WhatsApp Image 2026-05-22 at 22.00.02

Pastikan Program Prioritas Jangkau Wilayah 3T, Wapres Gibran Tinjau SDN dan MTs Papela di Rote Ndao

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Usai meninjau budi daya rumput laut di Pantai Mulut Seribu, Wapres langsung bertolak menuju SD Negeri Papela dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Papela di Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, pada Jumat (22/05). Kunjungan ini dilakukan guna memastikan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan optimal dan menyentuh kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Setibanya di lokasi, Wapres yang didampingi Wakil Gubernur NTT Johanis Asadoma dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rote Ndao Moris Bulan disambut hangat oleh tarian adat Kebalai yang dibawakan oleh para siswa, serta jajaran guru dan kepala sekolah.

Wapres Gibran saat meninjau Program Prioritas Presiden di SD Negeri dan MTS Papela.
Wapres Gibran saat meninjau Program Prioritas Presiden di SD Negeri dan MTS Papela.

Salah satu fokus utama dalam peninjauan ini adalah memastikan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di SDN Papela, program ini telah menjangkau 295 siswa, yang terdiri dari 160 siswa laki-laki dan 135 siswa perempuan.

Kepala SDN Papela, Istini, mengungkapkan rasa haru dan bangganya atas kunjungan orang nomor dua di Indonesia tersebut ke sekolahnya yang terletak di daerah terpencil. Menurutnya, variasi menu MBG harian yang bergizi tinggi memicu antusiasme belajar para siswa.

“Anak-anak sangat menyambut baik program ini karena menunya setiap hari berbeda. Bahkan, mungkin makanan atau buah-buahan yang mereka terima belum pernah mereka makan di sini sebelumnya,” ujar Istini.

Senada dengan Istini, Kepala MTs Papela, Ridwan Goro, menyatakan program MBG ini menjadi penyelamat bagi para siswa yang mayoritas (95 persen) orang tuanya berprofesi sebagai nelayan. Sebelum program ini berjalan, banyak siswa yang terpaksa pergi ke sekolah dengan perut kosong.

Wapres Gibran bersama Gubernur NTT dan Bupati Rote Ndao saat meninjau Infrastruktur bangunan di SD Negeri dan MTS Papela
Wapres Gibran bersama Gubernur NTT dan Bupati Rote Ndao saat meninjau Infrastruktur bangunan di SD Negeri dan MTS Papela

Selain memantau program pangan, Wapres Gibran juga menyerahkan bantuan pendidikan berupa paket seragam untuk seluruh siswa serta 3 unit laptop guna menunjang digitalisasi kegiatan belajar mengajar di SDN Papela.

Kendati demikian, pihak sekolah juga menitipkan harapan kepada pemerintah pusat dan daerah terkait perbaikan infrastruktur. Istini berharap rencana revitalisasi bangunan sekolah yang mengalami kerusakan dapat segera direalisasikan agar proses belajar mengajar ke depan bisa berjalan lebih aman dan nyaman.

Wapres Gibran foto bersama anak-anak sekolah di SD Negeri dan MTS Papela

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao memberikan apresiasi tinggi terhadap kebijakan strategis ini. Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, menilai program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berhasil memperbaiki status gizi anak-anak di wilayahnya, tetapi juga membawa dampak domino yang positif bagi perekonomian lokal.

“Ada multiplier effect dari program ini, dan kami sangat mendukung program yang sangat strategis serta bermanfaat bagi masyarakat di Rote Ndao,” pungkas Paulus. (PPID Utama_DKISP Kab. Rote Ndao)

Wapres Indonesia Gibra Rakabuming saat sedang melakukan dialog bersama para petani rumput laut di Pantai Mulut Seribu, Desa Daiama, Kecamatan Landu Leko, Kabupaten Rote Ndao

Wapres Gibran Dorong Modernisasi dan Hilirisasi Rumput Laut untuk Tingkatkan Kesejahteraan Petani Rote Ndao

Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming membangun dialog bersama para petani rumput laut di Pantai Mulut Seribu, Desa Daiama, Kecamatan Landu Leko, Kabupaten Rote Ndao, Jumat (22/05). Dialog Wapres ini menekankan pada pentingnya modernisasi dan hilirisasi rumput laut demi peningkatan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Rote Ndao.

