ttd-kajari

Peringati HAKI 2017, Kejari Rote Ndao Bagi Stiker Anti Korupsi di Jalan

by Berita Kabupaten

Memperingati Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) Tahun 2017, jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Rote Ndao,  Jumat 7 Desember 2017 menggelar aneka kegiatan,  yakni apel bersama sejumlah staf yang digelar di pelataran Kejari Negeri Rote Ndao dipimpin langsung, Edi Hartoyo.

Pantauan media ini, usai digelar apel dilanjutkan dengan pembagian stiker anti korupsi di sekitar pertigaan Jl Tutukarlain kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain. Setelah pembagian stiker anti korupsi, Kejari Ba’a dan staf mendatangi ruang kerja Bupati Rote Leonard Haning, untuk meneken MoU penanganan masalah Hukum.

Pantauan media ini hadir, Kejari Rote Ndao Edi Hartoyo,SH. M. Hum. Kasih Intel Muhamad Safir, SH. M. Hum, Kasi Pidsus Januar Dwi Nugroho,SH,.  wakil Bupati Rote Ndao,  Jonas C.  Lun,  Sekda Rote Ndao  Jonas Selly, MM dan Humas Pemda Rote Ndao Arison Tomasui.

Bupati Rote Ndao,  Drs Leonard Haning mengatakan MoU tersebut sudah dilaksanakan sejak tahun 2015, MoU ini hanya diperbaharui saja. Dengan adanya MoU ini dirasakan sangat bermanfaat untuk pencegahan pengelolaan keuangan di wilayah Rote Ndao,  secara keseluruhan bukan saja di lingkup Pemda tetapi hingga tingkat desa.

Kejari Ba’a Edi Hartoyo mengatakan Kejaksaan mendukung Pemda dan siap menindaklanjuti MoU sebagai pengacara negara dan pendampingan dalam pengelolaan keuangan. (*/r02)

 

ttd-dana-pilkada-2018

3 Miliar, Dana Keamanan Pilkada Rote Ndao

by Berita Kabupaten

Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Rote Ndao mengalokasikan dana pengamanan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Rote Ndao tahun 2018 sebesar Rp 3 miliar.

Alokasi dana tersebut dalam bentuk dana melalui penandatangan Nota Penyerahan Hibah Daerah (NPHD) oleh pemda Rote Ndao bersama Kepolisian Resort (Polres) Rote Ndao, Sabtu (2/12/2017) di ruang kerja kantor Bupati Rote Ndao.

Kepala Kepolisian Resor Rote Ndao, AKBP Murry Miranda mengatakan dana Rp 3 miliar saat ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“anggaran yang kita usulkan Rp 5,5 miliar namun karena kemampuan keuangan daerah yang minim jadi kita sesuaikan,” Jelasnya.

Lanjut Murry, nantinya ada beberapa hal yang akan direvisi seperti pos-pos pengamanan tidak terlalu ketat karena disesuaikan dengan anggaran yang diterima.

“revisi ini tidak berpengaruh pada pengamanan, revisi ini bersifat dinamis,” Katanya.

Dengan ditandanganinya NPHD ini akan lebih memudahkan Polres Rote Ndao mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Rote Ndao 2018 mendatang, khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan diwilayah Kabupaten Rote Ndao.

“dana Rp 3 miliar ini untuk semua angkatan, dari TNI juga, sewaktu kita butuh TNI untuk Bawah Kendali Operasi (BKO) sesuai kebutuhan. Kita bisa koordinasi.” Tambah Murry.

Bupati Rote Ndao Lenard Haning mengatakan, pemerintah daerah Rote Ndao melaksanakan penandatangan Nota Penyerahan Hibah Daerah bersama Kepolisian Resort Rote Ndao, hal ini dilakukan karena belum terjadi sidang anggaran DPRD kabupaten Rote Ndao terhadap perubahan anggaran tahun 2017 dan Anggaran tahun 2018 walaupun sudah konsultasi dengan Gubernur NTT pada 21 November 2017.

“sebagai kepala daerah melihat perintah aturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65 jelas tugas kepala daerah, maka hari ini saya rapat bersama Forkopimda untuk mengambil sebuah keputusan mendapatkan dana sebesar Rp 5,6 miliar. Rp 3 miliar untuk pihak keamanan dan Rp 2,6 miliar untuk Panwaslu. Namun Panwaslu masih minta petunjuk keputusan dari Bawaslu. Batas waktunya hanya dua hari, Senin atau Selasa,” Jelas Bupati.

