sekda

PEMKAB ROTE NDAO SELEKSI TERBUKA 6 JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

by Berita Kabupaten

sekda

Setda,– Dalam rangka mengisi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ( eselon II-b ) pada lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao tahun 2016 maka sejak tanggal 01 Maret sampai dengan 15 Maret 2016 membuka kesempatan kepada semua Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang berminat dan memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi yang dilaksanakan secara terbuka.

frans-lebu-raya-gubernur-ntt

Limbah Blok Masela Berdampak ke NTT

by Berita Provinsi
gubntt
KUPANG, Sadar atau tidak, jarak kilang Blok Masela, atau lokasi tambang gas terbesar di dunia, sangat dekat dengan Provinsi NTT, atau tepatnya dekat dengan Pulau Alor. Jaraknya hanya terpaut 800 kilo meter saja dari Pulau Alor. Jika aktivitas tambang berlangsung, maka tentunya akan membawa dampak bagi masyarakat NTT. Pasalnya, wilayah NTT merupakan salah satu wilayah terdekat dengan lokasi pengeboran gas itu.
Jika dikelola dengan baik dan pembagian keuntungannya adil, tentu masyarakat NTT terdampak secara ekonomi. Namun dampak negatifnya adalah bahaya limbah dari kilang gas tersebut akan mengancam wilayah teritori Provinsi NTT.
“Kalau itu dieksplore, maka limbah dari Blok Masela ini akan juga berdampak pada NTT. Sehingga bagi saya, layak kalau kita meminta juga bagian untuk PI (participating interest, red). Kalau 10 persen, kita bagi lima, lima persen. Toh semuanya untuk membangun negeri ini dari daerah-daerah,”kata Gubernur NTT Frans Lebu Raya kepada Timor Express di kantornya, Jumat (26/2).
Perjuangan gubernur untuk mendapatkan bagian dari PI Blok Masela sudah cukup panjang. Proposal usulan pun sudah bergulir di masa dua presiden, yakni Presiden SBY dan sekarang Presiden Joko Widodo. Sayang, hasilnya belum dipastikan. Menyoal dukungan politik dari wakil rakyat di Senayan asal daerah pemilihan Provinsi NTT, gubernur sedikit menyindir. Apalagi ketika disinggung terkait gerilya pemerintah Provinsi Maluku yang didukung penuh para wakil rakyatnya. “Haha, kalau itu saya tidak tahu,”sambung gubernur tertawa.
“Tentu saya butuh dukungan dari seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Mari kita bersama-sama memperjuangkan bagian dari Blok Masela,”pinta gubernur. Permintaan gubernur ini mungkin sekaligus ajakan untuk sama-sama menyuarakan hal ini kepada pemerintah pusat. Alasannya, karena Blok Masela tidak berada di wilayah teritori satu daerah, namun di luar dari Maluku dan NTT, sehingga menjadi kewenangan pemerintah pusat. “Sehingga, kita usulkan ke presiden, karena wilayah ini (NTT) masih dikategori tertinggal dengan berbagai keterbatasannya. Jadi saya mohon doa saja,”tambah gubernur.
Rencana pengeboran gas di Blok Masela memang sedang hangat dibicarakan karena pemerintah berencana memulainya dalam waktu tidak lama lagi. Dua skenario pun sedang dipersiapkan pemerintah pusat melalu Kemenko Maritim dan Kementerian ESDM. Pertama, skema dengan pipa atau kilang darat (onshore). Biaya investasi dan biaya operasi skema pipaniasi ini disebut jauh lebih rendah daripada Liquefied Natural Gas (LNG) Laut yang menjadi skenario kedua.
Skenario kilang LNG Darat lebih menguntungkan karena produksi gas yang dialirkan ke darat dapat diproses sebagai LNG dan sekaligus bahan baku untuk industri petrokimia (yang tidak akan terjadi jika dipilih LNG Laut). Menariknya, apabila menggunakan skema pipanisasi, maka LNG dapat di-supply ke pulau-pulau di sekitar Maluku dan NTT untuk pemenuhan kebutuhan energi dengan menggunakan small carrier yang tidak dapat dilakukan jika Kilang LNG dibangun di laut.

