Posts in category: Berita Kabupaten

Bupati melalui Sekretaris Camat Pantai Baru, Alexander E.Tulle.SE membuka Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Menuju Desa Tangguh Bencana di aula kantor desa Tesabela, kecamatan Pantai Baru, kamis (15/06) pagi. Peserta kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Menuju Desa Tangguh Bencana dihadiri oleh aparat dan masyarakat desa.

Menurutnya, penyelenggaraan kegiatan sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Menuju Desa Tangguh Bencana di daerah ini patut disyukuri karena dapat memberi manfaat dan peningkatan pemahaman yang lebih luas dan upaya penanggulangan bencana pada tahap pra bencana maupun sebelum bencana di kabupaten Rote Ndao. Dimana melalui sosialisasi ini dapat diharapkan dapat memberikan panduan bagi aparatur maupaun masyarakat, agar dapat melaksanakan tugas dengan cepat dan tepat sesuai dengan perkembangan kondisi baik pra bencana sehingga tidak menimbulkan persoalan baru dalam penanganan korban pada saat kejadian atau bencana yang dialami masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan didaerah ini akan ditentukan oleh kondisi lingkungan masyarakat yang aman jauh dari bencana, penciptaan lingkungan yang kondusif merulakan tanggungjawab semua komponen bangsa , baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat pada umumnya karena begitu pentingnya peran semua komponen dalam mendukung terciptanya kondisi yang kondusif, oleh karena itu pemerintah daerah kabupaten Rote Ndao telah menetapkan salah satu indikator kinerja program dibidang kebencanaan tahun 2014 -2019, yaitu meningkatkan kapasitas aparatur dalam pengurangan resiko bencana dan pemberdayaan masyarakat menuju desa tangguh bencana untuk mendukung proses pembangunan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kata dia, melalui kegiatan ini, peserta yang mengikuti kegiatan ini dapat mengikutinya dengan serius, agar dapat memahami dan meningkatkan pemahaman tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana penaggulangan bencana pada saat dan sesudah bencana yang dialami masyarakat.

Sementara itu Kepala BPBD Kab. Rote Ndao, Semuel H. Nassa melaporkan bahwa maksud dari kegiatan ini adalah meningkatkan kemampuan dan peran aktif masyarakat untuk mengurangi resiko bencana serta kemampuan membangun kembali kehidupannya setelah terkena dampak bencana, dan tujuan mendorong terwujudnya masyarakat yang tangguh oleh karena lebih terarah, terencana, terpadu dan terkoordinasi dalam menghadapi bencana.

Hasil yang diharapkan adalah  agar masyarakat dan semua elemen yang berperan dalam dalam penaggulangan bencana dan pada saat pra bencana lebih memahami upaya upaya penanggulangan pada saat pra bencana sehingga tidak berdampak luas atau tidak menimbulkan sebuah persoalan baru pada saat terjadi bencana maupun pra bencana dengan demekian Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus berperan aktif dalam melakukan segala sesuatu lewat pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat dan diharapkan agar semua masyarakatpun dapat melanjutkan materi atau informasi ini kepada masyarakat luas. (humas-rn)

DPMD kabupaten Rote Ndao menggelar Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur bagi Badan Permusyawaratan Desa tingkat kabupaten Rote Ndao tahun anggaran 2017 bertempat di Aula Videsy, rabu (14/06)pagi.

Bupati melalui Sekretaris Daerah, Drs.Jonas.M.Selly.MM dalam sambutannya mengatakan Kegiatan pembekalan teknis bagi BPD ini dimaksudkan untuk menjawab persoalan di desa khususnya implementasi peraturan Perundang -Undangan tentang pemerintah desa.
Dengan adanya dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan aturan peeundang-undangan tentang desa yang mengalami perubahan, terakhir dengan Undang -Undang nomor 6 tahun 2014 tentang perubahan  desa, peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2004 tentang desa telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 serta Permendagri nomor 110 tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka kegiatan ini dipandang sangat strategis dan penting guna meningkatkan kompetensi dan pengetahuan anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Program pelatihan BPD merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Rote Ndao untuk memberikan pencerahan dalam melaksanakan penyelenggarakan pemerintahan desa khususnya implementasi undang-undang desa,Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 tahun 2016, sehingga BPD dapat melaksanakan tugas sesuai dengan amanah aturan Perundang-Undangan baik dalam lingkup pemerintahan dan kemasyarakatan.

