecer penjual untuk menjual sesuai harga HET. Teknisnya yang harus diatur dengan baik,” pinta Pj. Bupati Oder Maks Sombu.

Dengan dukungan empat SPBU yang ada diwilayah Kabupaten Rote Ndao, diharapkan distribusi BBM ke semua titik dapat berjalan dengan baik dan kebutuhan masyarakat selalu terpenuhi. Untuk keperluan nelayan, petani ada aturannya bahwa bisa mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perikanan dan Pertanian untuk membeli menggunakan jirgen.

Rapat juga membahas terkait pasokan dan distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Rote Ndao. Pj. Bupati Oder Maks Sombu mengatakan, sektor pertanian Kabupaten Rote Ndao mendapat apresiasi dari Kementerian Pertanian. Dalam pertamuannya dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Gedung Kementerian Pertanian (Kementan) beberapa saat lau, Kementan siap mensuport pembukaan 50 ribu Hektar lahan pertanian baru (sawah) di Kabupaten Rote Ndao.

Karena itu Pj. Bupati Oder Maks Sombu ingin memastikan bahwa berbagai proses ditingkat petani tidak terkendala. Khusus dalam hal penyaluran pupuk bersubsidi, pengendalian harus dilakukan secara baik. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bersama Penyuluh Pertanian dan Pemerintah Desa diminta untuk terus melakukan sosialisasi kepada petani terkait penyaluran pupuk bersubsidi.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Rote Ndao Salmu Haning,SE menjelaskan sampai bulan Agustus 2024 tersedia stok 2 ribu ton lebih pupuk yang belum diambil oleh distributor, pengecer dan petani.

Pengambilan pupuk oleh Petani biasanya menyesuaikan dengan musim tanam. Sebaiknya diambil sebelum musim hujan dan tanam, sehingga saat mau di gunakan pupuk telah tersedia. Apalagi pengelolaan saat ini menggunkan sistem aplikasi. Sesuai kuota dan jangka waktu pengambilan.*(Bidkom_DKISP Rote Ndao/Prokopim)

Pemerintah dan DPRD Kabupaten Rote Ndao telah menyelesaiakn rangkaian Persidangan II DPRD Tahun 2024. Rangkaian Persidangan II dalam rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 tersebut ditutup Senin (26/08/2024) sore bertempat di ruang siding utama DPRD Kabupaten Rote Ndao.

Paripurna Penutupan Sidang II Tahun 2024 dipimpin Wakil Ketua I DPRD kabupaten Rote Ndao Ndao Yosia A. Lau, S.E dan dihadiri oleh Penjabat Bupati Rote Ndao Oder Maks Sombu, S.H., M.A., M.H, Unsur Forkompimda, anggota DPRD Kab. Rote Ndao, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Rote Ndao Armis Saek, ST, dan Pimpinan Perangkat Daerah Pemkab Rote Ndao serta Insan Pers.

Pj. Bupati Oder Maks Sombu menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD atas kemitraan, dukungan dan kerja sama yang baik dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2023.

“ Besar harapan hubungan kemitraan dan komunikasi yang telah terbangun antara pemerintah dan DPRD dapat terus terjalin dalam menjalankan roda pemerintahan demi suksesnya pembangunan di Kabupaten Rote ndao,” ungkap Pj. Bupati Oder Maks Sombu.

Pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 yang telah diselenggarakan pemerintah dan DPRD, kata Pj. Bupati Oder Maks Sombu, sebagai bagian penting dari mekanisme pemerintahan terutama dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran di Kabupaten Rote ndao.

“ Forum ini tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban konstitusional, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab kita untuk memastikan setiap anggaran yang dialokasikan dalam APBD benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tambah Pj. Bupati Oder Maks Sombu.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, transparansi dan akuntabilitas adalah dua prinsip yang tidak bisa kita abaikan. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan wujud dari kedua prinsip tersebut di mana pemerintah daerah memberikan laporan dan penjelasan yang menyeluruh tentang bagaimana anggaran yang telah kita tetapkan bersama digunakan dan dikelola untuk kepentingan masyarakat.