 

Timex 1 Maret 2016

Cawapres nomor urut 2 Jusuf Kalla menjelaskan visi misinya saat menjadi pembicara pada diskusi terbuka bertajuk Membedah Visi-Misi, Program Utama dalam Rangka Mensejahterakan Rakyat dalam Waktu Singkat Pasangan Capres Cawapres Jokowi-JK di Bogor, Jabar, Sabtu (28/6). Menurut Jusuf Kalla langkah tercepat meningkatkan kesejahteraan rakyat diantaranya melalui sektor pertanian dan industri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/ed/Spt/14

JK Ingatkan Taat Pajak

by Berita Nasional
jkri
JAKARTA, Ribuan masyarakat Tionghoa kemarin (28/2) menyambut meriah kedatangan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Hall D2 Jakarta International Expo. JK hadir di perayaan Cap Go Meh bersama 2016. Perhelatan itu saat ini memasuki tahun kesembilan sejak diadakan kali pertama pada 2008 lalu.
Berbagai komunitas suku Tionghoa turut serta dalam kegiatan tersebut. Seperti Hakka, Hokkien, Hing HUa, Hokchia, Tiociu, Kanton, Hainan, dan sejumlah komunitas lain. Sejumlah tokoh Tionghoa tampak hadir. Beberapa di antaranya adalah Murdaya Poo, Pendiri Lippo Grup Mochtar Riady, dan Ketua APINDO Anton J Supit. Murdaya yang juga menjabat Ketua Forum Bersama Indonesia Tionghoa (FBIT) menuturkan, dalam perayaan kali ini, pihaknya ingin mengajak seluruh masyarakat Tionghoa untuk ikut membangun negeri. “Karena itu, tema kali ini adalah semangat membangun negeri,” ujarnya saat berada di panggung bersama 75 tokoh tionghoa Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Murdaya juga menyentil soal keberadaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 35 Tahun 2015. Permen tersebut mengatur tata cara penegasan status kewarganegaraan Indonesia bagi WNI keturunan asing yang tidak punya dokumen kewarganegaraan. “Itu jadi seolah-olah menghidupkan kembali SBKRI (Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia),” tuturnya.
Sementara itu, JK kembali mengajak seluruh masyarakat agar ikut serta dalam pembangunan negara. Salah satunya dengan membayar pajak. “Yang mampu, bayarlah pajak dengan benar, agar di tahun-tahun berikutnya tidak perlu lagi tax amnesty,” tuturnya. Apabila masih ada tax amnesty, itu berarti masih banyak masyarakat yang enggan membayar pajak. Padahal, pajak penting untuk membangun negeri.
Menuryut dia, permintaan tersebut berlaku bagi seluruh warga. Masyarakat juga harus percaya pada negerinya, sehingga sumbangsihnya lebih terasa. Kalau masih meminta pengapunan pajak, artinya banyak yang tidak membayar pajak. “Mungkin saja keluarga saya juga melakukan hal yang sama, mungkin keluarganya pak Luhut juga ada yang seperti itu, atau siapa saja,” lanjut JK.
Ada dua hal yang menjadi persoalan ekonomi bangsa Indonesia saat ini. Pertama, pelambatan ekonomi. Kedua, kesenjangan antara yang mampu dan tidak mampu. Peran para pengusaha, termasuk pengusaha Tionghoa tergolong besar, karena mereka menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Karena itu, para pengusaha juga diminta ikut mendorong masyarakat yang tergolong pengusaha kecil dan menengah untuk bisa lebih maju. Khusus untuk masyarakat Tionghoa, JK meminta agar tidak lagi membawa asal usul. Sebab, saat ini semuanya sudah menjadi satu sebagai Warga Negara Indonesia. “Ini adalah konsekuensi dari berbangsa,” tambahnya. Semua warga Indonesia punya solidaritas yang sama terhadap bangsa dan negara

 

