lembaga adat rotsel1

Tujuh Lembaga Adat se-Kecamatan Rote Selatan Dikukuhkan Bupati Rote Ndao

Bupati Rote Ndao Paulina Haning-Bullu,SE mengukuhkan Lembaga Adat se-Kecamatan Rote Selatan yang dipusatkan di Desa Daleholu. Sebanyak tujuh lembaga adat dari tujuh desa yang dikukuhkan masing-masing lembaga adat Dalek Esa Desa Lenguselu, Lo’oen Desa Inaoe, Ko’o Ifa Desa Daleholu, Tua Titi Desa Dodaek, Nitanalain Desa Tebole, Nggeo Deta Desa Pilasue, dan lembaga adat Tetu Temak Desa Nggelodae. Tercatat ada 49 Manaleo yang terlibat dalam pengukuhan Lembaga adat dimaksud.

Bupati Paulina dan rombongan disambut tarian adat Sanggar Tari Taisamok dan selanjutnya dilakukan pengalungan selendang dan pemakaian Topi Ti’i Langga. Bupati Pauina didampingi Asisten Pemerintah Pemerintahan dan Kesra Ir. Untung Harjito, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Armis Saek,ST dan pimpinan perangkat daerah Pemkab Rote Ndao.

Bupati Paulina menghimbau lembaga adat yang dikukuhkan tetap menjadi wadah pembinaan yang melestarikan serta melindungi adat dan budaya yang bertumbuh dimasyarakat dan diwariskan secara turun temurun.

Bupati Paulina menegaskan pengukuhan lembaga adat tidak sebatas ceremonial melainkan ada wujud tanggungjawab yang diemban para Manaleo sebagai jawaban atas kepercayaan yang diberikan. Lewat penyematan Topi Ti’i Langga dan selimut dalam prosesi pengukuhan bagi para Manaleo menjadi simbol kehormatan, kepemimpinan dan tanggungjawab.

“ Untuk itu jagalah kehormatan yang telah diberikan oleh masyarakat. Tugas Manaleo adalah memperhatikan analeonya sehingga perlu lebih banyak ada ditengah-tengah analeonya. Supaya mengetahui keluh kesah dan kebutuhan analeo dan menyampaikan secara berjenjang,” pinta Bupati Paulina.

Dan melihat pentingnya keterlibatan Manaleo ditengah masyarakat, Bupati Paulina mendorong partisipasi para Manaleo dalam geliat pembangunan di wilayahnya. Menjadi mitra pemerintah dan secara aktif bersama pemerintah desa dalam diskusi-diskusi perencanaan dan pembangunan diwilayahnya.

“ Supaya bisa ikut menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan analeonya. Dan apa yang dibahas juga tentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara umum. Supaya tidak ada kegaduhan di desa,” jelas Bupati Paulina.

Bupati Paulina turut menghimbau lembaga adat yang dikukuhkan tetap menjadi wadah pembinaan, melestarikan serta melindungi adat dan budaya yang bertumbuh dimasyarakat dan diwariskan secara turun temurun.

Sementara Meneleo Maneana Desa Daleholu Jhon Malelak mewakili lembaga adat yang dikukuhkan menyampaikan apresiasi atas pengukuhan Lembaga adat se-Kecamatan Rote Selatan yang dilakukan Bupati Paulina. Pihaknya berkomitmen untuk terus melestarikan warisan budaya ini dan bersama pemerintah mendukung proses pembangunan di daerah.

“ Tentunya kami akan mempertahankan lembaga adat istiadat di Rote Selatan sebagai warisan budaya bangsa, tentunya terus digali dan dilestarikan warisan yang telah ditinggalkan oleh leluhur kita,” ungkapnya.

Pengukuhan tujuh lembaga adat se-Kecamatan Rote Selatan oleh Bupati Rote Ndao Paulina Haning-Bullu,SE ini berlamgsung pada, rabu (24/05/23) di Desa Daleholu. Sehari sebelumnya Bupati Paulina juga mengukuhkan lembaga adat pada lima desa yakni Desa Daeurendale, Sotimori, Pukuafu, Bolatena dan Desa Lifuleo di Kecamatan Landu Leko yang dipusatkan di Desa Lifuleo.(Bidkom-DKISP)

lembaga adat rotim1

Bupati Rote Ndao Kukuhkan Lembaga Adat Lima Desa di Landu Leko

Lembaga Adat di lima desa masing-masing Desa Daeurendale, Sotimori, Pukuafu, Bolatena dan Desa Lifuleo Kecamatan Landu Leko dikukuhkan Bupati Rote Ndao Paulina Haning-Bullu,SE. Ceremonial pengesahan lembaga adat lima desa ini dipusatkan di Desa Lifuleo, selasa (23/05/23). Bupati dan rombongan diterima meriah oleh masyarakat lima desa yang memadati lokasi pengukuhan.