Bupati juga menegaskan bahwa kemampuan keuangan daerah sesuai rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Rp 5,6 miliar. “Mohon dipahami, kemampuan keuangan daerah. Dana daerah kita seperti itu,” Tegasnya.

Sementara itu Ketua Panwaslu Rote Ndao Iswardy Lay mengatakan terkait anggaran Rp 2,6 miliar, pihaknya akan komunikasikan nanti dengan Bawaslu Provinsi NTT.

“Rp 2,6 miliar itu akan kami komunikasikan kembali dengan Bawaslu Provinsi NTT. Apakah annggaran ini akan diterima atau tidak. Sebelumnya, Panwaslu meminta dana Rp 3,4 miliar, karena angka itu yang dibahas oleh Bawaslu Provinsi bersama TAPD,” Jelas Iswardy. (ROL)

hut-korpri-291117

46 Tahun Korpri Kerja Bersama Setia Sepanjang Masa

by Berita Kabupaten

Peringatan HUT Korpri ke-46, HUT PGRI ke-72 dan hari guru nasional tahun 2017 yang jatuh pada tanggal 29 November 2017 tingkat Kabupaten Rote Ndao yang ditandai dengan pelaksanaan upacara bendera yang bertempat dihalaman depan Kantor Bupati Rote Ndao, Rabu (29/11/2017).

Pelaksanaan upacara ini berjalan dengan khikmat yang bertindak selaku inspektur upacara adalah Wakil Bupati Rote Ndao, Jonas C. Lun,S.Pd dan diharidiri oleh Dandim 1627 Rote Ndao, Danlanal Pulau Rote,  seluruh ASN Lingkup Pemkab Rote Ndao, guru-guru diseputar kota Baa dan pelajar SMA Negeri 1 Lobalain.

Wakil Bupati, Jonas Lun saat membacakan tulisan tangan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang mengatakan bahwa  Presiden menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada segenap keluarga besar Korpri atas sumbangsih dan pengabdiannya kepada bangsa, kepada negara dan kepada masyarakat. Peringatan HUT Korpri harus menjadi momentum untuk melakukan refleksi, menjaga soliditas dan solidaritas. Harus menjadi momentum melakukan lompatan besar demi mencapai kemajuan bangsa lndonesia. Korpri harus menjadi pilar utama pemersatu bangsa dan negara lndonesia dengan aparatur sipil negara sebagai agen perekat kebinekaannya. Kita ingin Korpri menjadi organisasi dengan budaya yang penuh inovasi dan kreativitas, yang modern dan efisien, dan yang melayani dengan jiwa dan semangat Pancasila. Kita harus mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat lndonesia. Pembangunan harus dilakukan dari pinggiran dan dari desadesa, dimulai dengan pemerataan infrastruktur fisik hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, peran Korpri menjadi sangat vital. Korpri harus bisa menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah.

Di era persaingan terbuka saat ini banyak tantangan yang harus kita hadapi. lnovasi dan perkembangan teknologi global tidak hanya membawa kemudahan pada kehidupan sehari-hari, tetapi bahkan mampu mengubah lanskap ekonomi, kehidupan sosial politik, hingga kehidupan berbangsa dan bernegara. Dunia swasta telah menyadari hal tersebut, dan mulai berlari dengan sangat cepat. Kita, aparatur sipil negara harus mampu mengejar ketertinggalan dalam memberikan pelayanan kepada publik yang tuntutannya semakin tinggi. Korpri harus benar-benar memahami peta kompetisi ke depan yang penuh ketidakpastian. Tidak ada pilihan lain kecuali menuntaskan program pembangunan nasional melalui inovasi yang berlandaskan pada moralitas publik yang berdasar Pancasila. Setiap anggota Korpri harus terus memperbaiki diri, tinggalkan cara-cara rutin, dan perkuat semangat debirokratisasi. Jangan pernah berhenti berinovasi, manfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan terobosan layanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Sebagai sebuah korps profesi, Korpri mempunyai tuntutan untuk dapat mempererat solidaritas para anggotanya, mendorong pengembangan kompetensi sumber daya manusianya agar menjadi aparatur yang profesional. Selain itu, Korpri harus mampu menjaga netralitas organisasi, menempatkan pelayanan masyarakat di atas kepentingan pribadi, organisasi dan golongan.