Kegiatan ini merupakan bentuk implementasi dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang fokus pada penguatan ketahanan pangan nasional dan hilirisasi komoditas unggulan daerah. Presiden menegaskan bahwa Indonesia harus bergeser dari sekadar produsen bahan mentah menjadi basis industri pengolahan, sehingga nilai tambah ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat daerah, termasuk para petani dan nelayan.

Wapres Indonesia Gibra Rakabuming saat sedang melakukan dialog bersama para petani rumput laut di Pantai Mulut Seribu, Desa Daiama, Kecamatan Landu Leko, Kabupaten Rote Ndao
Wapres Gibran saat sedang melakukan dialog bersama para petani rumput laut di Pantai Mulut Seribu, Desa Daiama, Kecamatan Landu Leko, Kabupaten Rote Ndao

Dalam peninjauannya, Wapres Gibran menilai potensi budidaya rumput laut di Rote Ndao sangat masif, namun pengelolaannya belum berjalan optimal.

“Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan,” ujar Wapres.

Serap Aspirasi Petani: Dari Tali Nilon hingga Modal Usaha
Dalam sesi dialog yang dihadiri sekitar 300 petani Desa Daiama, para pelaku budidaya menyampaikan sejumlah kendala nyata di lapangan. Mereka mengharapkan dukungan sarana produksi berupa tali nilon ukuran 8 mm dan 2 mm,bibit rumput laut berkualitas, sampan fiber dan mesin ketinting kapasitas 0,5 GT

Selain itu, kelompok ibu-ibu petani rumput laut yang hadir juga menyuarakan harapan adanya bantuan modal usaha konkret berupa bibit dan alat tangkap/budidaya untuk menopang produktivitas harian mereka.

Wapres Gibran bersama Gubernur NTT, Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao saat meninjau budidaya rumput laut di Pantai Mulut Seribu
Wapres Gibran bersama Gubernur NTT, Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao saat meninjau budidaya rumput laut di Pantai Mulut Seribu

 

Dorong Setop Ekspor Bahan Mentah
Merespons keluhan tersebut, Wapres Gibran menyoroti metode kerja petani yang dinilai masih sangat tradisional. Padahal, kualitas rumput laut asal Rote dikenal sangat unggul di pasar karena memiliki kandungan karaginan yang tinggi.

Untuk itu, Wapres menegaskan pentingnya membangun infrastruktur pascapanen demi mendukung hilirisasi. Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada ekspor bahan mentah.

“Saya lihat tadi memang alat-alat yang digunakan masih sangat tradisional sekali. Jadi ini mungkin ke depan butuh alat-alat pengering, gudang, dan juga mungkin perlu dibutuhkan juga pabrik packaging di sini,” ungkap Wapres.

Ia menambahkan, intervensi teknologi pada seluruh rantai produksi—mulai dari bibit unggul, perbaikan sampan, alat pengeringan, gudang sortir, hingga pengemasan—akan melipatgandakan hasil yang sudah ada.

“Yang sekarang sudah berjalan aja, masih tradisional ya, udah bagus seperti ini. Apalagi nanti kalau sudah ada modernisasi,” lanjutnya.

Wapres Gibran Rakabuming dan Bupati Paulus Henuk bersama Petani Rumput Laut saat foto bersama
Wapres Gibran Rakabuming dan Bupati Paulus Henuk bersama Petani Rumput Laut saat foto bersama

Pemda Diminta Rapikan Data Bantuan
Mengakhiri kunjungannya, Wapres Gibran menginstruksikan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat untuk segera melakukan penataan dan pendataan para petani secara detail. Langkah ini krusial agar saat intervensi atau bantuan dari pemerintah pusat turun, penyalurannya dapat merata dan tepat sasaran.

Turut mendampingi Wapres dalam kunjungan kerja tersebut antara lain Gubernur NTT Melki Laka Lena, Bupati Rote Ndao Paulus Henuk, Wakil Bupati Rote Ndao Apremoi Dedelusy Dethan, serta Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Rote. (PPID Utama_DKISP Kab. Rote Ndao)

Wapres Indonesia Gibran Rakabuming saat sedang mendengarkan penjelasan terkait Proyek Kawasan Sentra Industri Garam Nasional di Kec. Rote Timur.