BPD memiliki peran sebagai mitra pemerintah desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan,pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang transparan dan akuntabel, kiranya dengan mengikuti kegiatan ini BPD semakin bersemangat dalam menjalankan tugas dan wewenang bersama pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di desa.
“kepada semua peserta agar benar benar mengimplementasikan pengetahuan yang telah diterima dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa dan dapat melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dan prosedur yang ditetapkan  guna menghindari penyimpangan yang memiliki konsekuensi hukum.

Sementara itu, ketua Panitia, Handry.M.J.Mooy. SH.MH mengatakan bahwa maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan kepastian hukum tehadap BPD sebagai lembaga di desa  yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa, meningkatkan pemahaman aparatur BPD terhadap pelaksanaan tugas-tugas kepemerintahan dan adanya peningkatan pelayanan desa pemerintahan kepada masyarakat dengan hasil yang diharapkan adalah dengan adanya kegiatan ini dapat menongkatkan kapasitas aparatur BPD dalam menjalankan tupoksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Terpisah, Kajari Ba’a, Muhamad Safir, SH, MH (Kasie Intel Kejari Rote Ndao) dalam kesempatan ini mehimbau kepada  Badan Permusyawaratan Desa(BPD) sebagai mitra pemerintah desa dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang transparan serta akuntabel benar-benar dijalankan dengan baik untuk membangun desa. “Utamakanlah kepentingan publik dan tetap memjadi mitra yang baik untuk  menjaga kebersamaan karena ada daerah tertentu ketua dan anggota BPD menjadi pengkhianat, ada yang melaporkan kepala desa ke pihak penegak hukum karena masalah kecil padahal seharusnya kalau ada persoalan harus diselesaikan lewat musyawarah. Itu gunanya BPD”(humas-rn)

Rote Ndao,-  Bertempat di Aula SMP Negeri 1 Rote Tengah, Kepala BNNK Rote Ndao, Lino Do Rosario, SH membuka kegiatan” Desiminasi P4GN Melalui Media Konvensional kepada Para Guru SMP Negeri 1 Rote Tengah, Selasa, 13/6/2017,

Pada kesempatan tersebut Lino Do Rosario mengajak para pendidik SMP Negeri 1 Rote Tengah untuk meningkatkan pengawasan terhadap bahaya peredaran gelap narkoba dengan cara lebih humanis yakni agar guru lebih dekat mengenali setiap perilaku anak – anak murid sembari membimbing anak murid semakin menjadi pintar.

Lebih lanjut, Kepala BNNK Rote Ndao meminta 10 orang peserta Desiminasi P4GN sebagai agen BNNK Rote Ndao dalam pencegahan dan pemberantasan bahaya narkotika di sekolah.

Sementara itu, Kasubag Umum BNNK Rote Ndao, Jodian A. Suki, S.Sos sebagai narasumber pada kegiatan tersebut menyatakan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah masalah perilaku sosial, sehingga perlu pemberian informasi atau pengetahuan yang harus di dukung oleh upaya dunia pendidikan, mensterilkan diri dari pengaruh bahaya penyalahgunaan narkotika karena di dunia pendidikan adalah laboratorium pembentukan generasi bangsa. Karena itu , Guru sebagai pembimbing dan pendidik pun memiliki tanggung jawab dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.

Kegiatan tersebut di ikuti oleh Kepala sekolah SMP Negeri 1 Rote Tengah, Aplonia Ndaomanu, S.Pd dan para guru sebanyak 10 Orang.
Dalam acara tersebut, Kepala BNNK Rote Ndao menyumbang sebuah buku berjudul ” Panduan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini” untuk menjadi milik perpustakaan sekolah.(bnn-rn)

Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Republik Indonesia, Prof.Dr.Sry Adiningsih.M.Sc.P.Hd didampingi Muhammad Islam, Benard B.Manoe, Caroline H.Manik, Gigi Tri Yuwono dan Rosa Kristiadi berkunjung ke Rote Ndao dalam rangka meninjau dan melihat dari dekat pembangunan perdesaan, daerah tertinggal dan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di kabupaten Rote Ndao. Sesuai jadwal, kunjungan kerja ketua watimpres, Prof.Dr.Sry Adiningsih.M.Sc.P.Hd dan rombongan selama berada di kabupaten Rote Ndao ini berkunjung ke kecamatan Landu Leko, Kecamatan Rote Selatan dan kecamatan Rote Barat dan berlangsung selama empat hari yakni dari 11 s/d 14 juni 2017.

Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan inilah bahwa pemerintah pusat sedang mengerjakan suatu kajian tentang bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu harus di gerakan mulai dari perdesaan  dan daerah tertinggal untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan masyarakat khususnya pariwisata berbasis masyarakat.oleh karena itu, seiring dengan program pemerintah dalam dua tahun ini, dimana pemerintah sendiri ingin fokus pada peningkatan pembangunan daerah perbatasan dan tertinggal lewat berbagai usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masrakyat dan memanfaatkan dana desa serta pariwisata harus  dilaksanakan dengan baik karena ada daerah-daerah tertentu yang belum memanfaatkan dana desa dan pariwisata dengan baik padahal ada peningkatan dana desa, ada juga BUMDes yang tidak mengalami kemajuan padahal memanfaatkan dana desa sehingga melihat dari pengalaman ini di berbagai daerah, pemerintah harus bijak melihat dalam pengelolaan dana desa, BUMDes dan pariwisata untuk melihat dan mampu menciptaan lapangan  pekerjaan yang cukup memakmurkan masyarakat di daerah ini.

Oleh karena itu, daerah kabupaten Rote Ndao sebagai titik nol bagian selatan NKRI ini tidak bisa dipungkiri bahwa mempunyai nilai jual yang sangat tinggi apabila dipromosikan dan dikemas menjadi sebuah paket wisata yang menarik karena selain titik nol daerah ini kaya dengan tempat yang indah seperti pulau Mulut Seribu dan wisata lainnya sehingga ini menjadi sebuah tujuan wisata yang sangat strategis bagi Indonesia. Demekian dikatakan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) ketika meninjau tempat wisata Pantai Tolanamon di desa Inaoe, kecamatan Rote Selatan, kabupaten Rote Ndao, senin (12/06) petang.

Menurutnya, dengan adanya perhatian pemerintah dalam dua tahun ini untuk meningkatkan dana desa, kiranya hal ini benar benar dapat dimanfaatkan dengan baik dan secara optimal sehingga pembangunan didaerah lebih nampak hasilnya dan khusus pengembangan BUMDes dan pariwisata yang baru mulai  berjalan ini juga harus dikelolah dengan baik dengan cara membangun dan menata infrastruktur untuk perkembangan kemajuan di daerah ini. paling tidak,  BUMDes yang mengelolah daerah daerah wisata mampu menunjukan hasil yang luar biasa.

Oleh karena itu, lanjutnya, harapan pemerintah pusat adalah dengan meningkatnya dana desa, tujuannya pemanfaatannya memang banyak namun tujuan untuk pengelolaan dan promosi tempat pariwisata harus serius dikembangkan selain dengan anggaran tetapi bisa juga berbasis masyarakat itu biasanya lahir dari generasi muda, karang taruna, kelompok sadar wisata untuk membantu media massa dalam mempromosikan tempat wisata ini namun untuk kelompok karang taruna dan sadar wisata yang telah dibentuk harus dikoordinasikan dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait sehingga perlu diadakan pelatihan sehingga promosi pariwisata dapat berjalan baik dan tepat sasaran, oleh karena itu, anak-anak sebagai masa depan bangsa harus ditantang untuk menunjukan usaha dan kreatifitasnya dengan media yang sudah tersedia lewat pengalaman dan searching di internet untuk menambah penghasilan masyarakat. Mari kita memulainya dengan hal kecil mulai dari sebuah tulisan contoh “titik nol selatan NKRI”,rumah pohon, hutan mangrove dan miniatur lainnya yang bertujuan untuk mengajak para wisatawan datang berkunjung ke daerah ini sehingga potensi yang ada perlu digali untuk daerah ini berkembang lebih baik.

“perlu koordinasi dan kerjasama antara pemerintah desa dan SKPD teknis dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk diadakan pelatihan pelatihan dan membentuk kelompok sadar wisata, karang taruna dan lainnya untuk membantu dan aktif mempromosikan daerah daerah tujuan wisata penting selain pantai yang ada di Rote Ndao. mudah mudahan  BUMDes  dan pariwisata cepat tumbuh dan berkembang karena saya yakin kedepannya Rote Ndao ini akan menjadi tempat destinasi yang cukup terkenal di dunia” kata Adiningsih.

