pkk

BANGUN KELUARGA BERSAMA PKK ROTE NDAO

pkk

Setda,–Segenap masyarakat Rote Ndao diminta untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga bersama Tim Penggarak PPK dan kader-kader yang ada. Hal ini didasari oleh peran dan fungsi Tim Penggerak PKK yang telah menjadi panutan dimana Tim Penggerak PKK berserta kader-kader yang tersebar  diseluruh pelosok desa dan keluruhan yang memiliki dedikasi dan selalu eksis dalam pelayanan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Pantai Oeseli

Terletak di Desa Oeseli, Kecamatan Rote Barat Daya, pantai ini akan ramai dikunjungi oleh anak muda dari desa setempat pada hari libur. Berbeda tipikal dengan Bo’a dan Nemberala yang berombak, Pantai Oeseli cenderung lebih tenang dengan ombak dan gelombang yang tidak besar sehingga sangat nyaman untuk melakukan aktivitas berenang atau sekedar bermain air.

Letaknya yang berada di ujung pulau, menjadikan pantai ini sedikit tersembunyi sehingga letaknya tak cukup diketahui banyak orang. Tak banyak ditemui wisatawan lokal maupun mancanegara di pantai ini.

Karena belum banyak dikunjungi orang, pantai ini masih belum tercemar. Padahal, ombak di pantai ini tidak besar sehingga nyaman untuk berenang. Masuk ke dalam desa, Anda bisa melihat sebuah perkampungan yang dipenuhi dengan jemuran rumput laut.

Hampir seluruh penduduk Oeseli berprofesi sebagai petani rumput laut. Selain itu, warga Oeseli juga membuat air gula. Untuk mencapainya, Anda bisa berangkat dari Nerembala menggunakan mobil. Jarak yang harus dilalui adalah sekitar 20 kilometer, dengan waktu tempuh satu jam.

Tak terdapat fasilitas penunjang apapun di sekitar kawasan pantai, hanya terdapat beberapa warung kecil di desa yang menjual minuman dan makanan ringan. Untuk penginapan juga tak tersedia di Oeseli, bagi yang hendak bermalam dapat menuju Nembrala karena di sana lebih banyak pilihan penginapan dengan harga yang bervariatif.

 

sekda

PEMKAB ROTE NDAO SELEKSI TERBUKA 6 JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

sekda

Setda,– Dalam rangka mengisi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ( eselon II-b ) pada lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao tahun 2016 maka sejak tanggal 01 Maret sampai dengan 15 Maret 2016 membuka kesempatan kepada semua Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang berminat dan memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi yang dilaksanakan secara terbuka.

