Picture1

NHPD SIAP DITANDATANGANI

Bupati            Lens : Jangan Cemas, Saya Tidak Ragu Ambil Keputusan

Setda,– Kecemasan akan tertundanya atau batalnya Pilkada serentak 2018 kabupaten Rote Ndao berakhir.  Bupati Rote Ndao, Leonard Haning dalam rapat dengar pendapat ( RDP) bersama DPRD dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Rote Ndao, Berkat Nggulu di ruang sidang DPRD kabupaten Rote Ndao, selasa ( 26/9) mengatakan bahwa besok rabu ( 27/9 ) akan menandatangani  NPHD setelah melakukan rapat bersama DPRD dan mendapatkan persetujuan dari DPRD kabupaten Rote Ndao.

“ Jangan cemas, saya ingatkan jangan cemas karena saya bukan tipe  orang yang mengambil keputusan yang ragu-ragu,” tegas Bupati Haning.  “Kita lakukan ini besok.  Bisa besok bisa hari ini jika naskahnya cepat selesai namun yang kita lakukan diluar dari mekanisme anggaran 2018.  Naskahnya seperti  apa tolong disampaikan supaya diketahui juga oleh DPRD,” tambahnya.

Dikatakan Bupati, dengan menganut silpa nol dan masih menggantung 2 milyar untuk biaya pengamanan tentu harus ada kebijakan diambil oleh Bupati sebagai sulung di daerah ini. “Jika DPRD menyerahkan sepenuhnya kepada saya maka saya akan mengambil sikap supaya ketika saya bersikap tidak ada yang diskusi disana sini, tentunya bijak untuk pemerintah, bijak untuk rakyat dan bijak untuk penyelenggara Pilkada,” katanya.

Ketua Fraksi Golkar, Yosia A Lau pada kesempatan ini mengatakan bahwa sesuai dengan berita yang dibaca di webside KPU pusat bahwa pada tanggal 12 sampai 15 September 2017 ada dilaksanakan rapat KPUD seluruh Indonesia dan dalam rapat tersebut ada catatan untuk NTT  bahwa ada dua kabupaten yang patut dievaluasi. Dua kabupaten itu satu diantaranya kabupaten Rote Ndao jika tidak mentaati Surat Edaran Mendagri  Nomor 273 tanggal 19 Juni 2017 tentang pendanaan  pilkada serentak  2018.

Dalam surat edaran ini menurut Yosia Lau ada batas waktu penandatangan NHPD,  untuk itu dia mempertanyakan sejaumana  KPUD membagun komunikasi dengan pemerintah daerah terhadap evaluasi KPU pusat karena hal tersebut  bisa berdampak pada penudaan pilkada di Rote Ndao.

Menanggapi pernyataan Ketua Fraksi Golkar tersebut Bupati Haning mengatakan surat edaran Mendagri tersebut  pada prinsipnya bersifat motivasi dan menghimbau artinya sangat mengerti tentang siklus anggaran di negara ini.

“ Saya ajak  mari kita duduk bersama, kalau saya taat pada peraturan KPU apakah saya sampingkan peraturan keuangan dan saya lecehkan DPRD?.  “ Saya hargai DPRD dan saya juga patuh pada peraturan keuangan yang berlaku. Yang pasti bahwa proses pilkada akan tetap berjalan sesuai jadwal, saya minta untuk jangan cemas,” ujar Bupati.

Wakil Ketua DPRD, Petrus J Pelle saat memimpin RDP terebut menyampaikan bahwa  DPRD sudah percayakan kepada Bupati sehingga dirinya yakin sampai pada batas waktu besok rabu ( 27/9 ) NHPD sudah ditandatangai Bupati. “ tanggal 27 september itu  waktunya kan sampai besok pukul 00.00, kurang 1 detik pukul 00.00 pun pak Bupati bisa tandatangan,” kata Pelle.

Ditempat yang sama Ketua KPUD Rote Ndao, Berkat Nggulu menjelaskan  pelaksanaan tahapan dan jadwal Pilkada berdasarkan pada peraturan KPU Nomor 1 tahun 2017.  “didalam PKPU itu tegaskan bahwa NPHD kita batas akhir penandatanganannya adalah tanggal 27 september 2017,” jelas Nggulu.