Sementara itu, bupati Rote Ndao, Drs.Leonard Haning.MM menjelaskan bahwa pemerintah dan masyarakat kabupaten Rote Ndao mengucapkan selamat datang kepada ketua Watimpres dan rombongan yang telah bersedia mengunjungi daerah titik selatan NKRI ini untuk melihat langsung potensi dan kelebihan- kekurangan didaerah untuk dilaporkan kepada bapak presiden sebagai suatu pertimbangan dan akan menjadi prioritas pemerintah pusat oleh karena itu harapannya adalah potensi prioritas laut dan prioritas darat yang menjadi pertimbangan ini akan ditindaklanjuti terutama di bidang pengembangan pariwisata, BUMDes dan hal lainnya yang disampaikan langsung masyarakat di lapangan namun demekian tidak semuanya usulan masyarakat tidak menjadi porsi  pemerintah pusat tetapi ada juga porsi pemerintah daerah dalam melangkah kedepannya sehingga program apa yang akan dikembangkan perlu disampaikan juga ke pemerintah daerah agar tidak salah sasaran.

Terpisah Kepala Desa Inaoe, Ferdinan Siokain dalam kesempatan ini menjelaskan bahwa desain dan tindak lanjut pembangunan wisata pantai Tolanamon kedepannya akan dilaksanakan secara bertahap karena terkendala anggaran dan untuk sementara pembangunan di kawasan ini masih menggunakan anggaran dana desa berupa penyertaan modal adalah seratus juta rupiah dan site plan akan diluncurkan sudah ada dan kedepannya akan diselesaikan secara bertahap sehingga dapat menjawab  harapan kita semua yakni adanya kunjungan wisatawan yang bisa menikmati Pantai Tolanamon yang sejuk dan  indah seperti didaerah wisata lainnya.

Kendala yang kami hadapi saat ini adalah ketika pengunjung yang melakukan wisata ke lokasi ini tidak bisa diupload ke media karena terkendala jaringan sehingga pengunjung masih butuh waktu lama untuk mencapai lokasi tertentu baru dimediakan, entah lewat sosmed, facebook, instagram dan lainnya sehingga hal inipun perlu dipertimbangkan bersama, dan atas dasar ini pula kami atas nama masyarakat desa Inaoe mengajukan sebuah proposal kepada pemerintah pusat sebagai dasar pertimbangan pelaksanaan wisata pantai Tolanamon kedepannya, sekirannya apa yang menjadi harapan masyarakat ini, disampaikan kepada  presiden untuk ditindaklanjuti kepada menteri parawisata untuk menjawab semua apa yang menjadi harapan kita semua sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat dapat kenyataan.(humas-rn)

Dalam menekan penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat khususnya di Kabupaten Rote Ndao, Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur setiap harinya terus melakukan sosialisasi penyalahgunaan narkotika kepada semua elemen masyarakat akan bahaya peredaran dan penggunaan narkoba.

Bertempat di kantor camat Rote Barat, kabupaten Rote Ndao, Sabtu (10/06/2017) Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Rote Ndao, Kompol Lino Do Rosario Pereira, SH menyampaikan materi tentang kebersamaan dalam pencegahan pemberantasan narkotika kepada para pegawai kantor camat Rote Barat.

Dalam paparan tersebut beliau menjelaskan tentang permasalahan narkotika bahwa modifikasi teknik penyelundupan narkoba oleh para sindikat narkoba yang terus berkembang dan semakin sulit terdeteksi karena itu kita terus memperkuat sistem pengawasan dan mengajak masyarakat untuk sama-sama mencegah dan memberantas narkoba.

Pada kesempatan tersebut juga  camat Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, Petson Hange sangat mengapresiasi kegiatan BNNK Rote Ndao dan berharap pengawasan terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba juga perlu sekali didaerah Nemberala karena merupakan daerah pariwisata.(ds-rn)

Bupati Rote Ndao,Drs.Leonard Haning.MM dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah ( Forkopimda), Forum Kerukunam Umat Beragama (FKUB),Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Komunikasi Tokoh Adat Peduli Budaya (FKTAB) Tokoh agama, tokoh pemuda,tokoh perempuan  dan masyarakat kabupaten Rote Ndao bertemu di rumah jabatan Rote Ndao, di dusun Ne’e Mok, desa Sanggoen, kecamatan Lobalain untuk menerima keluarga dan pelaku Jayadi Rusani,kasus ujaran kebencian lewat media sosial yakni facebook terhadap kelompok tertentu beberapa waktu lalu. Sikap dari bupati dan unsur Forkopimda,FKUB, FKDM,FPK, FKDM dan elemen lainnya adalah sama yakni kasus ujaran kebencian  yang sedang ditangani pihak polres Rote Ndao perlu ditarik kembali karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) termasuk Rote Ndao ini terdiri dari berbagai perbedaan namun tidak boleh mengkotak-kotakan tetapi seharusnya dipersatukan demi kita bersama.