Akhirnya, saya ucapkan Selamat Ulang Tahun Korpri yang Ke-46. Selamat menunaikan tugas dan kewajiban bagi kepada seluruh anggota Korpri. Junjung tinggi Panca Prasetya Korpri.

Diakhir upacara HUT Korpi dan PGRI, Wakil Bupati Rote Ndao, Jonas C. Lun saat dikonfirmasi mengatakan bahwa peringatan HUT Korpri yang ke-46 ini tentunya dari faktor usia sudah dewasa dan itu artinya bahwa momentum hari ulang tahun ini membuat kita yang komitmennya adalah kerja, kerja, kerja dan Korpri hadir untuk melayani maka harus meningkatkan kualitas pelayanan, pengabdian dan semuanya harus lebih baik dari keadaan sebelumnya.

Lanjut Jonas Lun bahwa momentum ulang tahun Korpri ini harus siap menjawab semuanya dengan komitmen yang kuat bahwa Korpri hadir untuk mengabdi, hadir untuk melayani sesuai dengan lembaga dan organisasi serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Selain itu juga PGRI sebagai organisasi profesi tentunya PGRI juga harus merefleksi diri supaya terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pengabdian kepada bangsa dan negara.

“inilah yang menjadi harapan pemerintah supaya benar-benar kehadiran organisasi ini menjawab harapan masyarakat dan mewujudkan apa yang menjadi komitmen ogranisasi untuk hadir dalam melayani, mengabdi serta melayani masyarakat” kata Lun (dkisp)

nikahmassal-01

Nikah Massal Dua Kecamatan di Pusatkan di Oebau

by Berita Kabupaten

Sebanyak 34 pasangan suami Istri (pasutri), di dua kecamatan yakni Kecamatan Rote Tengah dan Pantai Baru mengikuti Nikah massal, Sabtu (25/11) dipusatkan di GMIT Ledaoen Desa Oebau Kecamatan Pantai Baru.

Pantauan media ini sebelum pemberkatan digelar tata ibadah Kristen dipimpin Pdt. Polan Ingriani Baleta- Konay, M.Th. Para pasutri ini nampak mengenakan pakian adat Rote dengan tertib mengikuti prosesi pemberkatan. Untuk diketahui dari 34 pasangan nikah itu, sebanyak 11 pasangan dari Kecamatan Rote Tengah sedangkan 23 pasangan lainnya dari Kecamatan Pantai Baru.

Hadir dalam acara tersebut, camat Rote Tengah Swengli Pello, camat Pantai Baru Fons C. Saek, kepala Dinas Pencatatan Sipil dan kependudukan Jermias Lusi, S.Pd. Kepala Dinas Kependudukan Jermias lusi dalam sambutannya mengatakan dengan adanya seremonial ini, dihadapan pemerintah dan gereja para pasangan ini sudah sah.

Jermias juga menyerahkan Surat Nikah sebagai bukti nikah. Bupati Rote Ndao, Drs Leoanard Haning, MM diwakili oleh Camat Pantai Baru Fons C. Saek, S.Sos membacakan sambutannya, Bupati mengatakan UU Nomor 1. Tahun 1978. Perkawinan adalah hubungan suami istri, tetapi sah kalau nikah sehingga tercatat di pemerintah dan gereja.

Masih banyak keluarga dalam masyarakat yang hanya kawin adat, ada yang tidak nikah karena belum bayar belis. Pemerintah peduli terhadap pencatatan sipil, tahun lalu mencapai 300 pasutri, tahun ini mulai berkurang hanya 200 saja yang pemerintah anggarkan. Ia juga berharap para camat dan sejumlah aparat dibawah untuk memfasilitasi agar dicatat pasangan lainnya untuk mengikuti nikah massal.

Ia juga meminta toga dan tomas untuk revitalisasi budaya jangan memberatkan anak-anak dengan belis sehingga mereka bisa nikah, karena ayah dan ibu tidak nikah maka anak tidak akan ada akta kelahiran. (*r02)

 

Picture1

TP4D Cek Fisik Pembangunan di Desa Inaoe

by Berita Kabupaten

 

Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri (Kejari) Rote Ndao, melakukan monitoring dan evaluasi (monev) fisik pembangunan dalam pengelolaan dana desa di desa InaOe, Kecamatan Rote Selatan, Kamis (23/11).