Dijelaskannya,  pada bulan Mei Tahun 2016 lalu pihaknya  telah  mengusulkan anggaran Rp. 23 M lebih dengan rincian tahun 2017 Rp. 3.248. 556.200 pada tahun 2018 Rp 20.058.199.756. “Setelah dilakukan rasionalisasi maka disepakati untuk tahun 2017 dialokasikan 2 milyar dan tahun anggaran  2018 Rp. 15.156.149.000 totalnya 17.156.149.00. Anggaran ini untuk kegiatan KPUD sudah cukup,” tutup Nggulu.

Untuk diketahui  RDP ini juga dihadiri  Sekretaris Daerah, Jonas M. Selly, Kepala Badan dan Aset, Daniel W Nalle dan anggota KPUD Rote Ndao ( Umum, Humas dan Protokol Setda Kabupaten Rote Ndao ).

Kapolres-Rote-Ndao-1

Jelang Pilkada 2018, Polres Rote Ndao Petakan Politik Uang dan Kampanye Hitam

Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 di kabupaten Rote Ndao, Kepolisian Resor Rote Ndao mulai melakukan persiapan. Upaya tersebut untuk mewujudkan pilkada yang damai dan demokratis.
Kapolres Rote Ndao, AKBP Murry Miranda, Senin (24/9/2017) di Ba’a mengatakan, persiapan yang sudah dilakukan di antaranya, pemetaan potensi kerawanan di beberapa wilayah di Rote Ndao dan konsolidasi internal. Dari hasil pemetaan, hal yang bisa mengganggu keamanan dan kelancaran Pilkada diantaranya black campaign (kampanye hitam) dan money politic (politik uang).
“saya sudah tahu titik-titik rawan black campaign dan money politic. Yang paling banyak itu money politik,” Kata Kapolres dalam pemaparan materinya saat rapat lengkap Pamong Praja di Auditotium Ti’i Langga, Senin (25/9) siang.
Lanjut Murry, pihaknya akan terus berupaya semaksimal mungkin, mengatasi terjadinya money politic dalam perhelatan Pilbup 2018 mendatang. Ia berharap, masyarakat dapat menolak dan tidak menerimanya (politik uang, red) dan segera melaporkan pelaku money politic tersebut.
Kapolres Pantau ‘Perang’ Jelang Pilkada 2018 di Media Sosial, Ingatkan Bahaya Black Campaign
Menurut Kapolres Rote Ndao Murry Miranda, pihaknya terus memantau juga aktivitas relawan dan tim sukses bakal calon bupati dan wakil bupati Rote Ndao dalam berbagai media sosial. Hasil pemantauannya, masih ditemukan black campaign yang justru bakal merugikan rakyat. Menanggapi rawan terjadinya kampanye yang mengandung unsur sara dan saling menghina melalui media sosial, pihak kepolisian juga telah mempunyai tim cyber.
“perang di media sosial, saya sudah monitor yang menghina dan lain-lain, tunggu laporan saja, kita punya tim cyber untuk melacak itu. Saya tunggu laporan saja lalu kita proses,” Tegas Kapolres.
Kapolres juga menghimbau agar masyarakat memberikan informasi tentang situasi kamtibmas kepada Polres Rote Ndao dalam rangka menyongsong Pemilukada Rote Ndao 2018 yang adil, aman dan kondusif. (*/r01)

download (6)

Tim TP4D Kejari Rote Ndao Akan Mengawal Proyek Pembangunan

Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, akan mengawal proyek pembangunan di Rote Ndao.

Hal ini dimaksud untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di Intansi Pemerintah, sesuai instruksi presiden nomor 7 tahun 2015 tentang aksi pencegahan pemberantasan korupsi. Demikian disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao, Edy Hartoyo, SH., M.Hum, dalam penyampaian materinya dalam rapat lengkap Pamong Praja di Auditotium Ti’i Langga, Senin (25/9) siang.

Lanjutnya, dengan menekan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pihak kejaksaan memandang perlu memberikan pendampingan kepada pejabat pemerintahan.

