Posts in category: Berita Kabupaten

Memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-79 tahun 2024, Pemerintah Kecamatan Pantai Baru bersama Forkompimca, stakeholder dan lintas sektor menyelenggarakan aneka kegiatan menarik. Diketahui terdapat 12 jenis pertndingan, lomba dan hiburan yang disuguhkan, diikuti masyarakat, Pemerintah Desa dan Kelurahan serta Unit Kerja di kecamatan yang menciptakan semarak perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-79.

Aneka pertandingan, lomba dan hiburan tersebut dikemas dalam kegiatan Semarak Lomba Spesial Hari Kemerdekaan RI ke-79 Tahun 2024 Tingkat Kecamatan Pantai Baru dan dibuka secara resmi oleh Penjabat Bupati Rote Ndao Oder Maks Sombu, SH,MA,MH, Sabtu (10/08/2024) yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Armis Saek,ST bertempat di Lapangan Sepak Bola Kelurahan Olafulihaa.

Dalam laporan panitia penyelenggara menyebutkan 12 jenis pertandingan, lomba dan hiburan antara lain, Lomba Tari Tradisonal antar desa/Kelurahan, Tari Kebalai antar Desa/Kelurahan, Paduan Suara antar Desa/Kelurahan, Menyanyi Tunggal (Solo) antar SD dan SMP, Lomba Bertutur Menggunakan Bahasa Daerah antar SD dan SMP, Lomba Pidato untuk Umum dan Tari Kreasi Baru (Line Dance) untuk Umum.

Selanjutnya ada Pertandingan Sepak Bola Lapangan Besar antar Desa dan Kelurahan, Sepak Bola Lapangan Mini antar Desa/Keluraha dan Bola Voly antar Desa/Kelurahan. Yang juga memeriakan adalah gelaran Karnaval yang diikuti oleh seluruh masyarakat dan komponen se-Kecamatan Pantai Baru serat Kebalai Massal.

Pj. Bupati Oder Maks Sombu melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Armis Saek menyampaikan apresiasi atas diselenggarakannya beraneka kegiatan tersebut dalam rangka memeriahkan HUT Proklamasi Kemerdekaan Indoensia ke-79 Tahun 2024.

“ Dengan kegiatan-kegiatan ini akan menumbuhkan semangat kebangsaan dan cinta akan tanah air bagi masyarakat termasuk kaum muda yang ada di daerah ini,” ungkap Asisten II Armis Saek.

Moment perayaan ini, Ia mengajak semua pihak untuk tetap bahu membahu dan terus berkomitmen dalam membangun Negeri khususnya Kabupaten Rote Ndao. Kita semua dalam kapasitas sebagai pelajar, mahasiswa, pekerja maupun ASN memiliki peran bersama yang penting dalam menciptakan Indonesia yang lebih baik.

Sementara Camat Pantai Baru Micha Manubulu,S.Pi menyampaikan terima kasih yang besar kepada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao atas dukungan bagi terselenggaranyaa semarak perayaan sampai pada puncaknya Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI ke-79 Tingkat Kecamatan Pantai Baru.

Ia mengatakan, beragam kegiatan ini terlaksana juga berkat dukungan masyarakat dan semua stakeholder. Kegiatan-kegiatan tersebut, katanya, berjalan dengan baik karena kolaborasi dan kerja sama dengan Forkompimca, pimpinan unit kerja di kecamatan, Pemerintah Desa dan Kelurahan serta seluruh masyarakat.

“ Dengan semangat dan dukungan masyarakat, Forkopimca, pimpinan unit kerja, Pemerintah Desa/Kelurahan, sehingga semua kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik,” ungkapnya.*(Bidkom_DKISP Rote Ndao)

Penjabat Bupati Rote Ndao Oder Maks Sombu, SH,MA,MH menerima Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award Tahun 2024. Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin, Kamis (08/08/2024). Pengharagaan tersebut sebagai apresiasi atas sistem penjaminan kesehatan yang diakses secara adil oleh seluruh masyarakat..

Kegiatan Penyerahaan Penghargaan UHC Award Tahun 2024 bertema “ Satu Dekade Program JKN-JKS untuk Negeri Sebagai Wujud Nyata Komitmen Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Perlindungan Kesehatan Bagi Masyarakat Indonesia “ berlangsung di Krakatau Grand Ballroom Taman Mini Indonesia Indah – Jakarta.