Adapun rangkaian acara ini dihadiri oleh Forkopimda, FKuB, FPK,FKDM, tokoh perempuan dan hadirin lainnya melakukan pertemuan dengan bupati di aula Rujab bupati kemudian dilanjutkan dengan prosesi adat, yakni pemotongan hewan dan pembacaan pernyataan permohonan maaf dari pelaku dihadapan semua undangan dilanjutkan dengan pemotongan seekor sapi sebagai bentuk dimulainya prosesi adat ini. sebagai simbol persatuan, bupati, wakil bupati  masing masing tangan menyentuh darah sebagai saksi bisu dan saksi hidup dilanjutkan dengan salam dan do’a dari perwakilan pemuka agama di Rote Ndao dan dilanjutkan dengan buka puasa bersama.

Bupati Rote Ndao, Drs.Leonard Haning.MM dalam kesempatan ini memgatakan bahwa momentum atau peristiwa adat hari ini harus dipahami sebagai edukasi bagi setiap masyarakat bahwa perbedaan bukan alat untuk membedakan kita sesama saudara di wilayah ini sehingga momen budaya pada hari  sifatnya mengikat dan tidak bisa direnggangkan lagi oleh siapapun apalagi hanya dari kelompok tertentu, oleh karena itu hal ini perlu disatukan lewat momen adat pada saat ini sehingga
sebagai orang Rote yang tetap berpegang teguh kepada budayanya perlu diselenggarakan acara  ini.
Biarkanlah semua proses boleh berjalan tetapi kita harus mempunyai kemampuan untuk melupakan masa lalu sehingga dengan hadirnya agama dan lembaga lainnya maka harapan kita terlaksana untuk itu kita ada untuk menyampaikan kata hati dari paling dalam untuk disampaikan ke publik.

Jayadi Rusani, warga RT/RW, 001/001,kelurahan Namodale, kecamatan Lobalain mengaku telah bersalah atas postingan pernyataan yang mengandung ujaran kebencian di media sosial melalui akun facebook pada jumat (12/05)lalu.
Bahwa benar isi pernyataan yang diposting di media sosial melalui akun facebook telah mengakibatkan terjadi rasa tidak nyaman dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan bahwa benar perbuatan hukum ujaran kebencian yang dilakukan dengan cara memposting pernyataan dimedia sosial melalui akun facebook merupakan inisiatif sendiri.
Dan memohon maaf kepada bupati Rote Ndao, forkopimda, FKUB, FKDM, FPK, FKTAB, Tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan seluruh masyarakat dikabPaten Rote Ndao dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain dan berpotensi mengganggu keamanan dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di waktu mendatang. Selanjutnya, pernyataan bersalah dan permohonan maaf tersebut dibuat dengan sesungguhnya, tanpa paksaan dari siapapun dan /atau pihak manapun sebagai wujud tanggung jawab atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya.

Sementara itu, Pdt.Dantje Ndoen, salah satu tokoh adat peduli budaya dalam kesempatan ini mengatakan bahwa inisiatif baik dari semua pihak perlu diapresiasi karena hal ini merupakan hal yang terbaik, bahwa ada peristiwa penghinaan atau ujaran kebencian terhadap kelompok tertentu maka sebagai  manusia hal ini sakit namun tidak bisa dipungkiri bahwa tidak bisa tinggalkan budaya untuk tidak pernah pisahkan tetapi satukan perbedaan yang mencolok. Maka gagasan bupati Rote Ndao sebagai Maneleo Inahuk sangat diapresiasi dan kami tokoh adat sangat setuju terhadap gagasan cemerlang ini.  karena lewat momen ini budaya dibangun lembali, kami dalam hal ini lembaga, berterimakasih kepada bapak bupati karena telah menjadi contoh budaya harus dilakukan dan telah nendukung kami untuk menangani setiap persoalan.

“kami pada prinsipnya menerima permohonan maaf ini dan tidak ada kata lain karena sebagai umat yang bertuhan dan beradat. Tak ada kata lain selain setuju dan harapan kami bahwa bagi saudara saudara, siapa saja yang ada tinggal di Rote, kiranya hal ini menjadi pelajaran berharga sehingga jangan terlalu gampang untuk mengeluarkan bahasa bernada provokasi yang bersifat menyakiti apalagi berhubungan dengan agama dan adat yg berpotensi memecah belah masyarakat”kata Ndoen.