“ini untuk mendukung akselerasi pembangunan dan program-program strategis pembangunan di daerah,” Cetusnya.

Kejaksaan sebagai lembagai penegak hukum berperan mendukung keberhasilan penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat maupun di daerah. Pengawalan dan pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan.

“pengawalan dan pengamanan ini termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara,” Jelas Edy.

Terpisah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Rote Ndao, Jermia A J Messakh kepada ROOL mengatakan pengawalan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa ini untuk mendukung jalannya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik (good governance) melalui upaya pencegahan atau preventif dan persuasif.

“melalui program TP4D ini juga untuk mengantisipasi kesalahan pengelolaan Dana Desa, sehingga penyalahgunaan dana desa dapat dicegah,” Jelas Jermia.

Menurut Jermia, dengan keberadaan TP4D akan terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Desa, dengan harapan Pemerintah Desa tidak perlu ragu dalam menyerap dana desa.

Ia juga berharap TP4D dapat saling bersinergi dengan perangkat daerah, khususnya perangkat desa, guna memperlancar realisasi dan serapan anggaran pemerintah desa yang menentukan pertimbangan ekonomi daerah yang akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat desa di Rote Ndao. (*/r01)

images (93)

NPHD dibahas bersama DPRD

 

Setda,  Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kabupaten Rote Ndao tahun 2018 mendatang akan ditandatangani oleh Bupati setelah melalui tahapan pembahasan pra anggaran bersama pihak DPRD kabupaten Rote Ndao. Hal ini disaampaikan Bupati Rote Ndao, Loenard Haning di ruang kerjanya, Senin (25/9/17) saat menerima Pjs. Kasundit I Polda NTT, Ketut Wiyasa dan beberapa anggota dari Polda NTT maupun dari Polres Rote Ndao.

“NPHD merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mensukseskan pilkada dan masih ada waktu untuk dibahas jadi saya rasa tidak ada masalah karena saya kerja sesuai aturan, saya tidak kerja atas tekanan orang tapi tekanan aturan. Jangan suruh saya melanggar aturan,” ungkap Bupati Rote Ndao, Leonard Haning. Lebih jauh dia menjelaskan, anggaran untuk KPUD Rote Ndao tahun 2017 telah disiapkan di dalam APBD kabupaten Rote Ndao sebesar Rp. 2 Milyar. Namun anggaran tersebut belum bisa digunakan sebab tahapan pilkada belum berlangsung.

“Nanti kepala daerah bersama KPUD resmikan dimulainya tahapan pilkada baru dana 2 milyar tersebut dapat digunakan,” jelas Bupati Haning. Menurut Bupati Leonard Haning, belum ditandatanganinya NPHD karena pemerintah mesti melakukan rapat dengan dewan untuk bersama membahas dan menyetujui dana yang akan dihibahkan kepada KPUD sebagai penyelenggara pesta demokrasi pilkada.

“Etika pemerintahan seperti itu, dasarnya apa jika saya tandatangan NPHD tanpa dibahas bersama dewan?,” katanya. Dia menambahkan setelah pertemuan ini diriya bersama TAPD akan melakukan rapat bersama DPRD untuk membahas soal hal tersebut.

“Setelah ini saya bertemu dengan DPRD dan perlu saya sampaikan tidak ada masalah,” tambah Haning. Pjs. Kasubdit I Polada NTT, Ketut Wiyasa mengatakan pihaknya telah mendengarkan secara langsung penjelasan Bupati Rote Ndao kaitan dengan proses tahapan pilkada yang sesungguhnya di Rote Ndao dan tidak ada masalah.

“Kami mendapatkan penjelasan dari pak Bupati bahwa semua berjalan sesuai tahapan, aman-aman saja. Tidak ada masalah,” katanya singkat. (Humas Pemda)

TKPKD-Rote-Ndao

Komitmen Tanggulangi Kemiskinan, TKPKD Rote Ndao Gelar Rakor

Dalam menindaklanjuti kemiskinan di Kabupaten Rote ndao, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) mengadakan Rapat Koordinasi di Auditorium Ti’i Langga, Ba’a, Rabu (20/9/2017).