Diketahui, Penghargaan Universal Health Coverage sebagai bentuk apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang berhasil dalam menerapkan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau.

Kegiatan diawali dengan tarian pembuka oleh Grup GeGe Gumelar Orkestra dan MOU Dancer dan penyampaian Laporan Penyelenggaraan kegiatan disampaikan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D., AAK.

Selanjutnya ucapan selamat dan pemberian penghargaan oleh Presiden International Social Security Association (ISSA) Dr. Muhammed Azman kepada Wakil Presiden RI, serta sapaan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P. dan pemutaran Video 1 Dekade JKN-KIS.

Wapres Ma’aruf Amin dalam sambutannya usai penyerahan penghargaan menyampaikan selamat dan apresiasi kepada Pemerintah Daerah atas capaian yang telah diraih. Dikatakan Wapres Ma’ruf Amin, Universal Health Coverage berdasar pada sebuah konsep pembangunan kesehatan global yang memastikan setiap individu memiliki akses pelayanan kesehatan yang adil, komprehensif dan bermutu tanpa adanya hambatan finansial di Indonesia yang diwujudkan dengan program JKN-JKS.

Data BPJS Kesehatan pertanggal 1 Agustus 2024 menunjukan jumlah peserta JKN-KIS mencapai 276,5 juta jiwa atau lebih dari 98,19% dari total penduduk. Pencapaian tersebut diparesiasi sebagai hasil kolaborasi dan sinergitas antara BPJS Kesehatan, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

“ Pencapaian tersebut tidak lepas dari peran sinergi dan kolaborasi antara BPJS Kesehatan, Kementerian/Lembaga dan seluruh Pemerintah Daerah,” ungkap Wapres Ma’ruf Amin. Berkenaan dengan itu, Wapres Ma’ruf Amin meminta Pemerintah daerah untuk terus memastikan seluruh penduduk di daerahnya terdaftar sebagai peserta aktif program JKN-KIS.

Untuk diketahui, penyerahan Penghargaan UHC Awards oleh Wakil Presiden RI diberikan kepada 15 Kepala Daerah untuk Pemda kategori utama yang terpilih. Hadir dalam kegiatan, para Bupati dan Pj.Bupati serta Kepala BPJS Kesehatan. Pj. Bupati Oder Maks Sombu hadir bersama Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Rote Ndao Mario Trio Purwanto Kore.*(Bidkom_DKISP Rote Ndao/Prokopim)

Badan Pengurus Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana masa bhakti 2021-2025 resmi dilantik.  Kegiatan Pelantikan dan Pengukuhan Dewan Pengurus Cabang Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) Kabupaten Rote Ndao yang dipadukan dengan Pembinaan dan Pengawasan Sistem Informasi Keluarga (SIGA) digelar, Kamis (08/08/2024) bertempat di Kantor Camat Rote Selatan.

Kegiatan dihadiri Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi NTT, Perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi NTT, sejumlah Camat, Forkompimca, Kepala Desa Perta pengurus IPeKB Kabupaten Rote Ndao dan undangan lainnya. Pelantikan dan pengukuhan dilakukan Ketua Umum IPeKB Provinsi NTT Nikodemus, S.Sos bersama Sekretaris Umum Andy T. C. Benu, S.Sos.

Penjabat Bupati Rote Ndao Oder Maks Sombu, SH,MA,MH dalam sambutan yang disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Regina A. V. Kedoh, S.STP,M.Si mennyampaikan apresiasi dan selamat bertugas kepada Pengurus IPeKB Kabupaten Rote Ndao yang dilantik hari ini.

Pj. Bupati Oder Maks Sombu memandang strategisnya peran dan tanggungjawab Pengurus IPeKB Kabupaten Rote Ndao bersama seluruh Penyuluh Keluarga Berencana dalam merencanakan kerja penggerakan, advokasi dan KIE untuk memastikan semua keluarga menjadi keluarga berkualitas dari aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi, serta pemenuhan gizi bagi remaja secara baik dan pengasuhan yang komunikatif dan manusiawi.

Karena itu, beberapa himbauan disampaikan Pj. Bupati Oder Maks Sombu terkait eksistensi IPeKB Kabupaten Rote Ndao. Pertama, IPeKB terus memperhatikan banyaknya indikator Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting, sehingga kerja secara cerdas dengan memanfaatkan segala potensi yang ada terus dilakukan.