Timex 28 Februari 2016

pembayaran pensiunan ASN_thumb[1]

PNS Lulusan SD, SMP, SMA akan Dirasionalisasi

by Berita Nasional
JAKARTA, Kualitas PNS di Indonesia masih banyak yang berada di bawah standar kompetensi. Menurut Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja, ada 39 persen PNS yang kemampuannya di bawah rata-rata. Karena itu, mereka menjadi target rasionalisasi PNS. Saat ini, jumlah PNS pusat dan daerah mencapai 4,517 juta.
“Target rasionalisasi adalah PNS yang pendidikannya SMA, SMP, dan SD. Selain pendidikannya rendah, kompetensinya juga kurang,”kata Setiawan, Minggu (28/2). Dia menyebutkan, PNS di instansi daerah yang lulusan SMA sebanyak 26,5 persen. Sedangkan SMP serta SD masing-masing 1,9 dan 1,2 persen. Sementara itu, PNS lulusan SMA di pusat mencapai 26,3 persen. Sedangkan lulusan SMP serta SD mencapai 1,8 dan 1,1 persen.
“Target pemerintah, yang menjadi PNS minimal lulusan diploma. Saat ini jumlah PNS daerah yang mengenyam pendidikan diploma 23 persen dan 13,9 persen di pusat,”tambah Setiawan. Untuk lulusan S1, PNS daerah sebanyak 43,9 persen. Sedangkan di pusat mencapai 42,4 persen. Sementara itu, PNS lulusan S2 di pusat sekitar 13,2 persen. Sedangkan daerah mencapai 3,5 persen. Di sisi lain, lulusan S3 untuk PNS pusat 1,26 persen dan daerah 0,03 persen

 

