All posts by : Pemkab Rote Ndao

Hal itu di tandai dengan pengiriman daging beku dari PT. Segarau Bahari ke PT. Dhrama Jaya, Rabu (21/1) sebnyak 12 ton dan senin (26/1) sebanyak 14 ton. Selain itu, Pemda DKI Jakarta telah menyetujui dan Rp 20 miliar untuk pembibitan dan penggemukan sapi tahun ini.

Demikian dijelaskan Kepala Dinas Pertenakan NTT, Thobias Uly kepada Koran ini, senin (26/1) di Kupang. “ Pengiriman sapi beku perdana atau rintisan sudah di lakukan oleh PT. Segarau sesuai kuota yang di minta yakni sebanyak 28 ton yang terdiri dari daging beku sebanyak 12 ton, jeroan sebanyak 8 ton dan tulang 8,2 ton, “jelas Uly.

Uly yang saat itu di damping Kabid Agrobisnis Aris Herewila, Kabid Budi daya Nadra Iryani dan drh. Ferdy mengatakan pengiriman sapi beku ke PT. Dhrama Jaya milik pemda DKI Jakarta ini merupakan yang pertama dilakukan. “Ini rintisan yang mengawali kerja sama daerah,” Ujarnya.

Selama ini, jelasnya, daging beku yang di kirim PT. Segarau tujuan Jakarta namun diterima oleh pengusaha. Baru kali ini pengiriman ditujukan kepada pemda DKI Jakarta dalam hal ini diterima oleh PT. Dhrama Jaya. “Mudah –mudahan pengiriman perdana ini menjadi awal yang baik untuk kelanjutan kerjasama ke depan.”ujarnya. Sementara itu tahun ini juga Pemda DKI Jakarta akan menganggarkan dan dari APBD sebanyak Rp 20 miliar untuk kerja sama penggemukan dan pembibitan sapi.

“Pemda DKI sudah minta rencana kerja anggaran (RKA) senin (19/1) pecan lalu dan kita sudah kirim. Sekarang sedang dibahas di APBD DKI Jakarta. Besaran Rp 20 miliar itu sesuai dengan penyimpanan dari pemda DKI Jakarta,” ujar mantan kadis PPO NNT ini. Dana tersebut diperuntukan bagi progam pembibitan dengan membeli seribu ekor betina produktif dan 100 ekor penjatan produktif.

Sedangkan untuk progam penggemukan, jelas Uly, akan di beli seribu ekor jantan bakalan. Dirinya mengatakan , sebanya 2.100 ekor sapi tersebutkan di beli di NTT. “Seluruhnya akan dibeli di NTT.

Ini juga sesuai dengan permintan Pemda DKI Jakarta yang mau sapi local NTT. Dengan demikian dan Rp20 miliar itu akan berputar di NTT,”jelas Uly. Untuk progam penggemukan (fattening), jelas Uly, waktu yang di butuhkan selama 180 hari atau enam bulan. Sehingga dirinya mengatakan, pengiriman daging beku hasil progam penggemukan ini mulai dilaksanakan tahun ini juga. Sedangkan progam pembibitan (breeding) butuh waktu lebih dari dua tahun hingga produksi.

Mengenai pengiriman ternak hidup, jelas Uly, tetap di lakukan sesuai dengan kuota yang sudah di tetapkan gubernur yakni sebanyak 50.750 ekor. Pengiriman ternak hidup ini melibatkan 52 pengusaha.

Timex-Senin, 2 Februari 2015

[nttprov.go.id]

Gubernur Nusa Tenggara Timur, Drs. Frans Lebu Raya menyatakan beras orang miskin (raskin) bukan solusi permanen. Pernyataan Lebu Raya dikemukakan saat launching Raskin tingkat Provinsi NTT di halaman kantor kelurahan Matawai, kecamatan kota Waingapu, kabupaten Sumba Timur, rabu (28/1/2015).

Acara itu di hadiri oleh asisten Deputi kompensasi social Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Dr. Safari Burhanudin selaku sekertaris Tim kordinator Raskin Pusat, Bupati Sumba Timur, Drs. Gidion Mbilijora,M.Si, Ketua DPRD Sumba Timur, drh. Palulu P.Ndima, M.Si. Forkopimda Kabupaten Sumba Timur dan Tim kordinasi Raskin se- NTT serta sejumlah undangan lainnya.