Acara dihadiri sejumlah unsur pemerintah daerah setempat, perbankan, akademis, tokoh agama, PKM anggur merah dan PKH. Hadir pula sebagai narasumber yaitu Endang Pristiwati mewakili ketua TKPKD Rote Ndao Jonas C Lun, memaparkan terkait strategi dan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao. Sementara itu Richard A Dasales dari Bappeda Provinsi NTT memaparkan kebijakan penanggulangan kemiskinan di NTT dan optimalisasi peran TKPK Daerah dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rote Ndao, Ir. Suprih Handayani tentang kondisi kemiskinan di Rote Ndao dan optimalisasi pemanfaatan data BPS dalam penanggulangan kemiskinan di Rote Ndao.

Kepala Bapelitbang Rote Ndao, Drs. Frengki J. Haning dalam laporan panitia mengatakan rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) ini merupakan salah satu upaya pemerintah kabupaten Rote Ndao dalam mewujudkan pengurangan angka kemiskinan.

“data statistik tahun 2015 angka kemiskinan di Rote Ndao 30.49% dan pada tahun 2016 menurun menjadi 29,60%,” Kata Haning.

Menurutnya, target penurunan penduduk miskin hingga 2017 sesuai target RPJMD adalah sebesar 25,09%, oleh karena itu untuk mencapai penurunan angka kemiskinan hingga 25,09% dibutuhkan kerja keras pemerintah daerah untuk mengejar target penurunan angka kemiskinan sebesar 4,51%.

Melalui rakor tersebut, diharapkan juga dapat menghasilkan kesamaan persepsi dalam rangka mensukseskan program pengentasan kemiskinan di Rote Ndao, sehingga angka tingkat kemiskinan dapat semakin menurun dari tahun ke tahun. Selain itu juga dapat terkontrol dan terkendalinya proses pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). (*/r01)

59ba1c8f5c890-obat-pcc_663_382

Dinkes Pastikan Obat PCC tidak beredar di Rote Ndao

Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao menyatakan obat paracetamol cafein carisoprodol (PCC) tidak beredar di Rote Ndao sehingga masyarakat tidak perlu khawatir peredaran obat tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao, drg Suardi kepada ROOL, Senin (18/9/2017) siang, mengatakan selama ini Pil PCC tidak beredar di Rote Ndao dan hingga saat ini belum ada laporan jika obat itu ada di Rote Ndao.

“tidak ada peredaran obat PCC di Rote Ndao. Kami tiap bulan ada laporan update obat-obatan. Selain itu, Dinas Kesehatan juga turun periksa obat-obatan yang beredar,” Jelasnya.

Suardi mengatakan pil PCC sebenarnya bukan obat yang mematikan karena hanya mempunyai kandungan paracetamol, kafein dan carisoprodol. Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao juga mengimbau pihak rumah sakit ataupun apotek untuk tidak menjual obat yang dianggap keras kepada masyarakat secara bebas.

“di Rote ada beberapa apotek seperti Kevin, Pila Sue dan K24. Kami sudah mengimbau pihak apotek maupun rumah sakit, jika (ada) obat keras yang seharusnya menggunakan resep dokter, tapi diberikan bebas akan kami beri sanksi,” tegasnya.

Selain itu, dirinya juga menyarankan masyarakat agar mengkonsumsi obat sesuai dengan aturan dokter.Sebelumnya ramai diberitakan media, obat PCC menyebabkan puluhan orang menjadi korban gangguan kepribadian dan disorientasi seperti yang terjadi di kota Kendari, Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara.

PCC adalah obat keras yang tidak boleh diperjual belikan sembarangan atau harus seizin dokter, namun kenyataannya obat tersebut dipasarkan dengan harga murah. (*/r01)

 

menhub-kunjungi-rote-0917

Dilayari Tol Laut, Harga Barang di Rote Turun 10-20 Persen

Pengoperasian tol laut bertujuan untuk menjangkau dan mendistribusikan logistik ke daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan. Khusus di Rote setelah adanya pengoperasian tol laut, harga barang di daerah ini turun 10-20 persen. Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Ba’a Kabupaten Rote Ndao pada Minggu (10/9).