Dalam proses pembahasan mungkin terdapat berbagai dinamika yang berkembang namun hal tersebut justru memperkaya diskusi sehingga menghasilkan ide-ide cemerlang dan inovatif demi kemajuan daerah ini.

Selain Pertanggungjawabn APBD Tahun 2023, Sidang II DPRD juga menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao.

“ Ini adalah langkah strategis dalam memperkuat struktur pemerintahan kita agar lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika pembangunan yang terus berkembang. Dengan adanya perubahan ini diharapkan perangkat daerah akan semakin efisien dan efektif dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan public,” ungkap Pj. Bupati Oder Maks Sombu.*(Bidkom_DKISP Rote Ndao/Prokopim)

Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Rote Ndao terkait pembuatan sertifikat aset tanah milik pemerintah daerah. Penandatanganan MoU dilakukan oleh Penjabat Bupati Rote Ndao Oder Maks Sombu, SH,MA,MH dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rote Ndao Lalu Harisandi, S.ST,MH, Senin (26/08/2024) bertempat di Kantor Bupati Rote Ndao.

Penandatanganan MoU ini merupakan langkah penting dalam upaya tertib administrasi dan legalitas aset-aset daerah. Pj. Bupati Oder Maks Sombu didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Ir. Untung Harjito dan Kepala Bagian Hukum Arison Tomasui, SH.

Pj. Bupati Oder Maks Sombu mengatakan aset pemerintah daerah dilakukan pencatatan secara baik dan disertifikatkan. Karena itu, Ia mengapresiasi kegiatan Penandatanganan MoU bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Rote Ndao.

Dikatan Pj. Bupati Oder Maks Sombu, Pemkab Rote Ndao bersama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Rote Ndao melakukan pendataan terhadap aset-aset milik pemerintah daerah. Pendataan tersebut kemudian ditindaklajuti dengan penerbitan sertifikat untuk legalitas aset dimaksud.

Sementara Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rote Ndao Lalu Harisandi mengungkapkan, dengan ditandatanganinya MoU ini, sinergitas antara Kantor Pertanahan dengan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao terus terbangun sehingga apa yang menjadi tujuan pembangunan dapat terwujud.

Dikatakannya, berkaitan dengan aset daerah memang punya mekanisme dan prosedur tersendiri. Disamping melalui kegiatan pelayanan rutin, pengsertifikatan aset juga bisa dilakukan melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2024.

Kantor Pertanahan Kabupaten Rote Ndao, akan melakukan sosialisasi tentang proses penerbitan Sertifikat Elektornik. Sasaran pertama adalah pada asset kepemilikan pemerintah daerah dilanjutnkan dengan asset-aset kepemilikan masyarakat secara individual. Kedepan, sertifikat yang akan diterbitkan tidak lagi analog melainkan elektronik.*(Bidkom_DKISP Rote Ndao/Prokopim)

Penjabat Bupati Rote Ndao Oder Maks Sombu, SH,MA,MH memimpin Apel Pasukan Operasi Mantap Praja Turangga 2024 Tingkat Polres Rote Ndao, Senin (26/08/2024) bertempat di Lapngan Upacara Kantor Bupati Rote Ndao. Apel digelar dalam rangka persiapan pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2024 diwilayah Kabupaten Rote Ndao.

Pj. Bupati Oder Maks Sombu didampingi Kapolres Rote Ndao AKBP Mardiono, MKP. Apel juga dihadiri Forkompimda Kabupaten Rote Ndao, pimpinan Instansi Vertikal, pimpinan BUMN/BUMD serta peserta apel dari Polres Rote Ndao, Kodim 1627 Rote Ndao, Satuan Polisi Pamong Praja dan BPBD Pemkab Rote Ndao serta Linmas.

Apel Gelar Pasukan ini selain untuk mengecek kesiapan personel dan peralatan dalam rangka pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, juga meningkatkan koordinasi antar unsur terkait, memastikan semua elemen yang terlibat memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta meneguhkan komitmen bersama dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran proses Pilkada.

Melalui apel ini, Polres Rote Ndao juga memastikan bahwa seluruh pasukan siap untuk menghadapi berbagai kemungkinan gangguan yang dapat terjadi selama tahapan Pilkada berlangsung.