Kedua, jelas Pj. Bupati Oder Maks Sombu, jajaran IPeKB sebagai ujung tombak pelayanan Program Bangga Kencana dan penurunan stunting senantiasa gencar dalam menyosialisasikan pemakaian alat kontrasepsi di masyarakat untuk menurunkan ratio ketergantungan penduduk produktif terhadap penduduk non produktif;

Ketiga, perkuat kemitraan dengan pemerintah, swasta, lembaga pendidikan serta media, sebagai upaya optimalisasi sumber daya dalam penyelenggaraan program, dan Keempat, IPeKB terus bersemangat dalam pengembangan diri khususnya terkait Program Bangga Kencana dan percepatan penuruna stunting.

Diketahui, Pengurus IPeKB Kabupaten Rote Ndao Masa Bhakti 2024-2028 resmi dilantik dan dikukuhkan. Pelantikan dan Pengukuhan IPeKB bersamaan dengan Pembinaan dan Pengawasan Sistem Informasi Keluarga (SIGA). Penyelenggaraan SIGA di daerah bertujuan dalam penyedaiaan data dan informasi keluarga melalui pendataan yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana.

Berikut Pengurus IPeKB Kabupaten Rote Ndao Masa Bhakti 2024-2028:

*(DKISP Rote Ndao)

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyerahkan Duplikat Bendera Pusaka kepada Kabupaten/Kota se-Indonesia yang diterima oleh para Bupati/Pj. Bupati dan Waliota/Pj. Walikota. Penyerahana Duplikat Bendera Pusaka dilakukan kepada 258 Kabupaten/Kota di Indoensia.

Pj. Bupati Rote Ndao Oder Maks Sombu, SH,MA,MH hadir dan secara langsung menerima Duplikat Bendera Pusaka pada Rabu (08/08/2024) dalam kegiatan yang berlangsung di Balai Samudra Kelapa Gading, Jakarta.

Acara ini merupakan bagian dari upaya BPIP untuk terus memperkuat semangat kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Kegiatan tersebut juga diisi dengan pembacaan sejarah Sang Saka Merah Putih serta pembacaan profil BPIP.

Selanjutnya dilakukan Penyerahan Duplikat Bendera Pusaka kepada 258 Kabupaten/Kota di Indonesia oleh Kepala BPIP kepada para Bupati/Pj. Bupati dan Waliota/Pj. Walikota.

Kepala BPIP RI Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A,Ph.D  mengatakan penyerahan Duplikat Bendera Pusaka merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesi Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

Dikatakan Kepala BPIP Yudian Wahyudi, dalam Perpres tersebut, BPIP mendistribusikan Duplikat Bendera Pusaka kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Duplikat Bendera Pusaka, jelsnya, akan digunakan oleh pemerintah selama sepuluh tahun. Namun jika sebelum jangka waktu sepuluh tahun bendera pusaka tersebut rusak atau tidak layak lagi dikibarkan maka pemerintah dapat mengajukan permohonan pergantian Duplikat Bendera Pusaka secara tertulis kepada BPIP. *(Bidkom_DKISP Rote Ndao/Prokopim)

Menanggapi isu yang beredar di media sosial, khususnya grup Facebook “ARAK (Anak Rote Anti Koruptor)”, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rote Ndao, Drs. Jonas M Selly, MM, menyatakan bahwa informasi yang disebarkan oleh akun Facebook atas nama Reni Marta pada Senin (5/8/2024) adalah tidak benar dan menyesatkan.

Akun tersebut memuat tuduhan mengenai adanya praktik pungutan liar terkait promosi jabatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao. Sekda Jonas Selly dengan tegas membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa proses mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengedepankan profesionalitas, dan akuntabilitas.

Menyikapi penyebaran informasi yang tidak benar dan berpotensi mencemarkan nama baik ini, Sekda Jonas Selly telah mengambil langkah hukum dengan melaporkan akun Facebook Reni Marta ke Polres Rote Ndao pada Selasa (6/8/2024). Laporan tersebut telah diterima dan teregister dengan Nomor : LP/B/93/VIII/2024/POLRES ROTE NDAO/POLDA NUSA TENGGARA TIMUR.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao Pauwil J. J. Nggili, S.Sos, M.Si menghimbau kepada seluruh masyarakat pengguna media sosial untuk bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya.*(Bidkom_DKISP Rote Ndao)

Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao bersama Tim mengambil langkah hukum terkait penyebaran berita bohong oleh oknum yang tidak bertanggungjawab menyangkut tudingan adanya penerimaan uang dalam rangka mutasi di lingkup Pemkab Rote Ndao. Langkah ini diambil setelah serangkaian pernyataan yang beredar di media sosial dinilai merugikan nama baik yang dapat menciptakan kontroversial di masyarakat.