frans-lebu-raya-gubernur-ntt

Limbah Blok Masela Berdampak ke NTT

gubntt
KUPANG, Sadar atau tidak, jarak kilang Blok Masela, atau lokasi tambang gas terbesar di dunia, sangat dekat dengan Provinsi NTT, atau tepatnya dekat dengan Pulau Alor. Jaraknya hanya terpaut 800 kilo meter saja dari Pulau Alor. Jika aktivitas tambang berlangsung, maka tentunya akan membawa dampak bagi masyarakat NTT. Pasalnya, wilayah NTT merupakan salah satu wilayah terdekat dengan lokasi pengeboran gas itu.
Jika dikelola dengan baik dan pembagian keuntungannya adil, tentu masyarakat NTT terdampak secara ekonomi. Namun dampak negatifnya adalah bahaya limbah dari kilang gas tersebut akan mengancam wilayah teritori Provinsi NTT.
“Kalau itu dieksplore, maka limbah dari Blok Masela ini akan juga berdampak pada NTT. Sehingga bagi saya, layak kalau kita meminta juga bagian untuk PI (participating interest, red). Kalau 10 persen, kita bagi lima, lima persen. Toh semuanya untuk membangun negeri ini dari daerah-daerah,”kata Gubernur NTT Frans Lebu Raya kepada Timor Express di kantornya, Jumat (26/2).
Perjuangan gubernur untuk mendapatkan bagian dari PI Blok Masela sudah cukup panjang. Proposal usulan pun sudah bergulir di masa dua presiden, yakni Presiden SBY dan sekarang Presiden Joko Widodo. Sayang, hasilnya belum dipastikan. Menyoal dukungan politik dari wakil rakyat di Senayan asal daerah pemilihan Provinsi NTT, gubernur sedikit menyindir. Apalagi ketika disinggung terkait gerilya pemerintah Provinsi Maluku yang didukung penuh para wakil rakyatnya. “Haha, kalau itu saya tidak tahu,”sambung gubernur tertawa.
“Tentu saya butuh dukungan dari seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Mari kita bersama-sama memperjuangkan bagian dari Blok Masela,”pinta gubernur. Permintaan gubernur ini mungkin sekaligus ajakan untuk sama-sama menyuarakan hal ini kepada pemerintah pusat. Alasannya, karena Blok Masela tidak berada di wilayah teritori satu daerah, namun di luar dari Maluku dan NTT, sehingga menjadi kewenangan pemerintah pusat. “Sehingga, kita usulkan ke presiden, karena wilayah ini (NTT) masih dikategori tertinggal dengan berbagai keterbatasannya. Jadi saya mohon doa saja,”tambah gubernur.
Rencana pengeboran gas di Blok Masela memang sedang hangat dibicarakan karena pemerintah berencana memulainya dalam waktu tidak lama lagi. Dua skenario pun sedang dipersiapkan pemerintah pusat melalu Kemenko Maritim dan Kementerian ESDM. Pertama, skema dengan pipa atau kilang darat (onshore). Biaya investasi dan biaya operasi skema pipaniasi ini disebut jauh lebih rendah daripada Liquefied Natural Gas (LNG) Laut yang menjadi skenario kedua.
Skenario kilang LNG Darat lebih menguntungkan karena produksi gas yang dialirkan ke darat dapat diproses sebagai LNG dan sekaligus bahan baku untuk industri petrokimia (yang tidak akan terjadi jika dipilih LNG Laut). Menariknya, apabila menggunakan skema pipanisasi, maka LNG dapat di-supply ke pulau-pulau di sekitar Maluku dan NTT untuk pemenuhan kebutuhan energi dengan menggunakan small carrier yang tidak dapat dilakukan jika Kilang LNG dibangun di laut.

 

Timex 1 Maret 2016

Cawapres nomor urut 2 Jusuf Kalla menjelaskan visi misinya saat menjadi pembicara pada diskusi terbuka bertajuk Membedah Visi-Misi, Program Utama dalam Rangka Mensejahterakan Rakyat dalam Waktu Singkat Pasangan Capres Cawapres Jokowi-JK di Bogor, Jabar, Sabtu (28/6). Menurut Jusuf Kalla langkah tercepat meningkatkan kesejahteraan rakyat diantaranya melalui sektor pertanian dan industri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/ed/Spt/14