Apel diisi dengan pemeriksaan pasukan oleh Pj. Bupati Oder Maks Sombu dan Kapolres Rote Ndao AKBP Mardiono, penyematan Pita tanda Operasi Mantap Praja Turangga 2024 oleh Pj. Bupati Oder Maks Sombu kepada perwakilan peserta apel dan penandatanganan Pakta Integritas Pemilu Damai oleh Ketua KPUD Kabupaten Rote Ndao, Bawaslu Rote Ndao dan pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Rote Ndao.

Pj. Bupati Oder Maks Sombu mengatakan seluruh komponen bangsa berpartisipasi penuhn dalam menyukseskan Pilkada Serentak Tahun 2024. Karena itu, dalam rangka mengamankan pelaksanaan Pilkada Tahun 2024, Polri dengan didukung TNI, instansi terkait dan mitra akmtibmas lainnya menggelar Operasi Mantap Praja Turangga 2024.

Operasi  Mantap Praja Turangga 2024 akan digelar selama 121 hari sampai tanggal 25 Desember 2024. Diikuti oleh 298 personil Polres Rote Nao guna mengamanakan seluruh tahapan Pilkada dan mengantisipasi berbagai dampak yang timbul.

Operasi Mantap Praja Turangga 2024 tentunya diiringi dengan komunikasi publik untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, ikut berpartisipasi dalam menjaga stabilitas kamtibmas pada Pilkada 2024.

Berdasarkan Indek Potensi Kerawanan Pilkada (IPKP) disebutkan Kabupaten Rote Ndao berada pada potensi gangguan dikategori rawan dengan skor 45,67 dan ambang gangguan berada di kategori rawan dengan skor 53,85. Sementara Peserta Pilkada Kabupaten Rote Ndao berada di kategori rawan dengan skor  38,88.

“ Untuk itu jangan under estimate dengan tetap mempersiapkan pengamanan sebaik mungkin. Terus lakukan mapping potensi konflik sosial secara detail di wilayah masing-masing dan selesaikan potensi konflik tersebut hingga ke akar masalah,” pinta Pj. Bupati Oder Maks Sombu.

Diketahui, Apel Gelar Pasukan ini merupakan tahap akhir kesiapan personel maupun sarpras Operasi Mantap Praja tahun 2024. Adapun tahapan persiapan pengamanan Pilkada Tahun 2024 yang telah dilaksanakan Polres Rote Ndao yakni Rapat Internal, Rapat Koordinasi Lintas Sektoral, Lat Praops, Apel Sarpras, Gladi Posko, TFG, dan Simulasi Sispamkota sehingga Pilkada tahun 2024 dapat terselenggara dengan aman dan lancar.*(Bidkom_DKISP Rote Ndao/Prokopim)

“ Peringkat 1 Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Stunting NTT yang di raih oleh Kabupaten Rote Ndao tentunya menjadi angin segar bagi kami segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dan segenap masyarakat Kabupaten Rote Ndao,” demikian disampaikan Penjabat Bupati Rote Ndao Oder Maks Sombu, SH,MA,MH saat berdialog dalam Pos Kupang Podcast yang diselenggarakan Harian Umum Pos Kupang, Sabtu (24/08/2024).

Ungkapan pernyataan Pj. Bupati Oder Maks Sombu tersebut menjawab apresiasi yang disampaikan Host Pos Kupang Padcast Ryan Nong. Awalnya Host Pos Kupang Padcast Ryan Nong menyampaikan apresiasi Tribun Network atas Peringkat Pertama Kabupaten Rote Ndao dalam melaksanakan 8 Aksi Konvergensi Stunting Tingkat Provinsi NTT. Ia seraya menanyakan kiat-kiat penanggulangan Stunting di Kabupaten Rote Ndao.

“ Apresiasi Tribun kepada Kabupaten Rote Ndao atas peringkat 1 Aksi Konvergensi Stunting NTT pada tanggal 20 Agustus 2024 yang lalu, serta kiat apa (yang dilakukan) Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam penanggulangan Stunting di Kabupaten Rote Ndao?” sebut Host Pos Kupang Padcast Ryan Nong.