Selasa (06/08/2024), Laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Akun Facebook Rani Marta di Grup ARAK (Anak Rote Anti Korupsi) pada senin malam (05/08/2024), disampaikan Sekda Jonas M. Selly bersama Tim yang terdiri dari Asisten Pemerintahan dan Kesra Ir. Untung Harjito dan Kepala Bagian Hukum Arison Tomasui, SH, Kasat Pol. PP Yeskiel Messakh, SH, Kadis Kominfostaper Pauwil J. J. Nggili, S.Sos, M.Si, Kabag Ekbang Dra. Endang Pristiwati,M.Si, Sekretaris Dinas kominfostaper Maraden A. Patola,ST, M.Sc dan sejumlah Staf Pol. PP  mendampingi Sekretaris Daerah Drs. Jonas M. Selly, MM ke Polres Rote Ndao. Laporan terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik diterima Unit SPKT Polres Rote Ndao.

Langkah hukum yang diambil tersebut sebagai upaya untuk melindungi nama baik jabatan serta menjaga kepercayaan masyarakat. Meski begitu, pihak Pelapor akan tetap mengikuti seluruh rangkaian tahapan dan prosedur yang berlaku.

Akun Facebook Reni Marta dilaporkan terkait dugaan penyebaran berita bohong yang menyatakan pihak Pelapor menerima sejumlah uang dalam rangka mutasi pejabat Pemkab Rote Ndao. Atas penyebaran informasi tersebut pihak Pelapor merasa nama baiknya dirugikan.

Tiba di Unit Pelayanan Terpadu Polres Rote Ndao, sekira pukul 11.00, Tim Pelapor langsung diarahkan menuju ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Selanjutnya Sekretaris Daerah Drs. Jonas M. Selly, MM bersama Tim bertemu petugas di Unit SPKT dan menyampaikan laporan.

Usai penyampaikan laporan, Tim Pelapor bersama Sekda Jonas M. Selly meninggalkan ruang SPKT Polres Rote Ndao. Diketahui, penyampaian laporan tersebut terkait dugaan pencemarn nama baik melalui media sosial.*(Bidkom_DKISP Rote Ndao)

Penjabat Bupati Rote Ndao Oder Maks Sombu, SH,MA,MH menghadiri Rapat Koordinasi Perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Asal Nusa Tenggara Timur, Senin (05/08/2024) di Kupang. Rakor diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi NTT tersebut dibuka Pj. Gubernur NTT Ayodhia G. L. Kalake, SH,MDC, membahas terkait strategis dan kebijakan pemerintah dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia khususnya yang berasal dari  Provinsi NTT.

Diskusi dalam Rakor dilakukan secara Panel yang mengahdirkan narasumber antara lain, Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Singapura, Hongkong dan Arab Saudi. Selanjutnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Ketenagakerjaan, Dewan Pakar Satgas Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Kapolda NTT.

Peserta Rakor disambut dengan tarian dan menempati tempat yang disediakan panitia penyelenggaran. Peserta mendengarkan laporan panitia disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT Sylvia R.Peku Djawang, SP., MM dan sambutan Deputi Penempatan dan Perlindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah BP2MI Irjen Pol. Drs. I Ketut Suardana, M.Si.

Selanjutnya Pj. Gubernur NTT Ayodhia Kalake secara resmi membuka Rakor tersebut. Ia menegaskan perlunya komitmen yang kuat oleh semua pemangku kepentingan agar dapat mencegah terjadinya CPMI ilegal.

Para pemangku kepentingan di Provinsi maupun Kabupaten dan Kota, kata Pj. Gubernur Ayodhia Kalake, terus bekerja lebih optimal pada semua tahapan dari pra bekerja, selama bekerja dan pasca bekerja dalam rangka perlindungan CPMI dan PMI asal Provinsi NTT.

Selain itu, lanjutnya terus digalakkan sinergi antar Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten dan Kota serta Perwakilan Indonesia di Luar Negeri. Sinergitas ini dalam rangka penetapan kebijakan, program dan mekanisme perlindungan yang efektif bagi pekerja migran asal NTT di Negara tujuan.