Monev tidak sekedar membaca laporan di atas meja. Namun langsung melakukan pengecekan fisik pekerjaan di lokasi desa InaOe. Ada beberapa fisik pekerjaan yang ditinjau langsung TP4D yakni percetakan sawah baru, pemagaran lokasi pertanian, pembangunan jalan pariwisata dan pembangunan sarana air bersihKetua TP4D Muhamad Safir mengatakan pengawasan ini dilakukan untuk memastikan tidak ada penyimpangan dan penyalahgunaan dalam pengelolaan dana cukup besar yang digelontorkan dari pemerintah pusat ke desa-desa.

“kita ingin alokasi dana ini tepat sasaran dan pelaksanaannya juga aman,” kata Muhamad Safir yang juga Kasi Intel Kejaksaan Negeri Rote Ndao itu.

Saat berdialog dengan para tokoh masyarakat dan aparat desa di desa Ina Oe sebelum meninjau proyek pembangunan, Muhamad Safir mengatakan TP4D akan terus mengawal dana desa sehingga tidak terjadi Korupsi.

“pihak Kejaksaan turun mengawasi dana desa ada dua cara karena permintaan Bupati, Camat, Kepala Desa. Kedua turun langsung karena ada laporan,” Jelasnya.

Ia juga berharap para kepala desa jangan segan–segan meminta pertimbangan hukum pada Kejaksaan. Sementara itu, Kepala Dinas PMD Jermia A. J. Messakh mengatakan pengawalan Dana Desa, baik oleh TP4D, Kejaksaan dan Polres dimaksudkan sebagai upaya pembinaan, pengawasan bahkan pendampingan kepada pemerintah desa. Oleh karena itu, ia meminta kepada para kepala desa agar jangan takut kalau ada pemeriksaan. “justru hadirnya para kejaksaan dan kepolisian dengan tujuan untuk menghindari terjadinya praktek-praktek yang bertentangan dengan aturan hukum atau mencegah terjadinya penyelewengan dana desa,” Jelasnya. Ia berharap agar kepala desa harus bersahabat dengan aturan menganai pengelolaan Dana Desa. Menurutnya, dana desa harus dikelola dengan sebaik-baiknya dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

“dalam pengelolaan dana desa pun dituntut untuk memegang prinsip transparansi, profesional dan akuntabel,” kata Jermia.

Kepala Desa InaOe Ferdinan Siokain, menjelaskan TP4D melakukan monitoring pada beberapa titik fisik pembangunan yakni percetakan sawah baru kurang lebih 7 Hektar, dananya sebesar Rp 138 lebih.

Pemagaran 739 meter dengan material batu karang, dalam pelaksanaan 857 meter, pagu dananya Rp 33 juta lebih. Pembangunan jalan pariwisata, selesaikan tempat Parkir kendaraan dan lapak, nilai pekerjaaannya Rp 195 juta. Keempat pembangunan sarana air bersih, nilainya Rp 196 juta yakni pengadaan tenaga surya, pipa, dan dua bak penampung.

“sekarang masyarakat sudah menikmati air sehingga kesulitan air di wilayah ini telah teratasi, sebelumnya ada air juga tetapi bak penampungnya kecil sehingga setiap rumah tangga hanya bisa dapat air 10-20 Jerigen,” tambahnya.

Untuk diketahui dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ina Oe tahun angaran 2017 mencapai Rp 1,3 lebih. Pantauan media ini hadir dalam kesempatan itu, Kasi Intel Kejari Rote Ndao Muhamad Safir, Kepala DPMD Jermia Mesakh, Camat Rote Selatan Joni Manafe, dan aparat Bhabinkamtibmas Rote Selatan. (*/r02)

pemekaran-Lole2

Panitia Pemekaran Kecamatan Heti Lole Serahkan Proposal ke Bupati

by Berita Kabupaten

Panitia bersama ratusan warga perwakilan delapan desa yang terdiri dari unsur tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama asal eks Nusak Lole bersama unsur Pemerintah Kecamatan Lobalain, Senin (13/11/2017) pagi mengantar dokumen proposal rencana pemekaran Kecamatan Heti Lole.

