Posts in category: Berita Kabupaten

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao terus mendorong berbagai inovasi dalam upaya pengentasan kemiskinan. Salah satunya melalui Proyek Perubahan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun 2026 atas nama Anthonius F. Banepa, SE, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Rote Ndao pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.

Terkait proyek tersebut, berlangsung rapat kerja bersama pimpinan dan staf Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostaper), Selasa (19/05/2026) di Kantor Diskominfostaper.

Proyek perubahan tersebut mengangkat tema “Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Rote Ndao”. Dalam implementasinya, proyek tersebut memanfaatkan media digital sebagai sarana pendukung pengentasan kemiskinan melalui penggunaan tenaga kerja lokal dalam kegiatan pembangunan infrastruktur yang menyasar masyarakat kelompok Desil Satu dan Desil Dua.

Melalui aplikasi “Hoholok”, tenaga kerja yang berasal dari kelompok Desil Satu dan Desil Dua yang telah terdata akan diakomodir sebagai tenaga kerja lokal dalam berbagai kegiatan pembangunan.

Saat mengunjungi dan menggelar rapat bersama pimpinan dan staf Diskominfostaper, Anthonius F. Banepa mengatakan bahwa proyek perubahan tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi lintas perangkat daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berperan dalam kegiatan pembangunan infrastruktur, Diskominfostaper mendukung pengembangan aplikasi, Dinas Sosial menyediakan data masyarakat kelompok Desil Satu dan Desil Dua, sedangkan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja menangani bidang ketenagakerjaan.

Ia berharap kolaborasi antar perangkat daerah tersebut dapat menciptakan kerja sama yang baik dalam mendukung keberhasilan proyek perubahan yang dijalankan. Selain itu, melalui pemanfaatan aplikasi digital dan pemberdayaan tenaga kerja lokal, proyek ini diharapkan mampu mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rote Ndao.*(PPID Utama_DKISP Rote Ndao)

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao mengadakan rapat kerja bersama Pimpinan SPBU Metina, Longgo, Pantai Baru, Sedeoen dan SPBU Sanggaoen serta pihak terkait menyikapi kelangkaan BBM Non Subsidi yang terjadi belakangan ini, Senin (18/05/2026) bertempat di ruang kerja Wakil Bupati Rote Ndao.

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Bupati Rote Ndao Apremoi Dudelusy Dethan tersebut, menyoroti distribusi BBM Non Subsidi yang dinilai perlu diawasi secara ketat. “ Saya meminta data lengkap dari masing-masing SPBU terkait penyaluran BBM Non Subsidi kepada agen-agen penyalur, sehingga pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan secara melekat,” tegas Wabup Apremoi Dethan.

Wabup Apremoi Dethan juga meminta Dinas Koperindag Kabupaten Rote Ndao mempublikasikan daftar agen penjualan BBM beserta kuota liter yang diterima setiap agen. Langkah ini dinilai penting agar publik mengetahui distribusi BBM yang dilakukan serta untuk mencegah terjadinya penimbunan.

Dalam arahannya, Wabup Apremoi Dethan mengajak seluruh pihak untuk bekerja secara kolaboratif dalam menyelesaikan persoalan kelangkaan BBM. Ia menyebut laporan yang diterima menyebutkan kelangkaan sering terjadi pada awal tahun akibat faktor cuaca dan pertengahan tahun saat musim panen. Namun dalam pengamatannya, kelangkaan hampir terjadi juga di luar situasi tersebut.

Karena itu, ia meminta adanya pengaturan operasional SPBU agar penyaluran BBM Non Subsidi dapat dibuka secara rutin setiap senin hingga sabtu. Menurutnya, mekanisme pembatasan maupun pembagian BBM harus dilakukan secara proporsional agar distribusi berjalan merata dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

Sebagai tindak lanjut, Wabup Apremoi Dethan meminta agar rekomendasi rapat segera ditindaklanjuti dan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan yang melibatkan Satpol PP, Dinas Koperindag, SPBU dan pihak terkait lainnya segera dibentuk. Pengawasan oleh Satgas dimulai dari proses penyaluran di SPBU.*(PPID Utama_DKISP Rote Ndao)

Wakil Bupati Rote Ndao Apremoi Dudelusy Dethan menyerahkan bantuan pangan kepada masyarakat saat melakukan Launching dan Sosialisasi Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Bantuan Pangan Tahun 2026 Alokasi Bulan Februari dan Maret 2026, rabu (13/05/2026) bertempat di Kantor Desa Oenggae, Kecamatan Pantai Baru.