Wapres Gibran Rakabuming Turun Langsung Tinjau K-SIGN di Rote Ndao: Dorong Percepatan Swasembada dan Penguatan Ekonomi Daerah. 

Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka turun langsung ke lapangan untuk meninjau Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) yang ada di Kecamatan Landu Leko, Kabupaten Rote Ndao, Jumat (22/05). Pada Momen ini Wapres memastikan seluruh proses pengembangan industri garam nasional ini berjalan optimal sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat swasembada pangan dan hilirisasi sektor kelautan.

Wapres Indonesia Gibran Rakabuming saat sedang mendengarkan penjelasan terkait Proyek Kawasan Sentra Industri Garam Nasional di Kec. Rote Timur.
Wapres Indonesia Gibran Rakabuming saat sedang mendengarkan penjelasan terkait Proyek Kawasan Sentra Industri Garam Nasional di Landu Leko.

Dalam kesempatan tersebut Wapres menerima paparan mengenai pengembangan kawasan, melihat langsung kolam kristal garam dan gudang penyimpanan, serta berdialog dengan petani garam dan pemerintah daerah.

Wapres menekankan bahwa kebutuhan garam nasional mencapai sekitar 5 juta ton per tahun, namun produksi dalam negeri belum mampu memenuhinya. Ia mangatakan bahwa proyek di Rote Ndao memiliki peran strategis untuk menutup kekurangan tersebut.

“Kebutuhan garam kita per tahun itu 5 juta ton. Kita belum bisa memenuhi itu, makanya proyek di sini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan garam di dalam negeri. Karena Pak Presiden punya concern untuk swasembada pangan, ya garam ini salah satunya,” ujar Gibran.

Wapres Gibran saat melakukan dialog bersama saat Kunjungan di K-SIGN
Wapres Gibran saat melakukan dialog bersama saat Kunjungan di K-SIGN

Ia juga meminta agar operasional kawasan segera difungsionalkan agar masyarakat lokal bisa segera merasakan manfaat ekonomi, mulai dari pembukaan lapangan kerja hingga peningkatan kesejahteraan.

“Kita ingin ini segera bisa fungsional. Kita ingin membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, warga lokal bisa terbantu, kesejahteraannya meningkat, dan yang paling penting efek ganda dari pembangunan proyek ini bisa terasa. Jadi tidak hanya di atas kertas saja,” tambahnya.

Selain garam, Wapres juga menyoroti potensi rumput laut dan kampung nelayan di Rote Ndao. Ia memastikan usulan pemerintah daerah terkait fasilitas pendukung seperti cold storage, pabrik es, dan SPBU khusus nelayan akan ditindaklanjuti bersama kementerian terkait.

Dalam dialog, Wapres menerima laporan soal infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di Rote Ndao, termasuk kebutuhan revitalisasi puskesmas dan peningkatan fasilitas rumah sakit daerah. Ia meminta koordinasi dengan kementerian terkait diperkuat agar kebutuhan masyarakat segera ditangani.

Bupati Rote Ndao Paulus Henuk pada kesempatan tersebut menyampaikan harapannya agar proyek strategis ini memberi manfaat langsung bagi warga terdampak, terutama di sekitar kawasan tambak garam. Ia menegaskan pemda siap mendukung penuh program pemerintah pusat.

“Beliau ingin memastikan perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian KKP yang menganggarkan anggaran cukup besar, ini harus berjalan dengan baik sehingga rakyat di Rote Ndao, terutama yang terdampak K-SIGN, bisa menikmati hasil pembangunan ini,” kata Paulus.

Wapres Indonesia Gibran Rakabuming saat berfoto bersama Gubernur NTT dan Bupati Rote Ndao
Wapres Indonesia Gibran Rakabuming saat berfoto bersama Gubernur NTT , Bupati Rote Ndao dan ASN yang memgikuti kegiatan Kunjungan Wapres.

Turut hadir mendampingi Wapres, Gubernur NTT Melki Laka Lena, Dirjen Pengelolaan Kelautan A. Koswara, dan Dirut Nindya Karya Firmansyah. (PPID Utama_DKISP Kab. Rote Ndao)

Foto bersama Kadis Kominfostatper dan Admin KIM dari Desa/Kelurahan.