Dokumen proposal diiringi syair adat dilantunkan oleh Manahelo (pelantun syair) Jermias Manafe dan diserahkan oleh Ketua Panitia Pemekaran Kecamatan Heti Lole Devrison Zacharias langsung ke Bupati Rote Ndao, Drs. Leonard Haning, MM.

Dihadapan Bupati Rote Ndao, Ketua Panitia Pemekaran Kecamatan Heti Lole, Devrison Zacharias menyatakan, dokumen proposal ini merupakan aspirasi seluruh masyarakat Lole. Dia berharap, semoga dokumen proposal ini diterima untuk diperjuangkan.

Devrison Zacharias mengakui, pemekaran ini menjadi harapan dan cita-cita masyarakat Lole selama ini.

“Lole sudah layak untuk dimekarkan demi mendekatkan pelayanan kemasyarakatan, kita melihat dari sisi potensi dan rentang kendali,” Katanya

Lanjut Devrison, dulu masyarakat Lole masih sedikit, namun sekarang penduduk di eks nusak Lole ini sudah mencapai sebelas ribu lebih.

Lanjutnya, ada tiga lokasi yang diusulkan menjadi ibukota pemekaran kecamatan Heti Lole diantaranya di wilayah desa Suelain, desa Lole Oen dan desa Bebalain.

Sementara itu, Bupati Rote Ndao Leonard Haning saat menerima dokumen proposal sembari berjanji akan memperjuangkan usulan masyarakat Lole itu.

Ia menyatakan, pemekaran suatu wilayah bertujuan untuk mendekatkan pelayanan namun harus merujuk pada ketentuan yang berlaku.

“saya terima dengan tulus hati dan saya akan perjuangkan sesuai dengan proses aturan dan mekanisme, dan doa kita semua sebelum saya meletakan jabatan. Tidak hanya Lobalain mekar menjadi dua kecamatan tapi juga Rote Barat Laut, Rote Barat Daya dan Pantai Baru juga ikut diperjuangkan,” Jelas Haning.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat ini sesuai ketentuan yang berlaku. (RO)

 

hari-pahlawan-rn-1011117

Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2017 : Perkokoh Pesatuan Membangun Negeri

by Berita Kabupaten

Hari Pahlawan yang jatuh 10 November kembali diperingati. Tahun ini mengangkat tema ‘Perkokoh Persatuan untuk Membangun Negeri’. Dengan harapan, momentum peringatan tahun ini bisa membuat semakin bersatu padu membangun negeri.

Peringatan hari Pahlawan Tahun 2017 tingkat Kabupaten Rote Ndao yang mengangkat Sub Tema dengan semangat nilai-nilai kepahlawanan bersama kita satukan tekat membangun Rote Ndao yang maju, mandiri dan bermartabat. Upacara bendera dilaksanakan di halaman depan kantor Bupati Rote Ndao, Jumat (10/11/2017) yang bertindak selaku inspektur upacara Bupati Rote Ndao, Drs. Leonard Haning, MM.

Pada kesempatan tersebut Bupati Rote Ndao membacakan sambutan Menteri Sosial RI yang menekankan pentingnya perkokoh persatuan membangun negeri dan apabila kita mampu bersatu sebagai satu bangsa maka kita dapat maju bersama-sama dan mendistribusikan berkah kemerdekaan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Seusai upacara peringatan hari Pahlawan 10 November 2017 tingkat Kabupaten Rote Ndao ini dilanjutkan dengan lounching peraturan Bupati Rote Ndao tentang pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikoteraphi, dan zat-zat adektif di Kabupaten Rote Ndao yang diberlakukan sejak tanggal 10 November 2017.

Bupati Rote Ndao Leonard Haning mengatakan bahwa untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Rote Ndao, maka peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 46 tahun 2017  dapat menjadi acuan yang dapat ditindak lanjuti dengan melakukan tes urine narkoba kepada pejabat eselon II, III, IV dan seluruh ASN lingkup pemerintah kabupaten Rote Ndao.

Bupati juga menambahkan bahwa kedepannya untuk mencari pemimpin didaerah ini wajib hukumnya untuk melakukan tes urine sesuai dengan landasan hukum peraturan Bupati Rote Ndao ini supaya bisa mendapat pemimpin-pemimpin yang benar.