Lebu Raya mengatakan, Raskin merupakan bentuk kepedulian pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah mengurangi pengeluaran rumah tangganya, namun raskin bukan solusi permanen tapi bersifat sementara. Gubernur mengibaratkan orang sakit yang diberikan cairan infuse, yang ketika sehat harus dilepas infusnya. Untuk itu Gubernur meminta para penerima raskin memanfaatkannya untuk kebutuhan agar dapat megelolah lahan.

Gubernur juga berharap ada tekad yang kaut dari para penerima raskin agar satu atau dua tahun kedepan tidak lagi sebagi penerima raskin, karena pemerintah tidak bermaksud meninabobokan masyarakat dan pemerintah akan mensuport masyarakat agar dapat mandiri dalam memenuhi pangannya.

Bupati Suma Timur, Drs. Gidion Mbilijora,M.Si dalam sekapur sirihnya menyampaikan untuk kabupaten Sumba Timur penyaluran Raskin untuk tahun 2014 berjalan cukup lancer dan tahun 2015 Sumba Timur tidak mengalami perubahan jumlah Pagu Raskin sebagaimana tahun 2013 dan 2014, yaitu 26.200 RTS-PM dengan jumalah pagu sebanyak 4.716.000 kg atau 363.000kg/bulan.

Timex-Senin, 2 Februari 2015

[nttprov.go.id]

Manfaat pembangunan sebagai wujud dari kemerdekaan bangsa indonesia hingga saat ini belum dirasakan oleh seluruh warga kabupaten sumba Timur. Ratusan Jiwa Di Pedalaman daerah itu masih kesulitan mendapatkan pelayanan publik. Untuk mendekatkan pelayanan dam mempercepat pembangunan, pemerintah dan DPRD sumba timur mengajukan Tiga daerah otonom baru (DOB).

Ketiga DOB akan Diajukan ke pemerintah Propinsi NTT, antara lain kabupaten sumba selatan , sumba timur jaya dan kabupaten pahungalodu. Penetapan tiga calon kabupaten baru tersebut telah di tetapkan dalam sidang paripurna DPRD Sumba timur, di waingapu, jumat (30/1/2015).

Pantauan Pos kupang di aula gedung DPRD yang mengagendakan pembahasaan Tiga DOB sebut dihadiri bupati sumba Timur, Drs. Gidion bilijora, M.si bersama Wakil bupati , Dr. Matius itu. Sidang yang dipimpin ketua DPRD sumba Timur, Drh. Palulu p ndima menghasilkan 21 putusan. Dari total 21 keputusan itu, masing-masing DOB memiliki tujuh keputusan. Sejumlah point penting yang tercantum dalam utusan tersebut, di antaranya tentang setujuan nama calon kabupaten baru.

Setujuan DPRD sumba timur tentang lokasi calon ibu kota kabupaten baru, persetujuan tentang pelepasan kecamatan yang menjadi cakupan wilayah persetujuan DPRD sumba timur tentang pemberian hibah untuk mendukung penyelenggaraan daerah otonom baru.

Persetujuan dewan tentang pelepasan kecamatan yang menjadi cakupan wilayah otonom baru. Persetujuan DPRD Sumba Timur tentang pemberian hadiah untuk mendukung penyelengaraan daerah otonom baru. Persetujuan dewan tentang dekungan dana untuk penyelengaraan pemilihan kepala daerah pertama kali di calon DOB, persetujuan tentang personil, utang piutang, dan terakhir adalah persetujuan DPRD sumba timur terhadap penyerahan sarana dan prasarana perkantoran yang digunakan pleh calon DOB.

Rapat paripurna yang dimulai sekitar pukul 08.30 Ita hingga pukul 10.00 Wita, berjalan lancar sesuai yang sudah diagendakan tanpa ada perselisihan pendapat . selain itu, pihak pemerintah bersama DPRD resmi dam menyepakati rencana pemmbentukan ketiga DOB itu. Rencananya Berkas ketiga DOB tersebut akan dikirim kepada Gubernur Frans Lebu Raya dan DPRD Propinsi NTT untuk Dibahas dan Selanjudnya Diteruskan Ke Pusat.