Pelatihan KIM di Rote Ndao Dorong Literasi Digital Masyarakat dan Desa digital

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostaper) menggelar kegiatan Pelatihan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) bagi perwakilan desa dan kelurahan di Kabupaten Rote Ndao, Kamis (21/05). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan informasi publik dan literasi digital di tingkat desa dan kelurahan, serta mendorong program desa digital.

 

Kegiatan pelatihan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kominfostaper Kabupaten Rote Ndao, Olafulihaa M. A. Tadde. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa keberadaan KIM memiliki peran strategis sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat.

Foto bersama Kadis Kominfostatper dan Admin KIM dari Desa/Kelurahan.
Foto bersama Kadis Kominfostatper dan Peserta Pelatihan KIM dari Desa/Kelurahan.

Menurutnya, perkembangan teknologi informasi saat ini menuntut masyarakat untuk lebih cerdas dan bijak dalam menerima maupun menyebarkan informasi. Oleh karena itu, pembentukan dan penguatan KIM di desa dan kelurahan menjadi langkah penting dalam mendukung pembangunan daerah berbasis digital serta implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

“Kelompok Informasi Masyarakat harus mampu menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi yang benar, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Pelatihan tersebut diikuti oleh Admin dan Pengelola KIM. Materi yang diberikan meliputi literasi digital, pengelolaan media informasi desa(Website KIM dan Medsos KIM), penyebaran informasi publik, serta pemanfaatan platform digital untuk mendukung pelayanan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao berharap melalui kegiatan ini, desa dan kelurahan dapat semakin aktif dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan akurat. Selain itu, KIM diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menangkal hoaks dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Program penguatan KIM ini juga sejalan dengan upaya Pemkab Rote Ndao dalam mendorong transformasi digital dan keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintahan daerah. (PPID Utama_DKISP Kab. Rote Ndao)

Wakil Bupati Rote Ndao Apremoi Dudelisy Dethan saat memimpin Upacara Peringatan Harkitas ke-118 Tahun 2026 Tingkat Kab. Rote Ndao

Wabup Rote Ndao Pimpin Upacara Harkitnas ke-118, Tekankan Semangat Transformasi dan Perlindungan Generasi Bangsa

Wakil Bupati Rote Ndao, Apremoi Dudelusy Dethan memimpin Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 Tahun 2026 tingkat Kabupaten Rote Ndao yang berlangsung di Lapangan Upacara Kantor Bupati Rote Ndao, Rabu (20/05/2026). Upacara berlangsung khidmat dengan diikuti para ASN, TNI/Polri, pelajar, serta unsur Forkopimda dan masyarakat.

Wakil Bupati Rote Ndao Apremoi Dudelusy Dethan saat memimpin Upacara Peringatan Harkitnas ke-118 Tahun 2026 Tingkat Kab. Rote Ndao
Wakil Bupati Rote Ndao Apremoi Dudelusy Dethan saat memimpin Upacara Peringatan Harkitnas ke-118 Tahun 2026 Tingkat Kab. Rote Ndao

 

Peringatan Harkitnas tahun ini mengusung tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara” dengan subtema “Dengan Semangat Harkitnas 2026, Kita Wujudkan Transformasi Rote Ndao”.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Rote Ndao membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Dalam sambutan tersebut ditegaskan bahwa Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum refleksi atas lahirnya organisasi Boedi Oetomo pada tahun 1908 sebagai tonggak kebangkitan kesadaran nasional bangsa Indonesia.

Disampaikan pula bahwa semangat Kebangkitan Nasional harus terus menyesuaikan tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri bangsa. Jika dahulu perjuangan berfokus pada kedaulatan teritorial, maka saat ini bangsa Indonesia menghadapi tantangan baru berupa kedaulatan informasi dan transformasi digital.