Memahami peran lembaga adat yang dinilai cukup strategis khususnya dalam mendukung proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Bupati Paulina menghimbau untuk terus bersama pemerintah daerah memperhatikan kesejahteraan masyarakat dengan mengawal berbagai program dan kegiatan yang turun di wilayahnya.

Program dan kegiatan pembangunan yang digalakkan pemerintah membutuhkan peran semua pihak termasuk lembaga adat. Sehingga proses pembangunan berjalan dengan baik dan target-target pembangunan yang direncanakan dapat tercapai sesuai kebutuhan masyarakat.

“ Membutuhkan perhatian bersama, dari kita semua termasuk Manaleo. Para Manaleo adalah mitra. Sehingga kalau ada kegiatan apapun di desa para Kepala Desa harus melibatkan para Manaleo. Sehingga mendapat berbagai masukan dan usul saran karena mereka juga cukup tahu kebutuhan apa yang ada di wilayahnya. Semakin banyak mendengar masukan pasti kita berhasil dalam pembangunan. Membangun sesuai kebutuhan masyarakat,” pinta Bupati Paulina.

Ditengah acara pengukuhan, Bupati Paulina mengisahkan rangkaian kunjungannya ke desa-desa termasuk di desa dalam wilayah kecamatan Landu Leko. Bupati Paulina dan rombongan pernah menemukan “tanda” yang diberikan oleh masyarakat lewat penanaman sejumlah pohon pisang dijalan. Bupati mengaku memaknai hal ini sebagai pesan pembangunan yang ingin disampaikan masyarakat.

“ Saya ‘dihadang’ dengan tanaman pisang ditengah jalan. Seolah-olah menghalangi untuk melalui jalan itu. Waktu itu saya menuju Pukuafu. Jalannya memang penuh dengan lumpur apalagi ada hujan. Saya berpikir positif saja bahwa ini pertanda (masyarakat) minta jalan,” kenang Bupati Paulina dengan senyum.

“ Dan hari ini, tahun ini sudah terjawab. Ini juga menjadi perhatian kita. Karena ruas jalan itu dibangun dengan Hotmix. Kita terus berdoa supaya diberikan hikmat sehingga proses pembangunan bisa berjalan dengan baik. Dan saya tidak pernah memilah. Membangun dengan pemerataan,” ungkap Bupati Paulina.

Untuk itu, para Manaleo dari lima desa yang dikukuhkan dihimbau untuk tetap menjadi mitra pembangunan yang baik bersama pemerintah memajukan daerah dan masyarakat diwilayahnya. Menjadi Manaleo artinya ada beban tanggungjawab yang harus dipikul khususnya terhadap analeo dan masyarakat di wilayahnya.

“Itu beban tanggungjawab yang diberikan agar bagaimana seorang Manaleo bisa merangkul para analeonya. Mensejahterakan analeonya. Selalu mengunjungi para analeo sehingga bisa mendengar keluh kesanya,” himbau Bupati Paulina.

Berbagai keluhan yang ditemukan kemudian menjadi bahan masukan dalam perencanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan sampai ke tingkat desa. Pemerintah Desa dan BPD juga dihimbau untuk duduk Bersama para Manaleo merencanakan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai kebutuhan masyarakatnya.

Bupati Rote Ndao Paulina Haning-Bullu,SE menghadiri dan mengukuhkan lembaga adat pada lima desa di Kecamatan Landu Leko didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Ir. Untung Harjito, Asisten Perekonomin dan Pembangunan Armis Saek,ST serta pimpinan perangkat daerah Pemkab Rote Ndao.(Bidkom-DKISP)

bkkbn-ronda23-1

Kiat Penanganan Stunting Pemkab Rote Ndao-BKKBN NTT Di Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting

Pemkab Rote Ndao dan Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi NTT menggelar Focus Grup Discussion (FGD) penurunan stunting dalam Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 di aula Dekranasda, Ba’a rabu (24/05/23).

Forum ini menghadirkan Tim Monitoing dan Evaluasi BKKBN Perwakilan Provinsi NTT yang dipimpin DR. William Djani,M.Si dan dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao Drs. Jonas M. Selly,MM mewakili Bupati Rote Ndao Paulina Haning-Bullu,SE. Diikuti Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Rote Ndao, Perangkat Daerah terkait, TPPS Kecamatan dan Desa, Puskesmas, Tim Pendamping Keluarga (TPK) Kecamatan dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).

Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao Drs. Jonas M. Selly,MM saat menyampaikan sambutan Bupati Rote Ndao Paulina Haning-Bullu,SE menyatakan apresiasi atas penyelenggaraan Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Rote Ndao. Kegiatan ini, kata Sekda Jonas, bermanfaat dan punya dampak positif dalam upaya menyelesaikan permasalahan stunting di Kabupaten Rote Ndao.