Hadir pada upacara tersebut unsur forkopimda Rote Ndao, Wakil Bupati Rote Ndao, Sekretaris Daerah Rote Ndao, pimpinan OPD lingkup Pemkab Rote Ndao, tokoh adat/maneleo, tokoh agama dan para mahasiswa serta pelajar tingkat SD hingga SMA.(dkisp-rn)

bkppn01

BKKPN Gelar FGD Bahas Hoholok/Papadak di Nggodimeda

by Berita Kabupaten

Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang, menggelar Focus Group Discusion (FGD) terkait penerapan Papadak/Haholok dalam TNP Laut Sawu Kabupaten Rote Ndao, Senin (6/11/2017) di kantor desa Nggodimeda, kecamatan Rote Tengah, Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur.

Kegiatan tersebut dihadiri para Manaholo di wilayah desa Siomeda dan Nggodimeda Nusak Termanu, mewakili BKKPN Kupang Alexander Tanody, Ketua Forum Adat Kabupaten Rote Ndao John B Ndolu, Ketua Forum Adat Kecamatan Rote Tengah Martinus Pelapolin dan Kepala Desa Nggodimeda Yefta Lian.

Dalam kesempatan itu, Alexander Tanody mengatakan kabupaten Rote Ndao banyak di apresiasi dari sejumlah wilayah di NTT bahkan Nasional terkait Haholok/Papadak (larangan) untuk tidak melakukan kerusakan pada wilayah laut dan pesisir itu antara lain penebangan mangrove, pengeboman ikan, penangkapan penyu yang dilindungi, serta penangkapan ikan dengan menggunakan pukat harimau.

Oleh karena itu pihak BKKPN kembali mengunjungi Nusak Termanu untuk menggali ide dan penguatan, mana yang kita teruskan ke Pemerintah Daerah, BKKPN dan lembaga lain yang berkompeten, dengan rumusan-rumusan permasalahan.

Sementara itu, Ketua Forum Adat Kabupaten Rote Ndao, John B Ndolu mengatakan Papadak sudah ada sejak zaman dahulu dan perintis juga dari nenek moyang orang Nusak Termanu.

Ia mengakui jabatan Maneholo (pengawas) di laut adalah jabatan sosial yang tidak ada gaji, oleh karena itu dirinya berharap agar kepala desa Nggodimeda mewakili pemerintah Kab. Rote Ndao mengusulkan kepada pemerintah daerah agar daerah yang memiliki Manahelo dapat diberikan intensif atau ada program pemberdayaan agar sambil melaksanakan tugasnya juga bekerja untuk keluarganya.

Lanjutnya, pemerintah juga harus tegas terhadap orang yang melanggar aturan adat, misalnya masih adanya laporan bahwa masih ada pihak-pihak tertentu yang merusak habitat laut dengan cara bom ikan, dan kebanyakan orang di luar Nusak Termanu.

Ndolu juga berharap agar para Manahelo tetap menerapkan aturan adat demi kelangsungan habitat, baik habitat laut dan juga alam sekitarnya.

Koordinator Manaholo Kec. Rote Tenggah Martinus Pelopolin mengatakan selama ini Manaholo masih terbatas dengan mengunakan alat seadanya. Lanjut Martinus, warga di Nusa Termanu tidak melakukan pengusakan laut, selama ini warga pendatang dari luar yang melanggar aturan adat seperti mengunakan potas atau racun saat mencari ikan, dan warga nelayan dari luar Nusak Termanu yang mengunakan bahan peledak saat melaut di perairan Nusak Termanu.

Peneliti sekaligus mewakili dinas Dinas Perikanan Provinsi NTT, Rusly mengatakan selama melaksanakan observasi selama dua hari diwilayah Nusak Termanu untuk mengetahui respon terhadap penerapan Hoholok Papadak. Banyak masyarakat juga terlibat dalam penangkaran penyu sejak penerapan Hoholok/Papadak semua masyarakat respon dan mendukung, sementara itu untuk tambang pasir  banyak yang tidak respon bahkan minta agar dinas pertambangan Provinsi NTT meninjau kembali ijin tambang, karena banyak perubahan alam sejak adanya tambang pasir.

Rusly mengatakan, habitat penyu rusak antara lain karena melakukan penambangan pasir secara ilegal di lokasi penyu biasa bertelur. “dengan adanya tambang pasir akan punah habitat penyu atau tukik, pasalnya tukik merupakan binatang yang pintar walau lambat dalam berjalan, tetapi cerdas,” Jelasnya.