Pengibaran Bendera Merah Putih pada saat pelaksanaan Upacara Peringatan Harkitnas ke-118 Tahun 2026 Tingkat Kab. Rote Ndao
Pengibaran Bendera Merah Putih pada saat pelaksanaan Upacara Peringatan Harkitnas ke-118 Tahun 2026 Tingkat Kab. Rote Ndao

Tema Harkitnas 2026 “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara” disebut sejalan dengan semangat menjaga generasi penerus bangsa agar tumbuh dalam lingkungan yang sehat, beretika, dan berdaya saing. Pemerintah juga terus mendorong berbagai program strategis nasional di bidang pendidikan, kesehatan, pangan, hingga perlindungan anak di ruang digital sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang mandiri dan berdaulat.

Dalam sambutan tersebut juga disampaikan pentingnya memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, serta membangun semangat persatuan demi kemajuan bangsa. “Kebangkitan Nasional adalah milik kita semua; bermula dari kesadaran individu yang terakumulasi secara kolektif, dan berujung pada kejayaan bangsa di kancah dunia,” demikian kutipan sambutan yang dibacakan Wakil Bupati.

Selain membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital, Wakil Bupati Rote Ndao juga mengimbau seluruh peserta upacara agar mengenakan pakaian adat lengkap, baik pria maupun wanita, sebagai wujud kebanggaan terhadap identitas budaya daerah dan pelestarian budaya Rote Ndao.

Wakil Bupati Rote Ndao saat menyerahkan Satyalacana Karya Satya kepada salah seorang perwakilan ASN di Lingkup Pemkab Rote Ndao
Wakil Bupati Rote Ndao saat menyerahkan Satyalacana Karya Satya kepada salah seorang perwakilan ASN di Lingkup Pemkab Rote Ndao

Usai pelaksanaan upacara, Wakil Bupati Rote Ndao mewakili Presiden Republik Indonesia menyerahkan Satyalancana Karya Satya kepada sejumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang telah mengabdi selama 20 tahun dan 30 tahun. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdian aparatur sipil negara dalam melayani masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.(PPID Utama_DKISP Kab.Rote Ndao)

Arahan Menkopolkam, Mendagri, dan Menteri PKP Tahun 2026 untuk Wilayah Nusa Tenggara dan Maluku

Bupati Rote Ndao Hadiri Arahan Menkopolkam, Mendagri, dan Menteri PKP Tahun 2026 untuk Wilayah Nusa Tenggara dan Maluku  

Bupati Rote Ndao Paulus Henuk menghadiri kegiatan Arahan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Tahun 2026 untuk wilayah Nusa Tenggara dan Maluku yang berlangsung di Ballroom Merumatta Senggigi Hotel, Selasa (19/05).

Arahan Menkopolkam, Mendagri, dan Menteri PKP Tahun 2026 untuk Wilayah Nusa Tenggara dan Maluku
Arahan Menkopolkam, Mendagri, dan Menteri PKP Tahun 2026 untuk Wilayah Nusa Tenggara dan Maluku

 

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan sesi apresiasi dan dialog bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Forum ini menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak kepada masyarakat.

 

Melalui kegiatan apresiasi ini, pemerintah daerah didorong untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan publik, termasuk pengendalian inflasi, percepatan penurunan angka kemiskinan dan stunting, serta mendorong inovasi pembangunan daerah.

 

Dalam forum tersebut, para peserta juga memperoleh berbagai arahan strategis terkait tata kelola pemerintahan, stabilitas daerah, serta pengembangan kawasan permukiman dan perumahan yang layak bagi masyarakat. Hal ini diharapkan semakin memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Bupati Rote Ndao saat menghadiri Arahan Menkopolkam, Mendagri, dan Menteri PKP Tahun 2026 untuk Wilayah Nusa Tenggara dan Maluku
Bupati Rote Ndao saat menghadiri Arahan Menkopolkam, Mendagri, dan Menteri PKP Tahun 2026 untuk Wilayah Nusa Tenggara dan Maluku

Selain itu, Menteri Dalam Negeri juga memberikan arahan kepada pemerintah daerah untuk segera menyusun dasar hukum bagi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk menyiapkan anggaran yang memadai guna mendukung pengendalian situasi sosial dan keamanan masyarakat (kamtibmas), serta upaya pencegahan, rekonsiliasi, dan rekonstruksi apabila terjadi konflik sosial maupun bencana di daerah.