Setidaknya ada lima hal yang akan dilakukan lewat Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting ini selama dua hari. Pertama, meningkatkan konvergensi perencanaan dan penganggaran percepatan penurunan stunting di Kabupaten Rote Ndao dan dilaksanakan secara kolaboratif dan berkesinambungan.

Kedua, kata Sekda Jonas, penguatan kelembagaan TPPS dan mekanisme pelaksanaan program serta kegiatan percepatan penurunan stunting di semua tingkatan wilayah di Kabupaten Rote Ndao secara cepat dan tepat.

Ketiga, lanjut Sekda Jonas, menyatukan dan mengkonvergenkan program, kegiatan, anggaran dan tenaga untuk upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Rote Ndao. Keempat menguatkan koordinasi dan sosialisasi lintas sektor.

Dan kelima, adanya kerja kolaboratif multi pihak dan lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting yang inklusif guna menciptakan strategi percepatan penurunan stunting serta mengintegrasikan mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan percepatan penurunan stunting.

“ Berkenaan dengan ini, saya ingin menegaskan agar dalam upaya percepatan penurunan stunting kita berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN Pasti) sebagai jabaran operasional untuk pelaksanaan dilapangan, kita perkuat konvergensi berbasis desa, kelurahan sampai ke tingkat dusun, RT dan RW,” pinta Sekda Jonas.

Sementara Ketua Tim Monev BKKBN Perwakilan Provinsi NTT DR. William Djani,M.Si mengatakan Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting bertujuan menyamakan persepsi  dan menghasilkan kesepakatan tentang percepatan penurunan stunting di Kabupaten Rote Ndao.

“ Tujuannya adalah kita memiliki satu persepsi dan satu gerakan dalam penanganan percepatan penurunan stunting. Perlu investasi SDM untuk bangsa dan daerah ini. Dan itu harus kita mulai dari sekarang,” tegasnya.

Dalam laporan penyelenggaraan kegiatan, Blandina Luangkali dari BKKBN Perwakilan Provinsi NTT menyatakan secara umum Forum dilaksanakan guna melakukan evaluasi capaian, sasaran dan indikator program penurunan stunting tahun 2022 sekaligus menjabarkan rumusan strategi dan kebijakan pada tahun 2023 untuk diimplementasikan.

“ Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting mengamanatkan penyelenggaraan penurunan stunting menyasar kelompok sasaran meliputi usia remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan anak berusia 0-59 bulan,” jelasnya.(Bidkom-DKISP)

IMG_8462 (1)

Pemkab Rote Ndao Review Program Stunting 2022 dan Rencana Kegiatan 2023-2024

Pemkab Rote Ndao melakukan Review Kinerja Pelaksanaan Progam dan Kegiatan Penurunan Stunting Tahun 2022 serta Analisis Situasi dan Penyusunan Rencana Kegiatan Gizi Terintegrasi Tahun 2023-2024 di aula Dekranasda, Ba’a. Kegiatan yang diikuti lintas sektor dari perangkat daerah, para Camat dan Puskesmas se-Kabupaten Rote Ndao ini sebagai tindak lanjut pelaksanaan aksi konvergensi stunting di Kabupaten Rote Ndao.

Diketahui, dalam strategi percepatan penurunan stunting terdapat 8 Aksi Konvergensi yang dilakukan Pemkab Rote Ndao yakni Analisis Situasi, Penyusunan Program, Rembug Stunting, Penyusunan Regulasi, Pembinaan KPM, Manajemen Data, Publikasi Stunting dan Review Stunting.

Kegiatan yang menjadi Aksi Konvergensi ke-1, 2 dan 8 ini menampilkan detail peta sebaran Balita stunting disetiap puskesmas, kecamatan dan desa sejak tahun 2021 sebagai basis data dalam kegiatan review ini. Terdapat setidaknya lima desa dan puskesmas dengan prevalensi stunting tertinggi.

Kelima puskesmas tersebut yakni Puskesmas Oelaba dengan prevalensi stunting 40,02 %, Puskesmas Sotimori 35,89 %, Puskesmas Busalangga 26,46 %, Puskesmas Batutua 25,59 % dan Puskesmas Delha dengan 24,16 %.

Sementara desa dengan prevalensi stunting tertinggi yakni Desa Sakubatun prevalensi stunting 58,44 %, Desa Boni 50,00 %, Desa Mundek 48,62 % Desa Pengodua 47,71 % dan Desa Oebole dengan 47,57 % prevalensi stunting.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Rote Ndao Ir. Untung Harjito yang mewakili Bupati Rote Ndao Paulina Haning-Bullu,SE membuka kegiatan ini mengatakan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting membutuhkan sinergitas dan kepedulian semua pihak untuk bersama-sama dalam sinergi perencanaan, pelaksanaan dan melakukan evaluasi secara berkala.