Guna menunjang pengoperasian tol laut dan meningkatkan ekonomi di Rote, Menhub mengatakan perlu dilakukan perpanjangan dermaga di Pelabuhan Ba’a.

“Pelabuhan ini ada yang perlu di improve yaitu panjangnya kurang. Saat ini 80 meter dan akan kita tambah lagi 50 meter, sehingga dua atau tiga kapal bisa bersandar” ujar Menhub.

Menhub menambahkan akan menginvestasikan crane di Pelabuhan Ba’a guna meningkatkan kinerja bongkar muat barang.

“Kita akan investasi crane di sini, crane ini kita gunakan supaya waktu bongkar muat kapal lebih cepat,” tambah Menhub.

Di pelabuhan Ba’a sekarang ini paling tidak ada 10 container yang masuk dalam sebulan, untuk itu menurut Menhub harus dikumpulkan barang-barang dari Rote agar bisa dibawa sebagai muatan balik ke Surabaya atau Jakarta.

“Nanti barang-barang itu dikumpulkan di “Rumah Kita” yang dikelola Pelindo III. Dengan dikumpulkan maka muatan angkutan balik ke Jakarta atau Surabaya dapat meningkat. Muatan balik Rote-Surabaya relatif sedikit berkisar 10-20 persen. Kita ingin barang yang datang dan pergi muatannya sama. Tol laut ini merupakan potensi membawa barang dan meningkatkan ekonomi. Jadi trade follow the ship. Jadi kapal datang dulu kita minta Pemda mengumpulkan barang-barang dagangan dan barangnya di bawa ke luar. Untuk itu saya tugaskan Pelindo III bersama masyarakat untuk mengumpulkan barang agar dapat dibawa keluar,” pungkas Menhub.

Sementara itu, Wakil Bupati Rote Ndao Jonas C. Lun mengatakan kebijakan tol laut ini sesuatu yang mendatangkan berkah terutama untuk kabupaten Rote Ndao. Ia mengatakan akan mengatur barang yang masuk dan keluar Rote dapat berimbang.

“Ketersediaan dan penampungan barang kita akan atur bersama sehingga datang dan keluar bisa berimbang sehingga terjadi peningkatan ekonomi,” ujar Jonas.

Lebih lanjut menurut Jonas setelah ada tol laut maka harga barang di Rote dapat turun dan dapat terkendali.

“Ada manfaat yang positif, sebelum ada tol laut harga agak lebih tinggi setelah ada tol laut karena ada distribusi dan stok harga lebih terkendali,” lugas Jonas.

Tol Laut di Rote dilayani KM. Caraka Jaya Niaga III-22 dan KM Logistik Nusantara I yang keduanya berangkat dari Tanjung Perak Surabaya. Adapun jenis muatan yang dibawa yakni antara lain gula, beras,tepung, kedelai, minyak, dan baja konstruksi.

Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan setelah penerapan tol laut dan “Rumah Kita” harga kebutuhan pokok dan bangunan di Rote mengalami penurunan. Seperti harga semen di Rote pada Agustus 2016 Rp. 55.000 sedangkan pada Juni 2017 telah menurun sebesar 14 persen menjadi Rp. 47.500. Sejalan dengan itu, barang kebutuhan pokok juga mengalami penurunan. Seperti beras pada Agustus 2016 Rp.14.000 menjadi Rp. 10.500 (Mei 2017).(dephub)

 

kkr-batulilok-0917

Sekda Buka Kegiatan KKR Oikumene dan Seminar

Sekretaris Daerah, Drs. Jonas M. Selly. MM membuka kegiatan pelaksanaan kegiatan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) Oekumene dan Seminar yang diadakan oleh Persekutuan Do’a Raja Damai Kupang. Dalam kegiatan ini hadir pembicara, Drs. Ev. Melkianus Adoe, MA, Ketua PD Sinode GMIT, Reverend Pastor Dr. Charles Moses Mbra dari negara Afrika Barat, Pantai Gading, beliau adalah pembicara Internasional antar negara dan Pdt. Jimmy Alfons S.Th bersama tim bertempat di lapangan pacuan kuda, dusun Batulilok dua,Desa Batulilok,kecamatan Pantai Baru. Kamis (07/09)malam.