Senada, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), Pdt.Benyamin Zakarias, dalam kesempatan inipun menyampaiakan bahwa terhadap ujaran kebencian yang terjadi pada beberapa waktu lalu harus diapresiasi tindakan bupati sebagai kepala daerah dan juga sebagai “Maneleo Inahuk” untuk menghentikan kasus ujaran ini. FKUB intinya mengapresiasi hal baik ini, dan berharap agar kasus ujaran kebencian hanya terjadi sekali ini saja dan mereupakan hal terakhir karena menghindari hal yang tidak perlu dibuat sehingga tidak membuat kelompok lain tersinggung.
Harapan dari FKUB, bahwa ini merupakan pengalaman pertama dan pengalaman terakhir sehingga dikemudian hari  jangan jatuh pada lubang yang sama agar tidak menciderai persaudaraan kita yang sudah bertumbuh lama dalam motto “ITA ESA” yang selama ini menjaga persatuan kita.

Terpisah,WaKapolres Rote Ndao, Kompol. Johanis Ch.Tanauw memberikan apresiasi pula kepada forkopimda, bahwa ini bukan hanya kehendak salah satu kelompok tertentu tetapi forkopimda, FKUB, Tokoh adat, tokoh agama dan elemen lainnya bersepakat untuk menerima permohonan maaf dari pelaku tersebut sehingga perlu diapresiasi namun demekian pihak penyidik tetap melakukan proses secara hukum, sehingga saat ini sudah kita periksa, dan melakulan penahanan terhadap bersangkutan. Namun dengan adanya kesadaran dan kesepakatan dari semua elemen, kita harus sadar bahwa tidak semua kasus mesti berakhir atau ending di ranah hukum, sehingga kalau dari tokoh adat, tokoh agama dan elemen lainnya menghendaki nanti pihaknya akan melihat kembali kasus ini, karena ini sudah membawa lembaga maka kita akan proses lagi apalagi saat ini dihadiri oleh forkopimda yang  terjun langsung dan terlibat dalam proses ini.

“saya menghimbau kepada semua pihak untuk belajar dari kesalahan ini, untuk lebih berhati-hati menyampaikan hal-hal yang tidak perlu untuk merusak hubungan persaudaraan di kabupaten Rote Ndao, kita mesti berhati-hati karena untuk merusak sebuah masa yang besar itu dimulai dari isu agama dan etnis”kata Tanauw. (humas-rn)

Setda;- Berdasarkan Keputusan Presiden tentang Hari Lahir Pancasila dan menetapkan tanggal 1 juni sebagai Hari Lahir Pancasila dan merupakan hari libur nasional, pemerintah Daerah kabupaten Rote Ndao bersama masyarakat mengucapkan selamat Hari Lahir Pancasila, 1 juni 1945-1 juni 2017 untuk pertama kalinya wajib dilaksanakan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk kabupaten Rote Ndao, garda terdepan dan terluar yang berbatasan langsung dengan dua negara sekaligus, benua Australia dan Negara RDTL.

Bupati Rote Ndao,Leonard Haning saat membacakan sambutan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, rabu (01/06) pagi di halaman kantor bupati mengatakan bahwa Pancasila merupalan hasil kesatuan proses yang yang dimulai dengan rumusan Pancasila tanggal 1 juni 1945 yang dipidatokan Ir.Soekarno, piagam Jakarta tanggal 22 juni 1945 dan rumusan final Pancasila tanggal 18 Agustus 1945, adalah jiwa besar para founding fathers, para ulama dan pejuang kemerdekaan dari seluruh pelosok nusantara.

Harus diingat bahwa kodrat bangsa Indonesia ini adalah keberagaman. Dari sabang sampai Merauke adalah keberagaman, Dari Miangas Rote adalah keberagaman juga, berbagai etnis, bahasa, adat istiadat,  agama, kepercayaan dan golongan bersatupadu membentuk Indonesia.
Itulah kebhinekaan Tunggal Ika kita. namun, kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mengalami tantangan, kebhinekaan kita sedang diuji, saat ini ada pandangan dan tindakan yang mengancam kebhinekaan dan keikatan kita, saat ini ada sikap intoleran yang mengusung ideologi lain selain Pancasila. Masalah ini semakin mencemaskan tatkala diperparah oleh penyalahgunaan media sosial yang banyak mengaungkan berita bohong (Hoax).