Timex 29 Februari 2016

sudirman-said

NTT Prioritas Pembenahan Kelistrikan

by Berita Nasional
JAKARTA, Genderang untuk terus menerangi Indonesia Timur terus ditabuh pemerintah. Kemarin, Menteri ESDM Sudirman Said meluncurkan program Indonesia Terang untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dari 85 persen menjadi 97 persen pada 2019. Untuk tahap awal, 6 provinsi Indonesia Timur akan diikat menjadi satu wilayah kerja.
Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, ada 12.659 desa tertinggal yang belum merasakan listrik dari PLN. Kalau pun ada, biasanya menggunakan genset. Malah, dari jumlah tersebut ada 2.519 desa yang terlistriki sama sekali. “Di sana, ada sekitar 9 juta jiwa yang butuh aliran listrik,” ujarnya.
Enam provinsi yang menjadi prioritas itu adalah, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Namun, Pulau Papua diakui medan yang paling terjal untuk dilalui. Kondisi demografis membuat 18 kabupaten sama sekali belum tersentuh listrik. “Tahun ini programnya dimulai. Targetnya, menerangi 10.300 desa sampai 2019 di Indonesia Timur,” imbuh Sudirman. Dia menyadari, menerangi kawasan timur bukan perkara mudah. Yang sudah diidentifikasi kementerian, masalah itu ada dari sarana dan prasarana moda transportasi, lantas populasi penduduk yang sedikit.
Dua hal itu disebutnya membuat pembangunan jaringan listrik menjadi sangat mahal. Tidak ekonomisnya pembangun membuat PLN menjadi rugi kalau terus dipaksakan. Itulah kenapa, pemerintah harus ambil alih agar desa-desa terpencil bisa ikut merasakan listrik.
“Nanti akan diselesaikan melalui Energi Baru Terbarukan (EBT), karena itu yang paling memungkinkan,” tuturnya. Strategi untuk memuluskan program itu, melalui pemanfaatan energi setempat yang punya kaitan dengan EBT. Misalnya, tenaga surya, air, angin sampai arus laut. Dia optimistis, dalam lima tahun ke depan EBT bisa menyelesaikan masalah. Alasannya, memanfaatkan energi setempat berarti tidak perlu menunggu jaringan listrik dari pusat. Jadi, pembangkit dan transmisi bisa dibangun secara local atau off-grid.
“Untuk bisa mempercepat, polanya harus diubah. Tidak lagi selalu dari pusat,” tegasnya. Apalagi, Indonesia punya potensi EBT sampai 300 ribu MW. Namun, pemanfaatannya saat ini masih terlalu minim. Hanya tiga persen saja. Tapi, itu dimaklumi karena harga teknologi EBT yang kelewat mahal.
Untuk mengatasi hal itu, Pusat Keunggulan Energi Bersih (Clean Energy Center of Excellence/CoE) yang dikembangkan di Bali diharapkan bisa menjadi solusi. Pusat itu yang disebutnya akan menjadi ujung tombak pelatihan untuk menjadi tenaga ahli program Indonesia Terang.
Supaya program itu sukses, Sudirman menyebut butuh anggaran setidaknya sampai 30 triliun. Dana yang sangat banyak itu akan dikumpulkan melalui banyak cara. Selain lewat APBN, dan Penyertaan Modal Negara (PMN), akan dicari dana hibah. Tidak lupa, kalangan swasta juga diajak untuk mensukseskan program itu.
Kementerian ESDM juga melengkapi diri dengan timeline pengerjaan program. Pada Maret misalnya, mereka menargetkan bisa konsolidasi data dan sinkronisasi perencanaan di tingkat pusat. Lantas, sampai Juni 2016 ada pelatihan perencanaan kelistrikan desa. Sedangkan sampai akhir tahun, tim akan melakukan perencanaan kelistrikan desa.
Selain itu, kementerian juga menggodok regulasi agar harga listrik EBT tidak mahal. Harga peralatan yang lebih mahal, dipastikan berdampak pada harga listrik juga. Padahal, masyarakat di Indonesia Timur punya daya beli yang tidak besar. “Pemerintah harus memberikan support dengan memberikan subsidi,” jelasnya. Selain itu, Sudirman juga ingin agar pelaksanaan bisa transparan dan akuntabel.
Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Rida Mulyana menambahkan, untuk mempercepat penerangan kawasan Timur tidak bisa dilakukan sendiri. Sebab, uang APBN sangat terbatas. Menurutnya, uang negara hanya bisa untuk menerangi 120 titik saja per tahun. “Itu berarti, kalau pakai uang APBN saja, butuh 100 tahun menerangi semua,” ungkapnya.
Tapi, pemerintah tidak mungkin membiarkan itu. Percepatan menjadi program yang tidak bisa dihindarkan lagi. Melalui EBT, dan penggunaan dana dari berbagai penjuru, termasuk pihak swasta disebutnya target lima tahun tidak berlebihan.
Dirjen Ketenagalistrikan Jarman juga optimistis proyek itu bisa selesai. Sebab, pertumbuhan elektrifikasi pada 2015 sudah mencapai 4 persen. Dari rasio elektrifikasi 84 persen menjadi 88 persen. Angka itu lebih tinggi dari target pemerintah yang mematok pertumbuhan listrik setahun 2,5 persen. “Ini komitmen kami, pada 2019 rasio elektrifikasi sudah 97 persen. Kalau perlu, lebih,” ucapnya.

 

Timex 29 Februari 2016

maxresdefault

TARIAN

by Budaya Masyarakat

Tarian Te’orenda dan Lagu Te’o Renda. 

Tarian ini biasanya ditarikan utnuk menyambut tamu/pejabat dan pada kegiatan-kegiatan suka cita di kalangan masyarakat serta dilakukan secara berkelompok manpun massal. Lagu Te’o Renda, biasanya dinyanyikan oleh para pencinta musik sasandu dengan syair yang menggambarkan wujud ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih dan para leluhur atas hasil panen yang mereka peroleh.

Lagu ini dinyanyikan dengan penuh semangat dan sukacita ketika hasil panen yang berlimpah itu telah dibawa ke rumah. Lagu Te’o Renda ini juga dinyanyikan atau disyairkan untuk menyambut para tamu atau pembesar yang berkunjung sebagai wujud nyata bahwa rakyat atau masyarakat di tempat itu menyambut para tamu tersebut dengan senang hati dan suka cita.