Pemberian cinderamata ini dari delapan belas Gereja di desa Batulilok dan Nusakdale kepada tim dari Jakarta, Afrika Selatan dan kupang-Nusa Tenggara Timur. Penyerahan cinderamata diserahkan oleh, Sekretaris Daerah, Camat Pantai Baru, Kapolsek Pantai Baru, Kepala Desa Batulilok dan Kepala Desa Nusakdale.

Bupati melalui Sekretaris daerah,Drs. Jonas M. Selly. MM mengatakan bahwa Pemerintah Daerah kabupaten Rote Ndao menyampaikan selamat datang kepada rombongan KKR Oikumene dan seminar di daerah ini. Kegiatan ini merupakan sebuah momen dimana bahwa Allah hadir ditengah tengah tengah umat Nya untuk mewujudkan kasih dan karuniaNya. seiring dengan Pembangunan Kegiatan membangun iman umat Tuhan di daerah kabupaten Rote Ndao. Oleh karena itu, pemerintah dan seluruh masyarakat di daerah kabupaten Rote Ndao menyambut baik diselengarakannya kegiatan KKR Oekimene dan seminar ini, sebagai kegiatan kerohanian dan keagamaan yang memiliki nilai dan makna yang sangat strategis bagi kehidupan umat kristiani di daerah ini. Sehingga di harapkan agar rangkaian kegiatan ini bukan hanya sebagai sebuah seremoni belaka biasa tetapi hendaknya sebagai momentum yang berharga sebagai hadiah dari Tuhan sehingga kita bisa menerima berkat dan anugerah dari Tuhan untuk memperbaiki potret diri.

Sebagai orang percaya, lanjut dia, kita yakin dan percaya bahwq bagi Tuhan tidak ada yan mustahil dan anugerah Tuhan tersedia bagi orang percaya,kita yakin bahwa wujud belas kasihan Tuhan terhadap jiwa jiwa untuk memuliakan setiap jiwa jiwa,pribadi, anak Tuhan,keluarga,gereja dan negara kita ini.

Saya ajak kita semua agar membuka diri terhadap lawatan Tuhan pada malam ini, karena mental spiritual yang berkenan kepada Tuhan adalah katalisator bagi pembangunan daerah ini. kita dipulihkan untuk memajukan negeri ini teristimewa setiap orang yang mendapat pemulihan pada malam ini dapat menjadi Agen of Change di tengah masyarakat sehingga dapat membawa dampak positif bagi transformasi dan masyarakat di daerah ini dalam segala aspek kehidupan.

“pemerintah memberikan apresiasi yang tulus kepada tim KKR Oekimene dan Seminar yang sudah memulihkan anak anak Tuhan di daerah ini dan tetap menjaga kesatuan Hati serta berpegangteguh kepada semangat iman dalam Tuhan. Sebagai warga gereja dan masyarakat jaga kerukunan dalam hidup berjemaat interdedominasi dan pemeluk agama lainnya sehingga tercipta kesejukan di daerah ini”kata Selly.

Welem Dethan selaku Ketua Panitia mengatakan bahwa tujuan kegiatan ini adalah dalam rangka meningkatkankan persekutuan diantara jemaat sebagai orang orang percaya maka persekutuan do’a Raja damai Kupang Menyelenggarakan kegiatan KKR Oekimene dan seminar dengan Thema “Berbelas kasihan terhadap jiwa jiwa” . Kegiatan ini akan berlangsung dari tanggal 7 s/d 9 September 2017 dengan pembicara dari tiga tim yakni Afrika Barat, Kupang dan tim Lokal.

“selain acara KKR Oekumene,kita juga akan melakukan seminar kepemimpinan, dan seminar lainnya bagi pemuda dan remaja pada hari kedua sehingga diharapkan kepada semua masyarakat dapat mengambil bagian dalam kegiatan ini” kata Dethan.

sertijab-ketua-pkk-rosel-020917

Sertijab Ketua TP PKK Kecamatan Ndao Nuse dan Rote Tengah.