Pj. Bupati Oder Maks Sombu menyampaikan, Peringkat I Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Stunting NTT yang di raih oleh Kabupaten Rote Ndao tentunya menjadi angin segar bagi segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dan segenap masyarakat Kabupaten Rote Ndao. Ia mengatakan pemerintah dan masyarakat secara aktif berperan dalam berbagai upaya pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Rote Ndao.

“ Tanpa masyarakat maka Pemerintah bukanlah siapa-siapa, semua pihak di Kabupaten Rote Ndao turut berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting,” jelas Pj. Bupati Oder Maks Sombu.

Dijelaskannya, pencegahan dan penangnana stunting dilakukan dengan perluasan Gerakan Kakak Angkat Adik Asuh, pptimalisasi layanan spesifik rutin Puskesmas, Pemberian Formula (F75 dan F100) bagi anak gizi buruk, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil, menyusui dan balita. Selanjutnya dilakukan monitoring, evaluasi dan updateing berkala data stunting serta Intervensi Serentak Pencegahan dan Penanganan Stunting.

Intervensi Serentak Pencegahan dan Penanganan Stunting dilakukan di 119 Desa dan Kelurahan tanggal 19 sampai 26 Juni 2024 dengan sasaran pada 12.832 Balita yang dilakukan penimbangan dan pengukuran, 11.1453 Ibu hamil serta 36.741 Balita bermasalah gizi. Selanjutnya intervensi diberikan melalui  edukasi atau konseling gizi kepada keluarga Balita dan Ibu hamil KEK dan pemberian PMT lokal kepada Balita dan Ibu hamil yang bersumber dari Dana Desa.

Selain langkah-langkah tersebut, jelas Pj. Bupati Oder Maks Sombu, kedepan pemerintah bersama segenap elemen di daerah akan melakukan Kelas Parenting (orang tua), Perluasan Gerakan Kakak Angkat Adik Asuh, lanjutan pemberian PMT bagi Ibu hamil, meyusui dan Balita, Integrasi Pelayanan Keluarga Berbasis 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), pelaksanaan Aksi Bergizi Remaja, ASI Ekslusif, Makanan pendamping ASI dan pemberian makanan pada Bayi dan Anak serta percepatan penurunan stunting berbasis budaya Rote Ndao.*(Bidkom_DKISP Rote Ndao/Prokopim)

Pengendalian Inflasi di Kabupaten Rote Ndao berlangsung dengan baik. Selain berkoordinasi lintas sektor, menjalani Rapat Koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/Lembaga lain terkait secara virtual (zoom meeting), Pemda Rote Ndao bersama Forkompimda dan Perum Bulog Wilayah NTT juga menggelar Pasar Murah disejumlah titik. Alhasil, Inflasi tetap terkendali serta pasokan dan harga bahan kebutuhan pokok masyarakat dalam kondisi stabil di pasaran.

Hal ini yang membuat Harian Umum Pos Kupang mengundang Penjabat Bupati Rote Ndao Oder Maks Sombu, SH,MA,MH hadir dalam acara Pos Kupang Podcast, Sabtu (24/08/2024). Dikesempatan ini, Pj. Bupati Oder Maks Sombu mengungkapkan strategi, komitmen dan kiat Pemda Rote Ndao bersama Forkompimda dalam pengendalian inflasi di Kabupaten Rote Ndao Acara ini disiarkan secara Streaming melalui Kanal Youtube Harian Umum Pos Kupang.

Dalam sesi wawancara, Host Pos Kupang Podcast Ryan Nong mereview inflasi yang merupakan masalah nasional bahkan dunia dan berdampak pada menurunnya kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian di suatu wilayah. Ia meminta penjelasan Pj. Bupati Oder Maks Sombu terkait kondisi inflasi Kabupaten Rote Ndao dan apa saja langkah-langkah strategis yang telah dilaksanakan pemerintah Kabupaten Rote Ndao, sejak dilantik sebagai Pj Bupati Rote Ndao sampai pada saat ini.