Tari Kaka Musuh

Tari Kaka Musuh/tari perang merupakan tari tradisional daerah Rote. Tarian ini menggambarkan kesiapan prajurit dalam menghadapi musuh. Selain itu, Kaka Musuh juga dipakai sebagai tari pengiring pasukan ke medan perang. Manfaat sekarang biasa dipakai untuk menyambut pembesar yang berkunjung ke daerah Rote, dan juga dipakai pada acara-acara adat lainnya seperti upacara kematian, pesta perkawinan, serta rumah baru dan acara-acara adat lainnya. Tarian Kaka Musuh sangat populer di Rote Ndao, diciptakan oleh seorang panglima tradisional dari Kerajaan Thie bernama Nalle Sanggu + pada abad 17 yang silam oleh karena di masa itu Kerajaan Thie menghadapi perang dari beberapa kerajaan di Rote yakni Kerajaan Dengka, Termanu, dan Keka. Ini akibat adu domba oleh kolonial Belanda.

Tari Tae Benuk

Tari Tai Benuk merupakan tari tradisional/tari pergaulan yang sangat popular dalam masyarakat Rote Ndao, biasa digelarkan pada acara adat seperti upacara perkawinan adat/pernikahan, peminangan, pelantikan tokoh adat, pesta rumah baru, dan sebagainya.

Tari dan lagu Ovalangga

Tari dan lagu Ovalangga merupakan tari garapan baru daerah Rote, yang sudah populer, yang menggambarkan sebuah kenangan pahit yang menyedihkan dilakukan oleh tentara Jepang terhadap rakyat di Pulau Rote pada tahun 1942. 
Kaum laki-laki dipaksa berlayar ke Kupang untuk kerja paksa. Mereka sedih karena tinggalkan istri anak, dan keluarga sehingga lagu Ovalangga sebagai lagu kenangan di masa penjajahan.

Lagu Ofa Langga diciptakan pada tahun 1945 di Rote, tepatnya di Pelabuhan Pantai Baru pada masa penjajahan Jepang. Lagu ini menggambarkan tentang kehidupan orang Rote ketika menghadapi masa sukar sulit pada masa kolonial Jepang di mana semua orang laki-laki di bawa oleh tentara Jepang ke Kupang untuk dipekerjakan secara paksa (Romusha) bagi kepentingan kolonial. Ketika mereka berkumpul di Pelabuhan Pantai Baru menanti kapal atau perahu yang akan membawa mereka ke Kupang, kesedihan itu muncul tatkala mengingat akan istri, anak dan sanak saudara yang ditinggalkan di kampung halaman. 
Dalam suasana hati sedih dan haru itulah terciptalah lagu Ofa Langga. Ofa Langga berasal dari kata ofa atau Ofak yang berarti perahu atau kapal dan Langga yang berarti Kepala. Lagu ini juga biasanya dinyanyikan oleh para penyadap lontar ketika sedang menyadap lontar karena mengenang kisah pada masa penjajahan Jepang itu.

Tari Sakaliti

Tari Sakaliti merupakan tari garapan baru, menggambarkan para petani sadap lontar bersiap-siap menyambut musim sadap lontar (musim gula/tuak) dengan senang hati dan bersukaria karena gula/tuak merupakan penghasilan pokok bagi orang Rote untuk kehidupan ekonominya.

kmpulaurote 1

3 Kapal dari Kementrian DPDTT

by Berita Kabupaten

kmpulaurote 1Baa-Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ( DPDTT ) meluncurkan 3 kapal bantuan yang sudah tiba di Rote Ndao yakni 1 buah Kapal penumpang “LENTERA”tiba di Rote tanggal 11 Januari 2016 dengan kapasitas 20-25 orang, dengan Rute pelayaran Ba,a-Ndao, satu buah Kapal Barang yakni “KM.Pulau Rote”yang tiba di Rote tanggal 12 Januari 2016 dengan Rute pelayaran Ba,a-Kupang dan juga Ba,a Ndao. Serta satu buah Kapal Ikan.