“ Tentu ini membutuhkan sinergitas dan kepedulian kita semua untuk sinergitas perencanaan, sinergitas pelaksanaan dan melakukan evaluasi secara berkala,” ungap Harjito.

Lanjutnya, menjadi tugas bersama semua pihak termasuk para Camat sebagai stakeholder yang utama di tingkat kecamatan sehingga penting untuk mengkoordinasikan berbagai program dan kegiatan diwilayahnya khsusunya stunting dan masalah terkait lainnya.

“ Yang penting adalah tugas kita semua termasuk para Camat sebagai stakeholder yang utama di tingkat kecamatan agar menggkoordinasikan, selain soal stunting juga seluruh program dan kegiatan yang terkait termasuk masalah rawan gizi, rawan pangan. Ini menjadi bagian penting,” jelasnya.

Ia juga menghimbau kerja sama lintas sektor dari kabupaten sampai kecamatan dan desa, pihak swasta serta elemen masyarakat perlu dimaksimalkan sehingga rencana program dan kegiatan dalam dilakanakan dengan baik.

“ Selalu mengidentifikasi seluruh masalah, hambatan dan potensi kemudian mencari solusi penyelesaian stunting dan masalah terkait lainnya,” pinta Harjito.

Ia mengingatkan untuk segera menyiapkan pelaksanaan Aksi ke-3 terkait Rembug Stunting. Diforum ini para pihak akan berembug untuk memastikan potensi yang dimiliki bisa didayagunakan secara maksimal sehingga Aksi Konvergensi Penurunan Stunting dapat dilaksanakan dengan baik.

Review Kinerja Pelaksanaan Progam dan Kegiatan Penurunan Stunting Tahun 2022 serta Analisis Situasi dan Penyusunan Rencana Kegiatan Gizi Terintegrasi Tahun 2023-2024 dilaksanakan medio selasa (16/05/23) lalu di aula Dekranasda, Ba’a. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Rote Ndao Ir. Untung Harjito membuka kegiatan sekaligus menyampaikan materi Review Pelaksanaan Aksi Konvergensi (aksi 8) di Kabupaten Rote Ndao. Ia didampingi Kepala Bapelitbang Diana A. Bullu,SE dan Kepala Dinas P3AP2KB Regina A. V. Kedoh,S.STP,M.Si.(Bidkom-DKISP)

Screenshot (46)

Capaian Opini WTP LKPD 2022, Bupati Rote Ndao : Terima Kasih, Akan Kami Jaga dan Rawat

Kabupaten Rote Ndao baru saja mencatatkan raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagimana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi NTT atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022. Opini WTP dalam LHP BPK menunjukan tata kelola keuangan daerah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Atas capaian ini, Bupati Rote Ndao Paulina Haning-Bullu,SE menyampaikan syukur dan terima kasihnya serta berupaya menjaga raihan ini ke depan.

Sebelumnya Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Slamet Riyadi S.E., M.M, Ak, CA., CSFA ketika menyerahkan LHP atas LKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022 di kantor BPK Perwakilan Provinsi NTT di Kupang mengatakan, BPK melakukan pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Rote Ndao dalam dua tahapan.

Pemeriksaan pertama dilakukan pada tanggal 8 februari sampai 6 maret 2023 dan pemeriksaan Terinci pada 27 maret sampai 28 april 2023. Pemeriksaan atas LKPD dilakukan sebagai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  yang mengamanatkan BPK wajib melakukan pemeriksaan atas LKPD sebelum disampaikan ke DPRD.

Dan setelah melalui tahapan pemeriksaan oleh BPK Perwakilan Provinsi NTT ini atas LKPD Tahun Anggaran 2022 yang diajukan Pemda Rote Ndao, BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kabupaten Rote Ndao mencatatkan capaian Opini WTP tiga kali berturut-turut sejak tahun 2020.

“ Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022, BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian, atas LKPD Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022,” ungkapnya disambut tepukan tangan hadirin yang menyaksikan penyerahan LHP BPK ini.

Bupati Rote Ndao Paulina Haning-Bullu,SE menyampaikan apresiasi atas pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi NTT terhadap LKPD Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. LHP BPK ini, kata Bupati Paulina menjadi dorongan semangat bagi Pemda Rote Ndao terus bekerja lebih baik ke depan. Untuk mempertahaknakn WTP yang diterima Kabupaten Rote Ndao tiga tahun berturut-turut sejak 2020.

“ Kami menyadari bahwa pemeriksaan BPK juga sebagai bentuk bimbingan dan arahan kepada Pemda Rote Ndao sehingga kami perlu bekerja keras dan tahun ini sudah tahun ketiga kami bisa mempertahankan Opini WTP yang diberikan sejak tahun 2020. Dan tentunya ke depan kami berusaha tetap mempertahankan Opini WTP ini,” kata Bupati Paulina kala menerima LHP BPK di Kantor BPK Perwakilan Provinsi NTT di Kupang pekan lalu.

