musrenbangkab

MUSRENBANG DIHARAPKAN HASILKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS

by Berita Kabupaten

musrenbangkabSetda,– Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten yang berlangsung di auditorium Ti’i Langga sabtu ( 19/3/16 ) yang diikuti oleh unsur Forkopimda, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao, Asisten, Pimpinan SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, perwakilan dari tingkat kecamatan yang terdiri dari para camat, tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh masyarakat  dibuka  oleh Bupati Rote Ndao, Drs. Leonard Haning, MM.

pelantikan maret

Bupati Rote Ndao Mengambil Sumpah dan Melantik 22 Pejabat Lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao

by Berita Kabupaten

pelantikan maretBa’a, Kamis, (17/03) bertempat di gedung Auditorium Ti’i Langga Permai, Bupati Rote Ndao Drs. Leonard Haning, MM, mengambil sumpah dan melantik pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao sebanyak 22 orang, dengan rincian pejabat eselon II b satu orang, eselon IIIa  satu orang, eselon IIIb dua orang dan eselon IVa 18 orang, dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao, Ketua Tim Penggerak PKK, Para Asisten, Kapolres, Dandim, Danlanal Pulau Rote, Kejari Ba’a, dan sejumlah kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao serta Para Maneleo dari setiap Kecamatan se-Kabupaten Rote Ndao dan tokoh Agama.

sulistiandriatmoko_20160120_225314

BNP Target Rehabilitasi 270 Pecandu

by Berita Provinsi
bnpbkupang
Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTT menggenjot kerja sama dengan sejumlah instansi pemerintah dan swasta guna mendeteksi penggunaan narkoba lewat tes urine. Tes urine telah dilakukan di sejumlah instansi yang tergabung dalam forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Kepala BNP NTT, Kombes Pol Sulistiandriatmoko, kepada wartawan di Kupang, Jumat (11/3), mengatakan pihaknya terus mengkonsultasikan mengenai teknis pelaksanaan tes urine.
“Ini kan penting bukan untuk BNN, tetapi buat citra masing-masing lembaga tersebut. Kalau bersih narkoba itu kan lebih bagus,” kata Sulistiandriatmoko.
Menurut Sulistiandriatmoko, pihaknya menargetkan untuk merehabilitasi 270 orang pecandu narkoba di NTT. Terkait program rehabilitasi, Sulistiandriatmoko mengaku sudah berkoordinasi dengan BNN kabupaten/kota yang sudah terbentuk, yaitu BNN Kabupaten Belu, Rote Ndao dan Kota Kupang.
“Sampai saat ini baru tiga BNN kabupaten/kota di NTT. Sudah diajukan lagi tujuh BNN kabupaten ke Menpan dan sedang dalam proses,” ujar Sulistiandriatmoko. Ditambahkan, angka pengguna narkoba di NTT sesuai data survei tahun 2015, mengalami penurunan dari 51.298 orang menjadi 49.000 orang. “Masih didominasi oleh penggunaan obat-obatan keras,” sebut Sulistiandriatmoko.
Orang nomor satu di BNP NTT itu menjelaskan, terdapat tiga indikator prevalensi pengguna narkoba yakni coba pakai, teratur pakai dan pecandu. Dan berdasarkan survei yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia bekerja sama dengan BNN, angka pengguna yang teratur pakai sudah bisa ditekan. “Angka coba pakainya yang meningkat. Ini mengindikasikan bahwa program pencegahan kepada masyarakat agar mereka tidak coba pakai itu yang harus diutamakan. Kalau pemakai teratur dan pecandu sudah bisa diatasi dengan rehabilitasi,” pungkas

 

 

Sumber : Timex 12 Maret 2016

Mendagri-Tjahjo-Kumolo-1-1

NTT Keciprat Rp 15 Triliun untuk Perbatasan

by Berita Nasional
Pembangunan wilayah perbatasan yang menjadi kawasan terdepan negara terus dilanjutkan. Tahun ini pemerintah menargetkan bisa menyelesaikan hingga 60 persen dari total wilayah perbatasan.
“Tahun 2017 akan selesai semua,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Kalimantan di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, kemarin (11/3).
Mendagri yang juga kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) itu menyebutkan, pemerintah tahun ini menganggarkan dana Rp 15 triliun. Angka tersebut sedikit turun bila dibandingkan dengan anggaran tahun lalu yang mencapai Rp 16 triliun.
Nanti anggaran Rp 15 triliun tersebut dibagi untuk 187 kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Misalnya Atambua di Nusa Tenggara Timur (NTT), Marauke di Papua, dan Sangihe Talaud di Sulawesi Utara. Pembangunan tahun ini tidak hanya ditujukan untuk infrastruktur utama seperti bandara atau pelabuhan. Tapi juga mulai merambah infrastruktur penunjang. “Roaming telepon sudah klir semua. Sekarang ini infrastruktur penunjangnya harus mengejar dan ditingkatkan, keamanan ditingkatkan,” imbuh politikus PDIP itu.
Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang mengatakan, sudah saatnya pemerintah mempercepat pembangunan di daerah. Sebab, selama ini negara terkesan hanya mengambil kekayaan alam daerah, tapi lupa memberikan timbal balik. “Kalau sudah diambil, pikirkan juga aspek pembangunan dan manfaat sumber daya alam bagi masyarakat daerah,” kata anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mewakili Kalimantan Barat itu.
Selain infrastruktur, pemerintah juga harus membangun industri semi-finishing yang melibatkan masyarakat daerah. “Jangan sampai material mentah hanya diangkut dan diproduksi kemanfaatannya di luar daerah atau bahkan luar negeri,” ucap Sapta.

 

Sumber : Timex 12 Maret 2016