Dikatakannya, Kita perlu belajar dari pengalaman buruk negara lain yang dihantui oleh  radikalisme, konflik sosial, terorisme dan perang saudara. Dengan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, kita bisa terhindar dari masalah tersebut, kita bisa hidup rukun dan bergotong royong memajukan negeri ini. dengan Pancasila, Indonesia adalah harapan dan rujukan masyarakat Internasional untuk membangun dunia yang damai, adil dan makmur di tengah kemajemukan.

Oleh karena itu, saya mengajak peran aktif para ulama, ustad, pendeta, pastor, bhiksu, pedanda, tokoh masyarakat, pendidik, tokoh seni budaya, pelaku media, jajaran birokrasi, TNI/Polri serta seluruh elemen masyarakat untuk menjaga pancasila. Pemahaman dan pengamalan pancasila dalam berbangsa, bernegara harus terus ditingkatkan. ceramah keagamaan, materi pendidikan, fokus pemberitaan, perdebatan media sosial harus menjadi bagian dalam pendalaman dan pengamalan Pancasila.

Komitmen pemerintah untuk penguatan pancasila sudah sangat jelas dan kuat, berbagai upaya terus kita lakukan, telah diundangkan peraturan presiden nomor 54 tahun 2017 tentang unit kerja presiden dan pembinaan ideologi pancasila.

Tidak ada pilihan lain, kecuali kita bahu membahu menggapai cita-cita bagsa sesuai dengan pancasila, tidak ada pilihan lain kecuali seluruh anak vangsa ini harus menyatukan hati, pikiran dan tenaga ubtuk persatuan dan persaudaraan, tidak ada pilihan lain kecuali kita harus kembali ke jati diri sebagai bangsa yang santun, berjiwa gotong royong dan toleran, tidak ada pilihan lain kecuali kita harus menjadikan negara yang adil, makmur dan bermartabat di dunia internasional.

Mengakhiri sambutannya, Presiden Republik Indonesia menghimbau anak bangsa untuk harus waspada terhadap segala bentuk pemahaman dan gerakan yang tidak sejalan dengan pancasila. Pemerintah pasti bertindak tegas terhadap organisasi organisasi dan gerakan gerakan anti Pancasila, anti UUD 1945, anti NKRI, anti Bhineka Tunggal Ika. Pemerintah pasti bertindak tegas jika masih terdapat paham dan gerakan komunisme yang jelas jelas sudah dilarang di bumi Indonesia ini.

“jaga perdamaian, jaga persatuan dan persaudaraan diantara kita, mari kita versikap santun, saling toleran dan saling membantu untuk kepentingan bangsa, bergotong royong demi kemajuan bangsa Indonedia, selamat hari lahir pancasila, kita Indonesia, kita Pancasila, semua anda Indonesia, semua anda Pancasila, saya Indonesia, saya pancasila” Kata Widodo.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, Pratikno, selaku ketua Panitia negara penyelenggaraan pelaksanaan perayaan hari-hari nasional dan penerimaan kepala negara/pemerintah asing/pimpinan organisasi internasional menyurati para pimpinan lembaga negara, menteri, panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jaksa Agung, Gubernur Bank Indonesia, pimpinan lembaga non kementerian, gubernur, bupati, walikota, pimpinan BUMN, pimpinan BUMD, serta Kepala Perwakilan Republik Indonesia luar negeri untuk dimohon menyelenggarakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2017, setiap tanggal 1 juni.

Untuk diketahui bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 24 tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila ini dengan menimbang beberapa poin bahwa Pancasila sebagai dasar dan Ideologi Negara Republik Indonesia harus diketahui asal usulnya oleh bangsa Indonesia dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi, sehingga kelestarian dan kelanggengan Pancasila senantiasa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Bahwa Badan Penyelidik Usaha Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin oleh dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat telah menyelenggarakan sidang yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan agenda sidang membahas tentang dasar Negara Indonesia merdeka.
Bahwa untuk pertama kalinya Pancasila sebagai dasar negara diperkenalkan oleh Ir. Soekarno, anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 juni 1945.
Bahwa sejak kelahirannya pada tanggal 1 juni 1945, Pancasila mengalami perkembangan hingga menghasilkan naskah piagam Jakarta pada tanggal 22 juni 1945 oleh panitia sembilan dan disepakati menjadi rumusan final pada tanggal 18 agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
Bahwa rumusan pancasila sejak tanggal 1 juni 1945 yang di pidatokan Ir.Soekarno, rumusan Piagam Jakarta tanggal 22 juni1945 hingga rumusan final tanggal 18 agustus 1945 adalah satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai Dasar Negara.
Bahwa pada tanggal 18 agustus telah ditetapkan sebagai hari konstitusi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2008, sehingga untuk melengkapi sejarah ketatanegaraan Indonesia perlu ditetapkan Hari Lahir Pancasila. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud maka perlu ditetapkan Hari Lahir Pancasila (tim publikasi Humas)

Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktur Jenderal Penyediaan Rumah Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT ) Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan bantuan dua ratus unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di desa Tolama, kecamatan Rote Barat Laut, kabupaten Rote Ndao. Adapun tahapannya adalah tim melakukan verifikasi dan yang disetujui akan membentuk kelompok kerja masyarakat, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar fisik bangunan dan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) dan dilakukan kontrak kerja dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selanjutnya dilakukan pencairan awal sebanyak empat puluh persen, dan setelah pekerjaan fisik berjalan tiga puluh persen maka dilakukan lagi  pencairan tahap kedua sebanyak tiga puluh persen kemudian dilanjutkan lagi dengan pencairan akhir sebanyak tiga puluh persen lagi setelah fisik bangunan hampir mencapai seratus persen. Anggaran dari per unit rumah BSPS adalah  Rp. 15.000.000,-  per unit rumah. Demekian dikatakan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Leksy N.Foeh,ST.

Ditemui diruang kerjanya, selasa (31/05) siang, satker prov, kami hanya membantu,  dia mengatakan bahwa satuan kerjanya dari provinsi Nusa Tenggara Timur dan kabupaten hanya memfasilitasi tenaga fasilitator berjumlah empat anggota sudah mulai bekerja dan untuk mempermudah dan memperlancar tugas mereka di lapangan, pihaknya telah menyediakan fasilitas dan ruangan sendiri untuk melakukan segala aktivitas mereka yang berhubungan dengan kegiatan semua proses pelaksanaan yang berkaitan dengan rumah bantuan stimulan di desa Tolama, kecamatan Rote Barat Laut.

“untuk fasilitator, mereka sudah ada di rote dan telah bekerja dilapangan di desa Tolama, tetapi untuk mempermudah koordinasi antara kita dan mereka, kami fasilitasi mereka satu ruangan khusus di dinas untuk mereks berkantor disini” kata Foeh.

Sebelumnya, Roberth Fandoe, kabid Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, membenarkan bahwa Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak dua ratus unit rumah di desa Tolama,kecamatan Rote Barat Laut, kabupaten Rote Ndao belum ada realisasi fisik dan baru sebatas verifikasi dari tim Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) di lapangan, selanjutnya ditindaklanjuti dengan pelaksanaan teknis,Sesuai surat yang di tandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya, Blasius Sun.S.ST dengan nomor: Ruswa/LP.08/SNVT.PP.NTT/  170. III/2017 perihal data TNP2K dan tindaklanjut penyelenggaraan program BSPS tahun anggaran 2017.

Bahwa sehubungan dengan penyelenggaraan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melalui Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) penyediaan perumahan provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2017 bahwa Data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan(TNP2K) sebagai acuan dalam proses identifikasi calon penerima bantuan(CPB) di desa Tolama, kecamatan Rote Barat Laut,kabupaten Rote Ndao. Selanjutnya apabila dalam proses identifikasi tersebut, Calon Penerima Bantuan (CPB) yang tercantum dalam data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tidak memenuhi kriteria/persyaratan sesuai pedoman BSPS, maka dapat digantikan dengan Calon Penerima Bantuan (CPB) yang baru.

Menurutnya, sesuai surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/KPTS/M/2017, tentang besar dan lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2017, dimana besaran dana yang dialokasikan kepada setiap Calon Penerima Bantuan (CPB) disesuaikan dengan hasil penilaian kondisi rumah.

Inti lain dari surat ini adalah uraian tugas koordinator fasilitator dan dilaksanakannya pembinaan koordinator fasilitator (korfas) dan tenaga fasilitator lapangan (TFL) kegiatan BSPS di Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka dimohon agar ketua Tim teknis melakukan rapat konsolidasi dengan seluruh pelaku kegiatan yakni anggota tim teknis kabupaten, korfas dan TFL guna koordinasi dan langkah tindak lanjut, utamanya  adalah pembagian tugas TFL yang didasarkan pada juamlah unit bantuan dan mempertimbangkan kesulitan geografis lokasi desa penerima bantuan dan mengeluarkan surat tugas untuk TFL,mode identifikasi CPB,merencanakan lokasi pelaksanaan sosialisasi oleh PPK dan menginformasikan kepada kami.(Tim Publikasi Humas)