 

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao turut menerima tambahan bantuan Rumah Layak Huni (RLH) sebanyak 300 unit, sehingga total bantuan RLH untuk tahun 2026 menjadi 500 unit.

 

“Puji Tuhan, tambahan bantuan ini menjadi berkat dan dukungan nyata bagi masyarakat Rote Ndao dalam memperoleh hunian yang lebih layak dan nyaman,” ungkapnya. (PPID Utama_DKISP Kab. Rote Ndao)

Peserta PKN Tingkat II Tahun 2026 Anthonius F. Banepa, SE menggelar rapat bersama jajartan Dinas Kominfostaper Kabupaten Rote Ndao

Kolaborasi Lintas PD, Proyek Perubahan PKN II 2026 Rote Ndao Dorong Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao terus mendorong berbagai inovasi dalam upaya pengentasan kemiskinan. Salah satunya melalui Proyek Perubahan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun 2026 atas nama Anthonius F. Banepa, SE, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Rote Ndao pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.

Terkait proyek tersebut, berlangsung rapat kerja bersama pimpinan dan staf Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostaper), Selasa (19/05/2026) di Kantor Diskominfostaper.

Peserta PKN Tingkat II Tahun 2026 Anthonius F. Banepa, SE menggelar rapat bersama jajartan Dinas Kominfostaper Kabupaten Rote Ndao
Peserta PKN Tingkat II Tahun 2026 Anthonius F. Banepa, SE menggelar rapat bersama jajartan Dinas Kominfostaper Kabupaten Rote Ndao

Proyek perubahan tersebut mengangkat tema “Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Rote Ndao”. Dalam implementasinya, proyek tersebut memanfaatkan media digital sebagai sarana pendukung pengentasan kemiskinan melalui penggunaan tenaga kerja lokal dalam kegiatan pembangunan infrastruktur yang menyasar masyarakat kelompok Desil Satu dan Desil Dua.

Melalui aplikasi “Hoholok”, tenaga kerja yang berasal dari kelompok Desil Satu dan Desil Dua yang telah terdata akan diakomodir sebagai tenaga kerja lokal dalam berbagai kegiatan pembangunan.

Saat mengunjungi dan menggelar rapat bersama pimpinan dan staf Diskominfostaper, Anthonius F. Banepa mengatakan bahwa proyek perubahan tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi lintas perangkat daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berperan dalam kegiatan pembangunan infrastruktur, Diskominfostaper mendukung pengembangan aplikasi, Dinas Sosial menyediakan data masyarakat kelompok Desil Satu dan Desil Dua, sedangkan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja menangani bidang ketenagakerjaan.

Foto bersama jajaran Dinas Kominfostaper Kabupaten Rote Ndao dengan Peserta PKN Tingkat II Tahun 2026 asal Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Anthonius F. Banepa, SE.
Foto bersama jajaran Dinas Kominfostaper Kabupaten Rote Ndao dengan Peserta PKN Tingkat II Tahun 2026 asal Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Anthonius F. Banepa, SE.

Ia berharap kolaborasi antar perangkat daerah tersebut dapat menciptakan kerja sama yang baik dalam mendukung keberhasilan proyek perubahan yang dijalankan. Selain itu, melalui pemanfaatan aplikasi digital dan pemberdayaan tenaga kerja lokal, proyek ini diharapkan mampu mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rote Ndao.*(PPID Utama_DKISP Rote Ndao)

Bupati Paulus Henuk saat melakukan koordinasi Proyek K-SIGN tahap II di Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

Pemkab Rote Ndao Dukung Swasembada Garam 2027, Bupati Paulus Henuk Bahas K-SIGN Tahap II

Bupati Rote Ndao Paulus Henuk, SH  kembali melanjutkan koordinasi bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia terkait penyediaan lahan pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Tahap II Tahun 2026 di Kabupaten Rote Ndao. Pertemuan tersebut dilakukan  sebagai bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam mendukung percepatan pembangunan pergaraman nasional menuju target swasembada garam tahun 2027 bertempat di  Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan,Senin (18/05).