Bupati Paulina menyampaikan syukur dan terima kasih atas bimbingan dan arahan oleh pimpinan dan jajaran BPK Perwakilan Provinsi NTT sehingga semua proses pemeriksaan berjalan dengan baik. Bupati Paulina juga mengungkapkan komitmen untuk mempertanhankan Opini WTP di tahun mendatang.

“ Atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Rote Ndao kami menyampaikan terimakasih atas semua bimbingan dan arahan dari Bapak Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT dan jajaran sehingga semua proses pemeriksaan dapat berjalan dengan baik. Terimakasih atas Opini WTP ini. Kami akan menjaga dan merawat sehingga ke depan kami harus mempertahankan Opini WTP ini untuk daerah kami,” pinta Bupati Paulina.

BPK Perwakilan Provinsi NTT pada selasa (16/05/23) lalu merilis LHP atas LKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). LHP BPK diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Slamet Riyadi S.E., M.M, Ak, CA., CSFA  dan diterima oleh Bupati Rote Ndao Paulina Haning-Bullu,SE dan Ketua DPRD Akfred Saudila,A.Md. Kabupaten Rote Ndao mencatatkan capaian tiga tahun berturut-turut meraih Opini WTP oleh BPK atas LKPD Pemerintah Kabupaten Rote Ndao tahun 2020 dan 2021.(Bidkom-DKISP)

WhatsApp Image 2023-05-16 at 18.11.55

Kabupaten Rote Ndao Kembali Raih Opini WTP, Kali Ketiga Berturut-Turut

Kabupaten Rote Ndao dibawah kepemimpinan Bupati Paulina Haning-Bullu,SE dan Wakil Bupati Stefanus M. Saek kembali menorehkan capaian keberhasilan dalam tata kelola keuangan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi NTT baru saja merilis Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), selasa (16/05/23).

Penyerahan LHP BPK ini dilakukan di kantor BPK Perwakilan Provinsi NTT di Kupang yang diterima langsung oleh Bupati Rote Ndao Paulina Haning-Bullu,SE. Tercatat Kabupaten Rote Ndao telah tiga kali berturut-turut mendapatkan Opini WTP dari BPK. Sebelumnya Kabupaten Rote Ndao juga mendapatkan Opini WTP berdasarkan LHP BPK atas LKPD Kabupate Rote Ndao Tahun Anggaran 2020 dan 2021.

Opini WTP dalam LHP BPK menunjukan tata kelola keuangan daerah dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Setiap tahun BPK melakukan pemeriksaan atas dokumen LKPD sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di daerah.

Bupati Rote Ndao Paulina Haning-Bullu,SE terlihat mengenakan kebaya putih dengan rok tenun bermotif Rote Ndao kala menerima Dokumen LHP BPK yang diserahkan Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Slamet Riyadi S.E., M.M, Ak, CA., CSFA di Kantor BPK Perwakilan Provinsi NTT di Kupang.

Bupati Paulina tampak memancarkan senyum diwajahnya tanda ada rasa sukacita yang tersingkap. Sebab ini untuk kali ketiga secara berturut-turut Bupati Paulina menerima LHP BPK atas LKPD Kabupaten Rote Ndao dengan Opini WTP.

Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao, Drs. Jonas M. Selly,MM mengungkapkan komitmen Pemda Rote Ndao untuk mewujudkan tata Kelola keuangan daerah menurut prinsip-prinsip akuntansi. Hal ini dibuktikan dengan capaian Opini WTP yang terus dipertahankan Pemda Rote Ndao.

Menurut Sekda Jonas, LKPD menunujukan wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Komitmen untuk menyediakan  LKPD sebagaimana prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku akan terus dipertahankan termasuk dalam penyajian LPKD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023.(Bidkom-DKISP)

resmikan sekolah ypa

Bupati Rote Ndao Meresmikan 11 Sekolah Binaan YPA-MDR

Bupati Rote Ndao Paulina Haning-Bullu,SE meresmikan 11 sekolah binaan Yayasan Pendidikan Astra – Michael D. Ruslim (YPA-MDR ) berkolaborasi dengan Pemda Rote Ndao yang dipusatkan di SMP Negeri 1 Rote Barat di Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat, senin (15/05/23).

Dalam laporan Pengurus YPA-MDR untuk Pengresmian Sekolah di Rote Ndao menyebutkan 11 sekolah yang diresmikan Bupati Paulina tersebut didesain memenuhi standar pelayanan minimum (SPM) yakni SD Inpres Rinalolon, SD Inpres Oenitas, SD Negeri Manggis, SD Inpres Sedeoen, SD Inpres Andaiko, SD Negeri Oenggaut, SD Inpres Boa, SMP Satap Boa, SMP Negeri 1 Rote Barat, SMP Negeri 2 Rote Barat dan SMP Negeri 3 Rote Barat.