Menjawab ini, Pj. Bupati Oder Maks Sombu terlebih dulu mengungkapkan kondisi Inflasi Kota Baa sebagai ibukota Kabupaten Rote Ndao selama 5 tahun terakhir yang cukup rendah berkisar 2±1. Pada minggu ke III bulan Februari 2024, mengalami deflasi sebesar -2,744 % dan pada minggu ke IV masih mengalami deflasi sebesar –2,0 %.

Sementara itu, pemicu inflasi terbesar ada pada makanan jadi, minuman, tembakau dan transportasi. Rote Ndao bukan kabupaten acuan IHK, oleh karena itu, jelas Pj. Bupati Oder Maks Sombu, dalam pengendalian inflasi kita fokus pada perkembangan harga komuditas , disparitas harga antar wilayah kecamatan dan variasi harga yang terjadi.

Pada minggu ke IV meskipun masih deflasi namun perlu di cermati kenaikan komoditi seperti beras yang cenderung naik terus padahal Kabupaten Rote Ndao merupakan salah satu lumbung beras NTT, dimana produksinya mengalami surplus setiap tahunnya.

Terkait pertanyaan Pos Kupang Pdcast tentang Langkah strategis yang diambil dalam pengendalian Inflasi, Pj. Bupati Oder Maks Sombu menjawab “ Kita bersinergi dengan Forkopimda, Perum Bulog  guna melaksanakan sidak ke pasar – pasar dan distributor yang bertujuan agar stok barang yang ada dapat di distribusikan kepada masyarakat; mengikuti Rakornas Inflasi setiap hari senin ( zoom ) dan melaksanakan operasi pangan murah dengan menggandeng Bulog serta pengusaha lokal seperti peternak ayam petelur, bawang merah untuk melancarkan pangan murah,”.

Pemda Rote Ndao didukung Forkompimda dan Perum Bulog Wilayah NTT telah menggelar Pasar Murah pada tanggal 30 Maret 2024 bertempat di halaman GMIT Betania Baa- Kecamatan Lobalain, tanggal 01 April 2024 bertempat di halaman Pasar Olafulihaa Kecamatan Pantai Baru, tanggal 02 April 2024 di  halaman Masjid Oelua Kecamatan Loaholu dan tanggal 03 April 2024 digelar di halaman Pasar Busalangga Kecamatan Rote Barat Laut.

Selain langkah konkrit tersebut, Pj. Bupati Oder Maks Sombu juga kita-kiat lain dalam pengendalian inflasi di Kabupaten Rote Ndao yaitu melalui 4K atau Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi dan Komunikasi efektif). Langkah 4K ini meliputi :

1. Melaksanakan pemantauan harga komuditas pokok;
2. Peningkatan intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan substitusi pangan masyarakat melalui program Lakamola Anansio;
3. Meningkatkan produktivitas UMKM;
4. Melakukan adopsi teknologi dalam budidaya pertanian;
5. Menjamin kelancaran akses distribusi pangan dengan perbaikan jalan dan jembatan antar kecamatan dan desa serta akses jalan potensi pertanian;
6. Melakukan penguatan digitalisasi pemerintah daerah dan masyarakat (UMKM);
7. Melakukan koordinasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting sehingga cukup tersedia di pasaran;
8. Publikasi harga komuditas pokok secara berkala setiap bulan melalui website Rote Ndao;
9. Bantuan logistik pangan kepada 1100 kepala keluarga pelaku UKM terdampak inflasi di 11 kecamatan;
10. Menyiapkan pelaksanaan Operasi Pasar Murah; dan
11. Berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional untuk Bantuan Pangan Murah.

Pj. Bupati Oder Maks Sombu juga akan menerbitkan Peraturab Bupati (Perbub) tentang Pengendalian Inflasi, mengupayakan pemberdayaan Bumdes untuk memperkuat logistik pangan, kerjasama dengan daerah penghasil komuditi untuk kestrabilan pasokan (Surplus maupun devisit), penggunaan BTT untuk pengendalian inflasi serta Subsidi Jasa Transportasi pengangkut sembako dari luar pulau Rote.*(Bidkom_DKISP Rote Ndao/Prokopim)