Penyu berkembang biak karena ada perlindungan dan penangkaran.

“awal dirinya dilahirkan dimana, saat dewasa dan ingin bertelur ia akan kembali ke lokasi yang sama, karena punya indra rekaman yang tinggi. Sehingga dikwatirkan kalau lokasinya tergusur atau rusak dengan sendiri akan punah,” Katanya.

Sementara itu, kepala desa Nggodimeda Yefta Lian mengatakan mengenai insentif dan pemberdayaan untuk para Manaholo pihaknya akan melaporkan kepada pemerintah daerah agar ada program pemberdayaan demi peningkatan para Manaholo, sedangkan mengenai tambang pasir pihaknya akan menyurati pihak terkait termasuk Manaholo dan pemerintah dan masyarakat penambang untuk mengkaji kembali.

Masih menurut Yefta pihaknya memberikan apresisi kepada Manaholo yang bekerja sukarela sebagai Manaholo sejak tahun 2014, penangkaran penyu di pantai Kola juga  dikelola atas rasa kepedulian bahwa penyu merupakan satwa yang dilindungi hingga saat ini sudah mencapai 2 ribuan tukik. (*/r02)

kebaktian-syukur-hut-gmit-70-021017-1

Ibadah Syukur HUT GMIT ke-70 Teritori Rote Ndao: GMIT Harus Perbaharui Semangat dan Komitmen

by Berita Kabupaten

Memperingati HUT Gereja Masehi Injili Timor (GMIT) ke-70 dan Reformasi Gereja Ke-500, Warga Rote Ndao melakukan ibadah syukur oikumene di Auditorium Ti’i Langga, Kamis (2/11/2017) sore.

Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Rote Ndao, Drs. Leonard Haning,MM, Wakil Bupati, Jonas C. Lun,S.Pd,  sekretaris majelis Sinode GMIT, Pdt. Yusuf Nakmofa,M.Th, kepala Depag Rote Ndao, Dandim 1627 Rote Ndao, Sekretaris Daerah, Drs. Jonas Selly, MM, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta diikuti oleh warga jemaat teritori Rote Ndao.

Pendeta Prof. Dr. Samuel Hakh sebagai pembicara firman mengatakan bahwa perlu ada pembaharuan dan komitmen dari seluruh pelayan dan warga jemaat untuk memperbaharui iman dan spiritualitas

 “setiap hari minggu kita beribadah mengaku iman kita, mengaku sebagai orang kristen, tetapi kalau pengakuan iman yang diungkapkan didalam gereja tidak sesuai dengan tindakan kita diluar maka itu adalah iman yang mati” jelas Pdt. Samuel Hakh

Lebih lanjut Prof. Samuel mengungkapkan bahwa GMIT perlu membaharui semangat dan komitmen para pelayannya karena kita tidak bisa sangkali masih ada juga pelayan yang bekerja tidak dengan sungguh-sungguh.

“kita sebagai pelayan harus mewarisi semangat para pekabar injil yang 70 tahun yang lalu atau 80 tahun yang lalu sebelum GMIT berdiri sendiri, mereka datang dengan  komitmen yang kuat, dengan semangat yang berapi-api” kata Prof. Samuel.

Ia berharap, wilayah Rote Ndao menjadi teladan bagi iman Kristen karena awal mula pemberitaan firman di NTT mulai dari  pulau Rote yaitu di Fiulain baru menyebar ke daerah lain di NTT hingga ke Sulawesi.

“GMIT masuk sebagai keluarga terbesar dari persatuan Gereja di Indonesia, oleh karena itu perlu semangat pelayanan,” tambah Pdt. Samuel.

Sementara itu Bupati Rote Ndao, Drs. Leonard Haning, MM dalam sambutannya seusai kebaktian syukuran HUT GMIT ke-70 dan Reformasi Gereja ke-500 ini mengatakan bahwa sudah 70 tahun GMIT berdiri tetapi kalau kita ikuti tema-tema perayaan Natal di GMIT dari tahun ke tahun baru dua tahun lalu GMIT punya keberanian mengangkat tema “Yesus Kristus adalah Tuhan” dan itu adalah tugas para pelayan dan kita semua untuk menyatakannya secara benar dan tetap.