Sementara Dewan Pakar Satgas BP2MI Lili Pintauli Siregar, SH,MH menggarisbawahi terkait kondisi dan alternatif upaya perlindungan PMI asal NTT di negara penempatan. Ia mengatakan tantangan pekerja migran di luar negeri seperti eksploitasi, kekerasan fisik, perbudakan, masalah hukum, kesenjangan budaya dan bahasa.

Berkenaan dengan itu, Satgas BP2MI Lili Siregar menungkapkan peran pemerintah dalam pelatihan dan pembekalan, fasilitas dan layanan bantuan, kerjasama dengan negara penerima serta penegakan hukum terhadap pelanggaran para pekerja migran.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kapolda NTT, Danrem 161 Wira Sakti Kupang, Pj.Walikota Kupang, para Bupati/Pj, Bupati, para Kepala Dinas Nakertrans serta para Ketua Satgas Gugus Tugas TPPO se-Provinsi NTT.*(Bidkom_DKISP Rote Ndao/Prokopim)

Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao Budi Narsanto,SH mengakhiri masa tugasnya di Kejari Rote Ndao. Selanjutnya, Kajari Budi Narsanto akan bertugas pada jabatan barunya di Kejaksaan Agung. Acara Pisah Sambut dan Ramah Tamah bersama Kajari Budi Narsanto pun berlangsung hikmat, jumat (03/08/2024) malam, bertempat di rumah jabatan Bupati Rote Ndao. Moment Pisah Sambut ini sebagai bentuk silaturahmi dan apresiasi atas pengabdiannya selama bertugas di Kabupaten Rote Ndao.

Hadir dalam kegiatan Forkompimda Kabupaten Rote Ndao diantaranya, Dandim 1627 Rote Ndao Letkol Inf. Albert Inkiriwang, S.I.P, Kapolres Rote Ndao AKBP Mardiono, M.K.P yang diwakili Kasat Binmas Polres Rote Ndao Iptu Yerri L Dowa,SH, Danlanal Pulau Rote Letkol Laut (P) Andrik Irwanto, Ketua Pengadilan Rote Ndao Fransiska Dari Paula Nino, SH,MH, serta jajaran Kejari Rote Ndao.

Acara Pisah Sambut ditandai dengan pemakaian Selimut dan Topi Ti’i Langga oleh Pj. Bupati Rote Ndao Oder Maks Sombu, SH,MA,MH kepada Kajari Budi Narsanto, SH dan disaksikan Forkompimda serta undangan.

Pj. Bupati Oder Maks Sombu menyampaikan selamat kepada Kajari Budi Narsanto atas jabatan baru yang diemban sebagai Intel Jaksa Agung. Ia juga manghaturkan terima kasih atas dedikasi Kajari Budi Narsanto selama melayani dan melaksanakan tugas di Kabupaten Rote Ndao.

Segala bentuk dukungan dalam pembangunan daerah patut diapresiasi. Atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Rote Ndao, Pj. Bupati Oder Maks Sombu meyampaikan apresiasi dan terima kasih.

Pj. Bupati Oder Maks Sombu juga menyampaikan selamat bertugas kepada Kasie BB Kejari Rote Ndao Aben Ezer Simangunsong, SH sebagai Plt. Kajari Rote Ndao. Acara Pisah Sambut diakhiri dengan ramah tamah. Pj. Bupati Oder Maks Sombu, Kajari Budi Narsanto bersama Forkompimda dan undangan hikmat mengikuti jalannya acara Pisah Sambut.*(Bidkom_DKISP Rote Ndao/Prokopim)

Penjabat Bupati Rote Ndao Oder Maks Sombu, SH,MA,MH menghadiri Rapata Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Selasa (30/07/2024) yang berlangsung di Pecatu Hall, Bali Nusa Dua convention center 2 (BNDCC2). Kegiatan dipimpin Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto

Rapat Koordinasi dihadiri Menteri Dalam Negeri Jenderal Pol (Purn) Muhammad Tito Karnavian, Ketua KPU Mochamad Afifuddin,S.Th.I.M.Si, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, SH,LL.M, Panglima TNI yang Diwakili Pangkogabwilhan II Marsdya.TNI M. Khairil Lubis, Asops Kapolri Irjen Pol Drs. Verdianto.I. Bitticaca, M.Hum, Kapuspenkum Kejagung I Ketut Sumendra dan Deputi Bidang Operasi Keamanan Saiber dan Sandi BSSN Mayjed. TNI. Dominggus Pakel,S.Sos.