Poskup-Senin, 2 Februari 2015

[nttprov.go.id]

Sekitar orang anggota Ikatan Pelaku Perdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI) Provinsi NTT melakukan dialog dengan Gubernur dan DPRD NTT terkait penghentian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPD) oleh pemerintah pusat. Salah satu tuntuan IPPMI, yakni agar PNPM-MPD dilanjutkan kembali oleh presiden jokowi karena sangat bermanfaat bagi upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.

Mereka yang tergabung dalam IPPMI adalah para mantan konsultan dan fasilitator PNPM-MPD mulai dari tingkat Propinsi, Kabupaten dan Kecamatan (Khususnya yang berdomisili di daratan Timor), serta utusan dari BKAD dan UPK Kabupaten kupang. Mereka melakukan dialog dengan Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, Senin (12/1/2015).setelah itu mereka juga mengadukan masalah ini ke DPRD NTT dan Diterima Ketua DPRD NTT anwar Pua geno S.H. dan anggota lainya.

Dalam Persyaratan sikap yang ditandatangani Ketua IPPMI NTT, Urbanus Lora, Dikatakan sesuai surat ditjen PMD tanggal 29 Desember 2014 yang intinya melakukan PHK secara massal terhadap Kurang Lebih 17.000 Fasilitator seluruh indonesia, termasuk di NTT sekitar 700 fasilitator, untuk mencairkan dana kegiatan. IPPMI menilai, perhentian ribuan fasilitator itu sangat mendadak (karena hanya dalam waktu dua hari untuk serah terima) dan terkesan kurang manusiawi. Akibatnya. Mereka telah kehilangan pekerjaan dan menambah deretan pengangguran intelektual.

Penghentian ini juga menimbulkan berbagai konflik sosial maupun hukum di kemudian hari, karena dana BBM belum dimanfaatkan seluruhnya oleh masyarakat . Untuk NTT dana yang belum disalurkan sebesar Rp 62,720 miliar, padahal dana tersebut harus segera dibayarkan kepada pihak ketiga (supplier) dan upah kerja (HOK). Dikatakannya, pengakhiran PNPM,MPd secara tiba,tiba tanpa skenario transisi pengelolaan aset –aset yang sudah dibangun oleh PNPM-MPd, telah menimbulkan kekhawatiran yang sangat luas akan keberadaan dan keberlanjutan aset-aset tersebut, baik aset produktif maupun aset non produktif.

Khusus untuk NTT, Aset Produktif dana Bergulir yang beredar di masyarakat mencapai Rp 1,176 triliun, yang menyebar di 285 kecamatan. IPPMI juga mencatat, bantuan dana PNPM- MPd selama Kurang lebih 15 Tahun untuk Provinsi NTT mencapai Rp 4,115 triliun yang terdiri dari dana APBN dan APBD. Dari dana tersebut telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membangun berbagai kebutuhan dasar, yakni infastruktur berupa jalan sepanjang 2.621.675 meter atau 2.621 kilometer, jembatan 1.623 meter, air bersih 4.908 unit, irigasi 365 unit, gedung kesehatan 1.848 buah dan lainnya.

Selain itu, program pemberdayaan masyarakat tersebut gotong-royong dan swadaya, baik di desa maupun kecamatan, adanya efesiensi biaya dan pelaksanaan kegiatan swakelola oleh kelompok masyarakat mencapai 15-50 persen tingkat partisipasi masyarakat mencapai 60 persen serta adanya investasi sumber daya manusia dari pelaku masyarakat sampai kegiatan pelatihan dan penggunaan kapasitas kepada sedikitnya 94.572 orang. Atas dasar keberhasilan PNPM-MPd tersebut, IPPMI meminta agar gubernur dan para bupati seprovinsi NTT untuk memperjuangkan agar PNPM-MPd dilanjudkan oleh pemerintah pusat.

“PNPM-MPd adalah program milik masyarakat, dan menjadi benteng terakhir pemberdayaan desa. Oleh karena itu kita minta pemerintah melanjudkan program ini karena, program ini sangat dibutuhkan masyarakat,” tandas lora. Lora menambah, IPPMI juga meminta kepada gubernur untuk mengonsolidasikan dengan para bupati agar dapat mereplikasikan dengan pembiayaan untuk ditetapkan di masing-masing daerah sebagai program pemberdayaan berbasis lokal.

Poskup-Kamis, 15 Januari 2015

[nttprov.go.id]