Lanjut Bupati, dalam kebersamaan pemerintah dan gereja dimana pemerintah membangun masyarakat dan menanggung jemaat yang semula masyarakat dan jemaat komponennya adalah homogen tetapi sekarang pertumbuhan presentase makin meningkat dan bergerak menuju heterogen dengan presentase terbaca penduduk agama Kristen Protestan mencapai 95%, Islam mencapai 2,5%,  Kristen Katholik 2% dan sisanya adalah yang lain-lain.

“ini menunjukan bahwa dalam menyabarkan Kasih itu, di daerah ini telah terjadi penistaan terhadap agama Kristen oleh saudara kita muslim, tetapi karena  Kasih yang diajarkan oleh Tuhan itulah peristiwa itu tidak sampai ke Pengadilan dan diselesaikan dengan nilai-nilai peradaban budaya kita sendiri dan kita memaafkan mereka karena mereka tidak tau apa yang mereka perbuat, akhirnya hukumpun berhenti dan kita tetap hidup  berdampingan seperti 1 ibu dan 1 bapak” kata Bupati Haning.

Bupati juga mengharapkan kiranya di hari ulang tahun GMIT ke-70 dan Reformasi Gereja Protestan ke-500 ini kita jadikan sebagai momentum kasih dimana kita boleh berbeda tetapi jangan pernah dibeda-bedakan.

Pada kesempatan itu juga dibagikan piala dan hadih kepada para juara lomba paduan suara, lomba nyanyi solo dewasa dan remaja dalam kegiatan perayaan HUT GMIT ke-70 dan Reformasi Gereja Protestan ke-500.dkisp

 

lh-1117

Bupati Haning: 2018 Pemekaran Kecamatan, Kesra Naik 50 persen

by Berita Kabupaten

Setda,– Untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka pada tahun 2018 Pemerintah Daerah kabupaten Rote Ndao akan melakukan pemekaran 4 kecamatan baru lepas dari kecamatan induk. Empat kecamatan tersebut adalah kecamatan Lobalain, kecamatan Pantai Baru, kecamatan Rote Barat Laut dan kecamatan Rote Barat Daya. Demi mendukung kelancaran rencana pemekaran kecamatan tersebut, Pemerintah mengalokasikan dana didalam anggaran induk 2018.

“Sebelum berakhir masa jabatan saya, saya berharap empat kecamatan baru sudah terbentuk  dan itu akan menjadi hadiah bagi masyarakat Rote Ndao,” ungkap Bupati Leonard Haning saat memberikan arahan kepada ASN lingkup Pemkab Rote Ndao senin ( 30/10) lalu.

Selain pemekaran empat kecamatan, Bupati  juga akan menaikkan dana kesejahteraan bagi aparatur sipil negara ( ASN ) Rote Ndao ditahun 2018 minimal  50 persen dari yang diterima tahun 2017. “ itu dihitung berdasarkan golongan,” tambah Haning.

Kenaikan dana kesra terangnya dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja kerja ASN agar lebih optimal  dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat. “ Tetap semangat bekerja, layanai masyarakat dengan tulus, iklas dan tuntas, tahun depan kesra saya akan naikkan 50 persen,” kata Bupati dua periode ini.

Selain dua hal tersebut Bupati tak lupa mengingatkan ASN agar tetap menjaga netralitas selama tahapan pemilu Kepala Daerah kabupaten Rote Ndao berlangsung.  “ tahun 2018 adalah tahun politik karena ada pilkada serentak kepala daerah, ada pemilu legislative  dan pemilihan presiden, ASN mesti Netral tapi bukan pasif.  Tentukan pilihan  pada pilihan yang tepat, dengar program yang dijual yang dibutuhkan oleh rakyat,” pesan Haning.

Bupati juga mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo akan melakukan kunjungan ke pulau Rote di bulan desember mendatang. “ Saat rapat bersama dengan Bupati dan Walikota seluruh Indonesia baru-baru ini, saya bilang  saya Bupati Rote Ndao dari titik  terselatan NKRI. Kapan pak Presiden datang ke pulau Rote?. Lalu bapak  Presiden menyampaikan setelah  peletakan batu pertama pembangunan bendungan Temef bulan desember tahun 2017 ini  beliau akan ke Rote Ndao,” jelas Haning  ( Umum, Humas dan Protokol Setda Kabupaten Rote Ndao )