Selain pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan, YPA-MDR juga diketahui menjalankan sejumlah program bidang akademik lainnya. YPA-MDR melakukan pelatihan motivasi bagi guru dan kepala sekolah, pelatihan dan pendampingan peningkatan kompetensi guru, pelatihan tentang kurikulum, pelatihan manajemen sekolah bagi para kepala sekolah, pelatihan Cermat (Cerdas Matematika), program Guru Muda Garda Depan (GMGD) dan Pembinaan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) yang bekerjasama dengan Puskesmas terdekat.

Bupati Paulina menyampaikan apresiasi atas kehadiran sekolah binaan YPA-MDR di Kabupaten Rote Ndao. Sejak tahun 2018, jelas Bupati Paulina, YPA-MDR telah terlibat bersama pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Rote Ndao khususnya kecamatan Rote Barat lewat program bidang akademik dan non akademiknya.

“ Banyak hal yang sudah diberikan oleh Yayasan dalam pembangunan dan renovasi sarana prasarana pendidikan yang mampu memenuhi standara pelayanan minimum. Untuk itu kami atas nama pemerintah, pribadi dan masyarakat Kabupaten Rote Ndao menyampaikan terimakasih kepada Yayasan yang sudah berkontribusi dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang sama-sama kita saksikan hari ini,” ungkap Bupati Paulina.

“ Bersyukur dan terimakasih, Tuhan begitu luar biasa membawa Yayasan ini datang ke Rote untuk terlibat dalam pembangunan sarana prasarana pendidikan sehingga anak murid kami mengikuti pembelajaran dengan fasilitas yang terjamin,” lanjut Bupati Paulina.

Bupati Paulina menghimbau para kepala sekolah, guru dan murid agar memanfaatkan fasilitas pendidikan yang tersedia ini secara baik. Sejak awal prosesnya Pemda Rote Ndao berupaya sebaik mungkin memediasi dalam penyediaan lahan untuk pembangunan.

“ Terima dengan sukacita, jaga dan rawat, pelihara dengan baik karena pembangunan fasilitas pendidikan ini luar biasa dan mahal harganya. Sejak awal prosesnya kita harus memediasi dengan pemilik lahan. Tapi Puji Tuhan telah kita mediasi dan semua terlaksana dengan baik dan lancer sehingga hari ini kita menyaksikan pembangunan sudah terjadi dan diresmikan,” kisah Bupati Paulina.

Sebagai kabupaten paling selatan NKRI, Bupati Paulina melihat perhatian banyak pihak termasuk  Yayasan YPA-MDR tertuju untuk mendukung pembangunan di daerah ini.

“ Kita bangga karena kita menjadi perhatian. Sebagai Kabupaten paling selatan NKRI, luar biasa ada di hati Yayasan. Akan kami rawat dengan baik sehingga menjadi sekolah unggulan bagi Pendidikan di Kabupaten Rote Ndao,” pinta Bupati Paulina.

Sementara Direktur Astra MDR Gita Tiffany Boer mengatakan, hingga saat ini YPA-MDR telah membina 121 sekolah dengan lebih dari 2 ribu guru dan 27 ribu siswa. Di NTT YPA-MDR membina 42 sekolah yang tersebar di Kupang sebanyak 15 sekolah, Kabupaten Rote Ndao 16 sekolah dan Manggarai Timur 11 sekolah.

Bupati Paulina menandatangani prasasti pengeresmian 11 sekolah dimaksud dan bersama rombongan selanjutnya memantau ruang belajar beserta prasarana pendukungnya. Bupati Paulina didampingi Aisten Pemerintahan dan Kesra Ir. Untung Harjito dan pimpinan perangkat daerah Pemkab Rote Ndao.(Bidkom-DKISP)

dukung maneleo1

Bupati Rote Ndao Mendukung Kiprah Maneleo Dalam Simbol Kepemimpinan

Sebuah kepercayaan yang diberikan dalam bentuk kepemimpinan, ada tanggungjawab yang mesti diwujudnyatakan. Sama halnya ketika dipercaya sebagai seorang Maneleo, dengan simbol kepemimpinan dan tanggungjawab yang dipikul terhadap analeonya. Dan bersama pemerintah menyukseskan program dan kegiatan pembangunan yang turun bagi masyarakat di wilayahnya.

Bupati Rote Ndao Paulina Haning-Bullu,SE mengatakan hal ini kala menghadiri syukuran pelantikan Maneleo Huanumbun dan pengukuhan Badan Pengurus Leo Huanumbun di Desa Helebeik Kecamatan Lobalain, sabtu (13/05/23).