Bupati Paulus Henuk saat melakukan koordinasi Proyek K-SIGN tahap II di Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
Bupati Paulus Henuk saat melakukan koordinasi Proyek K-SIGN tahap II di Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao terus memperkuat komitmennya dalam mendukung program swasembada garam nasional tahun 2027 melalui percepatan pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Tahap II di Kabupaten Rote Ndao. Komitmen tersebut kembali ditegaskan melalui pertemuan lanjutan antara Bupati Rote Ndao bersama Direktorat Jenderal terkait di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia guna membahas kesiapan penyediaan lahan pembangunan kawasan industri garam terpadu.

Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian koordinasi yang sebelumnya telah dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dalam mendorong percepatan pembangunan sektor pergaraman nasional. Pembahasan lanjutan tersebut sekaligus menjadi tindak lanjut implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao kembali menyampaikan kesiapan daerah dalam mendukung pembangunan K-SIGN Tahap II Tahun 2026 melalui penyediaan lahan yang memadai serta dukungan terhadap pengembangan kawasan industri garam terpadu di wilayah Rote Ndao. Langkah ini dinilai strategis dalam memperkuat kapasitas produksi garam nasional sekaligus mendukung pencapaian target swasembada garam tahun 2027.

Bupati Paulus Henuk menyampaikan bahwa pembangunan K-SIGN di Kabupaten Rote Ndao diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat, mulai dari peningkatan produktivitas garam nasional, pembukaan lapangan kerja, hingga pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi kelautan dan pergaraman.

Bupati Paulus Henik ketika sedang melakukan diskusi bersama salah satu Tim dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
Bupati Paulus Henuk ketika sedang melakukan audiensi dengan salah satu Tim dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

Selain itu, Bupati Paulus Henuk juga menegaskan pentingnya pemberdayaan masyarakat lokal dalam pelaksanaan program tersebut. Pemerintah Kabupaten Rote Ndao berharap tenaga kerja lokal dapat diprioritaskan dalam setiap tahapan pembangunan maupun operasional kawasan industri garam nantinya sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pengembangan kawasan ini juga diharapkan menjadi motor penggerak peningkatan kesejahteraan petani garam serta memperkuat posisi Kabupaten Rote Ndao sebagai salah satu daerah strategis pengembangan industri garam nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Paulus Henuk meminta agar komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, serta seluruh pihak terkait terus diperkuat pada setiap tahapan pelaksanaan ke depan. Hal tersebut penting guna memastikan proses pembangunan K-SIGN Tahap II dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai target yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia akan terus melakukan sinkronisasi dan koordinasi lanjutan guna mempercepat realisasi pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional Tahap II agar dapat berjalan sesuai target serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah. *(PPID Utama_DKISP Rote Ndao)

Wakil Bupati Rote Ndao Apremoi D. Dethan memimpin rapat kerja bersama Pimpinan SPBU menyikapi kelangkaan BBM.

Sikapi Kelangkaan BBM, Pemkab Rote Ndao Raker dengan SPBU, Dorong Perkuat Pengawasan Distribusi

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao mengadakan rapat kerja bersama Pimpinan SPBU Metina, Longgo, Pantai Baru, Sedeoen dan SPBU Sanggaoen serta pihak terkait menyikapi kelangkaan BBM Non Subsidi yang terjadi belakangan ini, Senin (18/05/2026) bertempat di ruang kerja Wakil Bupati Rote Ndao.

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Bupati Rote Ndao Apremoi Dudelusy Dethan tersebut, menyoroti distribusi BBM Non Subsidi yang dinilai perlu diawasi secara ketat. “ Saya meminta data lengkap dari masing-masing SPBU terkait penyaluran BBM Non Subsidi kepada agen-agen penyalur, sehingga pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan secara melekat,” tegas Wabup Apremoi Dethan.

Wakil Bupati Rote Ndao Apremoi D. Dethan memimpin rapat kerja bersama Pimpinan SPBU menyikapi kelangkaan BBM.
Wakil Bupati Rote Ndao Apremoi D. Dethan memberikan arahan dalam rapat kerja bersama Pimpinan SPBU menyikapi kelangkaan BBM.