Bantuan diberikan kepada 26.190 penerima manfaat di Kabupaten Rote Ndao, termasuk diantaranya Kecamatan Pantai Baru sebanyak 2.555 penerima dan Desa Oenggae sebanyak 118 kepala keluarga. Setiap penerima mendapatkan bantuan berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng.

Total bantuan yang disalurkan pada periode februari hingga maret 2026 mencapai 523,8 ton beras dan 104.760 liter minyak goreng.

Wabup Apremoi D. Dethan menjelaskan bahwa program bantuan pangan adalah bentuk perhatian dan komitmen pemerintah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

Ia menguraikan, bantuan disalurkan kepada masyarakat yang masuk dalam kategori Desil 1 hingga Desil 4. Karena itu,dirinya meminta seluruh perangkat desa agar melakukan pendataan secara by name by address sehingga penyaluran bantuan dapat dilakukan tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Saya berharap bantuan ini dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik untuk kebutuhan rumah tangga. Saya juga mengingatkan seluruh pihak yang terlibat agar dapat melaksanakan tugas dengan tulus dan penuh tanggung jawab,” tegasya. Wabup Apremoi D. Dethan juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional atas pelaksanaan program tersebut.

Lewat kesempatan tersebut, Wabup Apremoi D. Dethan terus menghimbau masyarakat agar memanfaatkan lahan yang dimiliki untuk menghasilkan tanaman produktif guna memenuhi kebutuhan gizi keluarga melalui Program Kintal Gizi.

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, lanjutnya, akan terus menghadirkan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat serta memastikan bantuan pangan yang disalurkan sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang telah ditentukan.*(PPID Utama_DKISP Rote Ndao)

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusap) bersama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfostaper) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) dan Tanda Tangan Elektronik (TTE) kepada seluruh admin perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, rabu (13/05/2026) bertempat di Aula Mafa’da kantor Diskominfostaper Kabupaten Rote Ndao.

Kegiatan ini sebagai bagian dari dukungan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Rote Ndao sekaligus mendorong transformasi administrasi pemerintahan dari sistem manual ke digital.

Aplikasi Srikandi merupakan sistem pengelolaan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang digunakan untuk surat menyurat, pengarsipan hingga persetujuan dokumen secara digital. Dalam penerapannya, penggunaan Srikandi mensyaratkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam pengesahan dokumen elektronik yang sah dan memiliki kekuatan hukum.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rote Ndao Benyamin Koamesah, S.Pd menjelaskan bahwa Pelaksanaan  Bimtek Srikandi hari ini berdasarkan Keputusan Menpan RB Nomor 679 Tahun 2020 tentang Penerapan Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis (Srikandi).

Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik agar memahami penggunaan aplikasi Srikandi dan segera menerapkannya di masing-masing perangkat daerah. “ Kami berharap kegiatan diikuti dan dipahami sampai tahu dan dilaksanakan. Setelah kegiatan ini kita harus menerapkan Srikandi ini secepatnya,” ucapnya nya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan persandian Kabupaten Rote Ndao Olafulihaa M. A. Tadde, S.Kom mengatakan bahwa SPBE merupakan amanat Perpres 95 Tahun 2018 yang mengharuskan setiap pemerintah daerah mengimplementasikannya, termasuk penggunaan aplikasi Srikandi.

Ia menjelaskan bahwa Dinas Kominfostaper sebagai Otoritas Pendaftaran Sertifikat Elektronik memfasilitasi pembuatan dan pembaruan TTE melalui Badan Sandi dan Siber Negara serta mendorong seluruh ASN di perangkat daerah menggunakan email pemerintah yakni mail.go.id yang merupakan  syarat penerbitan TTE.

“ Keterlibatan Dinas Kominfostaper dalam Srikandi merupakan bagian dari tugas pembinaan teknologi informasi di Kabupaten Rote Ndao, khususnya terkait penggunaan TTE dalam administrasi pemerintahan berbasis elektronik,” jelasnya.*(PPID Utama_DKISP Rote Ndao)