“Ketika diangkat sebagai pemimpin didalam Leonya, pertama harus mensyukuri kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Bahwa sekecil apapun kepercayaan yang diberikan ada nilai tanggungjawab yang harus dijalankan oleh kita sebagai Maneleo,” ungkap Bupati Paulina.

Bupati Paulina mengungkapkan makna simbolik tentang kepercayaan dan kepemimpinan yang diberikan oleh masyarakat tersebut lewat Tongkat, Topi dan Selendang  yang dipakaikan. Topi Ti’i Langga melambangkan kehormatan, Selendang melambangkan kepercayaan dan tanggungjawab sementara Tongkat sebagai simbol kepemimpinan.

“ Topi yang dipakaikan di kepala adalah simbol kehormatan. Harus bangga. Topi itu adalah simbol budaya kita peninggalan para leluhur. Bahwa diatas kepala ada kehormatan. Sehingga harus menjaga kehormatan itu. Dan dibahu ada selimut, melambangkan kepercayaan yang diberikan kepada Maneleo untuk bertanggungjawab terhadap analeonya. Dan Tongkat sebagai simbol kepemimpinan yang perlu dijaga dengan baik,” jelas Bupati Paulina.

Bupati Paulina kembali mengingatkan peran Maneleo dalam kapasitas dan tanggungjawabnya. Ia harus selalu berada ditengah analeonya. Tak ragu untuk berkorban bagi kesejahteraan analeonya. Karena ketika menerima kepercayaan sebagai pemimpin atas analeonya tentu ada nilai yang harus dipenuhi.

“ Tugas dari seorang Maneleo adalah bagaimana bisa mensejahterakan Analeonya. Harus ada ditengah-tengah Analeonya. Memang tidak mudah menjadi seorang pemimpin. Karena pemimpin harus siap berkorban. Namun Ketika sudah menerima tanggungjawab itu maka tentu tentu ada nilai yang harus dipenuhi, ada resiko yang harus ditanggung. Tidak bisa kita pungkiri hal ini,” pinta Bupati Paulina.

Selain itu, peran lebih Maneleo bersama pemerintah menyukseskan program dan kegiatan yang turun ke masyarakat. Bupai Paulina mengatakan, Maneleo sebagai mitra pemerintah yang ada di desa.

“ Maneleo juga sebagai mitra pemerintah yang ada di Desa. Sehingga perlu ikut berperan mengawal program dan kegiatan pembangunan diwilayahnya. Mendukung dan menyukseskan program pembangunan untuk kesejahteraan analeonya,” pinta Bupati Paulina.

Bupati Paulina didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Ir. Untung Harjito dan pimpinan Perangkat Daerah Pemkab Rote Ndao. Maneleo Huanumbun sebelumnya dikukuhkan oleh Bupati Paulina bersama 110 orang Maneleo di wilayah Lole dalam ceremonial Pengukuhan Lembaga Adat se-wilayah Lole di Bukit Danofulak Desa Suelain Kecamatan Lobalain pada jumat (12/04/23) lalu.(Bidkom-DKISP)

aksi gizi paud

Pemda Rote Ndao – Unicef Audiens Gelaran Aksi Bergizi Untuk Anak PAUD

Pemda Rote Ndao menyambut baik keterlibatan berbagai pihak dalam upaya percepatan penurunan stunting dan gizi kurang. Tahun 2023 ini Pemda Rote Ndao dan United Nations Children’s Fund (Unicef) lembaga internasional yang bergerak dibidang kemanusiaan dan perkembangan kesejahteraan jangka panjang anak-anak kembali melakukan serangkaian kegiatan penurunan stunting serta gizi kurang. Lewat kegiatan Aksi Bergizi dan Pelatihan Sekolah Model untuk anak di Pendidikan Anak Usia Dini.

Hal ini terungkap dalam audiens Program Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HID) antara Unicef Perwakilan NTB-NTT dan Pemda Rote Ndao, selasa (09/05/23) siang. Rombongan Unicef diterima Wakil Bupati Rote Ndao Stefanus M. Saek,SE,M.Si diruang kerjanya. Wabup Stef didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Ir. Untung Harjito dan pimpinan perangkat daerah Pemkab Rote Ndao.

Dalam program PAUD-HI ini, dua kegiatan yang dilakukan dalam pekan ini yakni Aksi Bergizi dan Pelatihan Sekolah Model yang menyasar lembaga PAUD di Kabupaten Rote Ndao. Aksi bergizi dilakukan dengan monitoring dan deteksi dini terhadap status gizi anak pada lembaga PAUD. Anak-anak akan diikutkan dalam skrining gizi untuk mengetahui kondisi gizi anak. Selanjutnya intervensi program dilakukan untuk membantu penanganan stunting dan gizi kurang.