Wabup Apremoi Dethan juga meminta Dinas Koperindag Kabupaten Rote Ndao mempublikasikan daftar agen penjualan BBM beserta kuota liter yang diterima setiap agen. Langkah ini dinilai penting agar publik mengetahui distribusi BBM yang dilakukan serta untuk mencegah terjadinya penimbunan.

Dalam arahannya, Wabup Apremoi Dethan mengajak seluruh pihak untuk bekerja secara kolaboratif dalam menyelesaikan persoalan kelangkaan BBM. Ia menyebut laporan yang diterima menyebutkan kelangkaan sering terjadi pada awal tahun akibat faktor cuaca dan pertengahan tahun saat musim panen. Namun dalam pengamatannya, kelangkaan hampir terjadi juga di luar situasi tersebut.

Karena itu, ia meminta adanya pengaturan operasional SPBU agar penyaluran BBM Non Subsidi dapat dibuka secara rutin setiap senin hingga sabtu. Menurutnya, mekanisme pembatasan maupun pembagian BBM harus dilakukan secara proporsional agar distribusi berjalan merata dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

Foto bersama usai rapat kerja pembahasan kelangkaan BBM.
Foto bersama usai rapat kerja pembahasan permasalahan kelangkaan BBM.

Sebagai tindak lanjut, Wabup Apremoi Dethan meminta agar rekomendasi rapat segera ditindaklanjuti dan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan yang melibatkan Satpol PP, Dinas Koperindag, SPBU dan pihak terkait lainnya segera dibentuk. Pengawasan oleh Satgas dimulai dari proses penyaluran di SPBU.*(PPID Utama_DKISP Rote Ndao)

Setda Pemkab Rote Ndao saat memberikan arahan pada rapat persiapan upcara Hari Kebangkitan Nasional ke-118

Pemkab Rote Ndao Gelar Rapat Persiapan Upacara Harkitnas ke-118

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menggelar rapat persiapan pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 yang akan dilaksanakan pada 20 Mei 2026. Rapat yang bertujuan memastikan seluruh rangkaian kegiatan upacara berjalan tertib, khidmat, dan lancar ini dilaksanakan di Ruang Rapat TBUPP  Kabupaten Rote Ndao, Senin (18/05)

Setda Pemkab Rote Ndao saat memberikan arahan pada rapat persiapan upcara Hari Kebangkitan Nasional ke-118
Sekretaris Daerah Kab. Rote Ndao saat memberikan arahan pada rapat persiapan upcara Hari Kebangkitan Nasional ke-118

 

Dalam rapat yang hadiri oleh seluruh Forkopimda dan Kepala Perangkat Daerah tersebut dibahas secara rinci susunan pelaksana upacara. Komandan Upacara dipercayakan kepada pihak Polres Rote Ndao, Perwira Upacara dari KOREM 1627/Rote Ndao sementara Pembacaan Pembukaan UUD 1945 akan dilakukan oleh perwakilan dari Lanal Pulau Rote. Panitia juga menegaskan bahwa seluruh petugas yang ditunjuk diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal.

Untuk Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) ditugaskan kepada purna paskibra”. Sementara itu, doa akan dipimpin oleh perwakilan dari Kantor Kementerian Agama.

Suasana rapat persiapan upcara Hari Kebangkitan Nasional ke-118
Suasana rapat persiapan upcara Hari Kebangkitan Nasional ke-118

Dalam hal busana, upacara kali ini mengusung nuansa adat. Para undangan diwajibkan mengenakan jas adat, sedangkan seluruh peserta upacara diharapkan menggunakan pakaian adat lengkap. Upacara dijadwalkan dimulai pukul 07.30 waktu setempat, dengan pelaksanaan gladi dijadwalkan sehari sebelumnya.

Sekretaris Daerah dalam arahannya menekankan pentingnya persiapan yang matang agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik dan sukses. Ia juga mengingatkan bahwa peringatan Harkitnas ke-118 tahun ini mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Masa Depan Indonesia dan Sub Tema Dengan Semangat Harkitnas 2026, kita wujudkan transformasi Rote Ndao

Melalui persiapan yang optimal, diharapkan pelaksanaan Upacara Harkitnas ke-118 dapat berlangsung khidmat serta menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan dan kebangkitan nasional di tengah masyarakat. (PPID Utama_DKISP Kab. Rote Ndao)