Ketua TP PKK, Ny. Paulina Haning-Bullu, SE didampingi wakil ketua TP PKK kabupaten Rote Ndao, Ny. Adriana E. Lun-Doh,camat Rote Tengah, Swengly Pello, SH, camat Ndao Nuse, Jusuf O. Fiah dan ketua TP PKK tingkat kecamatan se-kabupaten Rote Ndao menghadiri acara serah terima jabatan ketua TP PKK kecamatan Rote Tengah dengan memberhentikan Ny Magdalena Bolla- Lidik dan mengangkat Ny. Fransiska Erni Pello Nokas sebagai Ketua TP PKK kecamatan Rote Tengah dan memberhentikan Ketua TP PKK Kecamatan Ndao Nuse, Ny. Apriana Sing-Luttu dan mengangkat Ny. Serly Yosnita Fiah Akhlis sebagai Ketua TP PKK kecamatan Ndao Nuse. Acara serah terima jabatan ini dilaksanakan di ruang TP PKK kabupaten Rote Ndao, kamis (31/08)pagi.

Bupati melalui Sekretaris Daerah, Drs. Jonas M. Selly. MM dalam sambutannya mengatakan bahwa kesuksesan program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dipengaruhi oleh kinerja TP PKK dalam jenjang kepengurusannya untuk penguatan struktur sesuai dengan peraturan Permendagri oleh karena itu atas dasar regulasi aturan tersebut dan adanya pelantikan camat, maka perlu penguatan dan penyegaran kelembagaan dalam struktur PKK maka perlu dilantiknya ketua TP PKK di tingkat kecamatan pada hari ini. momen ini merupakan bagian dari pola pengembangan dan penyegaran dalam sebuah Organisasi dalam pelayanan dan kemandirian kesejahteraan masyarakat di kabupaten Rote Ndao. Hal ini merupakan penghargaan bagi para wanita maka tugas dan tanggungjawab ini harus dikerjakan dengan baik sebagai bhakti bagi daerah kita Rote Ndao.

Organisasi PKK telah memberikan sumbangsih dan dukungan yang sangat besar untuk mensukseskan dan mensejahterakan masyarakat di daerah ini. PKK juga telah mengemban sebuah tugas yang mulia dengan membangun masyarakat di tingkat kecamatan, desa dan lurah lewat semangat kerja sepuluh program PKK yang mencakup berbagai aspek kehidupan kemasyarakatan dengan tanggungjawab yang cukup berarti. Oleh karena itu, Pemerintah terus mendukung apa saja program TP PKK yang bermanfaat bagi daerah ini sehingga saya mengajak TP PKK agar senantiasa menjalin kemitraan dengan sfakeholder yang lainnya supaya sukses karena bermitra itu merupakan satu kekuatan besar yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu saya menghimbau agar TP PKK terus maju dan sukses, inovatif dan kreatif dalam segala bidang yang dimilikinya. oleh karena itu PKK harus terus meningkatkan pengetahuan bagi segenap pengurus TP PKK baik di tingkat kecamatan,desa maupun kelurahan dalam rangka peningkatan kapasitas anggota PKK dengan melakukan sosialisasi secara terus menerus guna menciptakan masyarakat yang mandiri dan bermartabat.

“saya berpesan dalam perpektif inovatif, kepada ketua TP PKK yang baru dilantik harus membuat terobosan terobosan pemberdayaan kesejahteraan keluarga seperti membuat kebun, apotik sehat dengan memperbanyak tumbuhan hijau, sayur,tanaman obat keluarga dalam arah kebijakan perekonomian masyarakat. perlu juga pemberdayakan dengan peningkatan kerajinan tenun ikat, pengolahan makanan khas Lakamola Anan Sio”dan produk rakyat lainnya lainnya merupakan keunggulan daerah diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi rakyat”kats Selly.

Sementara itu, Ketua TP PKK kabupaten Rote Ndao, Ny. Paulina Haning-Bullu,SE dalam momen ini menjelaskan bahwa kegiatan serah terima jabatan ketua TP PKK kecamatan Rote Tengah dan kecamatan Ndao Nuse ini mengharapkan kepada yang dilantik agar dapat dan mampu mengemban tugasnya dengan baik disertai penuh tanggungjawab dan meningkatkan peran serta PKK dalam mensukseskan pembangunan.(humas-rn)