Wabup Stef selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Rote Ndao merespon positif rencana aksi Unicef ini.  Ia mengatakan, Pemda Rote Ndao selalu bergandengan tangan dengan semua pihak yang ingin berkontribusi dalam upaya percepatan penurunan stunting beserta masalah terkait lainnya.

Wabup Stef mendukung dan berharap kegiatan aksi bergizi skrining kondisi gizi anak berjalan dengan baik. Ia mempersilahkan jika perlu dibentuk tim bersama Pemda Rote Ndao dan Unicef Perwakilan NTB-NTT untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan rangkaian program dan kegiatan tersebut.

“ Proses skrining ini kiranya bisa berjalan dengan baik. Agar jangan sampai ada anak yang terlewatkan. Pemda Rote Ndao selalu bergandengan tangan dengan semua Lembaga yang ada termasuk Unicef. Silahkan kalau ada tim kecil yang mau dibentuk agar bagaimana mengitensifkan koordinasi dan mengolaborasikan program yang ada ini,” ungkap Wabup Stef.

Diakui Wabup Stef, kolaborasi antara Pemda Rote Ndao dan Unicef sudah terjalin cukup baik. Termasuk keterlibatan dalam serangkaian perumusan regulasi daerah terkait penangan stunting.

“ Kita sudah cukup berkolaborasi dalam berbagai program pangan dan gizi. Sementara untuk perencanaan usia dini memang cenderung masih baru. Terima kasih sudah ada di Rote. Terima kasih sudah berkolaborasi dengan baik termasuk dalam menghasilkan berbagai regulasi sebagai rujukan dalam penangnan stunting,” jelas Wabup Stef.

Sementara Unicef Chief Field Office Yudhishira Yewangoe mengungkapkan terkait pemenuhan gizi anak, pihaknya sejak tahun 2022 telah menetapkan Kabupaten Rote Ndao sebagai lokus penurunan stunting. Sehingga lewat kegiatan Aksi Bergizi dan Pelatihan untuk Sekolah Model akan diintegrasikan untuk mendukung Rote Ndao sebagai lokus penurunan stunting.

“ Untuk gizi kami sudah dari tahun lalu (2022) menetapkan Kabupaten Rote Ndao sebagai lokus penurunan stunting. Kita juga akan ada aksi bergizi, kita lakukan pelatihan untuk sekolah model. Jadi Rote Ndao sebagai lokus ya. Kita ingin berbuat agar terintegrasi,” kata Yudhishira.

Pemda Rote Ndao bersama Unicef Perwakilan NTB-NTT diketahui akan melakukan serangkain kegiatan Aksi Bergizi untuk anak tahun 2023 ini yang menyasar PAUD di Kabupaten Rote Ndao dalam model monitoring dan deteksi dini gizi anak serta pelatihan untuk sekolah model.(Bidkom-DKISP)

WhatsApp Image 2023-05-08 at 20.22.35

Pemda Bekali Finalis Putera/i Tari dan Pariwisata Cakap Digital Marketing

Dalam rangka meningkatkan kompetensi finalis Putera/ri Tari dan Putera/ri Pariwisata 2023, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao mengadakan pembekalan dengan materi Digitalisasi Pemasaran Pariwisata yang dilaksanakan di Auditorium Ti’i Langga Permai, Ba’a pada Selasa, (09/05)

Kegiatan tersebut dihadiri oleh 38 peserta yang terdiri dari 18 orang finalis Putera/ri Tari dan 20 orang finalis Putera/ri Pariwisata yang merupakan siswa-siswi SMA/sederajat terbaik dari Kabupaten Rote Ndao.

Para peserta diberikan materi Digitalisasi Pemasaran Pariwisata, yang meliputi cikal bakal teknologi informasi, teknik digital marketing dan penggunaan media sosial dengan narasumber Maraden Patola, ST., M.Sc selaku Kepala Bidang Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berharap, dengan adanya pembekalan ini, para peserta dapat mengaplikasikan teknik digital marketing serta menjadi duta yang mempromosikan budaya dan keindahan pariwisata Rote Ndao secara lebih efektif dan efisien. Selain itu, diharapkan juga peserta menjadi bijak dalam menggunakan dan mengakses media sosial untuk meminimalisir pemanfaatan media sosial dari sisi negatif.

“Kami berharap dengan adanya pembekalan ini, para peserta dapat menjadi duta yang mempromosikan budaya dan pariwisata Rote Ndao lebih luas dan mereka menjadi bijak dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk meminimalisir penggunaan media sosial secara negatif,” ujar Kepala Bidang Kebudayaan, Nyongki F. Ndoloe, SH.

Sesudah mengikuti pembekalan terkait digitalisasi teknologi, para finalis Tari dan Pariwisata ini melanjutkan dengan teknis pelaksanaan acara puncak penobatan Putera/i Tari dan Pariwisata Rote Ndao tahun 2023.