JK Ingatkan Taat Pajak

jkri
JAKARTA, Ribuan masyarakat Tionghoa kemarin (28/2) menyambut meriah kedatangan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Hall D2 Jakarta International Expo. JK hadir di perayaan Cap Go Meh bersama 2016. Perhelatan itu saat ini memasuki tahun kesembilan sejak diadakan kali pertama pada 2008 lalu.
Berbagai komunitas suku Tionghoa turut serta dalam kegiatan tersebut. Seperti Hakka, Hokkien, Hing HUa, Hokchia, Tiociu, Kanton, Hainan, dan sejumlah komunitas lain. Sejumlah tokoh Tionghoa tampak hadir. Beberapa di antaranya adalah Murdaya Poo, Pendiri Lippo Grup Mochtar Riady, dan Ketua APINDO Anton J Supit. Murdaya yang juga menjabat Ketua Forum Bersama Indonesia Tionghoa (FBIT) menuturkan, dalam perayaan kali ini, pihaknya ingin mengajak seluruh masyarakat Tionghoa untuk ikut membangun negeri. “Karena itu, tema kali ini adalah semangat membangun negeri,” ujarnya saat berada di panggung bersama 75 tokoh tionghoa Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Murdaya juga menyentil soal keberadaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 35 Tahun 2015. Permen tersebut mengatur tata cara penegasan status kewarganegaraan Indonesia bagi WNI keturunan asing yang tidak punya dokumen kewarganegaraan. “Itu jadi seolah-olah menghidupkan kembali SBKRI (Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia),” tuturnya.
Sementara itu, JK kembali mengajak seluruh masyarakat agar ikut serta dalam pembangunan negara. Salah satunya dengan membayar pajak. “Yang mampu, bayarlah pajak dengan benar, agar di tahun-tahun berikutnya tidak perlu lagi tax amnesty,” tuturnya. Apabila masih ada tax amnesty, itu berarti masih banyak masyarakat yang enggan membayar pajak. Padahal, pajak penting untuk membangun negeri.
Menuryut dia, permintaan tersebut berlaku bagi seluruh warga. Masyarakat juga harus percaya pada negerinya, sehingga sumbangsihnya lebih terasa. Kalau masih meminta pengapunan pajak, artinya banyak yang tidak membayar pajak. “Mungkin saja keluarga saya juga melakukan hal yang sama, mungkin keluarganya pak Luhut juga ada yang seperti itu, atau siapa saja,” lanjut JK.
Ada dua hal yang menjadi persoalan ekonomi bangsa Indonesia saat ini. Pertama, pelambatan ekonomi. Kedua, kesenjangan antara yang mampu dan tidak mampu. Peran para pengusaha, termasuk pengusaha Tionghoa tergolong besar, karena mereka menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Karena itu, para pengusaha juga diminta ikut mendorong masyarakat yang tergolong pengusaha kecil dan menengah untuk bisa lebih maju. Khusus untuk masyarakat Tionghoa, JK meminta agar tidak lagi membawa asal usul. Sebab, saat ini semuanya sudah menjadi satu sebagai Warga Negara Indonesia. “Ini adalah konsekuensi dari berbangsa,” tambahnya. Semua warga Indonesia punya solidaritas yang sama terhadap bangsa dan negara

 

Timex 28 Februari 2016

pembayaran pensiunan ASN_thumb[1]

PNS Lulusan SD, SMP, SMA akan Dirasionalisasi

JAKARTA, Kualitas PNS di Indonesia masih banyak yang berada di bawah standar kompetensi. Menurut Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja, ada 39 persen PNS yang kemampuannya di bawah rata-rata. Karena itu, mereka menjadi target rasionalisasi PNS. Saat ini, jumlah PNS pusat dan daerah mencapai 4,517 juta.
“Target rasionalisasi adalah PNS yang pendidikannya SMA, SMP, dan SD. Selain pendidikannya rendah, kompetensinya juga kurang,”kata Setiawan, Minggu (28/2). Dia menyebutkan, PNS di instansi daerah yang lulusan SMA sebanyak 26,5 persen. Sedangkan SMP serta SD masing-masing 1,9 dan 1,2 persen. Sementara itu, PNS lulusan SMA di pusat mencapai 26,3 persen. Sedangkan lulusan SMP serta SD mencapai 1,8 dan 1,1 persen.
“Target pemerintah, yang menjadi PNS minimal lulusan diploma. Saat ini jumlah PNS daerah yang mengenyam pendidikan diploma 23 persen dan 13,9 persen di pusat,”tambah Setiawan. Untuk lulusan S1, PNS daerah sebanyak 43,9 persen. Sedangkan di pusat mencapai 42,4 persen. Sementara itu, PNS lulusan S2 di pusat sekitar 13,2 persen. Sedangkan daerah mencapai 3,5 persen. Di sisi lain, lulusan S3 untuk PNS pusat 1,26 persen dan daerah 0,03 persen

 

Timex 29 Februari 2016