IMRI – Izin Membangun Rumah Ibadah
Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum I Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat itu me rupakan revisi dari Surat Keputusan Bersama Menag dan Mendagri Nomor 1/1969.
Peraturan Bersama mengatur tentang tugas kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat bersama, pembentukan forum kerukunan umat beragama (FKUB), pendirian rumah ibadat, dan izin sementara pemanfaatan bangunan gedung.
Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa. Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis bangunan, dan persyaratan khugus, di antaranya 90 KTP pengguna rumah ibadat dan dukungan masyarakat setempat minimal 60 orang.
FKUB dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Jumlah FKUB kabupaten maksimal 21 orang, sedangkan FKUB kota paling banyak 17 orang. Komposisi keanggotaan FKUB ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal satu orang dari setiap agama yang ada di kabupaten dan kabupaten. (S1E)
PENDIRIAN RUMAH IBADAT
- Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bangunan gedung
- Persyaratan khusus:
- Daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadat minimal 90 orang yang disahkan pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah
- Dukungan masyarakat setempat minimal 60 orang yang disahkan lurah/kades
- Rekomendasi tertulis kantor Departemen Agama
- Rekomendasi tertulis forum ke rukunan umat beragama (FKUB)
Wabup RoNda Tinjau Lokasi Percetakan Sawah Baru
Baa –
Wakil Bupati Rote Ndao, Jonas C. Lun sejak dilantik 8 Februari 2014, nampaknya telah serius blusukan di sejumlah lokasi pertanian, seperti halnya kemarin, jumat (21/3) siang, beliau meninjau 100 hektar percetakan sawah baru yang dibiayai APBN tahun anggaran 2013 silam untuk wilayah Kabupaten Rote Ndao, di tiga kecamatan yaitu Landu Leko, kecamatan panatai baru dan Kecamatan Rote Timur.
Pemkab RoNda Serah Terima Kendaraan ke PN dan Danlanal
Baa –
Bertempat di ruang kerjanya, Jumat (21/3) siang, Bupati Rote Ndao, Leonard Haning, MM didampingi Sekda, Drs. Alfred H.J Zacharias. M.Si, Assisten Pemerintahan dan Kesra, Drs. Origenes M. Boeky,M.Si, Kabag Humas dan Protokoler, Arkipus Nalle.S.Pd dan Kadis PPKAD, Ir. Martinus Rette melakukan serah terima kendaraan kepada Pihak Pengadilan Negeri Baa dan Lanal Pulau Rote, dalam hl ini diserahkan langsung kepada danlanal Pulau Rote, Letkol Laut (p) Haryono.
PKK Gelar Konsultasi Kesehatan dan Pengobatan Gratis
Baa –
Tim Penggerak (TP) Pembinaan Kesehjateraan Keluarga (PKK) Kabupaten Rote Ndao, terus mendukung Pemerintah Daerah dengan melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka membantu mensejahterakan masyarakat.
Hal ini disampaiakan Ketua TP PKK Kabupaten Rote Ndao, Ny Paulina Haning – Bulu, SE kepada Wartawan di Kantor Bupati setempat, Kamis (20/3) siang kemarin.
Bupati Rote Ndao Membuka Sosialisasi dan Launching Raskin Tahun 2014
Baa –
Dalam rangka menginformasikan kepada masyarakat dan pihak – pihak terkait agar dapat mengetahui pelaksanaan program Raskin tahun 2014 di kabupaten Rote Ndao sehingga diharapkan dapat memberikan dukungan dan ikut mengawasi pelaksanaannya, ungkap ketua panitia penyelenggara, Drs. Yulius Tulle di sela laporannya siang (19/03) dalam acara Sosialisasi dan Launching Raskin tahun 2014 bertempat di aula Bappeda.
PDE Rote Ndao Kembangkan Web Berbasis Dinamis
Baa –
Guna meningkatkan pelayanan informasi yang cepat dan tepat, Kantor Perpustakaan, Arsip, Dokumentasi dan PDE (KPAD & PDE) Kab. Rote Ndao mulai mengembangkan website milik pemda dari yang semula statis kedinamis, demikian di ungkapkan kepala Kantor PAD & PDE Rote Ndao, Morids Bulan, S.Pd, M.Si dikantor Bupati siang (18/3).
Pemda RoNda Resmi Umumkan K1 dan K2
Baa,
Sebanyak 378 dari ratusan CPNS Lulus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Rote Ndao tahun anggaran 2013 yang berasal dari kategori satu (K1) sebanyak 41 orang, semula hanya sebanyak 26 orang, namun batal di umumkan karena tidak ada tanda tangan dan Cap dari BKN, setelah kembalikan ada tambahan 15 orang sehingga jumlahnya bertambah, menjadi 41 orang, tetapi sayangnya penambahan 15 orang ternyata 10 nama pendobelan yakni ada di K1 dan juga ada di K2, sehingga pemda menyurati Panitia Penerimaan CPNS Pusat agar 10 nama itu di masukkan di K1 dan satu Peserta K1 dinyatakan Lulus tetapi sudah meninggal.
Sementara tenaga Honor kategori dua (K2) yang lulus seleksi sebanyak 338 orang, sehingga digabungkan dengan K1 totalnya 378 demikian di ungkapkan Bupati Rote Ndao, Drs. Leonard Haning, MM di ruang kerja Bupati Rote Ndao, senin (17/3)pagi.
Terkait penyebab pendobelan karena BKN sebelumnya beberapa nama K1 tidak ada pada saat pengumuman, pemda alihkan ke K2 sesuai petunjuk BKN, ternyata dalam hasil dalam seleksi yang keluar ada 10 nama K1 yang ikut testing di K2.
Menurut Haning, sesuai hasil rapat Muspida Kabupaten Rote Ndao terhitung senin (17/3) hingga 27 maret yang akan datang para CPNS yang lulus seleksi, untuk melengkapi berkas yang dibutuhkan agar segera di kirim ke BKN pusat untuk proses Nomor Induk Pegawai (NIP), jika berkas dimasukkan disaat ini akan di terbitkan SK pada April mendatang.
Lanjut Haning, CPNS yang terlambat memasukkan berkas diberikan batas akhir juni, jika melewati waktu tersebut konsekwensinya akan di tanggung sendiri.
Terkait dugaan adanya CPNS yang dinyatakan lolos, tetapi berkasnya bermasalah, Haning mengatakan, tentunya pemda membentuk TIM untuk mengkaji hal tersebut, karena BKN serahkan ke daerah, namun konsekwensi kepala daerah yang bertanggungjawab, dengan sangsi administrasi dan juga pidana, oleh karena itu pemda cermat dalam seleksi berkas sehingga menghindari resiko pidana dan sanksi administrasi.
Ketua DPRD Rote Ndao Cornelis Feoh, SH berharap agar dalam melakukan verifikasi data harus jujur mengatakan yang tidak bisa katakan tidak bisa, agar surat perjanjian kepala daerah tidak ada ikatan, karena sesuai surat BKN yang bertanggungjawab Kepala Daerah.
Hadir menyaksikan pembukaan berkas kelulusan CPNS K1 dan K2 di ruang kerja Bupati Rote Ndao, yaitu Koramil 1604. Kap Inf Carles Djoweni, Bupati Rote Ndao, Drs.Leonard Haning,MM, wakil Bupati Jonas C Lun,S.Pd, wakil Ketua Pengadilan Negeri Baa Zaka Talapeti, SH.MH dan sejumlah Asisten, Sekda Rote Ndao, Drs. Alfred Zacharias,M.Si dan Wakapolres Rote Ndao Kompol Osias Ngili.
[Humas RN]