Diketahui, Rapat Koordinasi juga dihadiri Gubernur, Pj. Gubernur, Bupati, Pj. Bupati dan Walikota, Pj. Walikota wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Pj. Bupati Rote Ndao Oder Maks Sombu turut hadir bersama Pj. Gubernur NTT Ayodhia G. L. Kalake, SH,MDC, Ketua DPRD NTT, Ir. Emelia J. Nomleni dan Pj. Walikota, para Bupati dan Pj. Bupati se-Provinsi NTT.

Rapat Koordinasi membahas terkait koordinasi dalam menjaga stabilitas politik, hukum dan keamanan selama pelaksanaan Pilkada Tahun 2024, sinergitas antar Kementerian dan Lemabaga dalam mengawal Pemilukada serta menjaga netralitas ASN.

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto mengatakan seluruh komponen bangsa perlu menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan selama tahapan Pemilukada berlangsung. Kementerian dan Lembaga, Pusat dan Daerah terus meningkatkan koordinasi dan sinergitas guna menyukseskan penyelenggaraan Pilkada dengan baik, kondusif dan sesuai dengan regulasi.

Selain itu, Rakor juga memperhatikan aspek netralitas ASN, TNI dan Polri dalam penyelenggaraan Pilkada tahun 2024 serta mewujudkan terselenggaranya Pilkada yang aman, damai, kondusif dan berkualitas.

Selanjutnya, Rakor juga mengungkapkan langkah strategis Pemerintah Daerah yang perlu dioptimalkan dalam menjaga stabilitas Polhukam dengan meningkatkan sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah untuk fasilitas penyelenggaraan Pilkada serta meningkatkan sinegritas dengan Forkopimda.*(Bidkom_DKISP Rote Ndao/Prokopim)

Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam pelayanan konsutasi bagi perangkat daerah telah beralih dari metode konvensional ke digital. Hal ini sejalan dengan hadirnya Aplikasi Kokolak, yang disosialisasikan pada selasa 23 Juli 2024 lalu bertempat di kantor Inspektorat Kabupaten Rote Ndao.

Diketahui, APIP dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di laksanakan oleh perangkat daerah berperan sebagai Assurance atau Penjamin dan Consulting atau Konsultasi.

Karena itu, untuk mendukung pelayanan Konsultasi oleh Inspektorat Kabupaten Rote Ndao, telah menerapkan digitalisasi pelayanan dengan hadirnya Aplikasi Kokolak yang berakornim Komunikasi, Objektif, Kredibilitas, Optimalisasi, Langkah, Analisis dan Kepercayaan.

Penyebutan nama Kokolak, kata Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Kabupaten Rote Ndao Riana Y. Saek, SE, sebagai bentuk pelestarian budaya Rote Ndao khususnya bahasa daerah. Dalam pelafalan bahasa Rote, Kokolak diartikan sebagai Omong-Omong atau Bicara. Sehingga diharapkan branding “KOKOLAK” ini dapat membangun spirit atau motivasi stakeholder disaat menggunakan aplikasi ini agar dapat memanfaatkan layanan berkonsultasi sehingga tujuan transparansi, akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik dapat tercapai.

Aplikasi Kokolak dalam rangka optimalisasi tugas Pengawasan Inspektorat Kabupaten Rote Ndao dapat dimanfaatkan oleh pengguna layanan dengan mengunjungi Lama: https://kokolak.rotendaokab.go.id.

Dikatakan Inspektur Pembantu IV Riana Saek, hadirnya Aplikasi Kokolak, berawal dari fenomena Konsultasi yang belum berjalan dengan optimal. karena masih dilakukan secara manual. Stakeholder dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan publik belum mendapatkan pendampingan, bimbingan dan rekomendasi yang memadai, sehingga diperlukan inovasi optimalisasi fungsi Konsulting

Sehingga demi meningkatkan efektifitas dan efisiensi layanan Konsultasi, maka Apliasi Kokolak hadir sebagai trategi dalam optimalisasi layanan konsultasi secara online. Kegiatan Sosialisasi penerapan Aplikasi Kokolak dibuka oleh Inspektur Kabupaten Rote Ndao Arkalaus Lenggu, S.Pd dan dihadiri oleh perwakilan perangkat daerah, Puskesmas, Sekola dan Perangkat Desa.*(Bidkom_DKISP Rote Ndao)